Back to announcement
20250313_CNAF_Pengumuman Pencatatan Awal Obligasi dan Sukuk_31868680_lamp1.pdf
Listing Text extracted CNAFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 180
Page 1
INFORMASI TAMBAHAN
JADWAL
Tanggal Efektif : 26 Juni 2024 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 13 Maret 2025
Masa Penawaran Umum : 4-10 Maret 2025 Tanggal Distribusi Sukuk Wakalah Secara Elektronik : 13 Maret 2025
Tanggal Penjatahan : 11 Maret 2025 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 14 Maret 2025
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA
ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN SUKUK TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR I YANG TELAH
MENJADI EFEKTIF.
SUKUK WAKALAH BI AL - ISTITSMAR BERKELANJUTAN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHAP II TAHUN 2025
PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
Kegiatan Usaha Utama
Usaha Pembiayaan dan Pembiayaan Syariah
Berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tangerang Selatan, Indonesia
Kantor Pusat Kantor Cabang
Jl. Bintaro Utama 9 Blok B9/I no. 15, Pondok Pucung, Perseroan memiliki 31 Kantor Cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan 15229.
Tel: (021) 2788 1800, Fax: -
Website: www.cnaf.co.id
Email: corsec.cnaf@cnaf.co.id
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BERKELANJUTAN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE
DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BERKELANJUTAN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHAP I TAHUN 2024 (“SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR”)
DANA MODAL INVESTASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BERKELANJUTAN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHAP II TAHUN 2025 (“SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR”)
DANA MODAL INVESTASI SEBESAR Rp1.600.000.000.000,- (SATU TRILIUN ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar. Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Modal
Investasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp80.400.000.000,- (delapan puluh
miliar empat ratus juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak
Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar
Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi. Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal
Pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar. Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar pertama akan dilakukan pada tanggal 13 Juni 2025, sedangkan Tanggal Pembayaran
Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar terakhir akan dilakukan pada tanggal 23 Maret 2026 untuk Seri A dan tanggal 13 Maret 2028 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali
Dana Modal Investasi. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BERKELANJUTAN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN
DITENTUKAN KEMUDIAN.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG
BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG SUKUK SESUAI
DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG SUKUK ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN
DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN
SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT
PADA BAB I TENTANG PENAWARAN UMUM.
SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK WAKALAH BI
AL-ISTITSMAR SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA
PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DAN PERUNDANG-PERUNDANGAN YANG BERLAKU. SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR YANG DIBELI KEMBALI OLEH
PERSEROAN UNTUK DISIMPAN DI KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU DIBERLAKUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI
DAN SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR INI TIDAK BERHAK ATAS IMBAL HASIL WAKALAH BI AL-ISTITSMAR DAN SEGALA HAK LAINNYA YANG MELEKAT PADA SUKUK
WAKALAH BI AL-ISTITSMAR YANG DIBELI KEMBALI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL
PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA PEMBELIAN
KEMBALI SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR TERSEBUT PADA
1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS
PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN
KINERJA PERSEROAN.
RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR YANG DITAWARKAN DALAM
PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM
BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA
PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH):
AA+(idn)
(Double A Plus)
Pencatatan atas Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
Penawaran Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini dijamin Secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR
Kantor Pusat PT CIMB Niaga Sekuritas (terafiliasi) PT Mandiri Sekuritas
Jl. Bintaro Utama 9 Blok B9/I no. 15, Pondok Pucung, Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum.
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan 15229 WALI AMANAT
Tel: (021) 2788 1800, Fax: - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Website: www.cnaf.co.id
Email: corsec.cnaf@cnaf.co.id Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2025
Page 2
PT CIMB Niaga Auto Finance (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut ”Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap I Tahun 2024 (selanjutnya disebut “Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar”) dengan jumlah Dana Modal Investasi sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat No. CNAF/BOD/SRT/IV/24/098 tanggal 3 April 2024 tentang Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Bi Al-lstitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap I Tahun 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-04757/BEI.PP1/05-2024 tanggal 14 Mei 2024 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap I Tahun 2024 PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF). Apabila syarat-syarat pencatatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (selanjutnya disebut “Peraturan No. IX.A.2”). Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar. PT CIMB Niaga Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan sedangkan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UU No. 4/2023 tanggal 27 Juni 2023. Penjelasan mengenai definisi Afiliasi dapat dilihat pada Bab VIII tentang Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar. Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta profesi masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan, Perseroan telah menyampaikan Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Syariah Melalui Penawaran Umum Sukuk PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) sehubungan dengan penerbitan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar kepada OJK Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah berdasarkan Surat Perseroan No. CNAF/BOD/ SRT/I/24/004 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Syariah Melalui Penawaran Umum Sukuk Berkelanjutan 2024 – 2026 PT CIMB Niaga Auto Finance dan telah memperoleh Surat Pencatatan Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Syariah Unit Usaha Syariah PT CIMB Niaga Auto Finance No. S-115/PL.113/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang diterbitkan oleh OJK IKNB Syariah. PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH Bi Al-Istitsmar INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI MENGINVESTASIKAN DANANYA DI SUKUK WAKALAH INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN- KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT. PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. SEMUA INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK WAKALAH Bi Al-Istitsmar TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NO. 15/POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL. PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49/2020.
Page 3
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI .............................................................................................................................................................................................. i
DEFINISI DAN SINGKATAN ......................................................................................................................................................................ii
RINGKASAN .......................................................................................................................................................................................... xvi
I. PENAWARAN UMUM ................................................................................................................................................................. 1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM ........................................................... 20
III. PERNYATAAN UTANG............................................................................................................................................................... 22
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ...................................................................................................................................... 24
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN .............................................................................................. 28
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ......................... 29
I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN .................................................................................................................................. 29
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN ........................................................................................................................................ 29
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR ....................................................................................... 32
C. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN ............................................................................................................................ 34
D. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING YANG DILAKUKAN PERSEROAN ................................................................................. 40
E. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN ......................................................................................................... 61
F. STRUKTUR ORGANISASI .................................................................................................................................................... 63
G. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG
SAHAM .............................................................................................................................................................................. 64
H. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK BADAN HUKUM ........................................... 65
I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN .................................................................................................................................. 70
J. TATA KELOLA PERSEROAN ................................................................................................................................................ 72
K. SUMBER DAYA MANUSIA ................................................................................................................................................. 75
L. ASURANSI ......................................................................................................................................................................... 78
M. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK AFILIASI ..................................................................................................................................... 93
N. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN SERTA ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN ................... 101
O. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) ................................................................................................................................ 103
P. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK .............................................................................................................. 103
II. KETERANGAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN ...................................................... 103
A. UMUM ............................................................................................................................................................................ 103
B. KEGIATAN USAHA ........................................................................................................................................................... 103
C. FASILITAS PEMBIAYAAN DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG ................................................................................................ 108
D. PROSES PEMBERIAN KREDIT ........................................................................................................................................... 109
VII. PERPAJAKAN .......................................................................................................................................................................... 110
VIII. PENJAMINAN EMISI SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR ....................................................................................................... 112
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH BI
AL-ISTITSMAR......................................................................................................................................................................... 113
X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT ............................................................................................................................... 116
XI. TATA CARA PEMESANAN SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR ............................................................................................... 124
XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH BI
AL-ISTITSMAR......................................................................................................................................................................... 129
XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ............................................................................................................................................... 130
i
Page 4
DEFINISI DAN SINGKATAN
Afiliasi Berarti Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UUP2SK yaitu:
a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat
kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan
seseorang dengan:
1. suami atau istri;
2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari
cucu;
4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari
saudara yang bersangkutan; atau
5. suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan;
b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat
kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan
seseorang dengan:
1. orang tua dan anak;
2. kakek dan nenek serta cucu; atau
3. saudara dari orang yang bersangkutan;
c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau
komisaris dan pihak tersebut;
d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat
satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau
pengawas yang sama;
e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun
tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau
dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam
menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau
pihak dimaksud ;
f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang
dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara
apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan
perusahaan oleh pihak yang sama; atau
g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu
pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki
paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai
hak suara dari perusahaan tersebut.
Agen Pembayaran atau KSEI Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta
Selatan, yang di dalam Perjanjian Perwaliamanatan disebut “KSEI”,
yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran
dana/cicilan imbalan, pendapatan bagi hasil/sisa imbalan dan/atau
hak-hak lain atas Surat Berharga Syariah (jika ada) kepada Pemegang
Surat Berharga Syariah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas
nama Penerbitan Efek dan bertugas sebagai Agen Pembayaran
berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan menyimpan serta
mengadministrasikan penyimpanan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI.
Akad Syariah Berarti perjanjian atau kontrak tertulis antara Perseroan dan Wali
Amanat yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah Pasar Modal.
ii
Page 5
Akad Wakalah Berarti perjanjian atau kontrak tertulis antara pihak pemberi kuasa
(Muwakkil/Wali Amanat yang mewakili investor) dengan pihak
penerima kuasa (Wakil/Perseroan) dengan cara pihak pemberi kuasa
memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan
kegiatan usaha atas dana modal investasi yang menguntungkan bagi
pemegang sukuk (investor), yang tidak bertentangan dengan Prinsip
Syariah di Pasar Modal, sebagaimana dituangkan dalam Akad
Wakalah Bi Al-Istitsmar Sehubungan Dengan Penawaran Umum
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto
Finance Tahap II Tahun 2025 tertanggal 18 Februari 2025 yang dibuat
di bawah tangan dan bermaterai cukup berikut perubahan-
perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau
pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh para pihak
yang bersangkutan di kemudian hari, dengan memenuhi ketentuan
dalam Peraturan OJK No. 53/2015. Akad Syariah yang digunakan
adalah berdasarkan Akad Wakalah Bi-Al Istitsmar Al-Muthlaqah Bi
Ghairi Al-Ujrah.
Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar Al- Berarti akad Wakalah Bi Al-Istitsmar yang tidak dibatasi jenis investasi,
Muthlaqah jangka waktu, tempat usaha dan/atau batasan lainnya, hanya dibatasi
oleh kelaziman dan kebiasaan atau hal-hal lain yang mengandung
kemaslahatan bagi Muwakkil.
Akad Wakalah Bi Ghairi Al- Ujrah Berarti akad Wakalah Bi Al-Istitsmar tanpa imbalan.
Ahli Syariah Pasar Modal atau ASPM Berarti:
a. orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman
di bidang syariah; atau
b. badan usaha yang pengurus dan pegawainya memillki
pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah
yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan
penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha
Perseroan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas
produk atau jasa syariah di Pasar Modal.
Bank Kustodian Berarti bank umum yang telah memperoleh izin dari Bapepam atau
Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan
kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK atau Bapepam-LK Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan
penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga
Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti
dan penerima hak dan kewajibannya dilanjutkan Otoritas Jasa
Keuangan.
iii
Page 6
BEI Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem
dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek
pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara
mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia,
berkedudukan di Jakarta Selatan di mana Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar dicatatkan.
Daftar Pemegang Rekening Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan
tentang kepemilikan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar oleh Pemegang
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar melalui Pemegang Rekening di KSEI
yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang
Rekening dan/atau Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening
kepada KSEI.
Dana Modal Investasi Berarti jumlah keseluruhan dana yang diterima oleh Perseroan
sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
yang pada Tanggal Emisi sebesar Rp1.600.000.000.000,- (satu triliun
enam ratus miliar Rupiah) dan Perseroan menjamin pengembalian
dana tersebut kepada Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar, yang
terdiri dari:
a. Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Seri A sebesar
Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah)
dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp80.400.000.000,-
(delapan puluh miliar empat ratus juta Rupiah) per tahun
atau ekuivalen sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen)
per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari
Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Wakalah Bi
Al-Istitsmar Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau
bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah
pokok Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Seri A pada Tanggal
Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Seri A;
b. Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Seri B sebesar
Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) Rupiah)
dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp28.000.000.000,-
(dua puluh delapan miliar Rupiah) per tahun atau ekuivalen
sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dan
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Seri B tersebut akan dilakukan
secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah pokok Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Seri
B pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi
Seri B.
Kepastian Dana Modal Investasi dan jumlah masing-masing seri Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar akan ditentukan kemudian dalam perubahan
Perjanjian Perwaliamanatan.
Jumlah Dana Modal Investasi tersebut dapat berkurang sehubungan
dengan pembayaran kembali dana modal investasi dari masing-
masing seri Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dan/atau pelaksanaan
pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Dana Modal
Investasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah bi
Al-Istitsmar dengan memperhatikan syarat dan ketentuan
sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
iv
Page 7
Dokumen Emisi Berarti:
- Informasi Tambahan;
- Informasi Tambahan Ringkas
- Perjanjian Perwaliamanatan;
- Perjanjian Penjaminan Emisi;
- Akta Pengikatan Kewajiban;
- Perjanjian Agen Pembayaran;
- Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI;
- Dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
Dewan Pengawas Syariah Berarti dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan
saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah di Pasar Modal
terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah di Pasar Modal
dengan memperhatikan persyaratan dalam Peraturan OJK No.
18/2015.
Efek Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk
konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan
perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya
untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh
manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu
berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat
dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal..
Efek Syariah Berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar
Modal dan peraturan pelaksanaannya yang:
a. akad, cara pengelolaan kegiatan usaha;
b. aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan kegiatan
usaha; dan/atau;
c. aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya;
tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Efektif Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran
sesuai ketentuan UUP2SK, yaitu (a) pada Hari Kerja ke-20 sejak
diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada
tanggal yang lebih awal jika dinyatakan oleh OJK; atau (b) dalam hal
OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari
Perseroan dalam jangka waktu 20 Hari Kerja tersebut di atas, maka
penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran
dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan
informasi dimaksud.
Emisi Berarti penerbitan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar oleh Perseroan
untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran
Umum.
Emiten atau Perseroan Berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT CIMB
Niaga Auto Finance berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, Jalan
Bintaro Utama 9 Blok B 9/I nomor 15, Pondok Pucung, Pondok Aren.
Fitch Berarti PT Fitch Ratings Indonesia, pihak yang melakukan
pemeringkatan atas Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang diterbitkan
oleh Perseroan.
v
Page 8
Force Majeure Berarti kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan
dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung
meletus, kebakaran, perang, wabah atau huru hara di Indonesia,
wabah yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap
kelangsungan usaha Perseroan atau kemampuan masing-masing
pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian
Perwaliamanatan.
Hari Bursa Berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi
perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara
Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek
tersebut.
Hari Kalender Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun menurut Gregorius Calendar
tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional yang
sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan
Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
Hari Kerja Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur
nasional, yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia beserta
Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar Berarti jumlah seluruh keuntungan Wakalah yang diperoleh
Pemegang Sukuk secara periodik dan/atau pada saat jatuh tempo
sesuai kesepakatan, kecuali disepakati lain dalam akad dengan
memperhatikan syarat dan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam
Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Informasi Tambahan Berarti informasi tambahan yang disampaikan Perseroan kepada OJK
dalam rangka Penawaran Umum, yang akan diumumkan kepada
Masyarakat sesuai dengan POJK No. 36/2014.
Informasi Tambahan Ringkas Berarti ringkasan atas Informasi Tambahan mengenai fakta-fakta dan
pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan
diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin
Pelaksana Emisi sesuai POJK No. 9/2017.
Jaminan Sukuk ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan
seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak
bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari
menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Hak Pemegang Sukuk adalah pari passu tanpa hak preferen dengan
hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun
dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin
secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada
maupun yang akan ada dikemudian hari.
Jumlah Kewajiban Berarti seluruh jumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Perseroan
kepada Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar sehubungan dengan
Sukuk Wakalah Bi Al Istitsmar, yaitu berupa jumlah Dana Modal
Investasi dan Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar yang telah diperoleh
serta Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang
menjadi kewajiban dari waktu ke waktu.
vi
Page 9
Kejadian Penggantian Berarti setiap kejadian atau peristiwa yang menyebabkan sebagian
atau keseluruhan Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-istitsmar
mengalami penurunan kualitas aset (kolektibilitas) di mana atas
kejadian atau peristiwa tersebut Perseroan tidak dapat memperoleh
keuntungan investasi atas dana yang dikelola.
Kemenkumham Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik
Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik
Indonesia atau nama lainnya).
Kompensasi Kerugian Akibat Berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada
Keterlambatan Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar sebagai akibat dari kelalaian
atau keterlambatan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya
terhadap pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar dan/atau
Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi di mana dalam hal ini
tidak ada unsur kesalahan dari Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar yang mengakibatkan Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar dirugikan akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut.
Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk
pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar dan/atau
Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi akan ditentukan
kemudian dan dituangkan dalam perubahan perjanjian
perwaliamanatan, yang dihitung secara proporsional berdasarkan
jumlah hari yang lewat sampai dengan tanggal pembayaran efektif.
Konfirmasi Tertulis Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk Wakalah Bi
Al-Istitsmar dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI dan/atau
Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening
Efek yang ditandatangani antara Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar dengan Pemegang Rekening dan konfirmasi tersebut
menjadi dasar Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar untuk
mendapatkan pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar
dan/atau pembayaran kembali Dana Modal Investasi dan hak-hak lain
yang berkaitan dengan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU atau Berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
KTUR yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar melalui Pemegang Rekening, untuk keperluan menghadiri
RUPSU atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPSU.
Kustodian Berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lain yang
berkaitan dengan efek serta jasa lainnya termasuk menerima Imbal
Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar dan hak-hak lain, menyelesaikan
transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi
nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal
yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Manajer Penjatahan Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Sukuk Wakalah
Bi Al-Istitsmar menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam
Peraturan No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam
Rangka Penawaran Umum, dalam hal ini PT CIMB Niaga Sekuritas.
vii
Page 10
Masa Penawaran Sukuk Wakalah Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan
Bi Al-Istitsmar pemesanan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar sebagaimana diatur dalam
Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar yaitu 5 Hari Kerja dari tanggal 4 Maret – 10
Maret 2025.
Masyarakat Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara
Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing
baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang
bertempat tinggal/ berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Obyek Investasi Sukuk Wakalah Berarti aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Wakalah Bi Al-
Bi Al-Istitsmar Istitsmar yang merupakan kegiatan investasi dana sebagai penyertaan
modal kerja pada kegiatan usaha pembiayaan syariah untuk
kendaraan. Perseroan akan menyalurkan pembiayaan kendaraan
kepada nasabah Perseroan dengan akad murabahah, dengan rincian
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Akad Wakalah yang
merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Akad Wakalah. Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
tersebut tidak bertentangan dan sesuai dengan Prinsip Syariah di
Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan dan memenuhi
ketentuan dalam Peraturan OJK No. 53/2015.
Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi Al- Berarti kegiatan investasi dana sebagai penyertaan modal kerja pada
Istitsmar Pengganti kegiatan usaha pembiayaan syariah dengan agunan kendaraan roda
empat, property, kendaraan roda dua, dan jasa penyelenggaraan haji
dan umrah. Perseroan akan menyalurkan pembiayaan kepada
nasabah Perseroan menggunakan Akad Syariah (Akad Murabahah,
Akad Ijarah Muntahiya Bittamilk, dan Akad-Akad lainnya yang sesuai
dengan prinsip Syariah), sebagaimana disebutkan di dalam
pemberitahuan penggantian sebagaimana diatur dalam Perjanjian
Kesanggupan Penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar yang terdiri atas aset apapun milik Perseroan atau pihak lain
yang tidak bertentangan dan sesuai dengan prinsip syariah, yang
memiliki kualitas aset (kolektibilitas) yang setara dari nilai Obyek
Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi Al- Berarti Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar sebagaimana
Istitsmar Yang Diganti disebutkan di dalam pemberitahuan penggantian sebagaimana diatur
dalam Perjanjian Penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar yang harus digantikan oleh Obyek Investasi Sukuk Wakalah
Bi Al-Istitsmar Pengganti.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU Nomor 21 Tahun 2011) yang
mengambil alih tugas, fungsi, dan wewenang Bapepam dan LK sejak
tanggal 31 Desember 2012.
Pemeringkat Berarti PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch) atau perusahaan
pemeringkat lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan
disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat, sesuai dengan
Peraturan OJK No. 49/2020.
viii
Page 11
Pemerintah Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Pemegang Sukuk Wakalah Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk
Bi Al-Istitsmar Wakalah Bi Al-Istitsmar dan memiliki manfaat atas sebagian atau
seluruh Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar, yang terdiri dari :
a. Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar;
b. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi
atas Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di
KSEI yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak
lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan Undang-undang
Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Penawaran Awal (Book Building) Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang
bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Sukuk Wakalah
Bi Al-Istitsmar yang akan ditawarkan dan/atau struktur Sukuk Wakalah
Bi Al-Istitsmar termasuk perkiraan harga penawaran Sukuk Wakalah Bi
Al-Istitsmar (jika ada) sesuai dengan Peraturan OJK Nomor
23/POJK.04/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor
IX.A.2.
Penawaran Umum Berarti kegiatan penawaran Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang
merupakan Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025, yang
dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek untuk menjual
Sukuk Wakalah bi Al-Istitsmar kepada Masyarakat berdasarkan tata
cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan
pelaksananya, dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penitipan Kolektif Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari
satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Sukuk Wakalah Berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk
Bi Al-Istitsmar melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan
masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh
(full commitment) terhadap penerbitan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
berdasarkan penawaran awal (book building) atas pembelian dan
pembayaran sisa Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang tidak terjual yang
ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek, yang dalam hal ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT
Mandiri Sekuritas, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan
Wakalah Bi Al-Istitsmar penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan UUP2SK, yang dalam
hal ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas dan
PT Mandiri Sekuritas, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
Pengikatan Kewajiban Berarti akta Pengikatan Kewajiban sehubungan dengan Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar, sebagaimana tercantum dalam Akta
Pengikatan Kewajiban No. 127 tanggal 18 Februari 2025, yang dibuat
di hadapan Rosida Radjagukguk Siregar SH. M.Kn., Notaris di Jakarta
Selatan.
ix
Page 12
Pengelolaan Dana Investasi Berarti pengelolaan dana investasi oleh Perseroan yang diperoleh dari
Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dari kegiatan investasi di
Unit Usaha Syariah Perseroan.
Peraturan No.IX.A.2 Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2, Lampiran atas
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal
29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran
Umum.
Peraturan No.IX.A.7 Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran atas
Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal
30 Desember 2011 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam
Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2014 Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November
2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan
Pembiayaan.
Peraturan OJK No. 33/2014 Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014
tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014 Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014
tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan
Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014 Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014
tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 15/2015 Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015
tentang Penerapan Syariah di Pasar Modal, yang diundangkan pada
tanggal 10 November 2015.
Peraturan OJK No. 18/2015 Berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015
tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, yang diundangkan pada
tanggal 10 November 2015.
Peraturan OJK No. 30/2015 Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember
2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum.
Peraturan OJK No. 53/2015 Berarti Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember
2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di
Pasar Modal yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015.
Peraturan OJK No. 55/2015 Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember
2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite
Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015 Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember
2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit
Audit Internal.
Peraturan OJK No. 27/2016 Berarti Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016
tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama
Lembaga Jasa Keuangan.
x
Page 13
Peraturan OJK No. 7/2017 Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen
Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat
Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 9/2017 Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 8 Desember 2014
tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam
Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang
Dan/Atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 58/2017 Berarti Peraturan OJK No. 58/POJK.04/2017 tanggal 8 Desember 2017
tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi
Korporasi Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 3/2018 Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tertanggal 26 Maret 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 Tentang
Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk, yang diundangkan pada tanggal 3
November 2015.
