20250428_SOSS_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31878686_lamp1.pdf

   disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek                  cash dividend payment will be provided by KSEI to the
   dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham                Securities Company and/or the Custodian Bank with
   membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham             which the shareholder has opened a securities
   akan menerima informasi mengenai pembagian dividen            account. Subsequently, the shareholder will obtain
   tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di         information on the cash dividends distribution from
   mana pemegang saham membuka rekening efek.                    the Securities Company and/or the Custodian Bank
   Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya                   with which the shareholder has opened a securities
   tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang        account. However, for a shareholder whose shares
   saham warkat/script), pembagian dividen tunai akan            are not placed in the collective custody of KSEI (holder
   ditransfer langsung ke rekening Bank millk pemegang           of shares with physical certificates), the cash
   saham yang bersangkutan.                                      dividends will be directly transferred to the bank
                                                                 account of the relevant shareholder

4. Dividen Tunai yang akan dibagikan dikenakan pajak          4. Cash Dividend to be paid shall be subject to tax in
   sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.             accordance with prevailing regulations. Therefore,
   Oleh karenanya, para Pemegang Saham Yang Berhak               the shareholders are requested to take into
   diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:          consideration the following matters:

    a.   Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang                    a.   Entitled Shareholders who are Domestic Tax
         merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum                Payer and have not submitted the Taxpayer
         mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak                         Identification Number (Nomor Pokok Wajib
         (“NPWP”), diminta menyampaikan copy NPWP                     Pajak/”NPWP”), are requested to submit a copy
         kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan            of NPWP to KSEI or the Company's Securities
         yaitu PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal              Administration         Bureau,          namely
         02 Mei 2025 pukul 16.00 WIB.                                 PT Sinartama Gunita, at the latest on
         Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun               02 May 2025 at 16:00 Western Indonesian Time;
         2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk                      In accordance with Government Regulation
         Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan                   No. 9 Year 2021 regarding Taxation Treatments
         Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang                  to Support the Ease of Doing Business and
         Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020                  Minister     of   Finance    Regulation    No.
         Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan,             18/PMK.03/2021 regarding Implementation of
         Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas             Law No. 11 Year 2020 regarding Job Creation in
         Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata                  the Sector of Income Tax, Value Added Tax and
         Cara Perpajakan, maka Dividen Tunai tidak                    Sales Tax on Luxury Goods, as well as General
         dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:                      Provisions and Tax Procedures, the Cash
                                                                      Dividend is not deducted by Income Tax (PPh)
                                                                      for:

          I.   Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri                  I. Domestic Individual Tax Payer, on condition
               dengan syarat Dividen Tunai tersebut harus                 that the Cash Dividend must be invested in
               diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan                  the territory of Republic of Indonesia for a
               Republik Indonesia dalam jangka waktu                      certain period of time.
               tertentu.                                                  If an Individual Tax Payer does not meet
               Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak                    such requirements, the payable Income Tax
               memenuhi syarat tersebut, maka Pajak                       on the Cash Dividend must be paid by the
               Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen               Domestic Individual Tax Payer as stipulated
               Tunai wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak               in Article 40 of the Minister of Finance
               Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana                     Regulation No. 18/PMK.03/2021.
               diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri
               Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut.

         II.   Wajib Pajak Badan dalam negeri.                        II. Domestic Corporate Tax Payer

b.   Bagi Pemegang Saham Yang Berhak              yang           b.   Entitled Shareholders who are Foreign Tax Payer
     merupakan Wajib Pajak Luar Negeri            yang                whose shares:
     sahamnya:

     I. dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau                I. are in the collective custodian of KSEI, or

     II. tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI               II. not in the collective custodian of KSEI (in
         (memegang saham dalam bentuk warkat),                            certificate forms),
     dan    yang    pemotongan     pajaknya    akan                   and intended to use the tariff based on the
     menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan                        Approval of Avoidance of Double Taxation
     Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”), wajib                       (Persetujuan          Penghindaran          Pajak
     memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang                      Berganda/“P3B”), are obliged to comply with
     No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat                      Article 26 of the Law No. 36 Year 2008 regarding
     atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang                      Fourth Amendment of Law No. 7 Year 1983
     Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat                       regarding Income Tax and submit the Certificate
     Keterangan Domisili (“SKD”) kepada KSEI (untuk                   of Domicile (“COD”) to KSEI (for those whose
     yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau                     shares are in the collective custodian of KSEI) or
     PT Sinartama Gunita (untuk yang sahamnya tidak                   PT Sinartama Gunita (for those whose shares
     dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau                    are not in the collective custodian of KSEI or in
     memegang saham dalam bentuk warkat), paling                      certificate forms), at the latest on 02 May 2025
     lambat tanggal 02 Mei 2025 pukul 16.00 WIB,                      at 16:00 Western Indonesian Time by using the
     dengan menggunakan format dan tata cara                          forms and manners as stipulated in the
     sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan                          Directorate General of Tax Rule No. PER-
     Direktorat Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018                     25/PJ/2018 regarding the Procedures for
     tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan                          Implementing        Double      Tax     Avoidance
     Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD                    Agreements. Without COD of the said format,
     dengan format dimaksud, Dividen Tunai yang                       the Cash Dividend will be subject to Income Tax
     dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26                           of Article 26 at the rate of 20%.
     sebesar 20%




                                          Jakarta, 28 April / April 2025
                                     Direksi Perseroan / Board of Directors
                                           PT SHIELD ON SERVICE Tbk