Skip to content
Back to announcement

20250411_AVIA_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31874996_lamp1.pdf

Other Text extracted AVIA

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 7

Page 1

          
Page 2
                                 PENGUMUMAN
                            JADWAL DAN TATA CARA
                    PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2024

Berdasarkan keputusan Mata Acara Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT Avia Avian Tbk (“Perseroan”) tanggal 10 April 2025, dengan ini diberitahukan kepada para
Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen tunai untuk tahun
buku 2024 sebesar Rp22,- (dua puluh dua Rupiah) per saham, dengan ketentuan bahwa atas dividen
tunai tersebut akan diperhitungkan dengan dividen interim tahun buku 2024 sebesar Rp11,- (sebelas
Rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada para Pemegang Saham pada tanggal
21 November 2024, sehingga sisa dividen tunai untuk tahun buku 2024 yang akan dibayarkan oleh
Perseroan adalah sebesar Rp11,- (sebelas Rupiah) per saham. Adapun jadwal dan tata cara pembagian
dividen tunai untuk tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
                              Kegiatan                                Tanggal
     1. Pengumuman di Bursa Efek Indonesia                     11 April 2025
     2. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen
        (Cum Dividen)
            • Pasar Regular dan Pasar Negosiasi                • 21 April 2025
            • Pasar Tunai                                      • 23 April 2025
     3. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex
        Dividen)
            • Pasar Regular dan Pasar Negosiasi                • 22 April 2025
            • Pasar Tunai                                      • 24 April 2025
     4. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen 23 April 2025
        (Record Date)
     5. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2024       30 April 2025

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
   1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar
      Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 Waktu
      Indonesia Barat (“Record Date”).
   2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif
      PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembagian dividen tunai akan didistribusikan
      oleh KSEI pada tanggal 30 April 2025 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian
      dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen
      tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana
      Pemegang Saham membuka rekening efek. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima
      informasi mengenai pembagian dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian
      dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang
      sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (Pemegang Saham warkat/script),
      pembagian dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik Pemegang Saham
      yang bersangkutan.
Page 3
3. Atas pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri
   (“WPDN”) tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sedangkan atas pembayaran
   dividen tunai kepada Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”) akan dilakukan
   pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat
   Record Date.
   Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh Pemegang Saham
   WPDN adalah menjadi kewajiban Pemegang Saham WPDN yang bersangkutan dan
   dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham WPDN.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan WPDN berbentuk badan hukum, yang belum
   menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank
   Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan
   NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang
   Saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal 23 April 2025, pukul 16.00 Waktu
   Indonesia Barat.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan WPLN yang negaranya mempunyai Persetujuan
   Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat
   memanfaatkan pemotongan pajak dengan tarif yang lebih rendah (sesuai P3B) dari tarif normal
   pemotongan Pajak Penghasilan (“PPh”) sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang
   diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal
   21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapaan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat
   Keterangan Domisili (“SKD”) WPLN berupa Form DGT asli yang diisi dengan benar, lengkap,
   jelas, ditandatangani, dan telah mendapat pengesahan dari pejabat berwenang negara mitra (jika
   pengesahan tidak ada, dapat diganti dengan asli Certificate of Residence (“CoR”) dalam Bahasa
   Inggris kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI). Namun, jika selama
   tahun 2023, WPLN sudah pernah bertransaksi dan sudah memberikan Form DGT asli yang
   dilengkapi dengan CoR kepada Wajib Pajak di Indonesia, maka SKD DGT dapat digantikan
   dengan softcopy Tanda Terima SKD yang sudah terdaftar pada website resmi eSKD. Apabila
   belum menyerahkan dokumen dimaksud sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh
   KSEI, maka atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan
   dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi, yaitu sebesar 20%.
6. Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dividen yang diterima Wajib
   Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (“WPODN”) tidak lagi dipotong PPh dan dikecualikan
   sebagai objek pajak, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu
   tertentu, serta terdapat kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi investasi. Lebih lanjut,
   apabila WPOPDN tidak memenuhi ketentuan investasi, maka atas dividen yang diterima oleh
   WPOPDN terutang pajak penghasilan saat dividen diterima/diperoleh dan wajib disetor sendiri
   oleh WPOPDN; sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 (“PP9”)
   dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 (“PMK18”).
7. Pemotongan PPh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada Record
   Date. Jika terdapat peraturan perpajakan yang baru terbit setelah dilaksanakan pemotongan PPh
   tetapi berlaku surut ke Record Date dan dapat saja menyebabkan kelebihan pemotongan PPh,
   maka penyelesaian pengembalian pajak dilakukan melalui mekanisme pengembalian pajak
   yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (sampai
   dengan pengumuman ini terbit, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2015)
   yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham yang terdampak peraturan tersebut.
Page 4
   8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti
       pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian
       dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Bagi Pemegang Saham warkat/script, bukti
       pemotongan pajak dividen tunai diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu
       PT Bima Registra, Satrio Tower, Lantai 9 Zona AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kav. 6-7,
       Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Telp.: (+6221) 25984818.
   9. Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham
       Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang Saham
       dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu yang ditentukan oleh ketentuan
       KSEI.
   10. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah
       dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam
       penitipan kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk menyelesaikannya
       dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening
       efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat
pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.


