20260630_PTPW_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32106311_lamp2.pdf

4. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-
   undangan yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham Yang Berhak
   diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam
       Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”),
       diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Adimitra paling lambat
       tanggal 8 Juli 2026 pukul 16.00 WIB. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah
       No.9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung
       Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021
       tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta
       Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
       Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara
       Perpajakan, maka Dividen tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:
          i. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen tersebut
             harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
             dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak
             memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang
             terutang atas Dividen wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang
             Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan
             Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021 tersebut.
         ii. Wajib Pajak Badan dalam negeri.
   b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar
       Negeri yang sahamnya:
          i. dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
         ii. tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (memegang saham
             dalam bentuk warkat),
       dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan
       Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”), wajib memenuhi
       persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan
       Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
       serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (“SKD”) kepada KSEI (untuk
       yang sahamnya dalam penitipan kolektif) atau Adimitra (untuk yang sahamnya
       tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham
       dalam bentuk warkat), paling lambat tanggal 8 Juli 2026 pukul 16.00 WIB,
       dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam
       Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara
       Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD
       dengan format dimaksud, Dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh
       Pasal 26 sebesar 20%.

                              Jakarta, 30 Juni 2026
                             PT Pratama Widya Tbk
                                     Direksi