20250414_BFIN_Pemanggilan RUPS_31875403_lamp1.pdf

   Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan Peraturan OJK.

   Perseroan akan memilih Akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sesuai dengan kriteria
   sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan mengaudit
   Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

4. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama
   Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta
   menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

   Penjelasan:
   Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sesuai ketentuan
   Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan Peraturan OJK.

   Sesuai Pasal 96 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa besarnya gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan
   berdasarkan keputusan RUPS dan kewenangan tersebut berdasarkan Pasal 96 ayat (2) dapat
   dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan berdasarkan Pasal 113 UUPT mengatur bahwa ketentuan
   mengenai besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan
   oleh RUPS.

5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

   Penjelasan:
   Merupakan mata acara laporan pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
   30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Untuk mata
   acara ini tidak diperlukan persetujuan karena hanya merupakan Laporan mengenai Realisasi
   Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

II. RUPS Luar Biasa:

1. Persetujuan untuk mengalihkan kekayaan Perseroan dan/atau menjadikan jaminan utang kekayaan
   Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi
   atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu)
   tahun buku atau lebih termasuk dalam rangka menerbitkan obligasi dan Medium Term Notes (MTN),
   melakukan kerjasama pembiayaan dengan Bank maupun bukan bank, sekuritisasi dan mendapatkan
   pinjaman dari berbagai sumber pendanaan dalam kegiatan usaha normal Perseroan termasuk dalam
   rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan pada Tahun Buku 2025.

   Penjelasan:

   Persetujuan dalam mata acara tersebut sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan
   Peraturan OJK.

   Saat ini hampir seluruh pinjaman yang diterima oleh Perseroan dari pihak ketiga antara lain dari
   perbankan dalam bentuk pinjaman berjangka, pinjaman modal kerja, penerbitan obligasi dan
   penerbitan Medium Term Notes (MTN) serta penjualan/pengalihan piutang, channeling, dan
   pembiayaan bersama (joint financing) mengharuskan adanya jaminan terutama piutang dan aset
   tetap yang dimiliki Perseroan.

                                                                                                     2

   Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 4 (a) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mengalihkan
   kekayaan Perseroan dan/atau menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan
   bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,
   yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau lebih dalam kegiatan usaha normal
   Perseroan, diperlukan persetujuan RUPS.

2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

   Penjelasan:
   Dalam mata acara ini akan dibahas mengenai:
   - Persetujuan pengangkatan Tan Rudy Eddywidjaja sebagai Direktur Perseroan
   - Persetujuan pengangkatan Iwan sebagai Direktur Perseroan

   Selanjutnya daftar riwayat hidup calon Direktur dapat dilihat di laman situs Perseroan (www.bfi.co.id).
   Perubahan susunan Pengurus Perseroan ini mempertimbangkan usulan dari Komite Nominasi dan
   Remunerasi Perseroan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan
   Peraturan OJK.

3. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

   Penjelasan:
   Terdapat 3 poin perubahan yaitu:
   a. Pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan cara menarik kembali
       seluruh saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (saham treasuri) yang mengakibatkan
       perubahan Anggaran Dasar Perseroan pasal 4 ayat (2).

       Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana
       diubah dari waktu ke waktu dan Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali
       Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“POJK 29/2023”), di mana sesuai dengan
       ketentuan Pasal 21 huruf b POJK 29/2023, saham hasil pembelian kembali dapat dialihkan dengan
       cara ditarik kembali melalui pengurangan modal. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor
       Perseroan dengan cara menarik kembali saham treasuri Perseroan wajib memperoleh
       persetujuan pemegang saham Perseroan.

       Perseroan berencana untuk meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB terkait
       rencana Pengurangan Modal Perseroan dengan cara menarik kembali seluruh saham treasuri
       Perseroan yang berasal dari saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan tercatat pada tanggal
       31 Desember 2024 sebanyak 927.732.000 Saham.

