20260626_PART_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32104911_lamp1.pdf

4. Tata Cara Pembagian
   a. Dividen tunai akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 24 Juli 2026 kepada
      para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
      (DPS) Perseroan pada tanggal 7 Juli 2026 pukul 16.00 WIB.
   b. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT
      Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembagian dividen tunai akan
      didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 24 Juli 2026 melalui Perusahaan Efek
      dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek.
      Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada
      Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka
      rekening efek. Selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi mengenai
      pembagian dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana
      pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham yang
      sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham
      warkat/script), pembagian dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank
      milik pemegang saham yang bersangkutan.
   c. Atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri
      (“WPDN”) tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sedangkan atas
      pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Luar Negeri
      (“WPLN”) akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan
      perpajakan yang berlaku pada saat Record Date. Pelaksanaan kewajiban Pajak
      Penghasilan atas dividen yang diterima oleh pemegang saham WPDN adalah
      menjadi kewajiban pemegang saham WPDN yang bersangkutan dan dilaksanakan
      oleh masing-masing pemegang saham WPDN.
   d. Bagi pemegang saham yang merupakan WPDN berbentuk badan hukum, yang belum
      menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek dan/atau
      Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan
      menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank
      Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal
      7 Juli 2026 pukul 16.00 WIB.
   e. Bagi pemegang saham yang merupakan WPLN yang negaranya mempunyai
      Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik
      Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif
      sesuai P3B) dari tarif normal pemotongan PPh sebesar 20% jika dapat memenuhi
      persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-
      25/PJ/2018 tanggal        21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B yaitu
      dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN berupa Form DGT
      asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah mendapatkan
      pengesahan dari pejabat berwenang negara mitra (jika tidak ada dapat digantikan
      dengan asli Certificate of Residence (CoR) dalam bahasa Inggris) kepada KSEI
      sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Namun, jika selama tahun
      berjalan, WPLN sudah pernah bertransaksi dan sudah memberikan Form DGT asli
      yang dilengkapi dengan CoR kepada Wajib Pajak di Indonesia, maka SKD DGT
      dapat digantikan dengan softcopy Tanda Terima SKD yang sudah terdaftar pada
      website resmi eSKD. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI,
      belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen tunai
      kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal
      26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.
   f. Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dividen yang diterima
      Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (“WPOPDN”) tidak lagi dipotong PPh dan
      dapat diperlakukan sebagai penghasilan bukan obyek PPh sepanjang diinvestasikan
      di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam

   Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 dan perubahannya (PP9), Peraturan
   Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 dan perubahannya (PMK18) serta aturan
   perpajakan pelaksanaannya; atau WPOPDN juga dapat memilih dikenai PPh bersifat
   final sebesar 10% berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun
   1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah terakhir diubah
   dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 (UU PPh) Pasal 17
   ayat (2c)* tanpa perlu untuk melakukan investasi di wilayah Negara Kesatuan
   Republik Indonesia. Apabila WPOPDN yang memilih memperlakukan dividen yang
   diterima sebagai penghasilan bukan obyek PPh, namun pelaksanaan investasi yang
   tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam PP9
   dan PMK18, maka atas dividen terkait juga dikenakan PPh bersifat final sebesar 10%
   berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (2c)*.

   * Penyetoran PPh bersifat final atas dividen tersebut, harus disetor sendiri oleh WPOPDN paling lama
     tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan dari tanggal pencatatan (Record Date).

g. Pemotongan PPh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
   pada Record Date. Jika terdapat peraturan perpajakan yang baru terbit setelah
   dilaksanakan pemotongan PPh tetapi berlaku surut ke Record Date dan dapat saja
   menyebabkan kelebihan pemotongan PPh, maka penyelesaian pengembalian pajak
   dilakukan melalui mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang
   sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (sampai dengan pengumuman ini
   terbit yaitu: Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024) yang dilakukan oleh
   masing-masing pemegang saham yang terdampak peraturan tersebut.
h. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti
   pemotongan pajak dividen tunai (dalam bentuk file PDF) dapat diperoleh dari
   Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka
   rekening efek. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian akan memperoleh bukti
   pemotongan pajak tersebut dari BAE Perseroan, yaitu PT Bima Registra, SATRIO
   TOWER, 9th Floor A2 Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi · Jakarta
   Selatan, 12950, Telepon (021) 2598 4818, Email: info@bimaregistra.co.id.
i. Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik
   untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan
   data pemegang saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka
   waktu 1 (satu) hari bursa setelah tanggal pencatatan Daftar Pemegang Saham atau
   sesuai dengan ketentuan KSEI.
j. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai
   yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya
   disimpan dalam penitipan kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta
   untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana
   pemegang saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan
   perpajakan yang berlaku.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak
mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.


                                Tangerang, 29 Juni 2026
                           PT CIPTA PERDANA LANCAR TBK
                                        Direksi