Peraturan OJK No. 10/2019 Berarti Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019 tanggal 26 Februari 2019
tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan
Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan.
Peraturan OJK No. 17/2020 Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 18/2015 Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015
tanggal 10 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan
Sukuk sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.
3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan
Persyaratan Sukuk.
Peraturan OJK No. 19/2020 Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020
tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
Peraturan OJK No. 20/2020 Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020
tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau
Sukuk.
Peraturan OJK No. 29/2020 Berarti Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020
tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan
Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.
30/POJK.05/2014 tanggal 16 Desember 2015 tentang Tata Kelola
Perusaahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
Peraturan OJK No. 30/2015 Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember
2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum.
Peraturan OJK No. 36/2014 Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014
tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang
dan/Atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 42/2020 Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020
tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
xi
Page 14
Peraturan OJK No. 49/2020 Berarti Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember
2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
Perjanjian Agen Pembayaran Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 129 tanggal 18 Februari
2025 yang dibuat di hadapan Rosida Radjagukguk Siregar SH. M.Kn.,
Notaris di Jakarta Selatan.
Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk Berarti persetujuan yang diberikan oleh Bursa Efek kepada Perseroan
Wakalah Bi Al-Istitsmar untuk pencatatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar di Bursa Efek No. S-
04757/BEI.PP1/05-2024 tanggal 14 Mei 2024.
Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Berarti suatu perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI No. SP-
Syariah di KSEI 008/SKK/KSEI/0225 tanggal 18 Februari 2025, yang dibuat di bawah
tangan dan bermeterai cukup.
Perjanjian Kesanggupan Penggantian Berarti Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Investasi Sukuk
Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi Al- Wakalah Bi Al-Istitsmar Sehubungan Dengan Penawaran Umum Sukuk
Istitsmar Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance
Tahap II Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Perseroan dan Wali
Amanat tanggal 18 Februari 2025, dibuat di bawah tangan dan
bermaterai cukup berikut perubahan dan/atau pembaharuannya yang
sah yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan di kemudian hari
dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 53/2015, yang
mana merupakan perjanjian di mana Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat memberikan hak
kepada Perseroan untuk dapat melakukan penggantian Obyek
Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Yang Diganti dengan Obyek
Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Pengganti berdasarkan dan
sesuai dengan syarat dan ketentuan yang bentuk dan isi yang pada
prinsipnya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Perjanjian
Kesanggupan Penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar sebagaimana disebutkan di atas.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin
Wakalah Bi Al-Istitsmar Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dan Penjamin Emisi
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar, dengan persyaratan dan ketentuan
yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah
Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II
Tahun 2025 No. 128 tanggal 18 Februari 2025, yang seluruhnya dibuat
di hadapan Rosida Radjagukguk Siregar SH. M.Kn., Notaris di Jakarta
Selatan.
Perjanjian Perwaliamanatan Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dengan persyaratan dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB
Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025 No. 126 tanggal 18 Februari
2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rosida Radjagukguk Siregar
SH. M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Perusahaan Efek Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi
efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi
sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
Prinsip Syariah di Pasar Modal Berarti prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal
berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
xii
Page 15
(DSN-MUI), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan
Peraturan OJK No. 15/2015 dan/atau Peraturan OJK lainnya yang
didasarkan pada fatwa DSN-MUI.
Rekening Efek Berarti rekening yang memuat catatan posisi Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar dan/atau dana milik Pemegang Pemegang Sukuk Wakalah Bi
Al-Istitsmar yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang
ditandatangani dengan Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
RUPS Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSU Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Wakalah bi Al-Istitsmar
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPSLB Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPST Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Berarti satuan jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang dapat
Perdagangan dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya
adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya dan satuan
perdagangan Sukuk Wakalah bi Al-Istitsmar yang diperdagangkan
adalah senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah Bi Al- Berarti bukti penerbitan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang disimpan
Istitsmar dalam Penitipan Kolektif KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas
nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar melalui Pemegang Rekening, yang
terdiri dari Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Seri A dan Sukuk Wakalah Bi
Al-Istitsmar Seri B.
Sukuk Berarti Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang
bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak
terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya.
Sukuk Wakalah Berarti "Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun
2025 dalam jumlah sebesar Rp1.600.000.000.000,- (satu triliun enam
ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:
a. Seri A dengan jumlah Dana Modal Investasi sebesar
Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah)
dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp80.400.000.000,- (delapan
puluh miliar empat ratus juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen
sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun dan
jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak
Tanggal Emisi;
b. Seri B dengan jumlah Dana Modal Investasi sebesar
Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan Imbal
Hasil Wakalah sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan
miliar Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 7,00% (tujuh
koma nol nol persen) per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun
sejak Tanggal Emisi.
xiii
Page 16
Kepastian Dana Modal Investasi dan jumlah masing-masing seri Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar akan ditentukan kemudian dalam perubahan
Perjanjian Perwaliamanatan.
Jumlah Dana Modal Investasi tersebut dapat berkurang sehubungan
dengan pembayaran kembali Dana Modal Investasi dari masing-
masing seri Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dan/atau pelaksanaan
pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Sukuk Wakalah Bi
Al-Istitsmar yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah
Bi Al-Istitsmar dengan memperhatikan syarat dan ketentuan
sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berarti Sukuk yang diterbitkan dengan menggunakan Wakalah Bi Al-
Istitsmar (Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
No. 127/DSN-MUI.VII.2019 tanggal 3 Juli 2019).
Tanggal Distribusi Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan
tanggal distribusi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang dilakukan secara
elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan
kepada pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar, yang kepastian
tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian
Perwaliamanatan.
Tanggal Emisi Berarti tanggal pembayaran hasil emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar kepada Perseroan, yang merupakan
tanggal penerbitan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar, yang kepastian
tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian
Perwaliamanatan.
Tanggal Penjatahan Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam
perubahan Perjanjian Perwaliamanatan
Tanggal Pembayaran Kembali Dana Berarti tanggal jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Dana Modal
Modal Investasi Investasi yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Daftar
Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar, melalui Agen Pembayaran
yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan
perjanjian perwaliamanatan, dan dengan memperhatikan ketentuan
Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan atau apabila tanggal tersebut
bukan Hari Kerja maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya.
Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Berarti tanggal saat mana Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar jatuh
Wakalah Bi Al-Istitsmar tempo dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar yang namanya tercantum dalam Daftar
Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar melalui Agen Pembayaran
yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan
perjanjian perwaliamanatan dan dengan memperhatikan ketentuan
dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Penggantian Berarti tanggal yang telah ditentukan di dalam pemberitahuan
penggantian di mana Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
Yang Diganti harus digantikan oleh Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi
Al-Istitsmar Pengganti berdasarkan Perjanjian Penggantian Obyek
Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
xiv
Page 17
Tim Ahli Syariah Berarti tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas
produk atau jasa syariah di pasar modal yang diterbitkan atau
dikeluarkan Perseroan.
Undang-Undang OJK Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011
tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
UU Berarti Undang-Undang.
Undang-Undang Pasar Modal Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal
atau UUPM 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik
Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, sebagaimana telah
diubah oleh UUP2SK.
UUPT Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007
tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
Undang-Undang Pengembangan Berarti Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor
dan Penguatan Sektor Keuangan Keuangan berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
atau UUP2SK 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845.
Wali Amanat Berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di
Gedung BRI II Building Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46, Jakarta
10210, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang
bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan akta ini bertindak selaku
kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama serta sah
mewakili kepentingan seluruh Pemegang Sukuk Wakalah.
xv
Page 18
RINGKASAN
Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan
keterangan yang lebih rinci, serta laporan keuangan dan catatan-catatan yang tercantum dalam Informasi
Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting
bagi Perseroan. Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam
Informasi Tambahan ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Semua informasi keuangan Perseroan disusun
berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang disajikan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
1. Riwayat Singkat Perseroan
Perseroan didirikan dengan nama PT Saseka Gelora Leasing berdasarkan Akta Pendirian No. 48 tanggal
10 Desember 1981 sebagaimana yang telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 80 tanggal
16 Februari 1982, dan Akta Perubahan dan Pembetulan No. 50 tanggal 27 Oktober 1982, seluruhnya dibuat di
hadapan Frederik Alexander Tumbuan, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah didaftarkan dalam register Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4844 tanggal 8 Desember 1982 dan telah mendapat
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-2817-
HT01.01.th.82 tanggal 2 Desember 1982, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5
tanggal 18 Januari 1983 dan Tambahan Berita Negara No. 79.
Anggaran Dasar Perseroan telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan UUPT,
sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Saseka Gelora Finance
(Perubahan Seluruh Anggaran Dasar) No. 37 tanggal 21 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Kun Hidayat, S.H.,
Notaris di Jakarta dan telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik
Indonesia (“Menkumham”) sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-79136.AH.01.02.Tahun.2008 tanggal
28 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0101952.AH.01.09.Tahun 2008
tanggal 28 Oktober 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 53 tanggal 3 Juli
2009 dan Tambahan Berita Negara No. 17234.
Perseroan telah beberapa kali melakukan perubahan nama dari semula PT Saseka Gelora Leasing menjadi
PT Saseka Gelora Finance pada pada tanggal 5 Juli 1993 dan perubahan namanya yang terakhir sehingga menjadi
PT CIMB Niaga Auto Finance adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Saseka
Gelora Finance No. 27 tanggal 16 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Kun Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta dan telah
memperoleh Persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-42322.AH.01.02.Tahun.
2010 tanggal 26 Agustus 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0064477.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia No. 15 tanggal 21 Februari 2012 dan Tambahan Berita Negara No. 2828.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir adalah sebagaimana
termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CIMB Niaga Auto
Finance No. 02 tanggal 1 April 2024 yang dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang
Selatan, dan telah diterima dan dicatatkan dalam database SABH sesuai dengan Surat Penerimaan
Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0084194 tanggal 05 April 2024, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
di bawah No. AHU-0071766.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 05 April 2024, serta telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 29 tanggal 9 April 2024 dan Tambahan Berita Negara No. 11340.
Perseroan saat ini berkedudukan di Tangerang Selatan dan berdomisili di Jl. Bintaro Utama 9 Blok B 9/I Nomor 15,
Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
Pada tanggal diterbitkan Informasi Tambahan ini, Perseroan memiliki 31 Kantor Cabang pada yang tersebar di
seluruh wilayah Indonesia.
xvi
Page 19
2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Terakhir Perseroan
Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan
yang berlaku adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT CIMB
Niaga Auto Finance No. 41 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris
di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-
0069474.AH.01.02.2021.Tahun 2021 tanggal 5 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di
bawah No. AHU-0214087.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 Desember 2021, serta telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia No. 40769 tanggal 24 Desember 2021 dan Tambahan Berita Negara No. 103 juncto
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT CIMB Niaga Auto
Finance No. 5 tanggal 6 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Dini Lestari Siburian,S.H., Notaris di Jakarta, dan
telah diterima dan dicatatkan dalam database SABH sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan
No. AHU.AH.01.03-0014129 tanggal 7 Januari 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.
AHU-0004093.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 7 Januari 2022 (“Akta No. 5/2022”) juncto Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CIMB Niaga Auto Finance No. 4 tanggal 10 November
2023 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan
dicatatkan dalam database SABH sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0185400
tanggal 15 November 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0230161.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 15 November 2023 (“Akta No. 4/2023”), yaitu sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp 50.000,- per saham
Keterangan Persentase (%)
Total Saham Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar 8.000.000 400.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- PT Bank CIMB Niaga Tbk 1.998.681 99.934.050.000 83,2784%
- Ristiawan*) 20.000 1.000.000.000 0,8333%
- Antonius Herdaru Danurdoro*) 20.002 1.000.100.000 0,8334%
- M. Imron Rosyadi Nur, ST*) 20.000 1.000.000.000 0,8333%
- Kurniawan Kartawinata*) 10.000 500.000.000 0,4167%
- Lani Darmawan*) 22.000 1.100.000.000 0,9167%
- Koei Hwei Lien*) 10.000 500.000.000 0,4167%
- Iris Savitri *) 20.002 1.000.100.000 0,8334%
- Imam Al Achmad Subuki *) 10.000 500.000.000 0,4167%
- Fransiska Oei Lan Siem *) 22.000 1.100.000.000 0,9167%
- Tjioe Mei Tjuen *) 22.000 1.100.000.000 0,9167%
- Jhon Simon *) 22.000 1.100.000.000 0,9167%
- Rusly Johannes *) 22.000 1.100.000.000 0,9167%
- Joni Raini *) 22.000 1.100.000.000 0,9167%
- Megawati Sutanto *) 12.000 600.000.000 0,5000%
- Budiman Tanjung *) 20.000 1.000.000.000 0,8333%
- Noviady Wahyudi *) 10.000 500.000.000 0,4167%
- Tjahyadi Yapeter *) 10.000 500.000.000 0,4167%
- Yulius Setiawan *) 10.000 500.000.000 0,4167%
- Ferdinand Renaldi Wawolumaya *) 20.000 1.000.000.000 0,8333%
- Tajindara Pal Singh *) 10.000 500.000.000 0,4167%
- Hartono *) 20.000 1.000.000.000 0,8333%
- Joni Hermanto *) 10.000 500.000.000 0,4167%
- Kopkar CNAF Sejahtera*) 37.315 1.865.750.000 1,5548%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.400.000 120.000.000.000 100,0000%
Total Saham Dalam Portepel 5.600.000 280.000.000.000
Keterangan:
*) mengambil bagian atas saham dari Program Kepemilikan Saham PT CIMB Niaga Auto Finance pada tahun 2022. Penyetoran dilakukan oleh masing-masing
pemegang saham yang mengambil bagian dan penyetoran dilakukan secara tunai dengan jumlah sebesar masing-masing nilai nominal.
Catatan:
Akta No.4/2023 memuat persetujuan atas penjualan 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham milik perorangan atas nama Danis V. Bimawan
kepada Kopkar CNAF Sejahtera.
xvii
Page 20
3. Rencana Penggunaan Dana
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini, setelah dikurangi
biaya-biaya Emisi akan dipergunakan sebagai penyertaan modal kerja pada kegiatan usaha pembiayaan syariah
dengan agunan: kendaraan roda empat, properti, kendaraan roda dua, dan jasa penyelenggaraan haji dan umrah.
Perseroan akan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah Perseroan menggunakan Akad Syariah (Akad
Murabahah, Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik, dan akad-akad lainnya yang sesuai dengan prinsip Syariah).
4. Ikhtisar Data Keuangan Penting
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan
laporan keuangan PT CIMB Niaga Auto Finance (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") beserta catatan atas
laporan keuangan tersebut yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini.
Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang
telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan laporan posisi keuangan interim Perseroan pada
tanggal 31 Desember 2024 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan laporan interim laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain dan laporan interim arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 beserta catatan atas laporan keuangan tersebut.
Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun- tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan
2022 yang terdapat di bagian lain dalam Informasi Tambahan ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen
Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada
tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik (“KAP”) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (yang terhitung sejak tanggal 15 Mei 2024 telah
berganti nama menjadi KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan - firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan
standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikas dalam
laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 6 Mei 2024 dengan No. 00888/2.1025/AU.1/09/1124-2/1/V/
2024 dan ditandatangani oleh Jimmy Pangestu, S.E. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1124).
Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2024* 2023 2022
Jumlah Aset 10.848.144 8.379.392 6.403.511
Jumlah Liabilitas 8.397.053 6.266.355 4.626.958
Jumlah Ekuitas 2.451.091 2.113.037 1.776.553
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 10.848.144 8.379.392 6.403.511
* tidak diaudit
Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2024* 2023 2022
Pendapatan 2.042.540 1.657.095 1.264.704
Jumlah Beban (1.472.348) (1.136.659) (840.428)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan 570.192 520.436 424.276
Laba Bersih 464.065 432.142 329.843
Jumlah Pendapatan Komprehensif 467.695 435.316 336.424
Laba Bersih Per Saham Dasar dan Dilusian 193.360 180.108 137.510
* tidak diaudit
xviii
Page 21
Ikhtisar Laporan Arus Kas
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2024* 2023 2022
Arus kas bersih yang digunakan untuk
aktivitas operasi (1.738.114) (1.108.036) (1.056.657)
Arus kas bersih yang digunakan untuk
aktivitas investasi (42.962) (30.610) (27.358)
Arus kas bersih yang diperoleh dari
aktivitas pendanaan 1.566.820 1.536.142 1.180.995
* tidak diaudit
Rasio Keuangan
(dalam % kecuali dinyatakan lain)
31 Desember
Rasio Keuangan
2024* 2023 2022
Rasio Pertumbuhan (YOY)
Pendapatan 23,26% 31,03% 39,73%
Laba Bersih 7,39% 31,01% 35,23%
Total Aset 29,46% 30,86% 31,41%
Total Liabilitas 34,00% 35,43% 35,76%
Total Ekuitas 16,00% 18,94% 21,31%
Rasio Permodalan
Modal Disesuaikan/Aset Disesuaikan1 32,32% 37,31% 34,02%
Kualitas Piutang Pembiayaan
Piutang Pembiayaan Bermasalah - Gross (> 90 hari) 1,03% 1,11% 1,20%
Piutang Pembiayaan Bermasalah – Net (> 90 hari)1 0,63% 0,59% 0,78%
Rentabilitas
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/Pendapatan 27,92% 31,41% 33,55%
Laba Tahun Berjalan/Pendapatan 22,72% 26,08% 26,08%
Imbal Hasil Atas Aset (ROA)1 5,66% 6,80% 6,72%
Imbal Hasil Atas Ekuitas (ROE)1 20,57% 22,32% 20,06%
NIM1 11,36% 12,05% 13,52%
BOPO1 47,28% 42,84% 47,85%
Rasio Lancar (Current Ratio)1 51,03% 90,10% 90,73%
Cash Ratio1 4,52% 12,58% 6,28%
Solvabilitas
Total Liabilitas/Total Aset 77,41% 74,78% 72,26%
Total Liabilitas/Total Ekuitas 342,58% 296,56% 260,45%
Gearing Ratio (x) 3,24x 2,71x 2,30x
Pendapatan/Total Aset 18,83% 19,78% 19,75%
Financing to Asset Ratio (%)2 90,63% 86,55% 89,99%
Networth to Paid-up Capital (%)3 2.042,58% 1.760,87% 1.480,46%
Interest Coverage Ratio (x)4 235.72x 285,80x 282,93x
Debt Service Coverage Ratio (x)5 240.14x 292,38x 289,98x
*tidak diaudit
Keterangan:
1. Sesuai dengan Surat Edaran OJK No.1/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan
2. Financing to Asset Ratio merupakan rasio antara piutang pembiayaan terhadap total aset pada tahun yang bersangkutan
3. Networth to Paid-up Capital merupakan rasio antara jumlah ekuitas terhadap jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada tahun
yang bersangkutan
4. Interest Coverage Ratio dihitung dari laba sebelum beban bunga, pajak dan kerugian kredit ekspektasian (cadangan) dibagi dengan beban
bunga
5. Debt Service Coverage dihitung dari laba sebelum beban bunga, pajak, depresiasi, amortisasi dan kerugian kredit ekspektasian
(cadangan) dibagi dengan beban bunga
xix
Page 22
Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit dan Pemenuhannya
Berikut rasio keuangan yang harus dipenuhi oleh Perseroan dalam Perjanjian Kredit, yang meliputi:
Rasio yang 31 Desember
Rasio Keuangan
dipersyaratkan** 2024* 2023 2022
Gearing Ratio (x) Max. 5x 3,24x 2,71x 2,30x
Non Performing Financing (>30 hari) (%) Max 5% 3,94% 2,90% 4,04%
Non Performing Financing (>60 hari) (%) Max 3% 2,03% 1,79% 2,54%
Non Performing Financing (>90 hari) (%) Max. 2% 1,03% 1,11% 1,20%
Financing to Asset Ratio Min. 40% 90,63% 86,55% 89,99%
Majority ownership of ultimate shareholder Min 50% 83,28% 83,28% 83,28%
* tidak diaudit
** Rasio yang ditampilkan adalah kriteria yang paling ketat
Ringkasan data keuangan penting Perseroan yang lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV perihal Ikhtisar Data
Keuangan Penting dalam Informasi Tambahan ini.
5. Stategi Usaha
Strategi yang kami usung di tahun 2025 dan akan berlanjut di tahun depan adalah peningkatan pengalaman
pelanggan. Untuk itu kami terus mengembangkan digitalisasi dengan fokus transaksi menjadi mudah, aman,
efisien dan terjangkau melalui aplikasi CNAF Mobile. Penggunaan CNAF Mobile akan terus kami perluas dengan
berbagai fitur-fitur yang dibutuhkan serta didukung oleh sistem keamanan yang makin kuat.
Strategi kedua adalah mengelola aktivitas-aktivitas kami supaya Perseroan menjadi organisasi berbasis kinerja.
Untuk itu pengembangan kapabilitas human capital dan digitalisasi dalam proses-proses bisnis menjadi penting
untuk mengumpulkan informasi, memantau kinerja dan risiko, serta mengidentifikasi penyimpangan. Kami juga
mendukung aktivitas-aktivitas yang beragam dan inklusif melalui team building untuk memperluas wawasan kami
dan memperkuat daya cipta kami di dalam menawarkan solusi-solusi berharga bagi kebutuhan konsumen.
Kami tetap memperhatikan berbagai kesempatan pertumbuhan di segmen-segmen pembiayaan eksisting
maupun yang baru. Kami fokus untuk bertumbuh baik secara organik maupun anorganik dengan menggunakan
seluruh sumber daya Perseroan secara optimal.
Ketiga adalah optimalisasi keunggulan induk usaha, PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan reputasi dan rekam jejak
yang memungkinkan kami untuk membangun pasar yang luas sehingga menjadi salah satu basis pengambilan
keputusan bagi nasabah.
Strategi keempat yang tak kalah penting di dalam industri pembiayaan adalah kontrol yang ketat untuk
memastikan kualitas aset yang tinggi dan posisi keuangan Perseroan tetap siap untuk menyambut berbagai
kesempatan yang ada. Untuk itu kami terus memantau setiap perubahan kondisi dan menyesuaikan langkah-
langkah mitigasi risiko yang dipersiapkan. Kami juga menerapkan risk-based pricing di dalam setiap disbursement
untuk memastikan risiko tetap berada pada kisaran yang diinginkan.
Beberapa upaya lainnya yang tetap kami lakukan adalah kolaborasi yang kuat dengan induk usaha kami yang telah
memiliki lebih dari 7,5 juta nasabah di seluruh Indonesia, meningkatkan loyalitas mitra ATPM dan dealer dengan
berbagai program dan aktivitas, serta terus gencar melakukan promosi di berbagai media sosial yang ada.
Perseroan juga turut mengoptimalkan strategi pemasaran berbasis digital di dalam pengembangan pasar dengan
menargetkan kalangan milenial dan profesional muda yang terbiasa dengan gadget dan aktif di media sosial.
Perseroan telah menggunakan digitalisasi yang mengoptimalkan perjalanan nasabah (customer journey). Secara
konsisten CNAF Mobile digunakan sebagai satu-satunya platform dalam proses akuisisi. Pada tahun ini pengguna
CNAF Mobile telah meningkat sebanyak lebih dari 21.500 pengguna.
xx
Page 23
Selain itu kami memperkenalkan showroom financing, yang mempermudah pembelian mobil sekaligus
memberikan penawaran pembiayaan. Kami juga terus memanfaatkan seluruh aset digital, antara lain LED TV,
billboard, media placement dan poster (above the line) serta WhatsApp, website, media sosial, dan direct
marketing (below the line).
