20250327_WOMF_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31871962_lamp3.pdf

3.​ Distribusi Dividen Tunai:
    a.​ Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif PT Kustodian
          Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), maka dividen tunai akan dibayarkan melalui KSEI dan akan
          didistribusikan ke dalam Rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal
          25 April 2025.
          Informasi pendistribusian dividen tunai akan disampaikan KSEI kepada Perusahaan Efek
          dan/atau Bank Kustodian. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi tentang
          hal tersebut dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka
          rekening.
    b.​ Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat, maka pembayaran dividen akan
          ditransfer langsung ke Rekening Bank pemegang saham pada tanggal 25 April 2025.
          Para pemegang saham yang masih menggunakan warkat diminta untuk memberitahukan
          nomor Rekening Banknya secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 15 April 2025 kepada
          Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan:

                                         PT Sinartama Gunita
                         Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No 19, RT 1, RW 7
                                       Kelurahan Kampung Bali
                             Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
                              Nomor Telepon : (62 21) 392 2332 (hunting)
                                        Fax : (62 21) 392 3003


4.​ Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
    Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan,
    serta dipotong langsung dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang
    bersangkutan.
5.​ Atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN)
    tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sedangkan atas pembayaran dividen tunai
    kepada pemegang saham Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dilakukan pemotongan Pajak
    Penghasilan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku saat recording date.
6.​ Bagi pemegang saham yang merupakan WPDN berbentuk badan hukum, yang belum
    menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank
    Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP
    kepada KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham
    membuka rekening efek, paling lambat 15 April 2025.
7.​ Bagi pemegang saham yang merupakan WPLN yang negaranya mempunyai Persetujuan
    Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat
    memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) dari tarif normal
    pemotongan PPh sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan
    Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara
    Penerapan P3B yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN berupa Form
    DGT dapat digantikan dengan softcopy Tanda Terima SKD yang sudah terdaftar pada website
    resmi eSKD. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, belum
    menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang
    saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan Pph Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu
    sebesar 20%.
8.​ Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dividen yang diterima Wajib
    Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) tidak lagi dipotong PPh dan dapat dilakukan

    sebagai penghasilan bukan objek PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan
    Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 (PP9),
    Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 (PMK18) dan aturan perpajakan
    pelaksanaannya; atau WPOPDN juga dapat memilih dikenai PPh bersifat final sebesar 10%
    berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (2c)* tanpa perlu untuk melakukan investasi di wilayah
    Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.​ Pemotongan PPh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada
    Recording Date. Jika terdapat peraturan perpajakan yang baru terbit setelah dilaksanakan
    pemotongan PPh tetapi berlaku surut ke Recording Date dan dapat saja menyebabkan
    kelebihan pemotongan PPh, maka penyelesaian pengembalian pajak dilakukan melalui
    mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau sesuai dengan ketentuan
    perpajakan yang berlaku (sampai dengan pengumuman ini terbit yaitu : Peraturan Menteri
    Keuangan no. 187/PMK.03/2015) yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham yang
    terdampak peraturan tersebut.

                               Jakarta, 27 Maret 2025
                          PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
                                       Direksi

          PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk | Altira Office Tower Lt. 32, 33, 35
          Jl. Yos Sudarso Kav.85 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok
                               Jakarta Utara 14350, Indonesia