                               Kabupaten Sidoarjo, 11 April 2025
                                           Direksi
                                     PT Avia Avian Tbk
Page 5
                                ANNOUNCEMENT OF
                             SCHEDULE AND PROCEDURE
                      FOR THE DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS
                            FOR THE 2024 FINANCIAL YEAR

In accordance with the resolution of the Second Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders
of PT Avia Avian Tbk (the “Company”) dated April 10, 2025, it is hereby notified to all Shareholders
of the Company that the Company is going to pay out cash dividends for the 2024 financial year of
IDR22.- (twenty two Rupiah) per share, provided that the cash dividends will be calculated with the
2024 financial year interim dividends of IDR11.- (eleven Rupiah) per share which already paid by the
Company to all Shareholders on November 21, 2024, therefore the remaining cash dividends for the
2024 financial year will be paid by the Company at IDR11.- (eleven Rupiah) per share. The schedule
and procedure for the distribution of cash dividends for the 2024 financial year are as follows:

A. SCHEDULE FOR DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS
    No.                             Activity                                   Date
     1. Announcement on the Indonesia Stock Exchange                   April 11, 2025
     2. End of Trading Period for Shares with Dividend Rights (Cum
        Dividends)
            • Regular Markets and Negotiated Markets                   • April 21, 2025
            • Cash Markets                                             • April 23, 2025
     3. Start of Trading Period for Shares without Dividend Rights (Ex
        Dividends)
            • Regular Markets and Negotiated Markets                   • April 22, 2025
            • Cash Markets                                             • April 24, 2025
     4. Record Date to determine the Shareholders’ Eligibility for April 23, 2025
        Dividends
     5. Date of Payment of Cash Dividends for the 2024 Financial Year April 30, 2025