Kami juga berkolaborasi dengan induk usaha, CIMB Niaga yang telah melayani lebih dari 7,5 juta nasabah di
seluruh Indonesia. Salah satu kolaborasi tersebut adalah cross-selling di mana CNAF menawarkan produknya di
dalam aplikasi Octo Mobile yang dikelola CIMB Niaga. Melalui itu kami mampu menyentuh lebih dari 3 juta
pengguna Octo Mobile.
Perseroan meyakini bahwa promosi yang terbaik adalah melalui testimonial para pengguna. Untuk itu kami
menggandeng Sahabat CNAF dengan menyelenggarakan program Member Get Member (MGM). Dalam MGM,
nasabah dapat merekomendasikan calon nasabah lainnya.
6. Prospek Usaha
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,2%. Target
pertumbuhan tersebut terbilang optimis dan realistis, mengingat kondisi perekonomian global yang diperkirakan
relatif stagnan, maka pertumbuhan ekonomi tahun depan masih akan bertumpu pada permintaan domestik.
Beberapa strategi yang akan ditempuh antara lain dengan menjaga ketat daya beli masyarakat melalui
pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, dan penyaluran bantuan sosial serta subsidi.
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15-16 Oktober 2024 memutuskan untuk mempertahankan
BI-Rate sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%.
Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam
sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Tahun 2025, industri diproyeksi mengalami kondisi yang cukup menantang. APPI menargetkan pertumbuhan
tahun ini sekitar 8% dan juga Gaikindo memproyeksi penjualan mobil tahun 2025 ini sebesar 700.000 unit. Meski
demikian, Perseroan menilai target tersebut masih cukup realistis untuk dapat dicapai.
Di samping itu, Perseroan juga menyikapi kondisi yang cukup menantang di 2025 yaitu pertama, pelemahan daya
beli konsumen yang masih akan berlangsung, yang akan memberikan efek kepada penurunan minat pembelian
kendaraan. Kedua, tren suku bunga yang masih tinggi sehingga cukup memberikan dampak pada besaran jumlah
angsuran dari konsumen.
Namun, Perseroan telah menyusun beberapa langkah strategi untuk mencapai target tahun 2025 ini salah satunya
dengan menjajaki pembiayaan emas sebagai salah satu inovasi dan diversifikasi produk yang akan dilakukan.
Serta, mengoptimalkan penyaluran pembiayaan dana tunai/refinancing yang dapat digunakan untuk kebutuhan
produktif dan konsumtif, dengan tetap memaksimalkan penyaluran pembiayaan kendaraan baru dan bekas.
7. Keterangan tentang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang akan ditawarkan
Nama Sukuk : Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II
Wakalah Bi Al- Tahun 2025
Istitsmar
Target Dana Modal : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah)
Investasi
Jumlah Dana Modal : Jumlah keseluruhan dana yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan
Investasi Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang pada Tanggal Emisi sebesar
Rp1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) dan Perseroan
menjamin pengembalian dana tersebut kepada Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar, yang terdiri dari:
xxi
Page 24
Seri A: Sebesar Rp1.200.000.000.000 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan
Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp80.400.000.000,- (delapan puluh miliar
empat ratus juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 6,70% (enam
koma tujuh nol persen) per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh
puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Sukuk Wakalah Bi
Al-Istitsmar Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet
payment sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Sukuk Wakalah
Bi Al-Istitsmar Seri A pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal
Investasi Seri A;
Seri B: Sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan Imbal
Hasil Wakalah sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar
Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol
persen) per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Pembayaran Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Seri B tersebut akan dilakukan
secara penuh atau bullet payment sebesar 100% (seratus persen) dari
jumlah pokok Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Seri B pada Tanggal
Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi Seri B.
Jumlah Dana Modal Investasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan
pembayaran kembali dana modal investasi dari masing-masing seri Sukuk Wakalah
Bi Al-Istitsmar dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran
kembali Dana Modal Investasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar dengan memperhatikan syarat dan ketentuan sebagaimana
diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Jangka Waktu : ▪ Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh
puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
▪ Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
Tanggal Emisi.
Harga Penawaran : 100% dari Dana Modal Investasi
Imbal Hasil Wakalah : a. Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Seri A dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar
Bi Al-Istitsmar Rp80.400.000.000,- (delapan puluh miliar empat ratus juta Rupiah) per tahun
atau ekuivalen sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun;
b. Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Seri B dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar
Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) per tahun atau ekuivalen
sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun.
Satuan : Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Pemindahbukuan
Satuan Perdagangan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Pembayaran Imbal : Triwulanan
Hasil Wakalah Bi Al-
Istitsmar
Penyisihan Dana : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Dana
(Sinking Fund) Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan
penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
xxii
Page 25
Pembelian Kembali : Perseroan dapat membeli kembali Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar baik seluruhnya
(Buy Back) maupun sebagian yang ditujukan sebagai pembayaran kembali Dana Modal
Investasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
Pembelian kembali (buy back) Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar baru dapat dilakukan
1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali (buy back) Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar Perseroan tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut
mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar. Pembelian kembali (buy
back) Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari
Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali (buy back) Sukuk Wakalah
Bi Al-Istitsmar wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua)
Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar,
baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit
melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk
pembelian kembali (buy back) atas Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dimulai.
Jaminan : Sukuk ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta
kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah
ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk
sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata. Hak Pemegang Sukuk adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-
hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari,
kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan
Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Investments Services Department
BRI II Building Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5758143
Faksmili: -
e-mail: tcs_aet@bri.co.id
Website: bri.co.id
Up.: Dhany Ramadhanto – Department Head Trust & Corporate Services
Investment Services Division
8. Hasil Pemeringkatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan
pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat
hutang jangka panjang sesuai dengan surat No. 228/DIR/RATLTR/XI/2024 tanggal 29 November 2024 dan surat
No. 16/DIR/RATLTR/II/2025 tanggal 6 Februari 2025, baik atas keseluruhan jumlah target dana modal investasi
Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance maupun
Sukuk Wakalah bi Al-Istitsmar ini telah mendapat peringkat:
AA+(idn)
(Double A plus)
xxiii
Page 26
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Fitch, sesuai dengan definisi
“Afiliasi” dalam UUPM sebagaimana telah diubah oleh UUP2SK. Sesuai Peraturan OJK No. 49/2020, Perseroan
akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali
selama kewajiban atas efek belum dibayar kembali.
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Fitch sebagai Perusahaan
Pemeringkat Efek dalam Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini.
Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar kepada OJK paling lambat
10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah
menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang diterbitkan,
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/2020.
9. Keterangan Tentang Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Belum Dilunasi
Obligasi
Perseroan saat ini tidak memiliki utang Obligasi sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.
Sukuk
No. Nama Efek Seri Imbal Jangka Peringkat Jatuh Jumlah Nominal Tercatat
Hasil Waktu Tempo (dalam Miliar Pada
Rupiah)
1. Sukuk Wakalah Bi Seri Ekuivalen 3 (tiga) Fitch 8 Februari 300 BEI
Al-Istitsmar I CIMB B sebesar tahun AA(idn) 2026
Niaga Auto Finance 7,15% p.a
Tahun 2023
Sukuk Wakalah Bi Seri Ekuivalen 370 (tiga Fitch AA+ 19 Juli 2025 710 BEI
2 Al-Istitsmar A sebesar ratus (idn)
Berkelanjutan I 6,80% p.a tujuh
CIMB Niaga Auto puluh)
Finance Tahap I Hari
Tahun 2024 Kalender
Sukuk Wakalah Bi Seri Ekuivalen 3 (tiga) Fitch AA+ 9 Juli 2027 290 BEI
3 Al-Istitsmar B sebesar tahun (idn)
Berkelanjutan I 7,10% p.a
CIMB Niaga Auto
Finance Tahap I
Tahun 2024
TOTAL 1.300
MTN (Medium Term Notes)
Perseroan saat ini tidak memiliki utang MTN sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.
10. Kewajiban Keuangan
Kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan ke depan merupakan
pembayaran cicilan pinjaman jangka panjang Perseroan sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
2025
Keterangan Total
Maret April Mei
Utang Bank Jangka Panjang
Kewajiban jatuh tempo dalam 3 bulan ke 316.068 285.122 285.288 886.479
depan
Pembayaran kewajiban jatuh tempo tersebut akan dilakukan dengan menggunakan dana internal Perseroan yang
diperoleh dari hasil operasional Perseroan.
xxiv
Page 27
I. PENAWARAN UMUM
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BERKELANJUTAN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHUN 2024
DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BERKELANJUTAN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHAP II TAHUN 2025
(“SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR”)
DANA MODAL INVESTASI SEBESAR RP1.600.000.000.000,- (SATU TRILIUN ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang akan
diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar. Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Modal
Investasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan
Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp80.400.000.000,- (delapan puluh miliar empat ratus juta Rupiah) per tahun atau
ekuivalen sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh)
Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil
Wakalah sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 7,00%
(tujuh koma nol nol persen) per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi. Imbal Hasil
Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar. Tanggal
Pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar pertama akan dilakukan pada tanggal 13 Juni 2025, sedangkan Tanggal
Pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar terakhir akan dilakukan pada tanggal 23 Maret 2026 untuk Seri A dan tanggal
13 Maret 2028 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi. Perseroan tidak
berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
Dalam rangka penerbitan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dari PT Fitch Ratings Indonesia
AA+(idn)
(Double A Plus)
PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
Kegiatan Usaha Utama
Usaha Lembaga Pembiayaan dan Pembiayaan Syariah
Berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tangerang Selatan, Indonesia
Kantor Pusat Kantor Cabang
Jl. Bintaro Utama 9 Blok B9/I no. 15, Pondok Pucung, Perseroan memiliki 31 Kantor Cabang yang tesebar di
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan 15229. seluruh wilayah Indonesia
Tel: (021) 2788 1800, Fax: -
Website: www.cnaf.co.id
Email: corsec.cnaf@cnaf.co.id
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT YAITU KETIDAKMAMPUAN
KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK
TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN KINERJA PERSEROAN.
1
Page 28
1. Keterangan tentang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang akan diterbitkan
Nama Sukuk Wakalah
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025.
Jenis Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk
kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar. Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini didaftarkan atas
nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah
Bi Al-Istitsmar oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar bagi Pemegang
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
A. Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar berarti aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Wakalah Bi
Al-Istitsmar yang merupakan kegiatan investasi dana sebagai penyertaan modal kerja pada kegiatan usaha
pembiayaan syariah dengan agunan kendaraan roda empat, properti, kendaraan roda dua, dan jasa
penyelenggaraan haji dan umrah. Perseroan akan menyalurkan pembiayaan kendaraan kepada nasabah
Perseroan dengan Akad Syariah (Akad Murabahah, Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik, dan akad-akad lainnya
yang sesuai dengan prinsip Syariah) yang wajib tidak bertentangan dan sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar
Modal dan peraturan perundang-undangan dan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No.
53/2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal, sebagaimana
ditentukan dalam Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar.
Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar:
a. Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dapat dilakukan penggantian dalam hal adanya setiap
kejadian atau peristiwa yang menyebabkan sebagian atau keseluruhan Obyek Investasi Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar mengalami penurunan kualitas aset (kolektibilitas) di mana atas kejadian atau
peristiwa tersebut Perseroan tidak dapat memperoleh keuntungan investasi atas dana yang dikelola
(“Kejadian Penggantian”).
b. Pemberian Hak Penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar:
Wali Amanat atas nama para Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dengan ini secara tidak dapat
ditarik kembali dan tanpa syarat memberikan hak kepada Perseroan untuk melakukan penggantian
Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang Diganti dengan Obyek Investasi Sukuk Wakalah
Bi Al-Istitsmar Pengganti:
a. Dari waktu ke waktu, selama masa periode Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar atas diskresi
Perseroan; atau
b. Setelah terjadinya suatu Kejadian Penggantian.
Dalam hal terjadi Kejadian Penggantian, maka Perseroan harus mengganti Obyek Investasi Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar sejak terjadinya Kejadian Penggantian tersebut atau dalam sisa jangka waktu
sebelum berakhirnya periode Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar, yang mana yang lebih awal.
Dalam hal terjadi penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar, Perseroan harus
memberikan Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Pengganti dengan kualitas aset
(kolektibilitas) yang setara dengan Obyek Investasi Sukuk Wakalah bi Al-Istitsmar yang diganti.
c. Pelaksanaan Hak Penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar:
Hak-hak yang diberikan berdasarkan huruf b di atas dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan
mengirimkan suatu surat pemberitahuan penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
2
Page 29
kepada Wali Amanat dengan menyebutkan secara jelas Tanggal Penggantian, Obyek Investasi Sukuk
Wakalah Bi Al-Istismar yang Diganti dan Obyek Investasi Sukuk Wakalah bi Al-Istitsmar Pengganti.
d. Perjanjian Penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar:
Setelah dikirimkannya pemberitahuan penggantian berdasarkan huruf c di atas, Perseroan setuju
untuk menandatangani Perjanjian Penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar sesuai
dengan Pemberitahuan Penggantian pada Tanggal Penggantian, yang harus menjadi efektif pada
Tanggal Penggantian.
B. Perubahan Status Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
1. Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi sebagai berikut:
a. Tidak lagi memiliki Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar, dan/atau
b. Terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Obyek Investasi Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar, yang menyebabkan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar
Modal.
2. Pihak yang menentukan/menilai bahwa Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar tidak lagi menjadi Efek
Syariah adalah anggota Tim Ahli Syariah, dengan demikian pada tanggal dibuatnya pernyataan
kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah yang menyatakan bahwa terjadi Perubahan Status Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar tidak lagi menjadi Efek Syariah maka pada tanggal pernyataan tersebut
dikeluarkan terjadilah perubahan status Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar (selanjutnya disebut Tanggal
Pernyataan Kesesuaian Syariah).
Dalam hal terjadi kejadian demikian, maka anggota-anggota Tim Ahli Syariah berkewajiban
menyampaikan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut kepada Wali
Amanat selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah.
3. Dalam hal terjadi kondisi perubahan status tersebut di atas, pada Tanggal Pernyataan Kesesuaian
Syariah, maka Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar berubah menjadi utang piutang. Dalam hal terjadi
perubahan kondisi ini maka dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 9.2 ayat a Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar, Perseroan wajib untuk menyelesaikan dan
membayar seluruh Jumlah Kewajiban atas Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar kepada Pemegang Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Sukuk (“RUPSU”), dan pada setiap
hari keterlambatan pembayaran, Perseroan berkewajiban membayar Kompensasi Kerugian Akibat
Keterlambatan sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut.
4. Kewajiban Wali Amanat tetap mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
sampai dengan seluruh haknya Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dipenuhi Perseroan,
termasuk jika Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar berubah menjadi utang piutang sebagaimana
dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
C. Syarat dan Ketentuan Dalam Hal Perseroan Akan Mengubah Jenis Akad Syariah, Isi Akad Syariah,
dan/atau Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar adalah:
1. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSU;
2. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang tidak setuju terhadap
perubahan dimaksud adalah:
a. Pembelian kembali Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar;
b. Pembatalan terhadap perubahan dimaksud;
3. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah
sebelum dilaksanakannya RUPSU.
D. Ketentuan mengenai kegagalan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya yaitu tidak memenuhi
kewajiban finansial dan/atau kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal dan mekanisme
penanganan dan/atau penyelesaian dalam hal Perseroan gagal dalam memenuhi kewajibannya (yaitu
tidak memenuhi kewajiban keuangan dan/atau gagal mematuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah
sebagaimana diuraikan pada huruf B) di atas dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
3
Page 30
Bahwa untuk melakukan Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar, Perseroan telah
memperoleh opini dari Tim Ahli Syariah sesuai dengan surat tertanggal 10 Februari 2025 yang
berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian dan akad yang dibuat dalam rangka Penerbitan Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025 tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional
– Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-perundangan di Pasar Modal Syariah.
Tim Ahli Syariah tersebut sudah mendapatkan izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK.
Skema Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
Penjelasan Skema Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
Penerbitan
1. 1(a) dan 1(b) PT CIMB Niaga Auto Finance sebagai Penerbit Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar menyatakan dirinya
bertindak sebagai Wakil dari Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar (yang diwakili oleh Wali Amanat) untuk
mengelola dana hasil penerbitan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar (Dana Modal Investasi) dalam rangka kegiatan
yang menghasilkan keuntungan.
- Penerbit menyampaikan kepada calon investor tentang rencana penggunaan dana dalam kegiatan
investasi yang akan dilakukan.
- Akad yang digunakan adalah Wakalah Bi Al-Istitsmar Al-Muthlaqah Bi Ghairi Al-Ujrah. Akad Wakalah Bi Al-
Istitsmar Al-Muthlaqah adalah akad Wakalah Bi Al-Istitsmar yang tidak dibatasi jenis investasi, jangka
waktu, tempat usaha dan/atau batasan lainnya dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, hanya
dibatasi oleh kelaziman dan kebiasaan atau hal-hal lain yang mengandung kemaslahatan bagi Muwakkil.
Akad Wakalah Bi Ghairi Al-Ujrah adalah akad Wakalah Bi Al-Istitsmar tanpa imbalan.
- Penerbit menginfomasikan kegiatan investasi yang dilakukan antara lain jenis kegiatan, komposisi
kegiatan, perhitungan keuntungan kegiatan dan perhitungan komposit.
2. Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar (Muwakkil) memberikan dana hasil penerbitan Sukuk Wakalah
Bi Al-Istitsmar (Dana Modal Investasi) kepada Penerbit.
4
Page 31
Kegiatan Investasi dan Imbal Hasil
3. Penerbit (Wakil) akan menyalurkan Dana Modal Investasi kepada Unit Usaha Syariah dan akan digunakan
untuk kegiatan investasi dana sebagai penyertaan modal kerja pada kegiatan usaha pembiayaan syariah
untuk kendaraan. Penerbit akan menyalurkan pembiayaan syariah dengan agunan kendaraan roda empat,
properti, kendaraan roda dua, dan jasa penyelenggaraan haji dan umrah kepada nasabah Penerbit dengan
Akad Syariah (Akad Murabahah, Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik, dan akad-akad lainnya yang sesuai dengan
prinsip Syariah).
4. Keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan tersebut akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Wakalah Bi
Al-Istitsmar (Muwakkil) sebagai imbalan. Imbalan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar diberikan selama jangka
waktu Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar secara periodik.
5. Pembayaran imbalan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar secara periodik dilakukan Penerbit (Wakil) kepada
Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar (Muwakkil).
Jatuh Tempo dan Pengembalian Dana Modal Investasi
6. Pembayaran kembali Dana Modal Investasi dari Penerbit (Wakil) kepada Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar (Muwakkil) pada saat jatuh tempo.
Jumlah Dana Modal Investasi, Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar, dan Tanggal Pembayaran Kembali Dana
Modal Investasi
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI, sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar. Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Modal
Investasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar
Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp80.400.000.000,- (delapan puluh miliar empat ratus
juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun dan
jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah)
dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar Rupiah) per
tahun atau ekuivalen sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dan jangka waktu
3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung
berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam
puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar dibayarkan setiap
triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar.
Atas penerbitan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini, Wakil (Penerbit) akan menjamin pengembalian dana Pemegang
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar (Muwakkil) dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Modal Investasi yang
tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dengan
memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
5
Page 32
Jadwal pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar untuk masing-masing seri Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:
Seri A Seri B
1 13 Juni 2025 13 Juni 2025
2 13 September 2025 13 September 2025
3 13 Desember 2025 13 Desember 2025
4 23 Maret 2026 13 Maret 2026
5 - 13 Juni 2026
6 - 13 September 2026
7 - 13 Desember 2026
8 - 13 Maret 2027
9 - 13 Juni 2027
10 - 13 September 2027
11 - 13 Desember 2027
12 - 13 Maret 2028
Perseroan akan menjaga Imbal Hasil Wakalah bi Al-Istitsmar dari masing-masing seri Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
tidak kurang dari besaran yang akan ditentukan dalam akta perubahan Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila
terdapat kelebihan dari hasil investasi maka atas nilai kelebihan tersebut seluruhnya sebagai insentif atas kinerja
dari Perseroan.
Tata Cara Pembayaran Dana Modal Investasi dan Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar
Pembayaran kembali Dana Modal Investasi dan pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar oleh Perseroan
kepada Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku
Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen
Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam
Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila saat pembayaran kembali Dana Modal Investasi dan/atau pembayaran
Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar jatuh bukan pada Hari Kerja maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya.
Harga Penawaran
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi
pada Tanggal Emisi.
Mata Uang Sukuk
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini diterbitkan dengan satuan mata uang Rupiah.
Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan
Satuan pemindahbukuan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Dalam RUPSU tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Perdagangan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dilakukan di BEI. Satuan perdagangan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
di BEI dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai
sebagaimana ditentukan dalam peraturan BEI.
Jaminan
Sukuk ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik
barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi
jaminan bagi Pemegang Sukuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum
6
Page 33
Perdata. Hak Pemegang Sukuk adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya
baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus
dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.
Penyisihan Dana Pembayaran kembali Dana Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar (Sinking Fund)
Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pembayaran kembali Dana Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan
dana penerbitan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
Pembelian Kembali Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar (Buy Back)
1. Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar maka berlaku ketentuan
sebagai berikut:
1) pembelian kembali Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk
kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2) pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar
Bursa Efek;
3) pembelian kembali Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal
Penjatahan;
4) pembelian kembali Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut
mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar;
5) pembelian kembali Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan
kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar;
6) pembelian kembali Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada Pihak
yang tidak ter Afiliasi;
7) rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan
paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah Bi
Al-Istitsmar tersebut di surat kabar;
8) pembelian kembali Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana
pembelian kembali Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar;
9) rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
a) periode penawaran pembelian kembali;
b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
c) kisaran jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang akan dibeli kembali;
d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar;
e) tata cara penyelesaian transaksi;
f) persyaratan bagi Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang mengajukan penawaran jual;
g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar;
h) tata cara pembelian kembali Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar; dan hubungan Afiliasi antara Perseroan
dan Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak
yang melakukan penjualan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar apabila jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar melebihi jumlah Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar yang dapat dibeli kembali.
11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah
disampaikan oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar;
12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar tanpa melakukan
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8) dengan ketentuan:
a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar untuk masing-masing Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang beredar (outstanding) dalam
periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan;
7
Page 34
b) Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang
dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
c) Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat
dijual kembali
dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya
pembelian kembali Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar;
13) Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Efek Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lama 2
(dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar;
14) pembelian kembali Efek Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dilakukan dengan mendahulukan Sukuk Wakalah
Bi Al-Istitsmar yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang
diterbitkan Perseroan;
15) pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan
atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang tidak
dijamin;
16) pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian
kembali Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar; dan
17) pembelian kembali Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar oleh Perseroan mengakibatkan:
a) dihapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang dibeli kembali,
meliputi hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta
manfaat lain dari Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk
pembayaran kembali; atau
b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang dibeli
kembali, meliputi hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah
serta manfaat lain dari Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk
disimpan dan dijual kembali.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (1) angka 5) ayat ini dikecualikan jika telah memperoleh
persetujuan RUPSU.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud butir (1) angka 6) dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena
kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
4. Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar sebagaimana dimaksud pada butir
(1) angka 7) dan angka 8) wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk
pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut: Perseroan yang sahamnya tercatat pada
bursa efek paling sedikit melalui:
1) situs Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang
digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
2) situs bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
Dalam hal Perseroan menjadi perusahaan terbuka maka tunduk pada Peraturan Pasar Modal.
5. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada butir (1) angka 13) paling sedikit:
1) jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang telah dibeli oleh Perseroan;
2) rincian jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau
disimpan untuk dijual kembali;
3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan
Selama jangka waktu Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dan seluruh jumlah Dana Modal Investasi belum seluruhnya
dilunasi dan/atau seluruh jumlah Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar serta kewajiban lainnya (bila ada) belum
seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri
bahwa:
8
Page 35
1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan
pembayaran Jumlah Terhutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terhutang
berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dan Pengikatan Kewajiban,
kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham.
b. Memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada Afiliasi, di mana keseluruhan jumlah dari semua
pinjaman Afiliasi tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali:
a) hutang Afiliasi tersebut telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Bi Al Istitsmar
ditandatangani;
b) pinjaman Afiliasi diberikan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
c. Menjual atau mengalihkan melalui suatu transaksi atau beberapa transaksi, baik yang berhubungan
maupun yang tidak berhubungan dan baik pada satu waktu atau dalam suatu jangka waktu mengenai
seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya, baik satu persatu ataupun jumlah total dari pengalihan
sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari total aktiva Perseroan, kecuali untuk kegiatan usaha
Perseroan sehari-hari.
d. Melakukan penggabungan, konsolidasi/peleburan, pengambilalihan, dengan perusahaan lain kecuali
sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap
jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan
pembayaran Dana Modal Investasi dan/atau Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar, sesuai dengan ketentuan
sebagai berikut:
a) Semua syarat dan kondisi sukuk dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Bi Al Istitsmar
dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan
penerus (surviving company) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus
(surviving company) maka seluruh kewajiban berdasarkan Sukuk dan/atau Perjanjian telah dialihkan
secara sah kepada perusahaan penerus (surviving company) dan perusahaan penerus (surviving
company) tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk memenuhi kewajiban
pembayaran sukuk berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
b) Perusahaan penerus (surviving company) tersebut salah satu bidang usahanya adalah bergerak
dalam bidang usaha utama yang sama dengan Perseroan.
e. Mengubah Bidang Usaha Utama Perseroan.
f. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, kecuali pengurangan
tersebut dilakukan untuk tujuan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
khususnya peraturan OJK mengenai perusahaan pembiayaan dan/atau berdasarkan permintaan
dan/atau perintah dari otoritas yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas pada OJK.
g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU")
yang diajukan oleh Emiten, kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak lain
terhadap Perseroan.
h. Menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aktiva termasuk hak atas pendapatan Emiten
yang telah diikat dengan jaminan berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Bi
Al-Istitsmar (bila ada).
i. Memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) kepada pihak lain, kecuali (i) kepada Anak
Perusahaan, (ii) dalam rangka kegiatan usaha atau penunjang kegiatan usaha Emiten atau Anak
Perusahaan, atau (iii) kepada perusahaan Afiliasi Emiten.
j. Mengeluarkan surat utang baru atau instrumen utang lain yang sejenis dan/atau utang bank yang dapat
menyebabkan batasan jumlah pinjaman terhadap ekuitas Emiten (gearing ratio) sebagaimana
tercantum dalam Pasal 6.3 angka 8 Perjanjian Perwaliamanatan terlampaui, dengan tetap
memperhatikan ketentuan huruf i tersebut diatas.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali
Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen
pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan
dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja
tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen
pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya;
9
Page 36
c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau
penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen
pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu
10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali
Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berhubungan
dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar
dan/atau Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari
Kerja (in good funds) ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang khusus dibuka untuk keperluan tersebut.
c. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar dan/atau Tanggal Pembayaran
Kembali Dana Modal Investasi, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas
kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas jumlah
dana yang wajib dibayar. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung
berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan
Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh)
hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari Kalender sampai dengan jumlah dana dan
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi. Kompensasi
Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar secara
proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang dimilikinya.
d. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek
kegiatan usaha yang umum dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
e. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi
keuangan dan memelihara buku dan catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat
keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip akuntansi yang secara umum
diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus menerus.
f. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang
dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk atas usaha atau operasi Perseroan.
g. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya.
h. Memastikan keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan
terakhir yang telah diaudit, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan pada huruf i, harus berada
dalam rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10 : 1 (sepuluh berbanding satu)
dengan tetap memperhatikan pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35.
i. Menyampaikan kepada Wali Amanat salinan dari laporan, akta dan perjanjian berikut masing-masing
perubahannya (di mana PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai pihak di dalam perjanjian),
termasuk namun tidak terbatas pada laporan keuangan, yang disampaikan Perseroan kepada OJK, Bursa
Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan, akta, dan perjanjian
berikut masing-masing perubahannya tersebut diserahkan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI.
j. Khusus untuk penyerahan laporan keuangan sebagaimana diatur di atas, menyerahkan juga kepada Wali
Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan dalam masa
laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan dan kewajiban sesuai dengan
Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
k. Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, pada saat jam kerja untuk
melakukan peninjauan lapangan dan meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan
dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan
pelaksanaan kewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan Wali Amanat terlebih dahulu
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelumnya
tentang maksudnya tersebut.
l. Mempertahankan dan menjaga semua hak-hak dan izin-izin yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan
segera memperpanjang izin yang telah berakhir atau memperoleh izin baru jika diperlukan untuk
menjalankan usahanya.
10
Page 37
m. Sehubungan dengan pemeringkatan:
a) Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar sesuai dengan Peraturan OJK No. 49
yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan atau melakukan
pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terjadi perubahan terhadap Peraturan OJK No.
49.
b) Dalam hal Perseroan memperoleh hasil pemeringkatan sesuai dengan Peraturan OJK No. 49/2020,
maka wajib menyampaikan kepada Wali Amanat bersamaan dengan penyampaian kepada OJK.
c) Apabila hasil pemeringkatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar mengalami penurunan di bawah
investment grade (idBBB) dari PT Fitch Ratings Indonesia atau peringkat lain yang setara yang
diberikan oleh lembaga atau perusahaan pemeringkat lain (yang ditunjuk oleh Emiten), maka Emiten
berkewajiban menyerahkan daftar jaminan berupa piutang pembiayaan sebesar 50% (lima puluh
persen) dari jumlah Sukuk yang belum dibayar kembali.
n. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa
mengasuransikannya pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik, terhadap segala risiko
yang biasa dihadapi oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan.
o. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat, setiap perubahan anggaran dasar serta perubahan
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, perubahan mana telah disetujui oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan mana yang telah
diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada Daftar
Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pemberitahuan atas perubahan
anggaran dasar tersebut akan disampaikan dalam waktu paling lambat 30 hari kalender sejak
diperolehnya persetujuan dan atau pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia
p. Memberitahukan hasil RUPSU kepada Wali Amanat yang digantikan dalam hal terjadi penggantian Wali
Amanat.
q. Apabila Emiten melakukan kelalaian sebagaimana dijelaskan dalam Informasi Tambahan ini, maka Wali
Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Emiten, untuk mengambil, menerima, dan melakukan tindakan-
tindakan lain sehubungan dengan uang tunai yang ada dalam rekening tersebut di atas termasuk
menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran
jumlah kewajiban.
r. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar kepada KSEI, untuk
kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar sebagai bukti pencatatan dalam daftar Pemegang
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
s. Memberitahukan kepada Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya utang
baru yang dibuat Perseroan, kecuali utang yang terjadi dalam rangka kegiatan usaha Perseroan.
t. Dalam waktu paling lambat 30 Hari Kalender sejak terjadinya kejadian sebagaimana termuat dalam Pasal
6 Perjanjian Perawaliamantan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar, Perseroan memberitahukan secara tertulis
kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial
yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta dapat mempunyai
pengaruh penting atau buruk atas kegiatan usaha Perseroan, termasuk dalam hal:
a) terjadinya penyitaan oleh pengadilan atau instansi yang berwenang terhadap semua atau sebagian
besar harta kekayaan Perseroan atau tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan
sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan
Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar; dan/atau
b) berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht)
diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan
mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya
yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
u. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian
sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar atau
adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan
tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya
kelalaian tersebut.
11
Page 38
Hak-Hak Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
1. Menerima Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi dan/atau Pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-
Istitsmar dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran
Kembali Dana Modal Investasi dan/atau Tanggal Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar. Jumlah yang wajib
dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi adalah dengan harga
yang sama dengan jumlah Dana Modal Investasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh
Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi.
2. Yang berhak atas Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar adalah Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Imbal Hasil
Wakalah bi Al-Istitsmar, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi atau Tanggal
Pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai
ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian
Akibat Keterlambatan akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Dana Modal Investasi dan/atau
Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar sebesar kompensasi/ta’widh terhadap jumlah dana yang terlambat
dibayar. Jumlah kompensasi tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal
Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi atau Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar
hingga Jumlah Kewajiban tersebut dibayar sepenuhnya. Kompensasi yang dibayar oleh Perseroan
merupakan hak Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar akan dibayar kepada Pemegang Sukuk Wakalah Bi
Al-Istitsmar secara proporsional sesuai dengan besarnya Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang dimilikinya.
4. Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit
lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang belum dibayar kembali,
tidak termasuk Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan,
mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan
asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak
diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi
Al-Istitsmar yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI
tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam
RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Wakalah bi Al-Istitsmar dalam RUPSU mempunyai hak
untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Wakalah bi Al-Istitsmar yang dimilikinya.
Kelalaian Perseroan
1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari
kejadian-kejadian atau hal-hal-tersebut di bawah ini:
a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Dana Modal
Investasi pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi dan/atau Imbal Hasil Wakalah Bi Al-
Istitsmar pada Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar, atau
b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (cross default) sehubungan
dengan suatu perjanjian pembiayaan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian
hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut
seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang
bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan
syarat jumlah keseluruhan utang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali tersebut melebihi 25%
(dua puluh lima persen) dari Ekuitas Perseroan; atau
c. Fakta mengenai jaminan, keadaan atau status Perseroan serta pengelolaannya sebagaimana dinyatakan
dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar, tidak sesuai dengan informasi
dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar; atau
d. Perseroan dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh suatu badan
peradilan yang berwenang; atau
e. Kewajiban lain sebagaimana termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
12
Page 39
2. Dalam hal terjadi kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
a. Butir 1 huruf a, b dan e di atas, dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling
lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan
kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya
upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali
Amanat; atau
b. Butir 1 huruf c dan d di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam
waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum,
sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari
Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan
tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat
disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan, dan Wali Amanat atas
pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSU menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian
Perwaliamanatan.
Dalam RUPSU tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan
sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan
Perseroan, serta RUPSU tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada
Perseroan, maka Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar sesuai dengan keputusan RUPSU menjadi jatuh tempo
dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSU tersebut harus mengajukan
tagihan kepada Perseroan.
3. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau Perseroan diberikan penundaan kewajiban
pembayaran utang (moratorium) sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf e di atas, oleh badan peradilan
yang berwenang atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Wali
Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar. Dalam hal ini Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
Rapat Umum Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar (RUPSU)
Untuk penyelenggaraan RUPSU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku
ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek:
1. RUPSU diadakan untuk tujuan antara lain:
a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar, jumlah Dana Modal
Investasi, Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar, Jaminan dan ketentuan lain dari Perjanjian
Perwaliamanatan dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 20/2020;
b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan
kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan
Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan
kelalaian;
c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian
Perwaliamanatan;
d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan OJK No. 20/2020;
e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam
Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara
Republik Indonesia.
13
Page 40
2. RUPSU dapat diselenggarakan atas permintaan:
a. Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling
sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Dana Modal Investasi mengajukan permintaan
tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan
tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR
tersebut Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang
mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Wakalah
Bi Al-Istitsmar yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya
dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
b. Perseroan;
c. Wali Amanat; atau
d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a, b, dan d wajib disampaikan secara tertulis kepada
Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan
tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSU.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar atau Perseroan untuk
mengadakan RUPSU, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut
kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah
diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU.
a. Pengumuman RUPSU wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum
pemanggilan.
b. Pemanggilan RUPSU dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSU, melalui
paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
c. Pemanggilan RUPSU kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSU
kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSU sebelumnya telah diselenggarakan
tetapi tidak mencapai kuorum.
d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSU dan mengungkapkan informasi antara lain:
(1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSU;
(2) agenda RUPSU;
(3) pihak yang mengajukan usulan RUPSU;
(4) Pemegang Sukuk Wakalah Bi AL-Istitsmar yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU;
dan
(5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSU.
e. RUPSU kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat
21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSU sebelumnya.
6. Tata cara RUPSU;
a. Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak
menghadiri RUPSU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
yang dimilikinya.
b. Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk
Wakalah Bi AL-Istitsmar yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari
Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh
KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
c. Pemegang Sukuk Wakalah Bi AL-Istitsmar yang menghadiri RUPSU wajib menyerahkan asli KTUR kepada
Wali Amanat.
d. Seluruh Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal
penyelenggaraan RUPSU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU yang dibuktikan dengan adanya
pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda
penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSU.
e. Setiap Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dalam RUPSU
mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang dimilikinya.
14
Page 41
f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali
Amanat memutuskan lain.
g. Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara
dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
h. Sebelum pelaksanaan RUPSU:
(1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dari
Afiliasinya kepada Wali Amanat.
(2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Wakalah
Bi Al-Istitsmar yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
(3) Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar atau kuasa Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang
hadir dalam RUPSU berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai
apakah Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi
dengan Perseroan.
i. RUPSU dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan
dan Wali Amanat.
j. RUPSU dipimpin oleh Wali Amanat.
k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSU termasuk materi RUPSU dan menunjuk Notaris untuk
membuat berita acara RUPSU.
l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar, maka RUPSU dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang
meminta diadakannya RUPSU tersebut.
Perseroan atau Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang meminta diadakannya RUPSU tersebut
diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSU dan materi RUPSU serta menunjuk Notaris untuk
membuat berita acara RUPSU.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir 6 huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
a. Dalam hal RUPSU bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan perjanjian perwaliamanatan
sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas diatur sebagai berikut:
(1) Apabila RUPSU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
(a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang hadir dalam RUPSU.
(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSU yang kedua.
(c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah Bi
Al-Istitsmar yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah
Bi Al-Istitsmar yang hadir dalam RUPSU.
(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSU yang ketiga.
(e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah Bi
Al-Istitsmar yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah
Bi Al-Istitsmar yang hadir dalam RUPSU.
(2) Apabila RUPSU dimintakan oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar atau Wali Amanat maka
wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSU yang kedua.
15
Page 42
(c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar yang hadir dalam RUPSU.
(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSU yang ketiga.
(e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar yang hadir dalam RUPSU.
(3) Apabila RUPSU dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang hadir dalam RUPSU.
(b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSU yang kedua.
(c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar yang hadir dalam RUPSU.
(d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSU yang ketiga.
(e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar yang hadir dalam RUPSU.
b. RUPSU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat
diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang masih belum dilunasi dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat)
bagian dari jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang hadir dalam RUPSU.
(2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSU kedua.
(3) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila
disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang
hadir dalam RUPSU.
(4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib
diadakan RUPSU yang ketiga.
(5) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
berdasarkan keputusan suara terbanyak.
(6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (5) tidak tercapai, maka dapat
diadakan RUPSU yang keempat;
(7) RUPSU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar atau diwakili yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang
sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas
permohonan Wali Amanat; dan
16
Page 43
(8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU keempat wajib memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat
paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat,
yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
9. Penyelenggaraan RUPSU wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPSU mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar, Perseroan dan Wali
Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar wajib memenuhi
keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSU. Keputusan RUPSU mengenai perubahan perjanjian
perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar,
baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan perjanjian perwaliamanatan dan/atau
perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSU paling lambat 14 hari kalender dalam 1 (satu) surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil
RUPSU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPSU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian
Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan jumlah Dana Modal
Investasi, Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar, perubahan tata cara pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-
Istitsmar dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan perjanjian perwaliamanatan dan/atau
perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
Hari Kalender sejak keputusan RUPSU atau tanggal lain yang diputuskan RUPSU (jika RUPSU memutuskan
suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan perjanjian perwaliamanatan dan/atau perjanjian
lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada
Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSU.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSU dapat dibuat dan
bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan
Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta
peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar (Jika Ada)
1. Dikenakan kepada Perseroan apabila Perseroan terbukti melakukan kelalaian termasuk namun tidak terbatas
pada Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-
Istitsmar atau Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Imbal Hasil
Wakalah Bi Al-Istitsmar atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Modal Investasi. Besaran pengenaan tersebut
ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan.
2. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar akan ditetapkan oleh Perseroan dan Wali Amanat untuk kemudian disampaikan
kepada Agen Pembayaran untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar secara
proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang dimilikinya.
Hasil Pemeringkatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan
pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat
hutang jangka panjang sesuai dengan surat No. 228/DIR/RATLTR/XI/2024 tanggal 29 November 2024 dan surat
No. 16/DIR/RATLTR/II/2025 tanggal 6 Februari 2025, baik atas keseluruhan jumlah target dana modal investasi
Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance maupun
Sukuk Wakalah bi Al-Istitsmar ini telah mendapat peringkat:
AA+(idn)
(Double A Plus)
17
Page 44
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Fitch, sesuai dengan definisi
“Afiliasi” dalam UUPM sebagaimana telah diubah oleh UUP2SK. Sesuai Peraturan OJK No. 49/2020, Perseroan
akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali
selama kewajiban atas efek belum dibayar kembali.
Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Fitch sebagai Perusahaan
Pemeringkat Efek dalam Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini.
Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar kepada OJK paling lambat
10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah
menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang diterbitkan,
sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/2020.
Pemberitahuan
Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan
sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, dan diberikan secara
tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh
tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasikan.
Perseroan
PT CIMB Niaga Auto Finance
Jl. Bintaro Utama 9 Blok B9/I no. 15, Pondok Pucung,
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan 15229.
Tel: (021) 2788 1800, Fax: -
Website: www.cnaf.co.id
Email: corsec.cnaf@cnaf.co.id
Wali Amanat
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Investment Services Department
BRI II Building Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5758143
Faksimili: -
e-mail: tcs_aet@bri.co.id
Website: bri.co.id
Up.: Dhany Ramadhanto – Department Head Trust & Corporate Services
Investment Services Division
Hukum yang Berlaku
Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini berada dan tunduk di bawah
hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Pernyataan Kesesuaian Syariah Atas Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Dalam Penawaran Umum Dari Tim Ahli
Syariah
Berdasarkan pernyataan Tim Ahli Syariah pada tanggal 10 Februari 2025, sebagaimana telah dinyatakan telah
sesuai dengan prinsip syariah bahwa Perjanjian dan Akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum
Berkelanjutan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025 tidak
bertentangan dengan prinsip syariah sesuai fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI).
18
Page 45
3. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan
Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang
diatur dalam Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2018, sebagai berikut:
a. Dalam hal Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk dilakukan tidak bersamaan dengan Penawaran Umum
Efek bersifat utang, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk dapat dilakukan oleh pihak yang telah
menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun.
b. Merupakan Perseroan dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami
Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka
Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance
Tahap II Tahun 2025. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan nomor
CNAF/TRD/SRT/II/25/0376 tanggal 19 Februari 2025.
c. Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang yang memiliki
peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat)
peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki
oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.
19
Page 46
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL
PENAWARAN UMUM
Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini, setelah dikurangi
biaya-biaya Emisi akan dipergunakan sebagai penyertaan modal kerja pada kegiatan usaha pembiayaan syariah
dengan agunan: kendaraan roda empat, properti, kendaraan roda dua, dan jasa penyelenggaraan haji dan umrah.
Perseroan akan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah Perseroan menggunakan Akad Syariah (Akad
Murabahah, Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik, dan akad-akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah).
Apabila dana hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance
Tahap II Tahun 2025 tidak mencukupi, Perseroan memiliki alternatif sumber dana lain yaitu kas internal Perseroan
yang dihasilkan dari kegiatan usaha Perseroan dan sumber pembiayaan lainnya.
Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK dan Wali Amanat
sebagai wakil Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana
hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar digunakan sesuai peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Penggunaan seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto
Finance Tahap I Tahun 2024 telah memenuhi ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku.
Penggunaan seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto
Finance Tahap I Tahun 2024 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal sebagaimana diatur
dalam Peraturan OJK No.3/2018.
Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu
rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari
sebelum RUPSU dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana
tersebut memperoleh persetujuan RUPSU sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015. Perubahan
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar wajib memperoleh persetujuan terlebih
dahulu dari RUPSU sesuai dengan Peraturan OJK No. 20/ 2020. Hasil RUPSU wajib disampaikan kepada OJK paling
lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPSU.
Apabila dana hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar belum dipergunakan seluruhnya, maka
penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar tersebut harus dilakukan
Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang
wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/2017, perkiraan total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah sekitar
0,30726% (nol koma tiga nol tujuh dua enam persen) dari nilai emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang meliputi:
• Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar sekitar sekitar 0,18018% (nol koma satu
delapan nol satu delapan persen) yang termasuk di dalamnya adalah biaya jasa penyelenggaraan
(management fee) sebesar 0,13018% (nol koma satu tiga nol satu delapan persen), biaya jasa penjaminan
(underwriting fee) sebesar 0,02500% (nol koma nol dua lima nol nol persen), dan biaya jasa penjualan (selling
fee) sebesar 0,02500% (nol koma nol dua lima nol nol persen)
• Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,02406% (nol koma nol dua empat nol enam persen) yang
terdiri dari: Konsultan Hukum sekitar 0,00937% (nol koma nol nol sembilan tiga tujuh persen), Notaris sekitar
0,01094% (nol koma nol satu nol sembilan empat persen), dan Tim Ahli Syariah sekitar 0,00375%(nol koma
nol nol tiga tujuh lima persen)
• Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,06422% (nol koma nol enam empat dua dua persen) yang
terdiri dari: biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,01760% (nol koma nol satu tujuh enam nol persen), Pemeringkat
20
Page 47
Efek sekitar 0,04500% (nol koma nol empat lima nol nol persen), dan Audit Penjatahan sekitar 0,00162% (nol
koma nol nol satu enam dua persen)
• Biaya lain-lain, termasuk biaya pencatatan pada BEI, biaya-biaya untuk KSEI, biaya percetakan Informasi
Tambahan, formulir dan biaya iklan koran, sekitar 0,03880% (nol koma nol tiga delapan delapan nol persen)
Dana hasil penawaran umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap I
Tahun 2024, setelah dikurangi dengan seluruh biaya terkait, seluruhnya telah digunakan oleh Perseroan sesuai
dengan tujuan penggunaan dana penawaran umum tersebut dan laporan realisasi penggunaan dana hasil
penawaran umum telah disampaikan melalui surat No. CNAF/TRD/SRT/I/25/0057 tertanggal 13 Januari 2025
perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum - Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan
I CIMB Niaga Auto Finance Tahap I Tahun 2024 yang telah disampaikan pada tanggal 13 Januari 2025.
