Back to announcement
20260702_HMSP_Informasi Transaksi Afiliasi_32107931_lamp6.pdf
Asset transaction Needs review HMSPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 22
Page 1
KETERBUKAAN INFORMASI
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI
KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NO.
42/POJK.04/2020 TANGGAL 2 JULI 2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN (“POJK
42”) SEHUBUNGAN DENGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN SEWA.
INFORMASI YANG TERKANDUNG DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DICATAT OLEH PARA
PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA
TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PEDAGANG PERANTARA
EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB
SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN
INFORMASI INI DAN KETERBUKAAN TAMBAHAN LAINNYA, APABILA ADA, DAN DENGAN INI MENEGASKAN BAHWA
INFORMASI YANG TERKANDUNG DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING,
MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG
DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.
SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA
SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI BUKAN MERUPAKAN SUATU
TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM POJK 17 (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI) DAN TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN APAPUN SEBAGAIMANA YANG
DIMAKSUD OLEH POJK 42.
DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI
INI TELAH MELALUI PROSEDUR YANG CUKUP UNTUK MEMASTIKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI DILAKSANAKAN SESUAI
DENGAN PRAKTIK USAHA YANG BERLAKU SECARA UMUM.
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
(”Perseroan”)
Berkedudukan di Surabaya
Bidang Usaha:
Industri Rokok
Kantor Pusat:
Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya 60293, Indonesia
Telepon: 031 – 843 1699, Faksimili: 031 – 843 0986
Lokasi Pabrik:
Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, Probolinggo, Blitar, Tegal
Kantor Perwakilan Korporasi:
One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021 – 515 1234, Faksimili: 021 – 515 2234
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 2026
Page 2
DEFINISI-DEFINISI Keterbukaan Informasi: berarti keterbukaan informasi yang berkaitan dengan transaksi afiliasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau keterbukaan informasi dan setiap informasi tambahan lainnya yang mungkin atau akan tersedia. Laporan Pendapat Kewajaran: adalah suatu laporan yang disampaikan oleh Penilai Independen No. 00070/2.0095-00/BS/04/0269/1/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026 mengenai pendapat kewajaran atas Transaksi Sewa Mesin. Objek Sewa: berarti Objek Sewa Mesin. Objek Sewa Mesin: berarti Mesin Packer 22 – Focke F550, Mesin Maker 18 – PM100 dan Mesin Packer 26 - GDX2. Mesin Maker merupakan mesin produksi yang digunakan untuk membuat batang rokok dari tembakau dan filter. Mesin Packer merupakan mesin pengemasan yang digunakan untuk mengemas batang rokok ke dalam kemasan yang siap dipasarkan dan didistribusikan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK: berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK. Penilai Independen: adalah firma penilai publik KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, suatu penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian aset sewa dan kewajaran atas Transaksi. Perjanjian Sewa Mesin: Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh PMID sebagai pemilik dan SIS sebagai penyewa yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2026 sehubungan dengan sewa-menyewa atas Objek Sewa Mesin. Perseroan: adalah PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., suatu perseroan terbatas terbuka dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Surabaya, Indonesia. PMID: adalah PT Philip Morris Indonesia, pemegang saham utama dan pengendali Perseroan, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, bergerak di bidang industri rokok putih. SIS: adalah PT Sampoerna Indonesia Sembilan, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, yang merupakan anak perusahaan Perseroan yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan rokok. PM International: adalah Philip Morris International Inc., suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Commonwealth of Virginia, Amerika Serikat, bergerak di bidang usaha manufaktur dan perdagangan rokok, produk tembakau lainnya dan produk lain yang mengandung nikotin yang dipasarkan di luar wilayah Amerika Serikat, dan memiliki secara langsung atau tidak langsung, 100% saham yang dikeluarkan (issued shares) di Philip Morris Finance SA, Philip Morris Products SA, dan PMID.
Page 3
POJK 17: adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tertanggal 21 April 2020 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
POJK 42: adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tertanggal 2 Juli 2020 tentang
Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Transaksi: berarti Transaksi Sewa Mesin.
Transaksi Sewa Mesin: berarti kegiatan sewa-menyewa antara PMID sebagai pihak yang menyewakan
dan SIS sebagai penyewa atas Objek Sewa Mesin berdasarkan Perjanjian Sewa Mesin.
Undang-Undang Pasar Modal: Undang-undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang
Pasar Modal.
PENDAHULUAN
Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan Transaksi. Perjanjian Sewa merupakan Transaksi
Afiliasi menurut POJK 42. Namun, Perjanjian Sewa bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan
sebagaimana didefinisikan di dalam POJK 42 dan bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana
didefinisikan di dalam POJK 17, berdasarkan laporan penilaian dari Penilai Independen mengenai
kewajaran Transaksi, yang ringkasannya disampaikan di dalam Bagian III dari Keterbukaan Informasi ini.
I. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI
A. Latar Belakang dan Alasan dilakukannya Transaksi Sewa Mesin
Transaksi Sewa Mesin dilakukan karena SIS memerlukan tambahan mesin untuk menunjang kegiatan
manufakturnya, sementara PMID memiliki mesin yang saat ini tidak digunakan. Melalui transaksi ini,
SIS dapat memenuhi kebutuhan operasional dan produksinya melalui penyewaan mesin dari PMID,
sehingga mendukung kelangsungan dan efisiensi kegiatan produksi SIS.
B. Objek Perjanjian
1. Objek Transaksi
Berdasarkan Perjanjian Sewa Mesin, SIS akan menyewa Objek Sewa Mesin dari PMID. Objek Sewa
Mesin adalah mesin-mesin yang terdiri dari Mesin Packer 22 - F550, Mesin Maker 18 - PM100,
dan Mesin Packer 26 - GDX2.
