Back to announcement
20250421_CASH_Laporan Informasi dan Fakta Material_31876830_lamp3.pdf
Other Text extracted CASHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
P
A
KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN
G
PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA E
dalam rangka memenuhi 10
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
(“POJK 17/2020”) (“KETERBUKAAN INFORMASI”)
DISCLOSURE OF
INFORMATION RELATED
TO ADDITIONAL BUSINESS
ACTIVITIES
to comply with
the Financial Services Authority Regulation No.
17/POJK.04/2020 regarding Material Transaction and Change of
Business Activities (“POJK 17/2020”) (“DISCLOSURE”)
PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
(“Perseroan”) / (“Company”)
Berkedudukan di Jakarta Pusat / Domiciled in Central Jakarta
Bidang Usaha / Line of Business:
Jasa Finansial Teknologi / Financial Technology Services
Kantor Pusat / Head Office:
Gedung Atria @Sudirman Lantai 23,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 33A
Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
https://www.cashlez.com/
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI
MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN
DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA
SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN
INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN
RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN
INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.
Keterbukaan Informasi kepada para pemegang saham ini dibuat dan ditujukan kepada Pemegang
Saham Perseroan dan masyarakat sehubungan dengan Perubahan Kegiatan Usaha (sebagaimana
didefinisikan di bawah) dan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
17/POJK.4/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2025
Page 2
P
A
G
E
Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menambah 10
kegiatan usahanya dengan merujuk pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(“KBLI”) tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 tahun 2020
tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“Penambahan Kegiatan Usaha”).
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rencana Penambahan Kegiatan Usaha tersebut perlu
mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Perseroan bermaksud
untuk meminta persetujuan tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2025 (“RUPST”).
Riwayat Singkat
Perseroan adalah salah satu perusahaan penyedia jasa pembayaran di Indonesia yang didirikan
tahun 2015 berdasarkan Akta No. 1 Tanggal 12 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Notaris
Novita Puspitarini, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh
status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Nomor AHU0001712.AH.01.01. Tahun 2015
tanggal 15 Januari 2015 dan terdaftar dalam Daftar Perusahaan Nomor AHU-0004087.
AH.01.11. Tahun 2015 tanggal 15 Januari 2015.
Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir
sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
No. 50 tanggal 09 Januari 2025, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-
0028823 tanggal 23 Januari 2025
(“Anggaran Dasar”).
Susunan Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur permodalan Perseroan per tanggal 31 Maret 2025 adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal
Informasi Jumlah Saham per Saham Jumlah Nilai Nominal
(Rp) (Rp)
Modal Dasar 4.712.017.608 12 56.544.211.296
Modal Ditempatkan 1.431.112.517 17.173.506.204
dan Disetor
Susunan Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2025 adalah sebagai berikut:
Page 3
P
Pemegang Saham Jumlah Saham
%
A
G
Andri Wijono Sutiono 436.169.044 30,47
E
Hasim Sutiono 380.168.351 10
26,56
Masyarakat 614.788.122 42,97
Total 1.431.125.517 100
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan per 17 April 2025 adalah sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur : Willy Chandry
Direktur : Hendrik Adrianto
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Surya Aseanto Putra
Komisaris Independen : Niniek S. Rahardja
II. URAIAN SINGKAT MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA /BRIEF
DESCRIPTION ON ADDITIONAL BUSINESS ACTIVITIES PLAN
Perseroan menjalankan usaha payment gateway, yang pada saat ini mencakup kegiatan
usaha sebagai berikut
No. KBLI* Kegiatan Usaha
1 63122 Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial
2 66411 Penyedia Jasa
Pembayaran (PJP)
3 62012 Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-
Commerce)
*) KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah panduan bagi pelaku usaha
di Indonesia untuk menentukan jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan di Indonesia
Perseroan bermaksud untuk melakukan Penambahan Kegiatan Usaha, yaitu menambah
kegiatan usahanya saat ini dengan kegiatan usaha sebagai berikut:
No. KBLI Kegiatan Usaha
1 66413 Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran
2 58200 Penerbitan Piranti Lunak
3 47414 Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi
4 47793 Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapannya
Page 4
P
Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana A
diubah, Perseroan wajib mengubah Anggaran Dasarnya untuk memuat Penambahan Kegiatan G
Usaha, khususnya mengubah Anggaran Dasar tentang maksud dan tujuan Perseroan.