21
Page 48
III. PERNYATAAN UTANG
Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar Rp 8.397.053 juta dengan rincian
sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2024
Pinjaman
- Pihak ketiga 5.880.506
- Pihak berelasi 751.389
6.631.895
Biaya transaksi yang belum diamortisasi (2.601)
6.629.294
Surat berharga yang diterbitkan 1.300.000
Biaya penerbitan yang belum diamortisasi (3.548)
1.296.452
Liabilitas pajak
- Pajak penghasilan badan 9.479
- Pajak lainnya 5.180
14.659
Kewajiban pajak tangguhan 18.772
Imbalan Kerja 38.510
Akrual dan liabilitas lain-lain
- Pihak ketiga 387.333
- Pihak berelasi 12.033
399.366
Jumlah Liabilitas 8.397.053
Keterangan Tentang Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Yang Belum Dilunasi
Obligasi
Perseroan saat ini tidak memiliki utang Obligasi sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.
Sukuk
Jumlah Nominal
Imbal Jangka Jatuh Tercatat
No. Nama Efek Seri Peringkat (dalam Miliar
Hasil Waktu Tempo Pada
Rupiah)
1. Sukuk Wakalah Bi Seri Ekuivalen 3 (tiga) Fitch 8 Februari 300 BEI
Al-Istitsmar I CIMB B sebesar tahun AA(idn) 2026
Niaga Auto Finance 7,15% p.a
Tahun 2023
Sukuk Wakalah Bi Seri Ekuivalen 370 (tiga Fitch AA+ 19 Juli 2025 710 BEI
2 Al-Istitsmar A sebesar ratus (idn)
Berkelanjutan I 6,80% p.a tujuh
CIMB Niaga Auto puluh)
Finance Tahap I Hari
Tahun 2024 Kalender
Sukuk Wakalah Bi Seri Ekuivalen 3 (tiga) Fitch AA+ 9 Juli 2027 290 BEI
3 Al-Istitsmar B sebesar tahun (idn)
Berkelanjutan I 7,10% p.a
CIMB Niaga Auto
Finance Tahap I
Tahun 2024
Total Sukuk yang belum dilunasi 1.300
22
Page 49
Jumlah total Sukuk yang belum dilunasi hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebesar
Rp1.300.000.000.000.
MTN (Medium Term Notes)
Perseroan saat ini tidak memiliki utang MTN sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan.
Informasi Mengenai Kewajiban Keuangan Perseroan Yang Akan Jatuh Tempo Dalam Jangka Waktu 3 (Tiga)
Bulan Ke Depan Dan Sumber Pelunasannya
Kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan ke depan merupakan
pembayaran cicilan pinjaman jangka panjang Perseroan sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
2025
Keterangan Total
Maret April Mei
Utang Bank Jangka Panjang
Kewajiban jatuh tempo dalam 3 bulan ke 316.068 285.122 285.288 886.479
depan
Pembayaran kewajiban jatuh tempo tersebut akan dilakukan dengan menggunakan dana internal Perseroan yang
diperoleh dari hasil operasional Perseroan.
Liabilitas yang Telah Jatuh Tempo, Tetapi Belum Dapat Dilunasi Perseroan
Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki liabilitas yang telah jatuh tempo,
tetapi belum dapat dilunasi Perseroan.
Pengungkapan Komitmen dan Kontinjensi
Perseroan tidak memiliki liabilitas kontinjensi dan komitmen yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2024.
TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH
PERSEROAN, YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.
TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL 31
DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI.
SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM
INFORMASI TAMBAHAN INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN
TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH
TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.
MANAJEMEN PERSEROAN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA
SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN
KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH
DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KOMITMEN DAN KONTINJENSI
YANG MATERIAL SELAIN DARI YANG TELAH DINYATAKAN DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN
SERTA DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH
PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG DAPAT BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP
KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.
23
Page 50
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (tidak diaudit),
31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (yang terhitung sejak
tanggal 15 Mei 2024 telah berganti nama menjadi KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan - firma anggota jaringan
global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam
laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 6 Mei 2024 dengan No 00888/2.1025/AU.1/09/1124-2/1/V/2024
dan ditandatangani oleh Jimmy Pangestu, S.E. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1124).
Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang
telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan laporan posisi keuangan interim Perseroan pada
tanggal 31 Desember 2024 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan laporan interim laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain dan laporan interim arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024 beserta catatan atas laporan keuangan tersebut. Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini
diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 beserta catatan atas laporan keuangan tersebut.
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan 31 Desember
2024* 2023 2022
ASET
Kas dan setara kas 337.749 552.005 154.509
Piutang pembiayaan konsumen 10.054.113 7.458.695 5.925.771
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai (221.902) (206.718) (123.329)
9.832.211 7.251.977 5.802.442
Beban dibayar dimuka 15.728 12.447 6.145
Piutang lain-lain 134.512 128.067 73.037
Aset yang diambil alih 350.639 137.375 23.513
Dikurangi: Penyisihan penurunan nilai (85.609) (26.065) (3.531)
265.030 111.310 19.982
Uang muka pajak 151.769 222.450 255.212
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan) 110.106 100.468 91.985
Aset lain-lain 1.038 668 199
JUMLAH ASET 10.848.144 8.379.392 6.403.511
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
Pinjaman
- Pihak ketiga 5.880.506 3.828.178 3.430.781
- Pihak berelasi 751.389 889.722 656.389
6.631.895 4.717.900 4.087.170
Biaya transaksi yang belum diamortisasi (2.601) (3.752) (6.300)
6.629.294 4.714.148 4.080.870
Surat berharga yang diterbitkan 1.300.000 1.000.000 -
Biaya penerbitan yang belum diamortisasi (3.548) (1.009) -
1.296.452 998.991
Liabilitas pajak
- Pajak penghasilan badan 9.479 66 13.458
- Pajak lainnya 5.180 4.723 2.796
14.659 4.789 16.254
24
Page 51
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan 31 Desember
2024* 2023 2022
Kewajiban pajak tangguhan 18.772 11.682 8.291
Imbalan Kerja 38.510 35.529 33.249
Akrual dan liabilitas lain-lain
- Pihak ketiga 387.333 473.423 477.175
- Pihak berelasi 12.033 27.793 11.119
399.366 501.216 488.294
JUMLAH LIABILITAS 8.397.053 6.266.355 4.626.958
EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp50.000 (nilai penuh) per
saham
- Modal dasar 8.000.000 lembar saham per 31 Desember
2023 dan 2022
- Modal ditempatkan dan disetor penuh 2.400.000 (nilai
penuh) lembar saham per 31 Desember 2023 dan 2022 120.000 120.000 120.000
Tambahan modal disetor (2.849) (2.849) (2.849)
Saham treasuri - - (66)
Saldo laba
- Sudah ditentukan penggunaannya 24.000 24.000 -
- Belum ditentukan penggunaannya 2.309.940 1.971.886 1.659.468
JUMLAH EKUITAS 2.451.091 2.113.037 1.776.553
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 10.848.144 8.379.392 6.403.511
*tidak diaudit
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2024* 2023 2022
Pendapatan 2.042.540 1.657.095 1.264.704
Beban
Beban bunga dan keuangan (412.935) (276.198) (255.968)
Beban gaji dan tunjangan (263.805) (230.149) (215.183)
Beban umum dan administrasi (226.809) (142.677) (138.044)
Bagi hasil atas sukuk (62.251) (60.911) -
Penyisihan kerugian penurunan nilai pembiayaan
konsumen (313.711) (346.952) (196.132)
Penyisihan penurunan nilai aset yang diambil alih (59.545) (22.534) (469)
Kerugian penjualan aset yang diambil alih (133.293) (57.238) (34.632)
Jumlah beban (1.472.348) (1.136.659) (840.428)
Laba sebelum pajak penghasilan 570.192 520.436 424.276
Beban pajak penghasilan (106.127) (88.294) (94.433)
LABA BERSIH 464.065 432.142 329.843
Laba komprehensif lain
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke
laporan laba rugi:
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja 4.654 4.069 8.437
Pajak penghasilan terkait (1.024) (895) (1.856)
3.630 3.174 6.581
JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIF 467.695 435.316 336.424
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN 193.360 180.108 137.510
*tidak diaudit
25
Page 52
LAPORAN ARUS KAS
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2024* 2023 2022
PENERIMAAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari:
- Penerimaan fasilitas pembiayaan bersama
without recourse 3.572.382 3.394.540 3.566.760
- Pelanggan pembiayaan konsumen 8.210.308 6.150.945 5.432.201
- Bunga bank 1.562 4.110 1.382
- Pendapatan telat bayar 57.369 62.236 63.268
- Penerimaan dari piutang yang telah
dihapusbukukan 63.639 52.443 56.142
Pengeluaran kas untuk:
- Pembayaran porsi fasilitas pembiayaan
bersama without recourse (4.755.915) (2.896.306) (2.825.391)
- Pembayaran kepada penyalur kendaraan (7.638.601) (6.748.022) (6.454.307)
- Pembayaran kepada asuransi (375.587) (246.320) (315.322)
- Pembayaran beban bunga dan Keuangan (406.865) (333.430) (183.297)
- Pembayaran beban umum dan
administrasi (189.232) (257.861) (97.818)
- Pembayaran bebas gaji dan tunjangan (263.096) (230.885) (207.702)
(Pengeluaran) kas bersih (1.724.036) (1.048.550) (964.084)
- Pembayaran beban pajak penghasilan
badan (89.444) (83.158) (79.578)
- Pembayaran pajak penghasilan tahun-
tahun sebelumnya (8.689) (44.221) (12.995)
- Penerimaan pajak penghasilan tahun-
tahun sebelumnya 84.055 67.893 -
Arus kas bersih yang digunakan untuk
aktivitas operasi (1.738.114) (1.108.036) (1.056.657)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Pembelian aset tetap (43.014) (30.676) (27.479)
Hasil penjualan aset tetap 52 66 121
Arus kas bersih yang digunakan untuk
aktivitas investasi (42.962) (30.610) (27.358)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan pinjaman 20.947.000 6.945.093 3.729.885
Pembayaran pinjaman (19.485.045) (6.308.063) (2.522.821)
Pembayaran liabilitas sewa (3.241) (2.056) (1.690)
Penjualan saham treasuri - 66 -
Penerimaan dari surat berharga yang
diterbitkan 1.000.000 1.000.000 -
Pembayaran obligasi (700.000)
Pembayaran biaya emisi obligasi (62.251)
Pembayaran dividen (129.643) (98.898) (24.379)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas
pendanaan 1.566.820 1.536.142 1.180.995
Penurunan/Kenaikan bersih kas dan setara
kas (214.256) 397.496 96.980
Kas dan setara kas pada awal tahun 552.005 154.509 57.529
Kas dan setara kas pada akhir tahun 337.749 552.005 154.509
*tidak diaudit
26
Page 53
RASIO KEUANGAN
(dalam % kecuali dinyatakan lain)
31 Desember
Rasio Keuangan
2024* 2023 2022
Rasio Pertumbuhan (YOY)
Pendapatan 23,26% 31,03% 39,73%
Laba Bersih 7,39% 31,01% 35,23%
Total Aset 29,46% 30,86% 31,41%
Total Liabilitas 34,00% 35,43% 35,76%
Total Ekuitas 16,00% 18,94% 21,31%
Rasio Permodalan
Modal Disesuaikan/Aset Disesuaikan1 32,32% 37,31% 34,02%
Kualitas Piutang Pembiayaan
Piutang Pembiayaan Bermasalah - Gross (> 90 hari) 1,03% 1,11% 1,20%
Piutang Pembiayaan Bermasalah – Net (> 90 hari)1 0,63% 0,59% 0,78%
Rentabilitas
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/Pendapatan 27,92% 31,41% 33,55%
Laba Tahun Berjalan/Pendapatan 22,72% 26,08% 26,08%
Imbal Hasil Atas Aset (ROA)1 5,66% 6,80% 6,72%
Imbal Hasil Atas Ekuitas (ROE)1 20,57% 22,32% 20,06%
NIM1 11,36% 12,05% 13,52%
BOPO1 47,28% 42,84% 47,85%
Rasio Lancar (Current Ratio)1 51,03% 90,10% 90,73%
Cash Ratio1 4,52% 12,58% 6,28%
Solvabilitas
Total Liabilitas/Total Aset 77,41% 74,78% 72,26%
Total Liabilitas/Total Ekuitas 342,58% 296,56% 260,45%
Gearing Ratio (x) 3,24x 2,71x 2,30x
Pendapatan/Total Aset 18,83% 19,78% 19,75%
Financing to Asset Ratio (%)2 90,63% 86,55% 89,99%
Networth to Paid-up Capital (%)3 2.042,58% 1.760,87% 1.480,46%
Interest Coverage Ratio (x)4 235.72x 285,80x 282,93x
Debt Service Coverage Ratio (x)5 240.14x 292,38x 289,98x
*tidak diaudit
Keterangan:
1. Sesuai dengan Surat Edaran OJK No.1/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan
2. Financing to Asset Ratio merupakan rasio antara piutang pembiayaan terhadap total aset pada tahun yang bersangkutan
3. Networth to Paid-up Capital merupakan rasio antara jumlah ekuitas terhadap jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh pada tahun
yang bersangkutan
4. Interest Coverage Ratio dihitung dari laba sebelum beban bunga, pajak dan kerugian kredit ekspektasian (cadangan) dibagi dengan beban
bunga
5. Debt Service Coverage dihitung dari laba sebelum beban bunga, pajak, depresiasi, amortisasi dan kerugian kredit ekspektasian
(cadangan) dibagi dengan beban bunga
Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit dan Pemenuhannya
Berikut rasio keuangan yang harus dipenuhi oleh Perseroan dalam Perjanjian Kredit, yang meliputi:
Rasio yang 31 Desember
Rasio Keuangan
dipersyaratkan** 2024* 2023 2022
Gearing Ratio (x) Max. 5x 3,24x 2,71x 2,30x
Non Performing Financing (>30 hari) (%) Max 5% 3,94% 2,90% 4,04%
Non Performing Financing (>60 hari) (%) Max 3% 2,03% 1,79% 2,54%
Non Performing Financing (>90 hari) (%) Max. 2% 1,03% 1,11% 1,20%
Financing to Asset Ratio Min. 40% 90,63% 86,55% 89,99%
Majority ownership of ultimate shareholder Min 50% 83,28% 83,28% 83,28%
* tidak diaudit
** Rasio yang ditampilkan adalah kriteria yang paling ketat
Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang
dipersyaratkan tersebut.
27
Page 54
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN
Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap
keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Keuangan Perseroan untuk
periode 31 Desember 2024.
28
Page 55
VI. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA,
SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
Perseroan didirikan dengan nama PT Saseka Gelora Leasing berdasarkan Akta Pendirian No. 48 tanggal
10 Desember 1981 (“Akta Pendirian”) sebagaimana yang telah diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar
No. 80 tanggal 16 Februari 1982, dan Akta Perubahan dan Pembetulan No. 50 tanggal 27 Oktober 1982,
seluruhnya dibuat di hadapan Frederik Alexander Tumbuan, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah didaftarkan dalam
register Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4844, tanggal 8 Desember 1982 dan telah
mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-2817-
HT01.01.th.82 tanggal 2 Desember 1982, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5
tanggal 18 Januari 1983 dan Tambahan Berita Negara No. 79.
Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham
dalam Perseroan saat pendirian adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp 50.000,- per saham
Keterangan Persentase (%)
Total Saham Nilai Nominal (Rp,-)
Modal Dasar 50.000 2.500.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- PT First Indonesia Finance and Investment 2.500 125.000.000 22,22%
Corporation
- PT Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia 6.250 312.500.000 55,56%
- PT Private Development Finance Company Of 2.500 125.000.000 22,22%
Indonesia
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 11.250 562.500.000 100%
Total Saham Dalam Portepel 38.750 1.937.500.000
Anggaran Dasar Perseroan telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan UUPT
sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Saseka Gelora Finance
(Perubahan Seluruh Anggaran Dasar) No. 37 tanggal 21 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Kun Hidayat, S.H.,
Notaris di Jakarta dan telah memperoleh Persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-
79136.AH.01.02.Tahun.2008 tanggal 28 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah
No. AHU-0101952.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 28 Oktober 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 53 tanggal 3 Juli 2009 dan Tambahan Berita Negara No. 17234.
Perseroan telah beberapa kali melakukan perubahan nama dari semula PT Saseka Gelora Leasing menjadi
PT Saseka Gelora Finance pada pada tanggal 5 Juli 1993 dan perubahan namanya yang terakhir sehingga menjadi
PT CIMB Niaga Auto Finance adalah sebagaimana yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat
PT Saseka Gelora Finance No. 27 tanggal 16 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Kun Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta
dan telah memperoleh Persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-
42322.AH.01.02.Tahun. 2010 tanggal 26 Agustus 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah
No. AHU-0064477.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 15 tanggal 21 Februari 2012 dan Tambahan Berita Negara No. 2828.
Selanjutnya, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir adalah
sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CIMB
29
Page 56
Niaga Auto Finance No. No. 02 tanggal 1 April 2024 yang dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn.,
Notaris di Tangerang Selatan, dan telah diterima dan dicatatkan dalam database SABH sesuai dengan Surat
Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0084194 tanggal 05 April 2024, serta telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0071766.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 05 April 2024 (selanjutnya akan
disebut “Anggaran Dasar”).
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Perseroan, maksud dan Tujuan perseroan adalah untuk melakukan kegiatan
usaha lembaga pembiayaan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang meliputi:
a. Melakukan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip konvensional:
1. Pembiayaan Investasi;
2. Pembiayaan Modal Kerja;
3. Pembiayaan Multiguna; dan/atau
4. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
5. Sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
b. Pembiayaan syariah.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha pembiayaan
sebagai berikut:
a. Melakukan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip konvensional:
1. Pembiayaan investasi, yang berarti pembiayaan untuk mengadakan barang modal beserta jasa yang
diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat
usaha/investasi yang diberikan kepada Debitur, wajib dilakukan dengan cara:
a) Sewa pembiayaan;
b) Jual dan sewa-balik;
c) Anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang;
d) Anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang;
e) Pembelian dengan pembayaran secara angsuran;
f) Pembiayaan proyek;
g) Pembiayaan infrastruktur; dan/atau
h) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pembiayaan modal kerja, yang berarti pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran-
pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur wajib dilakukan dengan cara:
a) Jual dan sewa balik;
b) Anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang;
c) Anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang;
d) Fasilitas modal usaha; dan/atau
e) Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pembiayaan multiguna, yang berarti pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang
diperlukan oleh Debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas
produktif) wajib dilakukan dengan cara:
i. Sewa pembiayaan;
ii. Pembelian dengan pembayaran secara angsuran;
iii. Fasilitas dana; dan/atau
iv. Pembiayaan lain setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
b. Pembiayaan syariah, yang berarti menjalankan kegiatan usaha pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan
prinsip syariah yang meliputi:
30
Page 57
1. Pembiayaan jual beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli
sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang disepakati oleh para pihak, dilakukan dengan
menggunakan akad:
a) Murabahah
b) Salam; dan/atau
c) Istishna
2. Pembiayaan investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dalam jangka waktu tertentu
untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan
Syariah yang disepakati oleh para pihak, dilakukan dengan menggunakan akad:
a) Mudharabah;
b) Musyarakah;
c) Mudharabah musyarakah; dan/atau
d) Musyarakah mutanaqishoh.
3. Pembiayaan jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu
barang, pemberian pinjaman, dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal
jasa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang disepakati oleh para pihak dilakukan dengan
akad:
i. Ijarah;
ii. Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
iii. Hawalah atau Hawalah bil Ujrah;
iv. Wakalah atau Wakalah bil Ujrah;
v. Kafalah atau Kafalah bil Ujrah;
vi. Ju’alah; dan/atau
vii. Qardh,
dengan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Perusahaan pembiayaan konvensional, mencakup usaha perusahaan pembiayaan yang diselenggarakan
secara konvensional dengan kegiatan usaha meliputi pembiayaan barang dan/atau jasa, yaitu pembiayaan
investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multi guna dan/atau kegiatan usaha pembiayaan lain
berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain kegiatan usaha tersebut, perusahaan pembiayaan
konvensional dalam kelompok ini dapat melakukan sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan
berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
sektor jasa keuangan;
d. Unit Usaha Syariah perusahaan pembiayaan, mencakup kegiatan unit kerja dari kantor pusat perusahaan
pembiayaan yang melaksanakan kegiatan pembiayaan syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari
kantor yang melaksanakan pembiayaan syariah.
Perseroan berkedudukan di Kota Tangerang Selatan dan berdomisili di Jl. Bintaro Utama 9 Blok B 9/I Nomor 15,
Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
31
Page 58
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR
Struktur Permodalan Perseroan Dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir
Tahun 2023
1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tanggal 8 Juni 2023
dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatatkan
dalam database SABH sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0130895 tanggal
20 Juni 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0117568.AH.01.11.TAHUN
2023 tanggal 20 Juni 2023, yaitu sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp 50.000,- per saham Persentase
Keterangan
Total Saham Nilai Nominal (Rp) (%)
Modal Dasar 8.000.000 400.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- PT Bank CIMB Niaga Tbk 1.998.681 99.934.050.000,- 83,28
- Ristiawan*) 20.000 1.000.000.000,- 0,83
- Antonius Herdaru Danurdoro*) 20.002 1.000.100.000,- 0,83
- M. Imron Rosyadi Nur, ST*) 20.000 1.000.000.000,- 0,83
- Kurniawan Kartawinata*) 10.000 500.000.000,- 0,42
- Danis Vidiyanto Bimawan*) 10.000 500.000.000,- 0,42
- Lani Darmawan*) 22.000 1.100.000.000,- 0,92
- Koei Hwei Lien*) 10.000 500.000.000,- 0,42
- Iris Savitri *) 20.002 1.000.100.000,- 0,83
- Imam Al Achmad Subuki *) 10.000 500.000.000,- 0,42
- Fransiska Oei Lan Siem *) 22.000 1.100.000.000,- 0,92
- Tjioe Mei Tjuen *) 22.000 1.100.000.000,- 0,92
- Jhon Simon *) 22.000 1.100.000.000,- 0,92
- Rusly Johannes *) 22.000 1.100.000.000,- 0,92
- Joni Raini *) 22.000 1.100.000.000,- 0,92
- Megawati Sutanto *) 12.000 600.000.000,- 0,50
- Budiman Tanjung *) 20.000 1.000.000.000,- 0,83
- Noviady Wahyudi *) 10.000 500.000.000,- 0,42
- Tjahyadi Yapeter *) 10.000 500.000.000,- 0,42
- Yulius Setiawan *) 10.000 500.000.000,- 0,42
- Ferdinand Renaldi Wawolumaya *) 20.000 1.000.000.000,- 0,83
- Tajindara Pal Singh *) 10.000 500.000.000,- 0,42
- Hartono *) 20.000 1.000.000.000,- 0,83
- Joni Hermanto *) 10.000 500.000.000,- 0,42
- Kopkar CNAF Sejahtera*) 27.315 1.365.750.000,- 1,14
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.400.000 120.000.000.000,- 100,0000
Total Saham Dalam Portepel 5.600.000 280.000.000.000,- -
Keterangan:
*) mengambil bagian atas saham dari Program Kepemilikan Saham PT CIMB Niaga Auto Finance pada tahun 2022. Penyetoran dilakukan
oleh masing-masing pemegang saham yang mengambil bagian dan penyetoran dilakukan secara tunai dengan jumlah sebesar masing-
masing nilai nominal.