2. Nilai Transaksi Sewa Mesin
Perjanjian Sewa Mesin berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2026 sampai
dengan tanggal 30 Juni 2031. Biaya sewa adalah sebagai berikut:
a) Mesin Packer 22 dan Mesin Maker 18 sebesar Rp8.262.605.000 (delapan miliar dua ratus
enam puluh dua juta enam ratus lima ribu Rupiah) per tahun; dan
b) Mesin Packer 26 sebesar Rp2.488.323.000 (dua miliar empat ratus delapan puluh delapan
Page 4
juta tiga ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) per tahun,
sehingga nilai Transaksi Sewa Mesin untuk jangka waktu 1 (satu) tahun adalah sebesar
Rp10.750.928.000 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan
ribu Rupiah).
Dengan demikian, nilai Transaksi Sewa Mesin untuk jangka waktu 5 (lima) tahun adalah sebesar
Rp53.754.640.000 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus empat
puluh ribu Rupiah).
Nilai Transaksi ini sesuai dengan nilai pasar berdasarkan laporan penilaian aset yang dilakukan
oleh Penilai Independen.
PMID akan menerbitkan tagihan terkait biaya sewa atas Objek Sewa Mesin kepada SIS pada bulan
Juli setiap tahunnya, dan SIS akan melakukan pembayaran kepada PMID atas biaya sewa tersebut
beserta PPN yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penerbitan faktur
tagihan oleh PMID.
Total nilai Transaksi Sewa Mesin untuk 5 (lima) tahun adalah sebesar 0,19% dari ekuitas
Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit per tanggal
31 Desember 2025. Dengan demikian, Transaksi Sewa Mesin bukan merupakan Transaksi
Material sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17, karena nilai Transaksi Sewa Mesin tidak lebih
dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan.
3. Manfaat dan Dampak Transaksi Sewa Mesin
Transaksi Sewa Mesin antara SIS dan PMID dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mesin guna
menunjang kegiatan manufaktur SIS. Melalui transaksi ini, SIS dapat meningkatkan kinerja
operasional serta efisiensi proses produksi tanpa perlu melakukan pengadaan mesin baru. Bagi
Perseroan, transaksi ini turut mendukung pemanfaatan aset dalam grup secara lebih efektif,
sehingga memberikan nilai tambah secara keseluruhan terhadap kinerja Perseroan.
C. Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi Sewa Mesin dan Hubungannya dengan Perseroan
Di bawah ini adalah bagan kepemilikan saham Perseroan dan pihak yang melakukan Transaksi
Sewa Mesin:
Page 5
Berikut ini adalah keterangan mengenai pihak yang melakukan Transaksi Sewa Mesin: PT Philip Morris Indonesia PMID adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, bergerak di bidang manufaktur rokok putih. PMID didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 30 tanggal 10 Agustus 1998 dibuat di hadapan Sutjipto, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui keputusannya No. C-7791.HT.01.01.TH.99 TAHUN 1998 tanggal 28 April 1999 serta diumumkan dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.78 tanggal 28 September 1999, Tambahan No. 6247. PMID merupakan pemegang saham utama dan pengendali Perseroan. Saat ini, PMID memiliki 92,44% dari saham yang dikeluarkan Perseroan. PMID merupakan suatu perusahaan yang termasuk dalam group PM International. Perseroan dan PMID memiliki pihak pengendali yang sama yaitu PM International. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PMID sebagaimana tercantum dalam Akta No. 1 tanggal 2 April 2026, yang dibuat di hadapan Dorothea Nawang Wulan, S.H., M.KN., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0191708 tanggal 7 April 2026, adalah sebagai berikut: Direksi Presiden Direktur : Aji Sumantoro Direktur : Roy Kusuma Krisnawan Hekekire Dewan Komisaris Komisaris : Jefry Andi Tjokroaminoto PT Sampoerna Indonesia Sembilan SIS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan rokok. SIS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 18 tanggal 13 Februari 2002 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H. Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusannya No. C-04598 HT.01.01.TH.2002 tanggal 20 Maret 2002. SIS merupakan anak perusahaan Perseroan yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris SIS sebagaimana tercantum dalam Akta No. 5 tanggal 17 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Dorothea Nawang Wulan, S.H., M.KN., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0006093 tanggal 14 Januari 2026, adalah sebagai berikut:
Page 6
Direksi
Direktur : I Made Mahendra Wijaya
Dewan Komisaris
Komisaris : Tias Annisaa Gatra
D. Sifat Hubungan Afiliasi Pihak-Pihak Yang Melakukan Transaksi Sewa Mesin
Sebagaimana diuraikan di atas, SIS dimiliki secara langsung oleh PT Perusahaan Dagang dan
Industri Panamas sebesar sekitar 99% dan oleh Perseroan sebesar sekitar 1%. PT Perusahaan
Dagang dan Industri Panamas sendiri dimiliki hampir seluruhnya oleh Perseroan. Dengan demikian,
SIS merupakan entitas yang dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan.
Selanjutnya, Perseroan dikendalikan oleh PMID sebesar sekitar 92,44%, yang merupakan bagian
dari PM International.
Berdasarkan struktur kepemilikan dan pengendalian tersebut, PMID dan SIS berada dalam satu
kelompok usaha yang sama dan memiliki hubungan afiliasi melalui hubungan pengendalian
langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu, transaksi antara PMID dan SIS merupakan transaksi
afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK 42.
II. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN
A. Riwayat Singkat
Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara
Republik Indonesia dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia. Perseroan didirikan
pada tanggal 19 Oktober 1963 berdasarkan Akta No. 69 tanggal 19 Oktober 1963 yang diubah dengan
Akta No. 46 tanggal 15 April 1964, keduanya dibuat di hadapan Anwar Mahajudin, S.H., pada waktu
itu Notaris di Surabaya, yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan
Keputusannya No. J.A.5/59/15 tanggal 30 April 1964 dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 94 tanggal 24 November 1964, Tambahan No. 357.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta
No. 94 tanggal 17 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi
Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan
Keputusannya No. AHU-0045020.AH.01.02.TAHUN 2026 tanggal 2 Juli 2026.