E
Berdasarkan Undang-Undang tersebut dan POJK 17/2020, perubahan Anggaran Dasar perlu 10
memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Setelah diperolehnya persetujuan
Rapat Umum Pemegang Saham dan izin atau persyaratan lain yang diperlukan, maka kegiatan
usaha tambahan dapat dijalankan.
Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha
akan dimintakan dalam RUPST Perseroan, yang rencananya akan diselenggarakan pada
tanggal 28 Mei 2025.
III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN
KEGIATAN USAHA / EXPLANATION, CONSIDERATIONS AND REASONS FOR
THEADDITIONAL BUSINESS ACTIVITIES
Dalam melakukan rencana penambahan kegiatan usaha, Perseroan mengharapkan bahwa
kegiatan usaha tersebut akan membantu meningkatkan kinerja pendapatan dan keuntungan bagi
Perseroan. Perseroan akan melihat peluang-peluang usaha dan potensi dari rencana penambahan
kegiatan usaha yang akan ditambahkan tersebut.
Selain itu, rencana penambahan kegiatan usaha diharapkan dapat memberikan dampak yang
positif bagi kelangsungan usaha Perseroan, pertumbuhan jangka panjang dan tentunya akan
berdampak secara langsung terhadap kondisi keuangan Perseroan. Dengan adanya penambahan
kegiatan usaha ini, pendapatan usaha Perseroan akan mengalami peningkatan dan diharapkan
ekuitas Perseroan semakin membaik di tahun-tahun mendatang. Hal ini diharapkan pula dapat
memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham Perseroan
IV. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN / SUMMARY OF
REPORT AND OPINION OF THE INDEPENDENT APPRAISER
A. Maksud dan Tujuan
Laporan Studi Kelayakan ini disusun untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur
dalam POJK No. 17/2020, yang mewajibkan penilai untuk menyediakan studi kelayakan
terkait Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan.
B. Tanggal Batas Pisah (Cut Off) Studi Kelayakan
Tanggal batas pisah studi kelayakan adalah tanggal 31 Desember 2024 dengan mengacu
kepada laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat,
Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini wajar yang menjadi dasar penyusunan
laporan studi kelayakan.
C. Asumsi dan Kondisi Pembatas
Dalam penyusunan Laporan Studi Kelayakan, KJPP FDI&R menggunakan asumsi dan
kondisi pembatas sebagai berikut:
1. Laporan Studi Kelayakan ini bersifat non-disclaimer opinion.
2. Penilai Independen telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan
dalam proses Studi Kelayakan.
3. Dalam menyusun Laporan Studi Kelayakan ini, Penilai Independen mengandalkan
keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan oleh pemberi tugas atau data
yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya yang
kami anggap relevan.
Page 5
P
4. Penilai Independen menggunakan proyeksi keuangan yang mencerminkan A
kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan G
pencapaiannya (fiduciary duty).
E
5. Penilai Independen bertanggung jawab atas pelaksanaan Studi Kelayakan.
6. Laporan Studi Kelayakan ini terbuka untuk publik. 10
7. Penilai Independen telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Studi
Kelayakan dari Pemberi Tugas.
8. Penilai Independen bertanggung jawab atas laporan Studi Kelayakan ini.
9. Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan Studi
Kelayakan telah disusun sesuai dengan POJK 35 dan SEOJK 17, Kode Etik Penilaian
Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia Tahun 2018 Edisi VII (KEPI-SPI Edisi
VII.2018).