Catatan:
Akta No. 12/2023 memuat persetujuan atas: (i) penjualan 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham milik karyawan CIMB Niaga Group atas
nama Saut Parulian Saragih kepada Kopkar CNAF Sejahtera; dan (ii) penjualan seluruh saham treasuri (1.315 lembar saham) milik
Perseroan kepada Kopkar CNAF Sejahtera.
2. Struktur permodalan di tahun 2023 adalah berdasarkan Akta Pernyataaan Keputusan Luar Biasa di Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CIMB Niaga Auto Finance No. 4 tanggal 10 November 2023, dibuat di
hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah diterima dan
dicatat dalam database SABH sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0185400
tanggal 15 November 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0230161.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 15 November 2023, yaitu sebagai berikut:
32
Page 59
Nilai Nominal Rp 50.000,- per saham Persentase
Keterangan
Total Saham Nilai Nominal (Rp) (%)
Modal Dasar 8.000.000 400.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- PT Bank CIMB Niaga Tbk 1.998.681 99.934.050.000,- 83,28
- Ristiawan*) 20.000 1.000.000.000,- 0,83
- Antonius Herdaru Danurdoro*) 20.002 1.000.100.000,- 0,83
- M. Imron Rosyadi Nur, ST*) 20.000 1.000.000.000,- 0,83
- Kurniawan Kartawinata*) 10.000 500.000.000,- 0,42
- Lani Darmawan*) 22.000 1.100.000.000,- 0,92
- Koei Hwei Lien*) 10.000 500.000.000,- 0,42
- Iris Savitri *) 20.002 1.000.100.000,- 0,83
- Imam Al Achmad Subuki *) 10.000 500.000.000,- 0,42
- Fransiska Oei Lan Siem *) 22.000 1.100.000.000,- 0,92
- Tjioe Mei Tjuen *) 22.000 1.100.000.000,- 0,92
- Jhon Simon *) 22.000 1.100.000.000,- 0,92
- Rusly Johannes *) 22.000 1.100.000.000,- 0,92
- Joni Raini *) 22.000 1.100.000.000,- 0,92
- Megawati Sutanto *) 12.000 600.000.000,- 0,50
- Budiman Tanjung *) 20.000 1.000.000.000,- 0,83
- Noviady Wahyudi *) 10.000 500.000.000,- 0,42
- Tjahyadi Yapeter *) 10.000 500.000.000,- 0,42
- Yulius Setiawan *) 10.000 500.000.000,- 0,42
- Ferdinand Renaldi Wawolumaya *) 20.000 1.000.000.000,- 0,83
- Tajindara Pal Singh *) 10.000 500.000.000,- 0,42
- Hartono *) 20.000 1.000.000.000,- 0,83
- Joni Hermanto *) 10.000 500.000.000,- 0,42
- Kopkar CNAF Sejahtera*) 37.315 1.865.750.000,- 1,53
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 2.400.000 120.000.000.000,- 100,0000
Total Saham Dalam Portepel 5.600.000 280.000.000.000,- -
Keterangan:
*) mengambil bagian atas saham dari Program Kepemilikan Saham PT CIMB Niaga Auto Finance pada tahun 2022. Penyetoran dilakukan
oleh masing-masing pemegang saham yang mengambil bagian dan penyetoran dilakukan secara tunai dengan jumlah sebesar nilai
nominal masing-masing.
Catatan:
Akta No. 4/2023 memuat persetujuan atas penjualan 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham milik perorangan atas nama Danis V. Bimawan
kepada Kopkar CNAF Sejahtera.
Tahun 2024
Tidak terdapat perubahan dalam struktur permodalan dan struktur kepemilikan saham Perseroan.
33
Page 60
C. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN
Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin material antara lain sebagai
berikut:
No. Nama Izin Yang Diperoleh Instansi Yang Menerbitkan Jangka Waktu
a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Kementerian Keuangan Republik Selama Perseroan menjalankan
Indonesia No. 835/KMK.017/1993 tanggal Indonesia/Bapepam-LK (saat ini dikenal kegiatan usahanya.
11 Oktober 1993 tentang Pemberian Izin dengan sebutan OJK)
Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT
Saseka Gelora Finance juncto Keputusan
Menteri Keuangan No. KEP-
589/KM.10/2010 tanggal 12 Oktober 2010
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 835/KMK.017/1993
tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga
Pembiayaan Kepada PT Saseka Gelora
Finance
b. Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Selama Perseroan menjalankan
Otoritas Jasa Keuangan No. KEP- kegiatan usahanya.
111/NB.223/2015 tanggal 28 April 2015
tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit
Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan PT
CIMB Niaga Auto Finance
c. Perizinan Berusahan Berbasis Resiko Nomor Badan Koordinasi Penanaman Modal Selama Perseroan menjalankan
Induk Berusaha (NIB) 0220101121802 yang Republik Indonesia kegiatan usahanya.
diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2020 dan
perubahan ke-13 pada tanggal 7 November
2023
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. KPP Madya Tangerang, Direktorat Selama Perseroan menjalankan
01.302.893.1-062.000 Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan kegiatan usahanya.
Republik Indonesia
e. Surat Keterangan Terdaftar No. S- KPP Madya Tangerang, Direktorat Selama Perseroan menjalankan
118KT/WPJ.04/KP.1103/2020 tanggal 8 Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan kegiatan usahanya.
Oktober 2020 Republik Indonesia
f. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. KPP Madya Tangerang, Direktorat Selama Perseroan menjalankan
S-85PKP/WPJ.04/KP.1103/2020 tanggal 8 Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan kegiatan usahanya.
Oktober 2020 Republik Indonesia
g. Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Menteri Komunikasi dan Informatika -
Elektronik (TD PSE) Domestik dengan No.
005108.01/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 19 Juli
2022, yang diterbitkan untuk Portal Utama
Perseroan ”www.cnaf.co.id”.
h. Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Menteri Komunikasi dan Informatika -
Elektronik (TD PSE) Domestik dengan No.
005108.02/DJAI.PSE/11/2022 tanggal 7
November 2022, yang diterbitkan untuk
aplikasi “CNAF Mobile”
i. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala -
Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Badan Pertanahan Nasional
Berusaha No. 30042210213674002 tanggal
24 April 2022, yang diterbitkan untuk kantor
pusat Perseroan yang beralamat di Jl.
Bintaro Utama 9 Blok B9/I No. 15, Kel.
Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Selain izin-izin sebagaimana disebutkan di atas, Perseroan juga telah memiliki izin-izin terkait dengan pembukaan
dan/atau perpindahan kantor-kantor cabang Perseroan dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34
Page 61
Berdasarkan daftar jaringan kantor Perseroan per 31 Desember 2024, Perseroan memiliki 31 (tiga puluh satu)
kantor cabang yang masih aktif beroperasional. Adapun pembukaan dan/atau pemindahan tersebut telah
mendapatkan perizinan sebagai berikut:
Kantor Cabang
No.
Nama Kantor Izin OJK / Menteri Keuangan
(terkait pembukaan/perpindahan alamat)
1. Kelapa Gading Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-
Plaza Kelapa Gading Kokan Blok B 16 Jl. Boulevard Barat, kel. 060/KM.10/2008 tanggal 11 April 2008 (pembukaan
Kelapa Gading, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara cabang)
Surat OJK No. S-4084/NB.111/2020 tanggal 12 November
2020 (perubahan alamat cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
210/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
Surat OJK No. S-95/NB.213/2021 tanggal 1 Februari 2021
(perpindahan alamat UUS)
2. Fatmawati Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-
Pondok Indah Plaza III, Jl. TB Simatupang C6-7, Kel. Pondok 120/KM.10/2010 tanggal 2 September 2010 (pembukaan
Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan cabang)
Surat Perseroan No. CNAF/BOD/SRT/I/24/007 tanggal 18
Januari 2024 (pelaporan ke OJK mengenai perubahan
alamat cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
103/NB.223/2018 tanggal 13 September 2018
(pembukaan cabang UUS)
Surat Perseroan No. CNAF/BOD/SRT/I/24/008 tanggal 18
Januari 2024 (pelaporan ke OJK mengenai perubahan
alamat cabang UUS)
3. Kalimalang Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-
Jl. Pahlawan Revolusi no 68, Kelurahan Klender, Kecamatan 344/KM.10/2011 tanggal 26 April 2011 (pembukaan
Duren Sawit, Jakarta Timur (0218600415) cabang)
Surat No. S-2441/NB.111/2016 tanggal 22 Juni 2016
(perubahan alamat cabang)
Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
211/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
Surat OJK No. S-549/NB.223/2016 tanggal 24 Mei 2016
(perpindahan alamat UUS)
4. Tangerang Selatan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
JL. BINTARO UTAMA 9 BLOK B9/I NO.15, Kel Pondok Pucung, 165/NB.1111/2021 tanggal 21 Juni 2021 (pembukaan
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tanggerang Selatan cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
61/NB.213/2021 tanggal 21 Juni 2021 (pembukaan cabang
UUS)
5. Depok Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-
Ruko Kartini Grande No. 46 J & 46 I, Jl. Citayam Raya, , Kel. 501/KM.10/2010 tanggal 2 September 2010 (pembukaan
Depok, Kec. Pancoran Mas, Kode Pos: 16431 cabang)
Surat Perseroan No. CNAF/BOD/SRT/I/24/001 tanggal 5
Januari 2024 (pelaporan ke OJK mengenai perubahan
alamat cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
216/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
Surat Perseroan No. CNAF/BOD/SRT/I/24/002 tanggal 5
Januari 2024 (pelaporan ke OJK mengenai perubahan
alamat cabang UUS)
35
Page 62
Kantor Cabang
No.
Nama Kantor Izin OJK / Menteri Keuangan
(terkait pembukaan/perpindahan alamat)
6. Karawang Surat Keputusan Menteri Keuangan No KEP-
Ruko Courtyard Blok VII.A No. C/9-10, Galuh Mas, Desa 725/KM.10/2010 tanggal 31 Desember 2010 (pembukaan
Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten cabang)
Karawang Surat OJK No. S-4611/NB.111/2016 tanggal 2 November
2016 (perubahan alamat cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
222/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
Surat OJK No. S-24/NB.223/2017 tanggal 10 Januari 2017
(perubahan alamat)
7. Bandung Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-
Jl. Batununggal Indah IV No. 15, Kelurahan Batununggal, 409/KM.10/2011 tanggal 20 Mei 2011 (pembukaan
Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung cabang)
Surat OJK No. S-2953/NB.021/2023 tanggal 2 Agustus 2023
(perubahan alamat cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
218/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
Surat OJK No. S-2953/NB.021/2023 tanggal 2 Agustus 2023
(perubahan alamat UUS)
8. Sukabumi Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-
Jalan Jenderal Sudirman No.57 A RT.01 RW.05 Kelurahan 504/KM.10/2010 tanggal 2 September 2010 (pembukaan
Sriwedari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi cabang)
Surat OJK No. S-3442/NB.111/2015 tanggal 25 Juni 2015
(perubahan alamat cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
223/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
Surat OJK No. S-488/NB.223/2019 tanggal 13 Mei 2019
(perubahan alamat UUS)
9. Cirebon Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-250/KM.10/2009
Ruko Kesambi Regency KR 5, Jl. Kesambi RayaCirebon No. 5, tanggal 7 Agustus 2009 (pembukaan cabang)
Blok KR , Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon Surat OJK No. S-613/MK/10/2011 tanggal 16 Juni 2011
(perubahan alamat cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
221/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
10. Purwokerto Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-
Komplek Pertokoan City Walk Blok A No. 5A & 5B , Jl. H. R 308/KM.10/2011 tanggal 5 April 2011 (pembukaan
Bunyamin, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto cabang)
Utara, Kabupaten Banyumas Surat OJK No. S-1878/NB.111/2019 tanggal 29 April 2019
(perubahan alamat cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
231/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
Surat OJK No. S-554/NB.223/2019 tanggal 27 Mei 2019
(perubahan alamat UUS)
11. Tegal Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-
Jl. Yos Sudarso, Ruko Nirmala Square Blok A12, Kelurahan 723/KM.10/2010 tanggal 31 Desember 2010 (pembukaan
Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal cabang)
Surat OJK No. S-5398/NB.111/2018 tanggal 22 Oktober
2018 (perbaikan alamat cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
229/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
12. Yogyakarta Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-
Ruko Casablanca No. 1, Jl. Ring Road Utara, Kelurahan 870/KM.10/2011 tanggal 7 Desember 2011 (pembukaan
Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman cabang)
Yogyakarta
36
Page 63
Kantor Cabang
No.
Nama Kantor Izin OJK / Menteri Keuangan
(terkait pembukaan/perpindahan alamat)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
227/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
13. Semarang Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-
Jl. Pemuda 21B, Kelurahan Pandansari, Kecamatan Semarang 495/KM.10/2010 tanggal 2 September 2010 (pembukaan
Tengah, Kota Semarang cabang)
Surat No. S-1534/NB.111/2021 tanggal 30 April 2021
(perubahan alamat cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
225/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
Surat OJK No. S-778/NB.213/2021 tanggal 28 Juli 2021
(perubahan alamat UUS)
14. Solo Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-
Ruko Pucang Sawit (UNS) Jl. Ir. Sutami No. 82A, Kelurahan 305/KM.10/2011 5 tanggal April 2011 (pembukaan
Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta cabang)
Surat OJK No. S-1444/NB.111/2020 tanggal 7 April 2020
(perubahan alamat cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
226/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
Surat OJK No. S-529/NB.223/2020 tanggal 30 April 2020
(perubahan alamat UUS)
15. Kediri Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-
Jl. Soekarno Hatta 150 C, , Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, 722/KM.10/2010 (pembukaan cabang)
Kabupaten Kediri Surat OJK No. S-5398/NB.111/2018 tanggal 22 Oktober
2018 (perbaikan alamat cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
236/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
16. Kendari Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-
Jl. MT Haryono No. 127, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, 212/KM.10/2012 tanggal 22 Mei 2012 (pembukaan
Kota Kendari cabang)
Surat OJK No. S-1291/NB.021/2023 tanggal 12 April 2023
(perubahan alamat cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
248/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
Surat OJK No. S-1291/NB.021/2023 tanggal 12 April 2023
(perubahan alamat UUS)
17. Kudus Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-
307/KM.10/2011 tanggal 5 April 2011 (pembukaan
Jl. Kudus, Pati Km-3. Ruko Dersalam B4-5. Desa. Dersalam, Kec. cabang)
Surat OJK No. S-5398/NB.111/2018 tanggal 22 Oktober
Bae, Kab. Kudus, Jawa tengah 2018 (perbaikan alamat cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
230/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
18. Malang Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-
Jl. Letnan Jenderal Suparman Kav. B2 No.56, Kelurahan 306/KM.10/2011 tanggal 5 April 2011 (pembukaan
Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang cabang)
Surat OJK No. S-5398/NB.111/2018 tanggal 22 Oktober
2018 (perbaikan alamat cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
234/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
19. Surabaya Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-
Jl. Mayjend Sungkono No 149-151, Ruko Rich Palace Blok R-22 728/KM.10/2010 tanggal 31 Desember 2010 (pembukaan
& 26, Kelurahan Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota cabang)
Surabaya
37
Page 64
Kantor Cabang
No.
Nama Kantor Izin OJK / Menteri Keuangan
(terkait pembukaan/perpindahan alamat)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
233/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
20. Jambi Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-
Jl. DI Panjaitan No.112, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan 303/KM.10/2011 tanggal 5 April 2011 (pembukaan
Jelutung, Kota Jambi cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
200/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
21. Lampung Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-
Jl. Wolter Monginsidi No. 21 E, Kelurahan Gotong Royong, 499/KM.10/2010 tanggal 2 September 2010 (pembukaan
Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
206/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
22. Palembang Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-
Jalan Basuki Rahmat No 52, , Kelurahan Pahlawan, Kecamatan 750/KM.10/2011 tanggal 23 Agustus 2011 (pembukaan
Kemuning, Kota Palembang cabang)
Surat OJK No. S-1557/NB.111/2015 tanggal 23 Maret 2015
(perubahan alamat cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
201/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
23. Medan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-
Ruko Trade Center Jl. Gagak Hitam Ringroad No.17, Kelurahan 497/KM.10/2010 tanggal 2 September 2010 (pembukaan
Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan cabang)
Surat Menteri Keuangan No. S-824/MK.10/2012 tanggal 1
Juni 2012 (perubahan alamat cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
204/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
Surat OJK No. S-466/NB.223/2018 tanggal 10 April 2018
(perubahan alamat UUS)
24. Denpasar Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-
502/KM.10/2010 (pembukaan cabang)
Jl. Gatot Subroto Tengah No. 330, Kelurahan Tonja, Kecamatan Surat Perseroan No. CNAF/BOD/SRT/II/24/034 tanggal 24
Februari 2024 (pelaporan ke OJK mengenai perubahan
Denpasar Utara, Bali alamat cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
235/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
Surat Perseroan No. CNAF/BOD/SRT/II/24/035 tanggal 24
Februari 2024 (pelaporan ke OJK mengenai perubahan
alamat cabang UUS)
25. Pekanbaru Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-
Jl. Paus No. 9-H, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan 251/KM.10/2009 tanggal 7 Agustus 2009 (pembukaan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru cabang)
Surat OJK No. S-4312/NB.111/2022 tanggal 2 November
2022 (perubahan alamat cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
202/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
Surat OJK No. S-1168/NB.213/2022 tanggal 21 November
2022 (perubahan alamat UUS)
26. Balikpapan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-
Jl. MT Haryono No. 07, RT 10, Kelurahan Gunung Bahagia, 252/KM.10/2009 tanggal 7 Agustus 2009 (pembukaan
Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan cabang)
Surat Menteri Keuangan No. S-824/MK.10/2012 tanggal 1
Juni 2012 (perubahan alamat cabang)
38
Page 65
Kantor Cabang
No.
Nama Kantor Izin OJK / Menteri Keuangan
(terkait pembukaan/perpindahan alamat)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
240/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
27. Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-500/KM.10/2010
Banjarmasin tanggal 2 September 2010 (pembukaan cabang)
Surat OJK No. S-2899/NB.111/2016 tanggal 21 Juli 2016
Jl. Ahmad Yani No 2 Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan (perubahan alamat cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar
241/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
Surat OJK No. S-1010/NB.223/2016 tanggal 15 Agustus
2016 (perubahan alamat UUS)
28. Samarinda Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-
Jl. KH. Wahid Hasyim No 16, RT 14, Kelurahan Sempaja Selatan, 726/KM.10/2010 tanggal 31 Desember 2010 (pembukaan
Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda cabang)
Surat Menteri Keuangan No. S-613/MK.10/2011 tanggal 16
Juni 2011 (perubahan alamat cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
239/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
Surat OJK No. S-488/NB.223/2019 tanggal 13 Mei 2019
(perubahan alamat UUS)
29. Pontianak Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-
505/KM.10/2010 tanggal 2 September 2010 (pembukaan
(1) Jl. Ahmad Yani I Komplek Mega Mall No 10 E kelurahan cabang)
Surat OJK No. S-3876/NB.111/2016 tanggal 9 September
Benuamelayu Darat,, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota 2016 (perubahan alamat cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
Pontianak
242/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
Surat OJK No. S-1330/NB.223/2016 tanggal 21 November
2016 (Perubahan alamat UUS)
30. Manado Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-412/KM.10/2011
Jl. 17 Agustus No 34 A, Lingkungan VII , Kelurahan Teling Atas, tanggal 20 Mei 2011 (pembukaan cabang)
Kecamatan Wanea, Kota Manado
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
244/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
31. Makasar Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-
Jl. ST Alauddin Ruko Alauddin Plaza Blok Soho-10, Kelurahan 503/KM.10/2010 tanggal 2 September 2010 (pembukaan
Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar cabang)
Surat OJK No. S-4092/NB.111/2021 tanggal 16 November
2021 (perubahan alamat cabang)
Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-
243/NB.223/2015 tanggal 3 Juli 2015 (pembukaan cabang
UUS)
Surat OJK No. S-4577/NB.21/2021 tanggal 7 Oktober 2021
(perubahan alamat UUS)
Perseroan telah memenuhi seluruh persyaratan dan/atau pentaatan yang diwajibkan dari intansi yang
berwenang atas setiap izin-izin dimiliki Perseroan.
39
Page 66
D. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING YANG DILAKUKAN PERSEROAN
Dokumen perjanjian-perjanjian penting yang telah dibuat oleh dan antara Perseroan dan pihak ketiga atau para
krediturnya yang masih berlaku sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai
berikut:
A. PERJANJIAN KREDIT/PEMBIAYAAN DENGAN PIHAK KETIGA
No. Nama Perjanjian Para Pihak Isi Pokok Perjanjian Jangka Waktu Perjanjian Nilai Outstanding
(Per Desember 2024)
Akta Perjanjian 1. Perseroan Penerbitan Sukuk Sukuk a. Sukuk Seri A : 370 (tiga Rp300.000.000.000,-
1. Perwaliamanatan Sukuk (”Emiten”) Wakalah Bi Al-Istitsmar I CIMB ratus tujuh puluh) Hari
Wakalah Bi Al-Istitsmar I 2. PT Bank Niaga Auto Finance Tahun 2023 Kalender sejak Tanggal
CIMB Niaga Auto Finance Rakyat sebesar Rp1.000.000.000.000,- Emisi;
Tahun 2023 No. 41 tanggal Indonesia (satu triliun Rupiah) dan dengan b. Sukuk Seri B : 3 (tiga)
19 Oktober 2022 juncto Akta (Persero) jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun sejak Tanggal
Perubahan I Perjanjian Tbk (“Wali tahun sejak Tanggal Emisi, Emisi.
Perwaliamanatan Sukuk Amanat”) dengan ketentuan sebagai
Wakalah Bi Al-Istitsmar I berikut:
CIMB Niaga Auto Finance a. Sukuk Seri A sebesar
Tahun 2023 No. 22 tanggal Rp700.000.000.000,- (tujuh
10 November 2022 dan Akta ratus miliar Rupiah) dengan
Perubahan II Perjanjian Imbal Hasil Wakalah sebesar
Perwaliamanatan Sukuk Rp44.965.277.778,- (empat
Wakalah Bi Al-Istitsmar I puluh empat miliar sembilan
CIMB Niaga Auto Finance ratus enam puluh lima juta
Tahun 2023 No. 42 tanggal dua ratus tujuh puluh tujuh
19 Desember 2022, ribu tujuh ratus tujuh puluh
semuanya dibuat di hadapan delapan Rupiah) per tahun
Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., atau ekuivalen sebesar
Notaris di Jakarta Selatan; 6,25% (enam koma dua lima
juncto Akta Perubahan III persen) per tahun dengan
Perjanjian Perwaliamanatan jangka waktu 370 (tiga ratus
Sukuk Wakalah Bi Al- tujuh puluh) Hari Kalender
Istitsmar I CIMB Niaga Auto sejak Tanggal Emisi; dan
Finance Tahun 2023 No. 10 pembayaran Sukuk Seri A
tanggal 20 Januari 2023 yang tersebut akan dilakukan
dibuat di hadapan Yumna secara penuh atau bullet
Shabrina, S.H., M.Kn., payment sebesar 100%
Notaris di Jakarta Selatan (seratus persen) dari jumlah
selaku notaris pengganti dari pokok Sukuk Seri A pada
Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Tanggal Pembayaran
Notaris di Jakarta Selatan Kembali Dana Modal
juncto Akta Perubahan IV Investasi Seri A;
Perjanjian Perwaliamanatan b. Sukuk Seri B sebesar
Sukuk Wakalah Bi Al- Rp300.000.000.000,- (tiga
Istitsmar I CIMB Niaga Auto ratus miliar Rupiah) dengan
Finance Tahun 2023 No. 68 Imbal Hasil Wakalah sebesar
tanggal 27 Maret 2024 yang Rp21.450.000.000,- (dua
dibuat di hadapan Ashoya puluh satu miliar empat
Ratam, S.H., M.Kn., Notaris ratus lima puluh juta Rupiah)
di Jakarta Selatan. per tahun atau ekuivalen
sebesar 7,15% (tujuh koma
satu lima persen) dengan
jangka waktu 3 (tiga) tahun
sejak Tanggal Emisi; dan
pembayaran Sukuk Seri B
tersebut akan dilakukan
secara penuh atau bullet
payment sebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah
pokok Sukuk Seri B pada
Tanggal Pembayaran
Kembali Dana Modal
Investasi Seri B.