Page 7
B. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:
Modal Dasar : Rp. 630.000.000.000
Nilai Nominal : Rp. 4/saham
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 465.272.307.600
No Nama Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %
1 Pemegang saham publik lebih dari 5% - PMID 107.523.239.925 430.092.959.700 92,44
2 Pemegang saham publik lainnya 8.794.836.975 35.179.347.900 7,56
Total 116.318.076.900 465.272.307.600 100
C. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta No. 40 tanggal 18 Mei 2026 dibuat
di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum No. AHU-AH.01.09-
0326202 tanggal 10 Juni 2026, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Paul Norman Janelle
Wakil Presiden Komisaris : Mindaugas Trumpaitis
Komisaris Independen : Justin Mayall
Komisaris Independen : Luthfi Mardiansyah
Direksi
Presiden Direktur : The Ivan Cahyadi
Direktur : Andre Dahan
Direktur : Sharmen Karthigasu
Direktur : Yohan Lesmana Tjhin
Direktur : Reno Bontemps
Direktur : Houria Raselma
Direktur : Rianto Probo Hartono
Direktur : Umer Jawaid
Direktur : Virawaty
Direktur : Joy Kartika Widjaja
III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN
Untuk menentukan nilai pasar dan untuk memastikan kewajaran Transaksi dan memastikan bahwa
Transaksi tidak mengandung unsur benturan kepentingan, Perseroan telah menunjuk Ruky, Safrudin &
Rekan sebagai Penilai Independen untuk melakukan penilaian bisnis dan memberikan pendapat atas
kewajaran Transaksi.
Penilai Independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak
langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Page 8
Ringkasan Pendapat Penilai Independen
A. Ringkasan Penilaian Aset Sewa
Identitas Pihak Penilai
KJPP Ruky, Safrudin & Rekan memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.
2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1131/KM.1/2011
tanggal 14 Oktober 2011 dan Pangaloan Siahaan, S.T., MAPPI (Cert) yang ditetapkan sebagai penilai
di Bidang Jasa Penilaian dengan kualifikasi Penilai Properti (P) No. P-1.09.00090 yang terdaftar
sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK berdasarkan SKDK OJK dengan No.KEP-218/KS.13/2026.
Laporan Penilaian Aset Objek Sewa
Berikut adalah ringkasan laporan penilaian aset atas nama Perseroan sebagaimana dituangkan
dalam laporan No.00056/2.0095-04/PP/04/0090/1/VI/2026 dan 00057/2.0095-
04/PP/04/0090/1/VI/2026 tanggal 15 Juni 2026.
Objek Penilaian
Mesin Packer 22 – Focke F550, Mesin Maker 18 – PM100 dan Mesin Packer 26 - GDX2.
Tujuan Penilaian
Maksud dan tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan opini/pendapat Nilai Sewa Pasar
atas Objek Sewa, dalam rangka memenuhi ketentuan pasar modal, dan tidak untuk menjadi dasar
suatu rencana transaksi tertentu serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan perbankan, dan
perpajakan.
Pendekatan dan Metode
Pendekatan dan Metodologi Penilaian yang digunakan adalah Pendekatan Pendapatan dengan
Metode Residu.
Kesimpulan Nilai
Berdasarkan pada asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang berlaku, Penilai Independen
berpendapat bahwa Nilai Sewa Pasar dari Objek Sewa per tahun (untuk jangka waktu 5 tahun)
adalah sebagai berikut:
1. Mesin Packer 22 dan Mesin Maker 18 adalah sebesar Rp8.084.385.000 (delapan miliar
delapan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu Rupiah); dan
2. Mesin Packer 26 sebesar Rp2.367.794.000,- (dua miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh
ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah).
Asumsi dan Syarat Pembatasan
1. Properti yang tercakup dalam penilaian ini dianggap berada di bawah kepemilikan yang sah secara
hukum.
Page 9
2. Semua tuntutan gugatan sengketa dan hipotik yang masih berjalan, jika ada dapat diabaikan dan
properti yang dinilai seolah-olah bersih di bawah tanggungjawab pemilik.
3. Penilaian ini berdasarkan daftar aset yang telah diberikan oleh pihak Perseroan.
4. Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam
proses penilaian.
5. Penilai Independen tidak melakukan pengecekan legalitas karena profesi penilai bukan konsultan
dibidang hukum, kami asumsikan bahwa surat-surat yang berhubungan dengan properti adalah
baik, dapat diperjualbelikan, dan bebas dari sengketa atau ikatan lainnya.
6. Penilai Independen tidak melakukan penyelidikan dan juga bukan merupakan tanggung jawab
penilai jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hak milik atau hutang/kerugian
atas properti yang dinilai.
7. Sebatas yang diketahui oleh penilai, setiap data dan fakta yang dikemukakan dalam laporan ini
adalah benar dan teliti.
8. Nilai yang dinyatakan dalam Rupiah yang didasari pemahaman bahwa pasar properti dimaksud
dalam mata uang Rupiah.
9. Laporan dibuat dalam format bilingual. Simbol pengelompokan angka pada laporan ini
menggunakan format bahasa Indonesia dengan menggunakan symbol “. (titik)”
10. Laporan dibuat dalam format bilingual, apabila terdapat perbedaan penafsiran keduanya, maka versi
Bahasa Indonesia yang digunakan.
11. Penilai Independen, di mana dalam hal ini penilai maupun segenap karyawannya tidak mempunyai
kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini dan fee profesional atas
penugasan ini sama sekali tidak tergantung besarnya nilai yang dihasilkan dari proses analisa
penilaian ini.
12. Penilaian ini telah dilakukan sesuai dengan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian
Indonesia (SPI) Edisi VII-2018 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.
28/POJK.04/2021, serta Surat Edaran OJK No. 33/SEOJK.04/2021 tentang Pedoman Penilaian dan
Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal.
13. Pihak manapun tidak mempunyai hak untuk mengumumkan ataupun mempergunakan laporan ini
dan untuk tujuan apapun tanpa persetujuan tertulis dari Penilai Independen.