B. PROCEDURE FOR THE DISTRIBUTION OF CASH DIVIDENDS
   1. Cash dividends will be distributed to the Shareholders whose names are recorded in the
      Company’s Register of Shareholders on April 23, 2025, until 4 p.m. Western Indonesia Time
      (“Record Date”).
   2. For a Shareholder whose shares are placed in the collective custody of
      PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), the cash dividends will be distributed by KSEI
      on April 30, 2025 through the Securities Company and/or the Custodian Bank where the
      Shareholder opened a securities account. A confirmation of the proceeds from cash dividends
      distribution will be provided by KSEI to the Securities Company and/or the Custodian Bank
      where the Shareholder has opened a securities account. Furthermore, the Shareholder will
      obtain information regarding the cash dividends’ distribution from the Securities Company
      and/or the Custodian Bank where the Shareholder has opened a securities account. However,
      for a Shareholder whose shares are not placed in the collective custody of KSEI (holder of
      shares with physical certificates), the cash dividends will be directly transferred to the Bank
      account of the relevant Shareholder.
   3. The cash dividends to be paid to a Shareholder with status as a Domestic Taxpayer (“Wajib
      Pajak Dalam Negeri, or WPDN”) will not be subject to Income Tax withholding, whereas the
      cash dividends to be paid to a Shareholder with status of Foreign Taxpayer (“Wajib Pajak Luar
Page 6
     Negeri, or WPLN”) will subject to Income Tax withholding in accordance with the applicable
     tax provisions as of the Record Date.
     The Income Tax obligation arising in connection with the dividends received by the Shareholder
     with status of WPDN constitutes the responsibility of the relevant Shareholder and must be
     fulfilled by the relevant Shareholder with status of WPDN on their own.
4.   A Shareholder with WPDN status in the form of legal entity, that has not provided the Taxpayer
     Identification Number (“Nomor Pokok Wajib Pajak, or NPWP”) to the Securities Company
     and/or the Custodian Bank where the Shareholder has opened a securities account, such
     Shareholder is required to provide the NPWP to KSEI through the Securities Company and/or
     the Custodian Bank where the Shareholder has opened a securities account, no later than
     April 23, 2025, at 4 pm Western Indonesia Time.
5.   A Shareholder with WPLN status from a country where the Republic of Indonesia has entered
     into a Double Taxation Agreement (“DTA”) or Tax Treaty, may take advantage of withholding
     tax with a lower rate (according to DTA), being less than the normal rate of Income Tax
     withholding (“PPh, or Income Tax”) of 20% provided that such Shareholder meets the
     requirements stipulated in Regulation of the Directorate General of Taxes No. PER-25/PJ/2018
     dated November 21, 2018 concerning the Procedure for Implementing of DTAs, namely by
     submitting a Certificate of Domicile (“CoD”) of WPLN in the form of the original DGT form,
     which has been filled out correctly, completely, clearly, signed, and certified by the competent
     officer in the country of the counterparty (if there is no validation, such document may be
     substituted with the original Certificate of Residence (“CoR”) in English language to KSEI in
     accordance with the provisions stipulated by KSEI). However, if during the year 2023, WPLN
     has conducted a transaction and has provided the original DGT form accompanied by the CoR
     to a Taxpayer in Indonesia, the CoD in the form of the DGT Form may be substituted with a
     softcopy of the CoD Receipt that has been registered on the e-CoD official website. If the said
     document has not been submitted by the time limit determined by KSEI, then the payment of
     cash dividends to a Shareholder with WPLN status will be subject to Income Tax withholding
     under Article 26 at the maximum rate imposed of 20%.
6.   According to the provisions of the current tax regulations, the dividends received by Domestic
     Individual Taxpayer (“Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, or WPODN”) are no longer
     deducted from Income Tax and are excluded as tax objects, as long as the dividends are invested
     in Indonesia within a certain period of the time, and there is an obligation to submit an
     investment realization report. Furthermore, if the WPOPDN does not meet the investment
     requirements, then the dividends received by the WPOPDN is payable with income tax when
     the dividends are received/earned and must be paid by the WPOPDN itself; as regulated in
     Government Regulation No. 9 of 2021 (“PP9”) and Minister of Finance Regulation No. 18 of
     2021 (“PMK18”).
7.   The Income Tax withholding is carried out in accordance with the applicable tax regulations on
     the Record Date. If a new tax regulation is issued after the Income Tax withholding is made but
     applies retroactively to the Record Date, and resulting over withholding of Income Tax, then
     the settlement of the refund of the over withheld tax is carried out through a tax refund
     mechanism that should not be payable in accordance with the applicable tax provisions (as of
     the date of this announcement is published, namely Regulation of the Minister of Finance
     No. 187/PMK.03/2015) which is carried out by each Shareholder affected by the regulation.
8.   For a Shareholder whose shares are placed in the collective custody of KSEI, the proof of
     withholding tax for cash dividends can be collected at the Securities Company and/or the
     Custodian Bank where the Shareholder has opened a securities account. For any holder of shares
     with physical certificates, the proof of withholding tax for cash dividends can be collected at
     the Company’s Securities Administration Bureau, namely PT Bima Registra, Satrio Tower, 9th
Page 7
       floor Zone AA, Jalan Prof. Dr. Satrio Block C4, Kav. 6-7, Kuningan Setiabudi, South Jakarta –
       12950, Indonesia, Telp.:(+6221) 25984818.
   9. The Securities Company and/or the Custodian Bank that retains the electronic records of the
       Company’s shares that are placed in the collective custody of KSEI are kindly requested to
       provide the Shareholders’ data and any documents showing their tax status to KSEI within the
       period determined by the provisions of KSEI.
   10. In the event of any tax issues hereafter arising or any claims in relation to the cash dividends
       already paid out to and received by the Shareholders whose shares are placed in the collective
       custody of KSEI, other than the circumstances described above, the relevant Shareholders are
       kindly requested to settle the issues or claims with the Securities Company and/or the Custodian
       Bank where the Shareholders have opened a securities account in accordance with applicable
       tax provisions.

This announcement serves as an official notification from the Company. The Company does not issue
any other specific notification to the Shareholders.


                                 Sidoarjo Regency, April 11, 2025
                                     The Board of Directors
                                       PT Avia Avian Tbk

File

File Open PDF
Source IDX
Size1.71 MB
Published11 Apr 2025
Pages7
Characters17,713
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Avia Avian Tbk p.2 ×11
possible org Bursa Efek Indonesia p.2
possible person Prof. Dr. Satrio p.4
unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.2 ×3
unresolved org Menteri Keuangan p.3 ×2
unresolved org PT Bima Registra p.4 ×2
unresolved org Indonesia Stock Exchange p.5
unresolved org Directorate General of Taxes No. PER- p.6
unresolved org Minister of Finance Regulation p.6
unresolved org Minister of Finance p.6
unresolved person Prof. Dr. Satrio Block C p.7

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result