10. KJPP FDI&R ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab
kami secara khusus hanya terbatas pada aspek Studi Kelayakan atas obyek
penugasan, di luar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada di
luar lingkup penugasan.
11. Laporan Studi Kelayakan ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas,
sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan Studi Kelayakan
dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan kami tidak
bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.
12. Studi Kelayakan ini dilakukan sesuai dengan asumsi pada tanggal penilaian,
sehingga pengguna laporan Studi Kelayakan diminta untuk berhati-hati dalam
menentukan relevansi antara hasil dengan kebutuhannya (terkait penggunaan hasil
laporan).
D. Metode dan Prosedur Penyusunan Laporan Studi Kelayakan
Metode dan prosedur yang diterapkan dalam penyusunan laporan studi kelayakan adalah:
a) analisis kelayakan pasar
b) analisis kelayakan teknis
c) analisis kelayakan pola bisnis
d) analisis kelayakan model manajemen
e) analisis kelayakan keuangan
Berikut adalah ringkasan atas laporan studi kelayakan:
a) Analisis Kelayakan Pasar
Dengan memperhatikan potensi pasar dan kondisi perekonomian Indonesia yang
sedang tumbuh, maka rencana Penambahan Kegiatan Usaha secara pasar layak untuk
dilaksanakan.
b) Analisis Kelayakan Teknis
Dengan memperhatikan fasilitas yang disediakan Perseroan, maka rencana
Penambahan Kegiatan Usaha secara teknis layak untuk dilaksanakan.
c) Analisis Kelayakan Pola Bisnis
Dengan memperhatikan pola bisnis yang akan diterapkan oleh Perseroan dalam
rencana Penambahan Kegiatan Usaha, maka rencana Penambahan Kegiatan Usaha
secara pola bisnis layak untuk dilaksanakan.
d) Analisis Kelayakan Model Manajemen
Struktur organisasi Perseroan saat ini telah mendukung operasional kerja perusahaan
dalam rencana Penambahan Kegiatan Usaha dan rencana Penambahan Kegiatan Usaha
secara pola bisnis layak untuk dilaksanakan.
e) Analisis Kelayakan Keuangan
Page 6
P
Pendekatan yang digunakan dalam menganalisa kelayakan keuangan rencana A
Penambahan Kegiatan Usaha adalah pendekatan pendapatan (income-based approach) G
dengan menggunakan metode diskonto arus kas (discounted cash flow (DCF) method),
E
yang mengacu pada net present value (NPV), internal rate of return (IRR), profitability
index dan payback period dimana rencana Penambahan Kegiatan Usaha dikatakan 10
layak atau menguntungkan apabila:
Tabel di atas, NPV yang dihasilkan sebesar Rp 3.262.850.450 atau lebih besar dari 0,
dan IRR yang dihasilkan sebesar 26,12% atau lebih besar dari tingkat diskonto 10,28%,
PI yang dihasilkan sebesar 1,11 atau lebih besar dari 1, dan payback period selama 5
tahun.
Description Indicator Figure Analysis Results
Net Present Value NPV > Rp 3.262.850.450
0
IRR IRR > % 26.12%
DR
Profitability Index PI > 0 X 1.11
Payback Period Tahun 5,0
F. Kesimpulan
Dengan mempertimbangkan bahwa analisis Studi Kelayakan yang dilakukan meliputi
analisis kelayakan pasar, analisis kelayakan teknis, analisis kelayakan pola bisnis, analisis
kelayakan model manajemen dan analisis keuangan, serta dengan memperhatikan
terpenuhinya asumsi-asumsi sebagaimana dimaksud di atas, maka kami berpendapat bahwa
rencana penambahan kegiatan usaha KBLI Perseroan berupa penambahan 4 kegiatan usaha,
yaitu Penyelenggara Penunjang Sistem Pembayaran (KBLI 66413), Penerbitan Piranti
Lunak (software) (KBLI 58200), Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi (KBLI 47414),
Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya (KBLI 47793), adalah LAYAK.
V. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN
KEGIATAN USAHA/AVAILABILITY OF EXPERTS IN CONNECTION WITH THE
ADDITIONAL BUSINESS ACTIVITIES PLAN
Sehubungan dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha, saat ini Perseroan tidak
menambah jumlah tenaga ahli, guna mendukung Penambahan Kegiatan Usaha, sehinga
tidak terdapat biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam perekrutan
Page 7
P
VI. PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA A
PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN / EXPLANATION ON THE IMPACTE GOF
THE ADDITIONAL BUSINESS ACTIVITIES ON THE FINANCIAL CONDITION OFETHE
COMPANY
10
Dengan dijalankannya rencana Penambahan Kegiatan Usaha, laba usaha Perseroan
diperkirakan mengalami peningkatan antara 0,001% sampai dengan 0,024% dan laba bersih
Perseroan diperkirakan mengalami peningkatan antara 0,001% sampai dengan 0,017%
karena adanya pendapatan tambahan dari rencana Penambahan Kegiatan Usaha
Hasil kriteria kelayakan dari rencana Penambahan Kegiatan Usaha berdasarkan laporan
studi kelayakan yang disusun oleh KJPP FDI&R adalah sebagai berikut:
Net Present Value : Rp 3.262.850.450
IRR : 26,12%
Payback Period : 5 tahun
VII. INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPST / INFORMATION ON THE AGMS
Perseroan akan menyelenggarakan RUPST 2025 untuk antara lain memperoleh
persetujuan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha. RUPST tersebut akan
diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 28 Mei 2025.
VIII. INFORMASI TAMBAHAN / ADDITIONAL INFORMATION
Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi
Perseroan pada jam kerja Perseroan melalui detail sebagaimana tersebut di bawah ini:
PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
Gedung Atria @Sudirman
Lantai 5,
Jalan Jenderal Sudirman Kav.
33A
Kelurahan Karet Tengsin,
Kecamatan Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
E-mail: corsec@cashlez.com
U.p.: Corporate Secretary
Hormat kami,
Direksi Perseroan
21 April 2025
Page 8
KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN
DENGAN
PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA
dalam rangka memenuhi
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha (“POJK 17/2020”) (“KETERBUKAAN
INFORMASI”)
DISCLOSURE OF
INFORMATION RELATED
TO ADDITIONAL
BUSINESS ACTIVITIES
to comply with
PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
the Financial Services/ Authority
(“Perseroan”) Regulation No.
(“Company”)
17/POJK.04/2020
Berkedudukan diregarding Material
Jakarta Pusat Transaction
/ Domiciled andJakarta
in Central Change
of Business Activities (“POJK 17/2020”) (“DISCLOSURE”)
Bidang Usaha / Line of Business:
Jasa Finansial Teknologi / Financial Technology Services
Kantor Pusat / Head Office:
Gedung Atria @Sudirman Lantai 23,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 33A
Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
https://www.cashlez.com/
THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY
ARE RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY OF ALL MATERIAL INFORMATION SET
OUT IN THIS DISCLOSURE, AND AFTER CAREFULLY REVIEWING THE AVAILABLE
INFORMATION (AS DEFINED IN THIS DISCLOSURE), IT IS HEREBY CONFIRMED
THAT TO THE BEST OF THEIR KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING, ALL MATERIAL
INFORMATION HAS BEEN DISCLOSED IN THIS DISCLOSURE AND SUCH
INFORMATION IS NOT MISLEADING.
This Disclosure of Information to Shareholders is prepared and addressed to the Shareholders of the
Company and the public in connection with the Change in Business Activities (as defined below) and
in order to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation No.
17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.
This Disclosure is issued in Jakarta on April 21st, 2025
Page 9
P
PENDAHULUAN / FOREWORD A
G
This Disclosure is made with regards to the plan of the Company to add its business activities with
reference to the 2020 Indonesian Standard Business Field Classification (“KBLI”) as stipulated in the
Central Statistics Agency Regulation No. 2 of 2020 on the Indonesian Standard Industrial Classification
(“Additional Business Activities”).