14. Laporan penilaian ini dianggap berlaku apabila terdapat cap atau stempel Penilai Independen dan
ditandatangani oleh penilai berizin yang namanya tertera dalam laporan ini.
15. Penilai Independen tidak merekomendasikan laporan digunakan untuk tujuan lainnya, karena
tujuan penilaian akan menentukan dasar nilai.
16. Tanggung jawab Penilai Independen terbatas kepada Perseroan dan Penilai Independen tidak
bertanggung jawab terhadap pihak lain yang menggunakan Laporan Penilaian ini. Pihak lain yang
menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul.
17. Bahwa Perseroan harus memberikan ganti rugi dan jaminan dari segala gangguan kepada Penilai
Independen dari gugatan, tanggung jawab, biaya dan pengeluaran (termasuk namun tidak terbatas
pada biaya hukum dan waktu yang telah diberikan) ditujukan pada, dibayarkan atau ditimbulkan
oleh Penilai Independen yang ditimbulkan sehubungan dengan dikeluarkannya laporan penilaian
aset, kecuali sejauh telah ditentukan dalam perjanjian sebelumnya.
18. Penilai Independen bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian, laporan penilaian, serta
Page 10
kesimpulan nilai akhir.
19. Laporan penilaian ini bersifat terbuka untuk umum.
20. Laporan penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.
B. Ringkasan Pendapat Kewajaran
Identitas Pihak Penilai
KJPP Ruky, Safrudin & Rekan memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.
2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1131/KM.1/2011
tanggal 14 Oktober 2011 dan Rudi M. Safrudin, MAPPI (Cert) yang ditetapkan sebagai penilai di Bidang
Jasa Penilaian dengan kualifikasi Penilai Bisnis (B) No. B-1.10.00269 yang terdaftar sebagai profesi
penunjang pasar modal di OJK berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal
Penilai Bisnis dengan No.KEP-795/KS.13/2026 tanggal 10 Juni 2026.
Objek Penilaian
Objek analisis kewajaran adalah rencana SIS untuk menyewa Objek Sewa dari PMID.
Tanggal Penilaian
Analisis pendapat kewajaran dilakukan per tanggal 31 Desember 2025, parameter dan laporan
keuangan yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 31 Desember 2025.
Tujuan Penilaian
Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran rencana SIS
untuk menyewa Objek Sewa dari PMID, sebagaimana didefinisikan dalam laporan ini dalam rangka
memenuhi ketentuan POJK 42/2020, tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk
rencana transaksi lainnya.
Asumsi dan Kondisi Pembatas
Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion, Penilai Independen telah melakukan
penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan pendapat kewajaran,
data dan informasi yang diperoleh berasal baik dari manajemen Perseroan maupun dari sumber lain
yang dapat dipercaya keakuratannya.
Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun dengan menggunakan Inkremental Proyeksi Keuangan
yang disiapkan oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi dan
kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam
menyusun Pendapat Kewajaran ini, Penilai Independen melandaskan dan berdasarkan pada sumber
data dan informasi sebagaimana diberikan manajemen Perseroan, yang mana berdasarkan hakekat
kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan.
Pendekatan dan Metode
Dalam menilai kewajaran Transaksi, Penilai Independen menggunakan metodologi analisis sebagai
berikut:
1. Analisis Transaksi berupa identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi, analisis
persyaratan dari perjanjian Transaksi, analisis manfaat dan risiko rencana Transaksi;
Page 11
2. Analisis Kualitatif berupa analisis terhadap alasan dan latar belakang rencana Transaksi, riwayat
singkat Perseroan dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional dan prospek usaha
Perseroan, keuntungan dan kerugian Transaksi;
3. Analisis Kuantitatif berupa analisis kinerja historis, analisis proforma laporan keuangan, dan
analisis inkremental proyeksi keuangan;
4. Analisis atas faktor lain yang relevan, berupa analisis biaya dan pendapatan yang relevan,
informasi non keuangan yang relevan, prosedur pengambilan keputusan oleh Perseroan;
5. Analisis kewajaran Harga Transaksi.
Pendapat Kewajaran atas Transaksi
Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Transaksi yang dilakukan meliputi analisis
terhadap Transaksi, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis atas kewajaran harga transaksi
serta faktor lain yang relevan, maka menurut pendapat Penilai Independen, Transaksi adalah wajar.
IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Sehubungan dengan Transaksi, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa, setelah
melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, semua
informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak
menyesatkan.
V. INFORMASI TAMBAHAN
Pemegang Saham yang mempunyai pertanyaan mengenai Keterbukaan Informasi ini atau memerlukan
informasi tambahan dapat menghubungi alamat di bawah ini:
Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: 021 – 515 1234
Faksimili: 021 – 515 2234
Jakarta, 3 Juli 2026
Direksi Perseroan
Page 12
DISCLOSURE OF INFORMATION
RELATED TO AFFILIATED TRANSACTION
THIS DISCLOSURE OF INFORMATION HAS BEEN MADE TO COMPLY WITH THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (“OJK”)
REGULATION NO. 42/POJK.04/2020 DATED 2 JULY 2020 ON AFFILIATED TRANSACTIONS AND CONFLICT OF INTEREST
TRANSACTIONS (“POJK 42”) IN CONNECTION WITH THE EXECUTION OF MACHINE LEASE AGREEMENT.
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION IS IMPORTANT TO BE READ AND NOTED BY THE
COMPANY’S SHAREHOLDERS. IF YOU FIND DIFFICULTIES IN UNDERSTANDING THE INFORMATION SET FORTH IN THIS
DISCLOSURE OF INFORMATION, YOU ARE SUGGESTED TO CONSULT WITH YOUR BROKER, INVESTMENT MANAGER, LEGAL
COUNSEL, PUBLIC ACCOUNTANT OR OTHER PROFESSIONAL ADVISORS.
THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS ARE, JOINTLY AND SEVERALLY, FULLY RESPONSIBLE FOR
THE TRUE AND CORRECTNESS, AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION DISCLOSED HEREIN AND IN ANY ADDITIONAL
DISCLOSURE, IF ANY, AND HEREBY CONFIRM THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION
IS CORRECT, AND THERE IS NO SIGNIFICANT, MATERIAL AND RELEVANT FACT THAT HAS NOT BEEN DISCLOSED OR HAS
BEEN REMOVED SUCH THAT THE DISCLOSURE OF INFORMATION HEREIN BECOMING INCORRECT AND/OR MISLEADING.
AFTER CAREFUL EXAMINATION, THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS, JOINTLY AND
SEVERALLY STATES THAT THIS AFFILIATED TRANSACTION DOES NOT CONSTITUTE A MATERIAL TRANSACTION AS MEANT BY
POJK 17 (AS DEFINED IN THIS DISCLOSURE OF INFORMATION) AND DOES NOT CONTAIN ANY CONFLICT OF INTEREST AS
MEANT BY POJK 42.
THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY, BOTH JOINTLY AND SEVERALLY STATES THAT THIS AFFILIATED TRANSACTION
HAS GONE THROUGH ADEQUATE PROCEDURES TO ENSURE THAT THIS AFFILIATED TRANSACTION IS IMPLEMENTED IN
ACCORDANCE WITH THE GENERALLY APPLICABLE BUSINESS PRACTICES.
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
(the ”Company”)
Domiciled in Surabaya
Business Line:
Cigarette Industry
Head Office:
Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya 60293, Indonesia
Telephone: 031 – 843 1699, Facsimile: 031 – 843 0986
Factory Location:
Surabaya, Pasuruan, Malang, Karawang, Probolinggo, Blitar, Tegal
Corporate Representative Office:
One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190, Indonesia
Telephone: 021 – 515 1234, Facsimile: 021 – 515 2234
This Disclosure of Information is published in Jakarta on July 3, 2026
Page 13
DEFINITIONS Disclosure of Information: means the disclosure of information related to affiliated transaction as specified in the announcement and/or disclosure of information and any additional information that may or will be made available. Fairness Opinion Report: means a report submitted by the Independent Appraiser No.00070/2.0095- 00/BS/04/0269/1/VI/2026 dated June 30, 2026 regarding fairness opinion on the Transaction. Lease Objects: means Machine Lease Objects. Machine Lease Objects: means Machine Packer 22 – Focke F550, Machine Maker 18 – PM100 and Machine Packer 26 - GDX2. Maker Machines are production machines used to manufacture cigarette rods from tobacco and filters. Packer Machines are packaging machines used to pack cigarette rods into retail packaging that is ready for marketing and distribution. The Financial Services Authority or OJK: means the independent institution as set forth under Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority (“OJK Law”), who has the regulatory and supervisory duties and authorities over the sectors of banking, capital market, insurance, pension fund, financing and other financial institutions, and as of December 31, 2012, OJK is the institution that has replaced and accepts the rights and obligations to run the regulatory and supervisory functions from Bapepam and/or Bapepam and LK pursuant to Article 55 of the OJK Law. Independent Appraiser: means the public appraiser firm of KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, an independent appraiser registered with OJK that has been appointed by the Company to appraise the leased asset and the fairness of the Transaction. Machine Lease Agreement: Lease Agreement entered into by PMID as the lessor and SIS as the lessee, effective as of 1 July 2026, in relation to the leasing of the Machine Lease Objects. The Company: means PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk., a publicly listed company incorporated under and subject to the laws of Indonesia, domiciled in Surabaya, Indonesia. PMID: means PT Philip Morris Indonesia, the major and controlling shareholder of the Company, a limited liability company incorporated under the laws of Indonesia, engaged in the white cigarette industry. SIS: means PT Sampoerna Indonesia Sembilan, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia, which is a direct and indirect subsidiary of the Company and is engaged in the manufacturing and trading of cigarettes. PM International: means Philip Morris International Inc., a business entity incorporated under the laws of the Commonwealth of Virginia, United States of America, engaged in the manufacture and trading of cigarettes, other tobacco products, and nicotine-containing products marketed outside the United States, and which directly or indirectly owns 100% of the issued shares in Philip Morris Finance SA, Philip Morris Products SA, and PMID. POJK 17: means The Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 dated April 21, 2020, on Material Transactions and Changes in Main Business Activities.
Page 14
POJK 42: means Regulation of the Financial Services Authority No. 42/POJK.04/2020 dated July 2, 2020
concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.
Transaction: means the Machine Lease Transaction.
Machine Lease Transaction: means leasing activities between PMID as the lessor and SIS as the lessee
for Machine Lease Objects based on Machine Lease Agreement.
Capital Market Law: means Law No. 8 of 1995 dated 10 November 1995 on Capital Market.
INTRODUCTION
This Disclosure of Information is made in connection with the Transaction. The Lease Agreement is an
Affiliated Transaction according to POJK 42. However, the Lease Agreement is not Transaction with
Conflict of Interest as defined under POJK 42 and is not a Material Transaction as defined under POJK 17,
based on an appraisal report from the Independent Appraiser regarding the fairness of the Transaction,
the summary of which is presented in Section III of this Disclosure of Information.
I. DESCRIPTION ON THE TRANSACTION
A. Background and Reasons for the Transaction
The Machine Lease Transaction is undertaken because SIS requires additional machinery to support
its manufacturing activities, while PMID owns machinery that is currently not in use. The transaction
aims to support SIS's operational and production requirements through the lease of such machinery
from PMID, thereby enhancing the continuity and efficiency of SIS's production activities.
B. Object of the Agreement
1. Object of the Transaction
Based on the Machine Lease Agreement, SIS will lease the Machine Leased Objects from PMID.
The Lease Objects consists of Packer Machine 22 - F550, Maker Machine 18 - PM100, and Packer
Machine 26 - GDX2.