       Pengurangan modal disetor dengan cara menarik kembali seluruh saham treasuri Perseroan tidak
       menyebabkan berkurangnya Saldo Ekuitas Perseroan, melainkan hanya penyesuaian pos-pos di
       bagian Ekuitas Perseroan. Apabila pengurangan modal ini dilaksanakan, jumlah saham yang
       dikeluarkan oleh Perseroan akan berkurang sebesar 5,81% (lima koma delapan puluh satu
       persen).

   b. Penyesuaian Pasal 15 ayat 3 huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan yaitu penambahan beberapa
      kata pada kalimat “memberikan jaminan hutang atau tanggungan untuk kepentingan seseorang,
      badan hukum atau perseroan kecuali jaminan hutang atau tanggungan untuk kepentingan
      seseorang, badan hukum atau perseroan yang diberikan termasuk namun tidak terbatas dalam
                                                                                                        3

       rangka penerbitan obligasi, medium term notes atau surat hutang lainnya, pinjaman kepada
       lembaga pemerintah, bank, industri keuangan non bank, lembaga, dan/atau badan usaha lain
       atau pihak ketiga lainnya, dalam negeri maupun luar negeri, dalam satu transaksi atau lebih, baik
       yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam satu tahun buku atau lebih, dengan
       memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang - undangan yang
       berlaku selama jangka waktu peminjaman baik yang diberikan oleh lembaga pemerintah, bank,
       industri keuangan non bank, lembaga, dan/atau badan usaha lain atau pihak ketiga lainnya, dalam
       negeri maupun luar negeri, jangka waktu obligasi, jangka waktu medium term notes atau
       pencarian dana dari pihak ketiga, atau selama utang Perseroan yang timbul akibat pinjaman dari
       lembaga pemerintah, bank, industri keuangan non bank, lembaga, dan/atau badan usaha lain
       atau pihak ketiga lainnya, dalam negeri maupun luar negeri, dan/atau obligasi dan/atau medium
       term notes tersebut di atas belum dilunasi;

   c. Perubahan Pasal 21 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan dengan Pasal 20 ayat 1
      POJK 14/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik
      yaitu Emiten atau Perusahaan Publik yang efeknya tercatat pada Bursa Efek tidak lagi diwajibkan
      mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui Surat Kabar Harian berbahasa Indonesia yang
      berperedaran nasional melainkan cukup melalui situs web Bursa Efek.


CATATAN:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan.
   Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan dan dapat dilihat juga
   di laman situs Perseroan (www.bfi.co.id).

2. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon
   dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul 13.30 WIB.

3. Laporan Tahunan 2024 Perseroan dan daftar riwayat hidup Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
   tersedia di website Perseroan (https://www.bfi.co.id). Pemegang Saham juga dapat memperoleh
   dokumen tersebut, terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari Kamis, 8 Mei 2025
   pukul 13.30 WIB dengan cara mengirimkan permintaan melalui email (corsec@bfi.co.id) kepada
   Perseroan.

4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa adalah
   pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan
   perdagangan Bursa Efek tanggal 14 April 2025 pukul 16.00 WIB.

5. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik
   atau memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT Raya Saham
   Registra melalui aplikasi eASY.KSEI dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

   a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah Pemegang
      Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
   b. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan
      Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”), bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu
      melakukan registrasi melalui situs web (https://akses.ksei.co.id/);
   c. Untuk dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu
      eASY.KSEI, yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/);
                                                                                                      4

   d. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai
      dengan tanggal 7 Mei 2025 pukul 12.00 WIB (“Batas Waktu Deklarasi Kehadiran”), dan
      memberikan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas
      Waktu Deklarasi Kehadiran.

6. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/script, Perseroan menyiapkan surat kuasa
   Konvensional yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan.

    a. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani berikut dengan dokumen pendukungnya
       dapat dikirimkan scan copy melalui email ke rsrbae@registra.co.id dan email corsec@bfi.co.id.
       Asli surat kuasa wajib dikirimkan melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”)
       Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, paling lambat pada 7 Mei 2025 pukul 13.30 WIB, dengan
       alamat sebagai berikut:

                                      PT Raya Saham Registra
                                   Plaza Sentral Building 2nd Floor
                                      Jl. Jend. Sudirman 47-48
                                            Karet Semanggi
                                             Jakarta 12930

    b. Direktur, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa
       pemegang saham dengan surat kuasa konvensional dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,
       namun suara yang dikeluarkan selaku penerima kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara
       selama RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

7. a. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda
      Penduduk (“KTP”) atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan
      fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
   b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib, wajib menyerahkan
      fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota
      dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas
      pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
   c. Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek
      Indonesia (“KSEI”), atau kuasanya, diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat
      (“KTUR”) kepada petugas pendaftaran.

8. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila
   seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk
   seluruh saham yang dimilikinya.


                                                               Tangerang Selatan, 15 April 2025
                                                                     Direksi Perseroan




                                                                                                   5