Pursuant to the applicable regulations, the Proposed Additional Business Activities requires the
approval of the General Meeting of the Shareholders of the Company. The Company intends to seek
said approval at the Company's Annual General Meeting of Shareholders, which is planned to be held
on May 28th, 2025 (“AGMS”).
I. URAIAN MENGENAI PERSEROAN / BRIEF DESCRIPTION ON THE COMPANY
The Company is one of the payment service providers in Indonesia, established in 2015 pursuant to
Deed No. 1 dated January 12th, 2015, issued by Notary Novita Puspitarini, S.H., a Notary in the
Administrative City of South Jakarta. The Company has obtained legal entity status from the Minister
of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as stipulated in Decree Number AHU-
0001712.AH.01.01.Tahun 2015 dated January 15th, 2015, and is registered in the Company Register
under Number AHU-0004087.AH.01.11.Tahun 2015 dated January 15th, 2015.
The Company’s Articles of Association have undergone several amendments. The most recent
amendment is as stated in the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders of the Company
No. 50 dated January 9th, 2025, drawn up before Jimmy Tanal, S.H., M.Kn., a Notary in Jakarta. This
amendment has been accepted and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry
of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under No. AHU-AH.01.09-0028823 dated
January 23rd, 2025 (“Articles of Association”).
Capital Structure and Shareholding Composition
The capital structure of the Company as of March 31st, 2025 is as follows:
Information Number of Shares Nominal Total Nominal Value
(IDR)
Value per Share
(IDR)
Authorized Capital 4.712.017.608 12 56.544.211.296
Issued and Paid-up 1.431.112.517 17.173.506.204
Capital
The Shareholders composition of the Company as of March 31st, 2025 is as follows:
Page 10
Shareholder Number of Shares
%
Andri Wijono Sutiono 436.169.044 30,47
Hasim Sutiono 380.168.351 26,56
Masyarakat 614.788.122 42,97
Total 1.431.125.517 100
Composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company
The composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as of April 17th,
2025 is as follows:
Board of Directors
President Director : Willy Chandry
Director : Hendrik Adrianto
Board of Commissioners
President Commissioner : Surya Aseanto Putra
Independent Commisioner : Niniek S. Rahardja
II. URAIAN SINGKAT MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA /
BRIEF DESCRIPTION ON ADDITIONAL BUSINESS ACTIVITIES PLAN
The Company undertakes payment gateway business, which currently comprises the following
business activities:
No. KBLI* Business Activity
1 63122 Web Portals and/or Digital Platforms for Commercial Purposes
2 66411 Payment Service Provider (PSP)
3 62012 E-Commerce Application Development Activities
*) KBLI or Indonesian Standard Business Field Classification is a guide for business actors in
Indonesia to determine the type of business activity to be carried out in Indonesia
The Company intends to carry out the Additional Business Activities, i.e. to supplement its current
business activities with the following business activities:
Page 11
No. KBLI Business Activity
1 66413 Supporting Services for Payment Systems
2 58200 Software Publishing
3 47414 Retail Trade of Telecommunication Equipment
4 47793 Retail Trade of Other Machinery and Equipment
Based on Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company as amended, the Company is required
to amend its Articles of Association to include the Additional Business Activities, specifically to
amend of the Articles of Association on the purpose and objective of the Company.
Based on such Law and POJK 17/2020, the amendment of the Articles of Association requires the
approval of the General Meeting of Shareholders. After obtaining approval from the General Meeting
of Shareholders and permits or other necessary requirements, additional business activities can be
carried out.
Approval on the amendment of the Articles of Association with regards to the Additional Business
Activities will be sought at the 2025 AGMS of the Company, which is planned to be held on May
28th, 2025.
In undertaking its plan to expand its business activities, the Company expects that the additional
business activities will contribute to enhancing the Company’s revenue performance and profitability.