2. Transaction Value
The Machine Lease Agreement is valid for a period of 5 (five) years, commencing on 1 July 2026
and ending on 30 June 2031. The details of the annual lease fee are as follows:
a) Packer Machine 22 and Maker Machine 18 in amount of Rp8,262,605,000 (eight billion two
hundred sixty-two million six hundred five thousand Rupiah); and
b) Packer Machine 26 Rp2,488,323,000 (two billion four hundred eighty-eight million three
hundred twenty-three thousand Rupiah)
Accordingly, the total value of the Machine Lease Transaction for a period of 1 (one) year is
Rp10,750,928,000 (ten billion seven hundred fifty million nine hundred twenty-eight thousand
Rupiah).
Based on above, the total value of the Machine Lease Transaction for a period of 5 (five) years is
Page 15
Rp53,754,640,000 (fifty-three billion seven hundred fifty-four million six hundred forty thousand
Rupiah).
This Transaction value is in accordance with the market value based on an asset appraisal report
conducted by the Independent Appraiser.
PMID will issue invoices for the lease fees of the Machine Lease Objects to SIS in July of each year,
and SIS shall pay such lease fees, together with the applicable VAT, no later than 30 (thirty) days
from the date of issuance of the invoice by PMID.
The total value of the Transaction for 5 years is 0.19% of the Company's equity based on the
Company's audited consolidated financial statements as of December 31, 2025. Thus, the
Transaction is not a Material Transaction as defined in POJK 17, because the value of the
Transaction is not more than 20% (twenty percent) of the Company's equity.
3. Benefits and Impact of the Machine Lease Transaction
The Machine Lease Transaction between SIS and PMID is carried out to fulfill SIS's machinery
requirements in support of its manufacturing activities. Through this transaction, SIS can enhance
its operational performance and production efficiency without the need to procure new
machinery. For the Company, the transaction also promotes a more effective utilization of assets
within the group, thereby creating added value and contributing positively to the overall
performance of the Company.
C. Parties to the Transaction and Their Relationships with the Company
The chart below shows the Company’s share ownership and the parties conducting the Transaction:
Page 16
The following is information regarding parties carrying out the Transaction with the Company: PT Philip Morris Indonesia PMID is a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia, engaging in white cigarette manufacturing. PMID was incorporated based on Deed of Establishment of Limited Liability Company No. 30 dated August 10, 1998 made before Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta, which was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through his decision No. C- 7791.HT.01.01.TH.99 YEAR 1998 dated April 28, 1999 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.78 dated September 28, 1999, Supplement No. 6247. PMID is the major and controlling shareholder of the Company. Currently, PMID owns 92.44% of the shares issued by the Company. PMID is a company that is part of the PM International Group. The Company and PMID have the same controlling party, namely PM International. The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of PMID as stated in Deed No. 1 dated April 2, 2026, made before Dorothea Nawang Wulan, S.H., M.KN., Notary in East Jakarta Administrative City, which has been notified to the Minister of Law based on Notification Receipt No. AHU-AH.01.09-0191708 dated April 7, 2026, is as follows: Board of Directors President Director : Aji Sumantoro Director : Roy Kusuma Krisnawan Hekekire Board of Commissioners Commissioner : Jefry Andi Tjokroaminoto PT Sampoerna Indonesia Sembilan SIS is a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia and engaged in the manufacturing and trading of cigarettes. SIS was established based on Deed of Establishment No. 18 dated 13 February 2002, drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta, which was approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia pursuant to Decision No. C-04598 HT.01.01.TH.2002 dated 20 March 2002. SIS is a subsidiary of the Company, directly and indirectly owned by the Company. The composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of SIS, as stated in Deed No. 5 dated 17 December 2025, drawn up before Dorothea Nawang Wulan, S.H., M.KN., Notary in East Jakarta Administrative City, which has been notified to the Minister of Law under Acknowledgement of Notification No. AHU-AH.01.09-0006093 dated 14 January 2026, is as follows: Board of Directors Director : I Made Mahendra Wijaya Board of Commissioners Commissioner : Tias Annisaa Gatra
Page 17
D. Nature of Affiliated Relation between Parties to the Transaction
As described above, SIS is directly owned by PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas by
approximately 99% and by the Company by approximately 1%. PT Perusahaan Dagang dan Industri
Panamas itself is almost entirely owned by the Company. Accordingly, SIS is an entity indirectly
controlled by the Company through the Company's majority ownership in PT Perusahaan Dagang dan
Industri Panamas.
Furthermore, the Company is controlled by PMID, which holds approximately 92.44% of the
Company's shares, and PMID forms part of PM International.
Based on the foregoing ownership and control structure, PMID and SIS belong to the same corporate
group and are affiliated through direct and indirect control relationships. Therefore, the transaction
between PMID and SIS constitutes an affiliated transaction as contemplated under the Capital Market
Law and POJK No. 42/2020.
II. DESCRIPTION ON THE COMPANY
A. History
The Company is a publicly listed limited liability company established under the laws of the Republic
of Indonesia within the framework of the Indonesian Capital Investments Law. The Company was
established on October 19, 1963, by virtue of Deed No. 69 dated October 19, 1963, which was
amended by Deed No. 46 dated April 15, 1964, both drawn up before Anwar Mahajudin, S.H., Notary
in Surabaya, which have been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia by
virtue of his Decree No. J.A.5/59/15 dated April 30, 1964, and have been published in the State
Gazette of the Republic of Indonesia No. 94 dated November 24, 1964, Supplement No. 357.
The articles of association of the Company have been amended several times, lastly by virtue of Deed
No. 94 dated June 17, 2026, drawn up before Notary Aulia Taufani, S.H., which has obtained approval
from the Minister of Law of the Republic of Indonesia by virtue of his Decree No. AHU-
0045020.AH.01.02.TAHUN 2026, dated July 2, 2026.