40
Page 67
Seluruh dana yang diperoleh
Emiten dari hasil Penawaran
Umum Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar, setelah dikurangi
biaya-biaya Penawaran Umum
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar I
CIMB Niaga Auto Finance tahun
2023 seluruhnya akan
digunakan sebagai penyertaan
modal kerja pada kegiatan
usaha pembiayaan syariah
untuk kendaraan. Emiten akan
menyalurkan pembiayaan
kendaraan kepada nasabah
Emiten dengan akad
murabahah.
Akta Perjanjian 1. Perseroan Penerbitan Sukuk Wakalah Bi Al- a. Sukuk Seri A : 370 (tiga Rp1.000.000.000.000,-
2. Perwaliamanatan Sukuk (”Emiten”) Istitsmar Berkelanjutan I CIMB ratus tujuh puluh) Hari
Wakalah Bi Al-Istitsmar 2. PT Bank Niaga Auto Finance Tahap I Kalender sejak Tanggal
Berkelanjutan I CIMB Niaga Rakyat Tahun 2024 sebesar Emisi;
Auto Finance Tahap I Tahun Indonesia Rp1.000.000.000.000,- (satu b. Sukuk Seri B : 3 (tiga)
2024 No. 41 tanggal 20 (Persero) triliun Rupiah) dan dengan tahun sejak Tanggal
Maret 2024 juncto Akta Tbk (“Wali jangka waktu terlama 3 (tiga) Emisi.
Perubahan I Perjanjian Amanat”) tahun sejak Tanggal Emisi,
Perwaliamanatan Sukuk dengan ketentuan sebagai
Wakalah Bi Al-Istitsmar berikut:
Berkelanjutan I CIMB Niaga a. Sukuk Seri A sebesar
Auto Finance Tahap I Tahun Rp710.000.000.000,- (tujuh
2024 No. 01 tanggal 2 Mei ratus sepuluh miliar Rupiah)
2024 juncto Akta Perubahan dengan Imbal Hasil Wakalah
II Perjanjian sebesar Rp48.280.000.000,-
Perwaliamanatan Sukuk (empat puluh delapan miliar
Wakalah Bi Al-Istitsmar dua ratus delapan puluh juta
Berkelanjutan I CIMB Niaga Rupiah) per tahun atau
Auto Finance Tahap I Tahun ekuivalen sebesar 6,80% (enam
2024 No. 12 tanggal 5 Juni koma delapan nol persen) per
2024 juncto Akta Perubahan tahun dan jangka waktu 370
III Perjanjian (tiga ratus tujuh puluh) Hari
Perwaliamanatan Sukuk Kalender sejak Tanggal Emisi;
Wakalah Bi Al-Istitsmar b. Sukuk Seri B sebesar
Berkelanjutan I CIMB Niaga Rp290.000.000.000,- (dua ratus
Auto Finance Tahap I Tahun sembilan puluh miliar Rupiah)
2024 No. 56 tanggal 24 Juni dengan Imbal Hasil Wakalah
2024, seluruhnya dibuat di sebesar Rp20.590.000.000,-
hadapan Ashoya Ratam, S.H., (dua puluh miliar lima ratus
M.Kn., Notaris di Jakarta sembilan puluh juta Rupiah) per
Selatan. tahun atau ekuivalen sebesar
7,10% (tujuh koma satu nol
persen) per tahun dan jangka
waktu 3 (tiga) tahun sejak
Tanggal Emisi.
Seluruh dana yang diperoleh
Emiten dari hasil Penawaran
Umum Berkelanjutan Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar
Berkelanjutan I CIMB Niaga
Auto Finance Tahap I Tahun
2024, setelah dikurangi biaya-
biaya setelah dikurangi biaya-
biaya Emisi akan dipergunakan
sebagai penyertaan modal kerja
pada kegiatan usaha
pembiayaan syariah dengan
agunan kendaraan roda empat,
properti, dan kendaraan roda
dua. Perseroan akan
41
Page 68
menyalurkan pembiayaan
kepada nasabah Perseroan
menggunakan akad Murabahah
dan akad Ijarah Muntahiyah
Bittamlik.
3. Akta Perjanjian Kredit Modal 1. Perseroan Pemberian fasilitas kredit 10-10-2022 Rp 200.000.000.000,-
Kerja No. (”Debitur”) jangka pendek oleh Bank untuk s/d
CRO.KP/366/KJP/2018 No. 2. PT Bank kegiatan usaha pembiayaan 09-10-2025
10 tanggal 11 Oktober 2018, Mandiri Debitur dengan jumlah pagu
yang dibuat di hadapan Silfia, (Persero) Tbk fasilitas kredit tidak melebihi
S.H, Notaris pengganti dari (”Bank”) Rp 200.000.000.000,- (dua ratus
Nur Muhammad Dipo miliar Rupiah).
Nusantara Pua Upa, Notaris
di Jakarta, yang terakhir kali
telah diubah sebagaimana
termaktub dalam Addendum
VI (Keenam) Perjanjian
Kredit Jangka Pendek No.
CRO.KP/366/KJP/2018
tanggal 7 Oktober 2024 yang
dibuat di bawah tangan dan
bermeterai cukup
4. Akta Perjanjian Kredit Modal 1. Perseroan Pemberian fasilitas kredit modal 08-12-2020 *)
Kerja No. (”Debitur”) kerja dalam rangka kegiatan s/d
WCO.KP/326/KMK/2020 No. 2. PT Bank usaha pembiayaan Debitur 07-12-2025
1 tanggal 8 Desember 2020, Mandiri dengan jumlah pagu fasilitas
dibuat di hadapan Julia Fitri (Persero) Tbk kredit tidak melebihi
Yani, S.H., Notaris pengganti (”Bank”) Rp 200.000.000.000,- (dua ratus
dari Dipo Nusantara Pua miliar Rupiah).
Upa, Notaris di Jakarta
5. Akta Perjanjian Kredit Modal 1. Perseroan Pemberian fasilitas kredit modal 24-11-2021 *)
Kerja No. (”Debitur”) kerja (executing) dalam rangka s/d
WCO.KP/536/KMK/2021 No. 2. PT Bank kegiatan usaha pembiayaan 07-12-2025
12 tanggal 24 November Mandiri kendaraan bermotor oleh
2021, dibuat di hadapan Julia (Persero) Tbk Debitur dengan jumlah pagu
Fitri Yani, S.H., Notaris (”Bank”) fasilitas kredit tidak melebihi
pengganti dari Dipo Rp 200.000.000.000,- (dua ratus
Nusantara Pua Upa, Notaris miliar Rupiah).
di Jakarta
6. Akta Perjanjian Kredit Modal 1. Perseroan Fasilitas Kredit Jangka Pendek 23-03-2022 Rp 63.541.666.666,-
Kerja No. (”Debitur”) dengan jumlah pagu kredit tidak s/d
WCO.KP/168/KMK/2022 No. 2. PT Bank melebihi Rp 500.000.000.000,- 22-03-2027
2 tanggal 23 Maret 2022, Mandiri (lima ratus miliar Rupiah) untuk
dibuat di hadapan Julia Fitri (Persero) Tbk tambahan modal kerja dalam
Yani, S.H, Notaris pengganti (”Bank”) rangka pembiayaan kendaraan
dari Nur Muhammad Dipo bermotor sesuai dengan
Nusantara Pua Upa, Notaris kegiatan usaha Debitur.
di Jakarta
7. Akta Perjanjian Kredit Modal 1. Perseroan Fasilitas Kredit Modal Kerja 15-11-2023 Rp 229.916.666.665,-
Kerja No. (”Debitur”) dengan jumlah batasan kredit s/d
WCO.KP/2037/KMK/2023 2. PT Bank sebesar Rp500.000.000.000,- 14-11-2029
No. 55 tanggal 15 November Mandiri (lima ratus miliar Rupiah) untuk
2023, dibuat di hadapan (Persero) Tbk kredit modal kerja.
Elisabeth Retna Ambarwati, (”Bank”)
S.H., Notaris di Kabupaten
Bekasi
8. Akta Perjanjian Kredit dan 1. Perseroan Pemberian fasilitas kredit 11-11-2021 Rp 1.111.111.111 ,-
Perjanjian Jaminan No. 20 (”Debitur”) jangka pendek oleh Bank dalam s/d
tanggal 11 November 2021, 2. PT Bank Pan rangka modal kerja pembiayaan 11-05-2025
yang dibuat di hadapan Sri Indonesia Tbk Debitur dengan nilai fasilitas
Rahayuningsih, Notaris di (”Bank”) kredit sejumlah pagu kredit
Jakarta Pusat tidak melebihi Rp
300.000.000.000,- (tiga ratus
miliar Rupiah).
9. Akta Perjanjian Kredit dan 1. Perseroan Pemberian fasilitas kredit 54 bulan sejak tanggal Rp 0,-
Perjanjian Jaminan No. 03 (”Debitur”) jangka pendek oleh Bank dalam pengikatan
tanggal 13 April 2022, yang rangka modal kerja pembiayaan (jatuh tempo pada
dibuat di hadapan Sri Debitur dengan nilai fasilitas 13-10-2026)
42
Page 69
Rahayuningsih, Notaris di 2. PT Bank Pan kredit sejumlah pagu kredit
Jakarta Pusat yang telah Indonesia Tbk tidak melebihi Rp
diubah beberapa kali dan (”Bank”) 500.000.000.000,- (lima ratus
terakhir kali adalah miliar Rupiah).
sebagaimana termaktub
dalam Perubahan Perjanjian Terdapat ketentuan kewajiban
Kredit No. 003/IBD- (affirmative covenants) yang
PT/LEG/22/Per.1 tanggal 10 perlu dilakukan Perseroan
Mei 2023, dibuat di bawah kepada Bank sehubungan
tangan dan bermeterai dengan Penawaran Umum ini,
cukup yaitu memberitahukan secara
tertulis kepada pihak Bank
selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari kalender setelah
Debitur menerima
pinjaman/kredit baru atau
menerbitkan surat berharga.
10. Akta Perjanjian Kredit dan 1. Perseroan Pemberian fasilitas kredit 07-09-2023 *)
Perjanjian Jaminan No. 24 (”Debitur”) jangka pendek dalam rangka s/d
tanggal 7 September 2010, 2. PT Bank Pan modal kerja pembiayaan 07-09-2025
dibuat di hadapan James Indonesia Tbk konsumen, dengan jumlah pagu
Herman Rahadjo, S.H., (”Bank”) fasilitas kredit tidak melebihi
Notaris di Jakarta, yang telah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh
diubah beberapa kali dan miliar Rupiah).
terakhir kali adalah
sebagaimana termaktub
dalam Akta Perubahan
Terhadap Perjanjian Kredit
No. 57 tanggal 24 September
2024, yang dibuat di
hadapan Sri Rahayuningsih,
S.H., Notaris di Jakarta Pusat
11 Akta Perjanjian Kredit dan 1. Perseroan Pemberian fasilitas kredit oleh 48 (empat puluh delapan) Rp 216.666.666.667
Perjanjian Jaminan No. 01 (”Debitur”) Bank kepada Debitur dengan bulan terhitung sejak
tanggal 6 Mei 2024, yang jumlah pokok tidak melebihi tanggal pengikatan
dibuat di hadapan Sri Rp500.000.000.000,- (lima ratus
Rahayuningsih, S.H., Notaris 2. PT Bank Pan miliar Rupiah)
di Jakarta Pusat
Indonesia Tbk
(”Bank”)
12 Akta Perjanjian Kredit dan 1. Perseroan Fasilitas kredit, hingga jumlah Fasilitas Kredit diberikan *)
Perjanjian Jaminan No.54 (”Debitur”) pokok yang tidak melebihi oleh Kreditur kepada
tertanggal 24 September 2. PT Bank Pan Rp300.000.000.000,- (tiga ratus Debitur untuk jangka waktu
2024, dibuat dihadapan Sri Indonesia Tbk miliar Rupiah). 48 (empat puluh delapan)
Rahayuningsih, S.H., M.Kn., (”Bank”) bulan terhitung sejak
Notaris di Kota Administrasi Tanggal Pengikatan. Dengan
Jakarta Pusat catatan bahwa pelunasan
atas setiap Pinjaman wajib
dilunasi sesuai Jangka
Waktu Pinjaman atas
masing-masing Pinjaman,
dengan maksimum 36 (tiga
puluh enam) bulan dari
Tanggal Penarikan masing-
masing.
13 Perubahan dan Penegasan 1. Perseroan Pemberian (i) Fasilitas Demand a. Fasilitas DL: 1. Fasilitas DL: -
Kembali Perjanjian Pinjaman (”Debitur”) Loan untuk membiayai s/d 20-11-2025. Rp
No. 050/CBL/PPP/II/2016 2. PT OCBC NISP kebutuhan jangka pendek b. Fasilitas TL: 200.000.000.000,-
tanggal 26 Februari 2016, Tbk. (”Bank”) Debitir berupa pembayaran s/d 21-03-2025 2. Fasilitas TL:
yang dibuat di bawah tangan kepada dealer atau pembiayaan berdasarkan Rp 2.500.000.000,-
dan bermeterai cukup, yang konsumennya; dan (ii) Fasilitas peninjauan tahunan
telah diubah beberapa kali Term Loan untuk membiayai yang dilakukan oleh
dan terakhir adalah kebutuhan jangka Panjang Bank.
sebagaimana termaktub Debitur sehubungan dengan
dalam Akta Perubahan pembiayaan konsumen Debitur.
Perjanjian No. 14 tanggal 19
November 2021, dibuat
dihadapan Veronica
43
Page 70
Nataadmadja, S.H., M Corp Adapun nilai fasilitas yang
Admin, M Com (Business diberikan oleh Bank adalah
Law), Notaris di Jakarta , dan sebagai berikut:
terakhir adalah dengan 1. Fasilitas Demand loan
Perubahan Perjanjian (“DL”), dengan jumlah pagu
Pinjaman No. 476/ILS- kredit tidak melebihi Rp
JKT/PK/X/2024 tanggal 29 200.000.000.000,- (dua
Oktober 2024, yang dibuat di ratus miliar Rupiah); dan
bawah tangan dan 2. Fasilitas Term Loan (“TL”),
bermeterai cukup batas akhir sebesar
Rp23.333.000.000,- (dua
puluh tiga miliar tiga ratus
tiga puluh tiga miliar
Rupiah) sesuai dengan
outstanding per tanggal 31
Juli 2024. Jumlah pagu
kredit awal fasilitas TL
sebelumnya adalah sebesar
Rp130.000.000.000,-
(seratus tiga puluh miliar
Rupiah).
14 Akta Perjanjian Pembiayaan 1. Perseroan 1. Fasilitas Pembiayaan 1. Fasilitas Pembiayaan Rp 200.000.000.000,-
Line Facility (Wa’d) No. 10 (”Debitur”) Musyarakah Demand Musyarakah Demand
tanggal 15 November 2023 2. PT OCBC Financing dengan jumlah Financing: sejak tanggal
disertai Akta Akad Wa’d NISP Tbk. plafon pembiayaan setinggi- penandatanganan
Pembiayaan Musyarakah No. (”Bank”) tingginya sebesar Akad Wa’d Musyarakah
11 tanggal 15 November Rp200.000.000.000,- (dua s/d 15-11-2027.
2023, keduanya dibuat di ratus miliar Rupiah).
hadapan Sri Rahayuningsih,
S.H., Notaris di Jakarta Pusat, Tujuan dari fasilitas-fasilitas ini
sebagaimana telah diubah adalah sebagai berikut:
dengan (i) Perubahan Wa’D 1. Fasilitas Pembiayaan
Pembiayaan Musyarakah No. Musyarakah Demand
228/ILS-JKT/PK/V/2024 Financing: membiayai
tanggal 31 Mei 2024, kebutuhan jangka pendek
(ii) Perubahan Perjanjian Debitur berkaitan dengan
Pembiayaan Line Facility pembayaran kepada dealer
(Wa’D) No. 477/ILS- atau pembiayaan konsumen
JKT/PK/X/2024 tanggal 29 jangka pendek syariah
Oktober 2024, (iii) kepada nasabah Debitur;
Perubahan Wa’D dan
Pembiayaan Musyarakah No.
478/ILS-JKT/PK/X/2024
tanggal 29 Oktober 2024,
dan (iv) Perubahan Wa’D
Pembiayaan Musyarakah No.
620/ILS-JKT/PK/XII/2024
tanggal 30 Desember 2024,
yang seluruh perubahannya
dibuat di bawah tangan dan
bermeterai cukup.
15 Akta Perjanjian Kredit 1. Perseroan Pemberian fasilitas pembiayaan 31-03-2024 Rp 250.000.000.000,-
(Fasilitas Money Market) No. (”Debitur”) untuk bridging loan oleh Bank s/d
8 tanggal 11 Mei 2020 yang 2. PT Bank untuk keperluan modal kerja 28-06-2025
dibuat dihadapan Drs. Permata Tbk Debitur dalam rangka
Gunawan Tedjo, SH., MH, (”Bank”) pembiayaan konsumennya,
Notaris di Jakarta Pusat, yang yaitu untuk pembiayaan
telah diubah dengan Akta kendaraan bermotor roda
Addendum Perjanjian Kredit empat atau lebih, baik baru
(Fasilitas Money Market) No. maupun bekas (tidak termasuk
31 tanggal 24 September kendaraan merk China, India,
2024 dibuat di hadapan dan Malaysia).
Agustine Irianti, S.H., M.Kn.,
Notaris diJakarta Pusat. Adapun nilai pagu fasilitas yang
diberikan sebanyak-banyaknya
berjumlah Rp 250.000.000.000,-
(dua ratus lima puluh miliar
Rupiah).
44
Page 71
16 Syarat Ketentuan Umum 1. Perseroan Fasilitas pembiayaan oleh Bank
Penyediaan Fasilitas Syariah (”Debitur”) Untuk membiayai kebutuhan
No. SKUSYA/21/0796/N/CG6 2. PT Bank modal kerja Debitur dalam
tanggal 29 Juli 2021, dibuat Permata Tbk pembiayaan konsumennya,
di bawah tangan dan (”Bank”) yaitu pembiayaan kendaraan
bermeterai cukup dan telah bermotor roda empat atau
dilegalisasi notaris di bawah lebih, baik baru maupun bekas
No. 015/Leg/VII/2021 (tidak termasuk kendaraan
tanggal 29 Juli 2021 oleh Drs. merk China, India, dan
Gunawan Tedjo. S.H., M.H., Malaysia).
Notaris di Jakarta dan Akta
Perjanjian Penyediaan Fasilitas Pembiayaan Fasilitas MMQ Non Aset 2: Rp 1.666.666.667,-
Fasilitas Pembiayaan Syariah Musyarakah Mutanaqisah – s/d 29-01-2025
(Ketentuan Khusus) No. 41 Non Aset 2
tanggal 29 Juli 2021, dibuat - modal fasilitas MMQ Non
di hadapan Drs. Gunawan Aset 2 sebesar Rp
Tedjo, SH. MH., Notaris di 45.000.000.000,- (empat
Jakarta Pusat, yang telah puluh lima miliar Rupiah)
diubah beberapa kali dan - penyertaan Bank (plafond
terakhir sebagaimana fasilitas MMQ Non Aset 2)
termaktub dalam Akta - penyertaan Modal Nasabah :
Perubahan Ketiga Perjanjian Rp 700.000.000.000,- (tujuh
Penyediaan Fasilitas ratus miliar Rupiah)
Pembiayaan Syariah - penyertaan modal Bank : Rp
(Ketentuan Khusus) No. 15 45.000.000.000,- (empat
tanggal 11 Oktober 2023, puluh lima miliar Rupiah)
dibuat di hadapan Agustine
Irianti, S.H., M.Kn., Notaris di Fasilitas Pembiayaan Fasilitas MMQ Non Aset 3: Rp 38.888.888.889,-
Jakarta Pusat Musyarakah Mutanaqisah – s/d 26-01-2026.
Non Aset 3
- Modal fasilitas MMQ Non
Aset 3 sebesar Rp
300.000.000.000,- (tiga
ratus miliar Rupiah)
- Penyertaan Modal Nasabah :
Rp 120.000.000.000,-
(seratus dua puluh miliar
Rupiah)
- Penyertaan modal Bank : Rp
300.000.000.000,- (tiga
ratus miliar Rupiah)
Fasilitas Pembiayaan
Fasilitas MMQ Non Aset 4: *)
Musyarakah Mutanaqisah –
s/d 11-01-2027.
Non Aset 4
- Modal fasilitas MMQ Non
Aset 4 sebesar Rp
200.000.000.000,- (dua
ratus miliar Rupiah)
- Penyertaan Modal Nasabah :
Rp 120.000.000.000,-
(seratus dua puluh miliar
Rupiah)
- Penyertaan modal Bank : Rp
200.000.000.000,- (dua
ratus miliar Rupiah)
17 Akta Akad Fasilitas 1. Perseroan Pemberian fasilitas oleh Bank 36 (tiga puluh enam) bulan Rp 2.419.073.463,-
Pembiayaan Syariah No. 12 (”Debitur”) untuk kredit modal kerja terhitung sejak tanggal Akad
tanggal 13 Juli 2012 yang 2. PT Bank BCA Debitur. ini ditandatangani.
dibuat di hadapan Marsyita, Syariah **)
S.H. M.Kn., yang telah diubah (”Bank”) Nilai fasilitas kredit yang
beberapa kali yaitu diberikan adalah sebagai
sebagaimana termaktub berikut:
dalam Perubahan Akad - Rp 100.000.000.000,-
Pemberian Limit Fasilitas (seratus miliar Rupiah)
Pembiayaan (Line Facility) bersifat Non-Revolving
No. 113/PRBH-BCAS-III/19 dengan Akad Mudharabah 1;
yang dibuat di bawah tangan - Rp 50.000.000.000,- (lima
dan bermeterai cukup, Akta puluh miliar Rupiah) bersifat
45
Page 72
Perubahan Akad Fasilitas Non Revolving dengan Akad
Pembiayaan Syariah No. 23 Mudharabah 2; dan
tanggal 23 Januari 2020 yang - Rp 100.000.000.000,-
dibuat dihadapan Marsyita, (seratus miliar Rupiah)
SH. MK dan terakhir kali bersifat Revolving dengan
sebagaimana termaktub Akad Mudharabah 3.
dalam Perubahan Akad
Pemberian Limit Fasilitas
Pembiayaan Syariah Nomor
0157/PRBH-BCAS/II/2021
tanggal 23 Maret 2021 yang
dibuat di bawah tangan dan
bermeterai cukup
18 Akta Perjanjian Kredit 1. Perseroan Pemberian modal kerja dibidang 22-04-2024 Rp400,000,000,000,-
Dengan Memakai Jaminan (”Debitur”) pembiayaan dan usaha Debitur, s/d
No. 18 tanggal 22 April 2021, 2. PT Bank dengan nilai fasilitas Demand 22-04-2025
yang dibuat di hadapan Victoria Loan (DL)-Revolving
Indrasari Kresnadjaja, S.H., International (Uncommited) dengan
M.Kn., Notaris di Jakarta Tbk (”Bank”) mekanisme transaksi seperti
Selatan sebagaimana yang Money Market Line.
telah diubah beberapa kali
dan terakhir kali dengan Akta Adapun Bank telah memberikan
Pengubahan IV Terhadap kepada Perseroan fasilitas
Perjanjian Kredit No. 05 pembiayaan dengan jumlah
tanggal 7 Mei 2024, yang setinggi-tingginya
dibuat di hadapan Indrasari Rp400.000.000.000,- (empat
Kresnadjaja, S.H., M.Kn., ratus miliar Rupiah)
Notaris di Jakarta Selatan
19. Akta Akad Pembiayaan 1. Perseroan Pemberian Fasilitas pembiayaan s/d Rp 200.000.000.000,-
Modal Kerja Dengan Prinsip (”Debitur”) syariah untuk tujuan membiayai 05-10-2025
Musyarakah No. 12 tanggal 5 2. PT Bank piutang usaha atau Account
Oktober 2022 yang dibuat di Victoria Receivables (AR) Debitur kepada
hadapan Suwarni Sukiman, Syariah end user sehubungan dengan
S.H., Notaris di Jakarta dan (”Bank”) pembelian mobil atau motor
Akad Pembiayaan Modal baik baru atau bekas, dengan
Kerja Dengan Prinsip jumlah fasilitas sampai dengan
Musyarakah No. sebesar Rp 200.000.000.000,-
119/MSY/BVIS- (dua ratus miliar Rupiah).