The Company will continue to explore business opportunities and assess the potential of the planned
business expansion.
Furthermore, the proposed expansion is expected to have a positive impact on the Company’s business
continuity, long-term growth, and, ultimately, on its financial condition. With the addition of these
business activities, the Company anticipates an increase in operating income and an improvement in
shareholders’ equity in the coming years. This initiative is also expected to create added value for the
Company’s shareholders.
Summary of Feasibility Study based on Report No. FDI.JKT/0009/LAP/B/SK/IV/2025 dated
April 18, 2025
The Company has appointed Public Appraisal Services Office (Kantor Jasa Penilai Publik/KJPP)
Ferdinand, Danar, Ichsan, dan Rekan (“FDI&R”), a registered KJPP which is licensed by the Minister
of Finance based on Decree of the Minister of Finance No. 582/KM.1/2024 dated September 19, 2024
and is registered as capital market supporting profession OJK based on Surat Tanda Terdaftar (STTD)
Profesi Penunjang Pasar Modal from OJK No. STTD.PB-17/PJ-1/PM.02/2023 dated April 12, 2023 as
Appraiser of Asset/Property and Business in the Capital Market. Hereby acts to carry out assessments
Page 12
objectively without any conflict of interest and have the competence to carry out assignments as an
Independent Appraiser for the preparation of feasibility study related to the proposed Subsidiaries’
Business Activities Addition with cut-off date as of December 31, 2024 (“Feasibility Study”).
A. Purposes and Objectives
This Feasibility Study Report is prepared to fulfill the provisions as stipulated in POJK No. 17/2020,
which requires appraisers to provide feasibility studies related to the Addition of the Company's
Business Activities.
B. Cut-Off Date of the Feasibility Study
The cut-off date of the feasibility study is 31 December 2024 with reference to the Company's financial
statements for the year ending 31 December 2024, which have been audited by the Public Accounting
Firm (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan with a fair opinion, which
is the basis for the preparation of the feasibility study report.
C. Assumption and Limiting Conditions KJPP FDI&R in preparing the Feasibility Study Report used
the following assumptions and limiting conditions:
1. This Feasibility Study Report is a non-disclaimer opinion.
2. The Independent Appraiser has reviewed the documents used in the feasibility study process.
3. In preparing this Feasibility Study Report, the Independent Appraiser relies on the accuracy and
completeness of the information provided by the assignor or data obtained from publicly
available information and other information that we deem relevant.
4. The Independent Appraiser uses financial projections that reflect the reasonableness of financial
projections made by management with its ability to achieve them (fiduciary duty).
5. The Independent Appraiser is responsible for the implementation of the Feasibility Study.
6. This Feasibility Study Report is open to the public.
7. The Independent Appraiser has obtained information on the legal status of the feasibility study
object from the assignor.
8. The Independent Appraiser is responsible for this Feasibility Study Report.
9. The analyses, opinions and conclusions made by the appraiser, as well as the Feasibility Study
Report have been prepared in accordance with POJK No.35/POJK.04/2020, SE OJK No.
17/SEOJK.04/2020 and the Indonesian Code of Ethics for Appraisers (KEPI) and the provisions
of the Indonesian Valuation Standards (SPI) (KEPI-SPI Edisi VII.2018).
10. KJPP FDI&R would like to emphasize that the results of our studies, analyses, and
responsibilities are specifically limited to the aspect of the Feasibility Study on the object of
the assignment, outside of the taxation and legal aspects because these are outside of our scope
11. This Feasibility Study Report is made and intended only for the assignor, in accordance with
the purposes and objectives expressed in the Feasibility Study report and cannot be used for
other purposes and we are not responsible if this report is used for other purposes.
12. This Feasibility Study Report is conducted in accordance with the assumptions on the date of
assessment, so users of the Feasibility Study Report are asked to be careful in determining the
relevance between the results and their needs (regarding the use of the report results).