B. Capital Structure and Shareholding Composition
The capital structure and the shareholding composition of the Company based on Shareholders’
Register of the Company as of June 30, 2026, are as follows:
Authorized Capital : IDR630,000,000,000
Nominal Value: IDR4/share
Subscribed and Issued Capital : IDR465,272,307,600
No Name Number of Shares Nominal Value %
(IDR)
1 Public shareholders holding more than 5% - PMID 107,523,239,925 430,092,959,700 92.44
2 Other public shareholders 8,794,836,975 35,179,347,900 7.56
Total 116,318,076,900 465,272,307,600 100
C. Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors
The compositions of members of the Board of Commissioners and of the Board of Directors of the
Company pursuant to Deed No.40 dated May 18, 2026, drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary
Page 18
in Administrative City of South Jakarta, which has obtained the Receipt of the Notification of Changes
in the Company's Data from the Minister of Law No. AHU-AH.01.09-0326202 dated June 10, 2026, are
as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner : Paul Norman Janelle
Vice President Commissioner : Mindaugas Trumpaitis
Independent Commissioner : Justin Mayall
Independent Commissioner : Luthfi Mardiansyah
The Board of Directors
President Director : The Ivan Cahyadi
Director : Andre Dahan
Director : Sharmen Karthigasu
Director : Yohan Lesmana Tjhin
Director : Reno Bontemps
Director : Houria Raselma
Director : Rianto Probo Hartono
Director : Umer Jawaid
Director : Virawaty
Director : Joy Kartika Widjaja
III. SUMMARY OF OPINION OF THE INDEPENDENT APPRAISER
To ensure fairness of the Transaction and also to ensure that the Transaction do not have a conflict-of-
interest element, the Company has appointed Ruky, Safrudin & Rekan as the Independent Appraiser
carrying out the assessment of the fairness of the Transaction.
The Independent Appraiser states that it has no affiliate relationship either directly or indirectly with the
Company as defined under the Capital Market Law.
Summary of Opinion of the Independent Appraiser
Asset Appraisal Report Summary
Identity of the Valuer
KJPP Ruky, Safrudin & Rekan has a business license from the Ministry of Finance of the Republic of
Indonesia No. 2.11.0095 based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia
No.1131/KM.1/2011 dated October 14, 2011 and Pangaloan Siahaan, S.T., MAPPI (Cert) who was
registered as an appraiser in the Appraisal Service sector with the qualification of Property
Appraiser (P) No. P-1.09.00090 which was registered as capital market supporting professional in OJK
according to Registered Letter of Capital Market Supporting Professional (Property Valuer) No.KEP-
218/KS.13/2026.
Asset Appraisal Report – Lease Objects
The following is the summary of asset appraisal report No.00056/2.0095-
04/PP/04/0090/1/VI/2026 and 00057/2.0095-04/PP/04/0090/1/VI/2026 dated June 15, 2026.
Page 19
Appraisal Object
Machine Packer 22 - F550, Machine Maker 18 - PM100 and Machine Packer 26 - GDX2.
Purpose of Appraisal
The purpose and objective of this appraisal is to provide an opinion on the Market Rental Value
for Lease Object in order to comply with the capital market regulation and not intended to
serve as the basis for any specific transaction plan, nor is it meant for banking or tax purposes.
Approach and Method
The Appraisal Approach and Methodology used is the Income Approach with the Residue
Method.
Value Conclusion
Based on the applicable assumptions and limiting conditions, the Independent Appraiser has
opined that the Market Rental Value of the Lease Objects per year (for a lease term of five
years) is as follows:
1. Packer Machine 22 and Maker Machine 18 in amount of IDR8,084,385,000 (eight billion
eighty-four million three hundred eighty-five thousand Rupiah); and
2. Packer Machine 26 in amount of IDR2,367,794,000 (two billion three hundred sixty-seven
million seven hundred ninety-four thousand Rupiah).
Assumption and Limiting Conditions
1. The ownership of properties which included in this appraisal is considered legally valid.
2. All disputes lawsuit and mortgages that are still running, if any, can be ignored and the
property being valued as if clean under owner’s responsibility.
3. This appraisal is based on a list of assets that have been given by the Company.
4. Independent Appraiser has reviewed the documents used in the appraisal process.
5. Independent Appraiser does not verify the legality since appraiser are not lawyer in the field of
law, we assume that the documents concerning to the property are good, marketable, and free
from any disputes or other bindings.
6. Independent Appraiser does not conduct an investigation and neither is the responsibility of
the appraiser if there are issues relating to the property rights or debt/losses on the property
being valued.
7. To the extent within the known knowledge of the appraiser, any data and facts presented in
this report is true and accurate.
8. The value in the conclusion is stated in Rupiah based on the understanding that the market for
property is denominated in Indonesia Rupiah.
9. The report is in bilingual format. Digit grouping symbol in this report using Indonesian format
by using symbol ". (point) "
10. This report is in bilingual format, if there are different interpretations of both, Indonesian
is preferred.
11. Independent Appraiser, which in this case, the appraiser(s) and its employees have no personal
Page 20
interest or advantages related to this assignment and fee for this assignment is in no way
influenced by the result of our appraisal conclusion.
12. This appraisal has been carried out in accordance with the Indonesian Appraiser Code of Ethics
(KEPI) and Indonesian Appraisal Standards (SPI) Edition VII-2018, as well as the Republic of
Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 28/ POJK.04/2021 and Circular Letter of
Financial Service Authority No.33/SEOJK.04/2021 concerning Guidelines for Valuation and
Presentation Asset Appraisal Report in the Capital Market.
13. Any party does not have the right to publish or use this report and for any purposes without
written consent from Independent Appraiser.
14. This appraisal report is considered valid if there is Independent Appraiser’s seal or stamps and
signed by licensed appraiser whose name is listed in this report.
15. Independent Appraiser do not recommend report to be used for any other use, because
purpose of appraisal will determine the basic of value.
16. Responsibility the Independent Appraiser is limited to the Company and Independent Appraiser
is not responsible for any other parties who use this Appraisal Report. The other parties using
this report are responsible for any risks arising.
17. The Company should grant in demnify and warranties of any disruption to the Independent
Appraiser from and against any dispute claim, responsibility, costs and expenses (including but
not limited to legal fees and time given) addressed, paid or incurred by Independent Appraiser
at any time and posed a variety of ways in connection with the issuance of asset appraisal report,
except have been previously made in the agreements.
18. The Independent Appraiser is responsible for the implementation, appraisal report, and the
final value conclusion.
19. The appraisal report is available for public.
20. The appraisal report is a non-disclaimer opinion.
B. Summary of Fairness Opinion
Identity of the Valuer
KJPP Ruky, Safrudin & Rekan has a business license from the Ministry of Finance of the Republic of
Indonesia No. 2.11.0095 based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia
No.1131/KM.1/2011 dated October 14, 2011 and Rudi M. Safrudin, MAPPI (Cert) who was registered
as an appraiser in the Appraisal Service sector with the qualification of Business Appraiser (B) No. B-
1.10.00269 which is registered as capital market supporting professional in OJK according to Registered
Letter of Capital Market Supporting Professional (Business Valuer) No.KEP-795/KS.13/2026 dated 10
June 2026.
Object of the Fairness Opinion Analysis
The object of the fairness analysis is the proposed lease by SIS of the Lease Objects from PMID.
Valuation Date
Fairness opinion analysis was performed as of December 31, 2025, with the parameters and financial
statements used in the analysis based on data as of December 31, 2025.
Page 21
The Purpose of the Fairness Opinion
The purpose of this Fairness Opinion report is to provide opinion on the fairness of the SIS plan to
lease the Lease Objects from PMID as outlined in this report in order to comply with POJK 42/2020,
not for taxation purpose, banking and not for other forms of transaction plan.
Assumptions and Disclaimer Limitations
This Fairness Opinion Report is a non-disclaimer opinion, Independent Appraiser have reviewed the
documents used in the process of preparing the fairness opinion, data and information
obtained from both management of the Company and other reliable sources that can be trusted
for accuracy.
This Fairness Opinion Report has been prepared using Incremental Financial Projection provided by
management of the Company by reflecting the fairness of the projections and the ability to achieve
them (fiduciary duty).
This fairness opinion is prepared based on the integrity of the information and data. In preparing
this fairness opinion, Independent Appraiser have relied and based on the information and data
prepared by the Company’s management, which we deem to be true, complete, reliable and not
misleading.
Methodology for Fairness Analysis
In evaluating the fairness of the Transaction, Independent Appraiser used the following methodology
analysis:
1. Transaction Analysis: identification of parties involved in the Transaction, and analysis of
benefit and risk of the Transaction;
2. Qualitative analysis: analysis of background of the transaction, brief explanation of the Company
and business activities, industry analysis, operational analysis, business prospect, advantages and
disadvantages of the Transaction;
3. Quantitative analysis: historical analysis, analysis of proforma financial statements, and
incremental financial projections analysis;
4. Analysis of other relevant factors;
5. Analysis on the Fairness of the Transaction Price;
Fairness Opinion of the Transaction
By considering the fairness analysis of the Transaction which includes analysis of the Transaction,
qualitative analysis and quantitative analysis, analysis of the fairness of the transaction price and
other relevant factors, in Independent Appraiser's opinion, the Transaction is fair.
IV. STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS
In connection with the Transaction, the Board of Directors and the Board of Commissioners of the
Company declare that, after conducting a reasonable examination and to the best of their knowledge and
belief, all material information has been disclosed in this Disclosure of Information and such information
is not misleading.
Page 22
V. ADDITIONAL INFORMATION
Shareholders who have questions about this Disclosure of Information or who wish to have additional
information are invited to contact:
The Corporate Secretary and Investor Relations
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
One Pacific Place, 18th Floor, Sudirman Central Business District,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Telephone: 021 – 515 1234
Facsimile: 021 – 515 2234
Jakarta, July 3, 2026
The Board of Directors of the Company
Names mentioned 53 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×8
unresolved
org
adalah firma penilai publik KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, suatu penilai
· Penilai Independen
p.2
unresolved
org
KJPP Ruky
p.2 ×6
unresolved
org
Safrudin & Rekan
p.2 ×8
unresolved
org
Philip Morris International Inc.
p.2 ×2
unresolved
org
PT Philip Morris Indonesia PMID
p.5 ×2
unresolved
person
Sutjipto
· Notaris
p.5 ×3
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.5 ×2
unresolved
person
Dorothea Nawang Wulan
· Notaris
p.5 ×7
unresolved
org
Menteri
p.5 ×2
unresolved
org
PT Sampoerna Indonesia Sembilan SIS
p.5 ×2
unresolved
org
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
org
PT Perusahaan Dagang
p.6 ×5
unresolved
person
Anwar Mahajudin
· Notaris
p.6 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.6
unresolved
org
Menteri Hukum No. AHU-AH.
p.7
unresolved
org
Rekan
· Penilai
p.7
unresolved
org
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
p.8 ×2
unresolved
org
Menteri Keuangan Republik Indonesia
p.8 ×2
unresolved
person
Pangaloan Siahaan
p.8 ×2
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.9
unresolved
person
Rudi M. Safrudin
p.10 ×2
unresolved
org
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
p.12 ×6
unresolved
org
Minister of Justice
p.16 ×2
unresolved
org
Minister of Law
p.16 ×3
unresolved
org
Minister of Justice and Human Rights
p.16
unresolved
person
Notary Aulia Taufani
· Notaris
p.17 ×10
unresolved
org
Public shareholders holding more than 5% - PMID
p.17
unresolved
org
Minister of Law No. AHU-AH.
p.18
unresolved
org
Ministry of Finance
p.18 ×2
unresolved
org
Minister of Finance
p.18 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.091
6997 ms
12 Sep 2026 21:52
Raw output
{'appraiser_exempt': None,
'appraiser_name': '',
'assets': [],
'currency': None,
'fact_type': '',
'issuer_name': '',
'kind': 'CONFLICT',
'kjpp_name': '',
'letter_number': '',
'object_text': '',
'object_truncated': False,
'parties': [],
'pct_of_equity': None,
'reference_period': '',
'requires_rups': None,
'rups_date': None,
'ticker': '',
'transaction_date': None,
'valuation_date': None,
'value': None}