Methodology and Procedures for Preparing the Feasibility Study Report
The methods and procedures applied in preparing the feasibility study report are:
Page 13
a) market feasibility analysis
b) technical feasibility analysis
c) business pattern feasibility analysis
d) management model feasibility analysis
e) financial feasibility analysis
The following is the summary of the feasibility report:
a) Market Feasibility Analysis
By taking into account the market potential and Indonesia's growing economic condition, the
proposed Additional Business Activities is feasible to be implemented from market's
perspective.
b) Technical Feasibility Analysis
By taking into account the facilities provided by the Company, the proposed Additional
Business Activities is technically feasible to be implemented.
c) Business Pattern Feasibility Analysis
By taking into account the business pattern that will be applied by the Company in the proposed
Additional Business Activities, the proposed Additional Business Activities is feasible to be
implemented from business pattern's perspective.
d) Management Model Feasibility Analysis
The Company's current organizational structure has supported the work operations of the
Company in the proposed Additional Business Activities, and the proposed Additional
Business Activities is feasible to be implemented from business pattern's perspective
e) Financial Feasibility Analysis
The approach used in analyzing the financial feasibility of the Additional Business Activities
plan is an income- based approach using the discounted cash flow (DCF) method, which refers
to net present value (NPV), internal rate of return (IRR), profitability Index and payback period,
where the Additional Business Activities plan is said to be feasible or profitable if:
Description Indicator Figure Analysis Results
Net Present Value NPV > 0 Rp 3.262.850.450
IRR IRR > DR % 26.12%
Profitability Index PI > 0 X 1.11
Payback Period Tahun 5,0
Page 14
Based on the table above, the resulting NPV is IDR 3.262.850.450 or greater than 0, and the
resulting IRR is 26.12% or greater than the discount rate of 10.28%, the resulting PI is 1.11 or
greater than 1, and the payback period is 5 years.
f) Conclusion
By considering the feasibility study analysis carried out including market feasibility analysis,
technical feasibility analysis, business pattern feasibility analysis, management model
feasibility analysis and financial analysis and all assumptions can be met, we are of the opinion
that the Company's plan to change the business activities of its Subsidiaries in the form of
adding 4 business activities, namely Payment System Support Operator (KBLI 66413),
Software Publishing (KBLI 58200), Retail Trade in Telecommunication Equipment (KBLI
47414), Retail Trade in Other Machinery and Equipment (KBLI 47793), is FEASIBLE.
In relation to the planned Business Activity Expansion, the Company is currently not adding any experts
or specialists to support the expansion. As such, there will be no costs incurred by the Company for the
recruitment of additional experts.
With the implementation of the Additional Business Activities plan, the operating profit of the Company
is estimated to increase between 0.001% to 0.024%, and the Company's net profit is estimated to
increase between 0.001% to 0.017% due to additional income from the Additional Business Activities
plan.
The results of the feasibility criteria for the Additional Business Activities plan based on the feasibility
study report prepared by KJPP FDI&R as follows
Net Present Value : IDR3.262.850.450
IRR : 26.12%
Payback Period : 5 years
The Company will conduct the AGMS, among others, to obtain approval to proposed Additional
Business Activities. The AGMS will be held by the Company on May 28th, 2025.
If shareholders require further information, please contact the Company during office hours through
the following details:
Page 15
PT Cashlez Worldwide Indonesia Tbk
Gedung Atria @Sudirman Lantai 5,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 33A
Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang
Jakarta Pusat 10220
E-mail: corsec@cashlez.com
Attn.: Corporate Secretary
Yours faithfully,
Board of Directors of the Company
April 21st, 2025
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×2
unresolved
org
Pusat Statistik
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Jimmy Tanal
· Notaris
p.2 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.
p.2
unresolved
—
KBLI*
p.3
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.4 ×2
unresolved
org
KJPP FDI
p.4 ×6
unresolved
person
Notary Novita Puspitarini
· Notaris
p.9 ×2
unresolved
org
Minister of Finance
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.