KPO/JKT/XI/2022 tanggal 3
November 2022, dibuat di
bawah tangan dan
bermeterai cukup, serta
terakhir kali diubah sesuai
dengan Akta Pengubahan I
Terhadap Wa’D Pembiayaan
Modal Kerja Dengan Prinsip
Musyarakah No. 67 tanggal
28 Februari 2024 dan Akta
Pengubahan II Terhadap
Wa’D Pembiayaan Modal
Kerja Dengan Prinsip
Musyarakah No. 04 tanggal 3
Desember 2024, yang
keduanya dibuat di hadapan
Suwarni Sukiman, S.H.,
Notaris di Jakarta
20. Akta Perjanjian Kredit No. 05 1. Perseroan Pemberian modal kerja usaha Fasilitas TL 1 : 3 (tiga) tahun Rp 238.888.888.889,-
tanggal 8 Februari 2022, (”Debitur”) pembiayaan Debitur berupa sejak tanggal pencairan
dibuat di hadapan Veronica 2. PT Bank UOB Fasilitas Term Loan yang terakhir Fasilitas TL 1, yaitu
Nataadmadja, S.H., M Corp Indonesia bersifat uncommitted dengan s/d 17 Mei 2025
Admin, M. Com (Business (”Bank) rincian sebagai berikut:
Law) Notaris di Jakarta - Fasilitas Term Loan (“TL”) 1 : Fasilitas TL 2 : 3 (tiga) tahun
sebagaimana telah diubah Rp 200.000.000.000,- (dua sejak tanggal pencairan
terakhir kali dengan Akta ratus miliar Rupiah). terakhir Fasilitas TL 2, yaitu
Perubahan II (Kedua) - Fasilitas TL 2 : Rp s/d 27 Maret 2025
Terhadap Perjanjian Kredit 100.000.000.000,- (seratus
No. 1733/12/2024 tanggal miliar Rupiah). Fasilitas RCF : 1 (satu) tahun
16 Desember 2024, yang - Fasilitas Revolving Credit sejak tanggal Perjanjian
46
Page 73
dibuat di bawah tangan dan (”RCF”) : Rp Berubahan ditandatangani
bermeterai cukup. 200.000.000.000,- (dua ratus yaitu 16 Desember 2024 s/d
miliar Rupiah). 16 Desember 2025
21. Perjanjian Pemberian 1. Perseroan Fasilitas kredit bersifat revolving 1 (satu) tahun terhitung Rp 300,000,000,000,-
Fasilitas Perbankan (”Debitur”) untuk memenuhi kebutuhan sejak tanggal pencairan
Korporasi No. 2. PT Bank HSBC modal kerja jangka pendek fasilitas dan akan terus
JAK/161103/U/00349692 Indonesia Debitur dengan nilai fasilitas berlaku hingga Bank secara
tanggal 4 November 2016, (”Bank”) kredit sebesar tertulis membatalkan,
yang telah diubah Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus menghentikan dan
sebagaimana termaktub miliar Rupiah). membebaskan Debitur dari
dalam Perjanjian Pemberian kewajibannya berdasarkan
Fasilitas Perbankan perjanjian
Korporasi No.
JAK/190418/U/181204
tanggal 6 Agustus 2019,
seluruhnya telah dibuat di
bawah tangan dan
bermeterai cukup
22. Akta Perjanjian Kredit No. 15 1. Perseroan Pemberian pinjaman jangka s/d Rp 200,000,000,000,--
tanggal 18 Februari 2022, (”Debitur”) pendek (short term loan) oleh 18-02-2026
dibuat di hadapan Veronica 2. PT Bank CTBC Bank untuk modal kerja Debitur,
Nataatdmadja, S.H., M Corp Indonesia dengan nilai fasilitas kredit
Admin, M. Com (Business (”Bank”) sebesar Rp 200.000.000.000,-
Law), Notaris di Jakarta (dua ratus miliar Rupiah).
sebagaimana yang telah
diubah dan dinyatakan
kembali dengan Perjanjian
Perubahan Atas Perjanjian
Fasilitas Kredit No.
029/ADD/II/2023 tanggal 7
Februari 2023 yang dibuat di
bawah tangan dan terakhir
diubah dengan Perubahan
Atas Perjanjian Fasilitas
Kredit No. 048/ADD/II/2025
tanggal 14 Februari 2025
yang dibuat di bawah tangan
23. Akta Perjanjian Kredit No. 19 1. Perseroan Fasilitas kredit untuk modal 36 (tiga puluh enam) bulan Rp 18.055.555.555,-
tanggal 25 Mei 2022, yang (”Debitur”) kerja bagi Debitur untuk terhitung sejak tanggal
dibuat di hadapan Dra. RR. 2. PT Bank Oke pembiayaan usaha Mikro, Kecil pencairan Fasilitas Kredit
Hariyanti Poerbiantari, S.H., Indonesia Tbk dan Menengah ini.
Notaris di Jakarta (”Bank”) (UMKM)/Koperasi Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah/Penduduk
Berpenghasilan Rendah dari end
user Debitur.
Fasilitas kredit ini diberikan
dalam bentuk Pinjaman Modal
Kerja Installment dengan jumlah
pokok sebesar
Rp 200.000.000.000,- (dua ratus
miliar Rupiah).
24. Akta Perjanjian Pemberian 1. Perseroan Fasilitas line facility oleh Bank 20-05-2022
Line Facility Untuk (”Debitur”) yang disediakan dalam rangka s/d *)
Pembiayaan Musyarakah No. 2. PT Bank modal kerja untuk kegiatan 20-05-2025
17 tanggal 20 Mei 2022, Muamalat usaha Debitur senilai
dibuat di hadapan Indonesia Tbk maksimum
Muhammad Taufiq, S.H., (”Bank”) Rp 700.000.000.000,- (tujuh
M.Kn., Notaris di Jakarta ratus miliar Rupiah) yang
digunakan untuk pembiayaan
musyarakah.
25. Akta Line Facility 1. Perseroan Fasilitas line facility pembiayaan 20-05-2022 Rp 37.696.479.747,-
Pembiayaan Mudharabah (”Debitur”) mudharabah oleh Bank yang s/d
No. 1113 tanggal 20 Mei 2. PT Bank Panin akan digunakan sebagai modal 20-11-2025
2022, dibuat di hadapan Otty Dubai Syariah kerja Debitur untuk pembelian
Hari Chandra Ubayani, S.H., Tbk (”Bank”) kendaraan roda empat (baru
Sp.N., M.Kn., Notaris di dan bekas) bagi end user
Jakarta Debitur dengan pola syariah.
47
Page 74
Adapun plafond fasilitas
pembiayaan ini diberikan
setinggi-tingginya sebesar
Rp 250.000.000.000,- (dua ratus
lima puluh miliar Rupiah).
26. Akta Line Facility 1. Perseroan Fasilitas line facility pembiayaan 42 (empat puluh dua) bulan
Pembiayaan Mudharabah (”Debitur”) mudharabah oleh Bank yang terhitung sejak 18-08-2022 Rp 47.864.358.145,-
No. 950 tanggal 18 Agustus 2. PT Bank Panin akan digunakan sebagai modal s/d 18-02-2026.
2022, dibuat di hadapan Otty Dubai Syariah kerja Debitur untuk pembelian
Hari Chandra Ubayani, S.H., Tbk (”Bank”) kendaraan roda empat (baru
Sp.N., M.Kn., Notaris di dan bekas) bagi end user
Jakarta dan Akad Debitur dengan pola syariah.
Pembiayaan Mudharabah Adapun plafond fasilitas
No. 009/MUD/WFD/VIII/202 pembiayaan ini diberikan
2 tanggal 23 Agustus 2022 setinggi-tingginya sebesar
yang dibuat di bawah tangan Rp 200.000.000.000,- (dua ratus
dan bermeterai cukup miliar Rupiah).
27. Akta Perjanjian Pembiayaan 1. Perseroan Fasilitas pembiayaan dengan 42 (empat puluh dua) bulan Rp 174.427.986.132,-
Line Facility Mudharabah No. (”Debitur”) plafond pembiayaan setinggi- terhitung sejak tanggal
05 tanggal 4 Oktober 2023 2. PT Bank Panin tingginya sebesar pendatanganan Perjanjian
dibuat di hadapan Otty Hari Dubai Syariah Rp250.000.000.000,- (dua ratus ini s/d 4-4-2027.
Chandra Ubayani, SH, Sp.N., Tbk (”Bank”) limapuluh miliar Rupiah), yang
MH., Notaris di Jakarta akan digunakan sebagai modal
Selatan kerja debitur untuk pembiayaan
pembelian kendaraan roda
empat atau mobil dengan
kondisi baru dan bekas bagi end
user dengan pola syariah.
28. Akta Perjanjian Line Facility 1. PT Bank DKI – pembiayaan sejumlah Rp maksimal 42 (empat puluh Rp 83.333.333.333,-
Berdasarkan Prinsip unit syariah 500.000.000.000,- (lima ratus dua) bulan sejak
Mudharabah No. 51 tanggal (“Kreditur” miliar Rupiah) dengan skema ditandatangani Akad ini
27 Juni 2022, dibuat di atau “Bank”); pembiayaan mudharabah line
hadapan Ashoya Ratam, S.H., dan facility dan bersifat non-
M.Kn., Notaris di Kota 2. Perseroan revolving, Untuk membiayai
Administrasi Jakarta Selatan (“Debitur”) kegiatan usaha modal kerja
Debitur untuk pembiayaan
kendaraan beroda empat
(mobil) berdasarkan prinsip
syariah untuk pengadaaan
kendaraan dengan merek dari
Jepang dan/atau Eropa dan
jangka waktu piutang end user
harus mengcover tenor
pembiayaan Bank kepada
Debitur, yang tidak
bertentangan dengan prinsip
syariah
29. Akta Perjanjian Line Facility 1. PT Bank DKI – Pembiayaan dalam rangka 42 (empat puluh dua) bulan Rp 172.222.222.222,-
Berdasarkan Prinsip unit syariah membiayai kegiatan usaha sejak ditandatangani, yang
Mudharabah No. 55 tanggal (“Kreditur” modal kerja Debitur untuk akan jatuh tempo pada
26 Juli 2023, dibuat di atau “Bank”); pembiayaan kendaraan beroda 26 -12-2026
hadapan Yumna Shabrina, dan empat (mobil penumpang)
S.H., M.Kn., Notaris 2. Perseroan berdasarkan prinsip syariah
pengganti dari Ashoya (“Debitur”) untuk pengadaaan kendaraan
Ratam, S.H., M.Kn., Notaris dengan merek dari Jepang
di Jakarta Selatan dan/atau Eropa (Mercedes-
Benz atau BMW), dengan usia
maksimal 10 (sepuluh) tahun
pada saat lunas untuk merek
dari Jepang dan 6 (enam) tahun
saat lunas untuk merek dari
Eropa dan jangka waktu piutang
end user harus mengcover
tenor pembiayaan Bank kepada
Debitur.
Nilai pembiayaan maksimal
sejumlah Rp300.000.000.000,-
48
Page 75
(tiga ratus miliar Rupiah)
dengan skema pembiayaan
mudharabah line facility dan
bersifat non-revolving.
30. Akta Perjanjian Line Facility 1. PT Bank DKI Bank memberikan pembiayaan 42 (empat puluh dua) bulan Rp 441.666.666.667,-
Berdasarkan Prinsip (“Kreditur” kepada Debitur dan Debitur sejak penandatanganan
Mudharabah No. 27 tanggal atau “Bank”); dengan limit tidak lebih dari Perjanjian Line Facility
16 Juli 2024, yang dibuat di dan Rp500.000.000.000,- (lima ratus
hadapan Ashoya Ratam, S.H., 2. Perseroan miliar Rupiah) dengan skema
M.Kn., Notaris di Jakarta (“Debitur”) pembiayaan mudharabah line
Selatan facility dan bersifat non
revolving, yang dapat
ditarik/dicairkan secara
bertahap atau sekaligus, dengan
tujuan pembiayaan untuk
membiayai kegiatan usaha
Debitur berupa pembiayaan
kendaraan bermotor roda
empat (mobil penumpang)
merek Jepang dan/atau Eropa
(Mercedez-Benz dan BMW).
31. Akta Perjanjian Pemberian 1. Perseroan Pemberian Fasilitas Pembiayaan 1. Fasilitas Mudharabah Rp 12.500.000.000,-
Pembiayaan Syariah No. 63 (”Debitur”) bersifat uncommitted non- 1: tanggal jatuh tempo
tanggal 14 Juli 2022, dibuat 2. PT Bank revolving yaitu sebagai berikut: 30 September 2025.
di hadapan Sulistyaningsih, Danamon (i) Fasilitas Mudharabah 1 2. Fasilitas Mudharabah
S.H., Notaris di Jakarta Barat Indonesia Tbk dengan jumlah fasilitas sebesar 2: Jangka waktu
sebagaimana yang telah (”Bank”) Rp 250.000.000.000,- (dua ratus fasilitas pembiayaan
diubah dengan Akta lima puluh miliar Rupiah) untuk maksimum 48 (empat
Addendum Dan Penegasan tujuan menunjang pembiayaan puluh delapan). Jangka
Kembali Terhadap Perjanjian khusus piutang (account waktu tenor per
Pemberian Pembiayaan receivables/AR) syariah; dan penarikan adalah 36
Syariah No. 147 tanggal 25 (ii) Fasilitas Mudharabah 2 (tiga puluh enam)
Oktober 2024, yang dibuat di sebesar Rp250.000.000.000,- bulan.
hadapan Ester Septarini, (dua ratus lima puluh miliar
S.H., M.H., M.Kn.,Notaris di Rupiah) untuk tujuan
Jakarta Barat pembiayaan khusus account
receivables/AR syariah dan/atau
pembiayaan EV dan hybrid EV
car.
32. Akta Perjanjian Kredit No. 1. Perseroan Pemberian Fasilitas Kredit 12 (dua belas) bulan sejak *)
149 tanggal 25 Oktober (”Debitur”) Berjangka (“Fasilitas KB”) penandatanganan
2024, yang dibuat di 2. PT Bank dengan kategori Perjanjian Kredit
hadapan Ester Septarini, Danamon uncommitted/revolving dengan
S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Indonesia Tbk jumlah fasilitas sebesar
Jakarta Barat. (”Bank”) Rp200.000.000.000,- (dua ratus
miliar Rupiah), untuk tujuan
penggunaan sebagai modal
kerja pembiayaan Account
Receivables.
33. Akta Perjanjian Kredit No. 07 1. Perseroan Pemberian Fasilitas Pembiayaan 1. Fasilitas kredit Rp 45.886.029.449,-
tanggal 25 Mei 2022, dibuat (”Debitur”) untuk modal kerja di bidang Installment Loan 1:
di hadapan Veronica 2. PT Bank China usaha pembiayaan 48 (empat puluh
Nataadmadja, S.H., M.Ca., Construction (multifinance), yaitu sebesar delapan) bulan sejak 25
M.Comm. (Business of Law), Bank Rp400.000.000.000,- (empat Mei 2022 s/d 25 Mei
Notaris di Jakarta, Indonesia Tbk ratus miliar Rupiah) yang terdiri 2026.
sebagaimana yang telah (”Bank”) dari: 2. Fasilitas kredit Rp 129.166.666.667,-
diubah dengan Akta 1. Fasilitas kredit Installment Installment Loan 2:
Perubahan dan Pernyataan Loan 1 sebesar Rp 36 (tiga puluh enam)
Kembali Perjanjian Kredit 200.000.000.000,- (dua bulan sejak pencairan.
No. 51 tanggal 21 Juli 2023, ratus miliar Rupiah); dan
dibuat di hadapan Dra. RR 2. Fasilitas kredit Installment
Hariyanti Poerbiantari, S.H., Loan 2 sebesar Rp
Notaris di Jakarta 200.000.000.000,- (dua
ratus miliar Rupiah
34. Perjanjian kredit yang dibuat 1. Perseroan Loan on Note Facility dengan sejak tanggal efektif Rp 400.000.000.000,-
di bawah tangan bermaterai (”Debitur”) batas keseluruhan sebesar Perjanjian
49
Page 76
cukup antara Perseroan dan 2. PT Bank BTPN Rp400.000.000.000,- (empat (29-12-2023)
Bank BTPN sebagaimana Tbk (”Bank”) ratus miliar Rupiah), untuk s/d
termaktub dalam surat tujuan modal kerja (working 31-12-2025
fasilitas PT Bank BTPN Tbk capital)
No. BTPN/NS/0171 tanggal
25 Januari 2023 perihal
“Fasilitas Kredit Jangka
Pendek Tanpa Komitmen:
Mata Uang Tunggal (Single
Currency)” yang telah
disepakati oleh Perseroan
pada tanggal 25 Januari
2023, yang telah diubah
terakhir kali dengan serta
dengan surat Perubahan
Ketiga atas Surat Fasilitas No.
Ref BTPN/NS/0171 tanggal
25 Januari 2023 yang
disepakati pada tanggal 2
Januari 2025, dibuat di
bawah tangan dan
bermeterai cukup
35. Akta Perjanjian Pemberian 1. Perseroan Pemberian Fasilitas Pembiayaan 48 (empat puluh Rp 195.420.653.202,-
Fasilitas Pembiayaan (Line (”Debitur”) Modal Kerja (PMK) 1 delapan) bulan sejak
Facility) No. 34 tanggal 13 2. PT Bank BTPN Musyarakah, yang bersifat penandatanganan
Juni 2024, sebagaimana Syariah Tbk Revolving Basis dan Perjanjian Line Facility,
telah diubah dengan Akta (”Bank”) Uncommitted Facility dengan terhitung sejak
Addendum I (Pertama) No. plafond pembiayaan sebesar 13 Juni 2024
07 tanggal 4 Desember 2024, Rp200.000.000.000,- (dua ratus s/d
yang keduanya dibuat di miliar Rupiah) untuk tujuan 13 Juni 2028
hadapan Ashoya Ratam, S.H., modal kerja Unit Usaha Syariah
M.Kn., Notaris di Jakarta (UUS) Debitur.
Selatan
Fasilitas PMK 1 Musyarakah
tersebut di atas bersifat sublimit
dengan fasilitas Pembiayaan
Modal Kerja (PMK) Jangka
Pendek yang menggunakan
akad Musyarakah dan bersifat
revolving basis dan
uncommitted facility, dengan
nilai plafond pembiayaan
sebesar Rp100.000.000.000,-
(seratus miliar Rupiah)
36. Akta Perjanjian Fasilitas 1. Perseroan Fasilitas Fixed Loan Sliding Jangka waktu ketersediaan: Rp 55.000.000.000,-
Kredit No. 06 tanggal 12 (”Debitur”) dengan plafond kredit sebesar 12 (dua belas) bulan sejak
Desember 2023, dibuat di 2. PT Bank Rp220.000.000.000,- (dua ratus penandatanganan
hadapan Wani, S.H., M.Kn., Maspion dua puluh miliar Rupiah), Untuk perjanjian fasilitas kredit.
Notaris di Tangerang Selatan Indonesia Tbk modal kerja pembiayaan Jangka waktu kredit adalah
(”Bank”) kendaraan roda 4 (mobil minimum 12 (dua belas)
baru/mobil bekas) dan bulan dan maksimum 36
pembiayaan kembali (tiga puluh enam) bulan
(refinancing) sejak tanggal pencairan.
37. Perjanjian Fasilitas Kredit No. 1. Perseroan Fasilitas pinjaman berulang Jangka waktu fasilitas Rp 200.000.000.000,-
842/MA/MHZ/1223 tanggal (”Debitur”) tanpa komitmen (uncommitted) dimulai dari tanggal 12
12 Desember 2023 beserta 2. PT Bank dengan jumlah maksimum Desember 2023 sampai
Skedul No. Mizuho pokok pinjaman sebesar dengan tanggal 5 Juni 2025.
843/LN/MZH/1223 tanggal Indonesia Rp200.000.000.000,- (dua ratus
12 Desember 2023 yang (”Bank”) miliar Rupiah, dengan tujuan Jangka waktu pinjaman
telah diubah dengan pinjaman untuk mendanai adalah 3 (tiga) bulan sejak
Amandemen No. modal kerja Debitur. tanggal penarikan pinjaman.
669/AMD/MZH/0624
tanggal 5 Juni 2024,
seluruhnya dibuat di bawah
tangan bermaterai cukup
50
Page 77
38. Akta Perjanjian Pemberian 1. Perseroan Pemberian fasilitas Jangka waktu atas fasilitas Rp 329.166.666.667,-
Uncommitted Facility Line (”Debitur”) Uncommitted Facility Line pinjaman yang ditarik
Dari PT Sarana Multigriya 2. PT Sarana dengan limit setinggi-tingginya maksimum adalah
Finansial (Persero) Dengan Multigriya sebesar Rp500.000.000.000,- sebagaimana ditentukan
PT CIMB Niaga Auto Finance Finansial (lima ratus miliar Rupiah) yang dalam Surat Penegasan
No. 21 tanggal 29 Februari (Persero) bersifat Non-Revolving Pemberian Pinjaman
2024, yang dibuat di (”Kreditur”) masing-masing batch.
hadapan Wani, S.H., M.Kn., Perjanjian ini akan berakhir
Notaris di Tangerang Selatan setelah seluruh dana
fasilitas pinjaman yang
diterima Debitur telah
dikembalikan dan seluruh
biaya serta kewajiban
lainnya dibayar lunas oleh
Debitur kepada Kreditur.
Jangka waktu penarikan
(availability period) adalah
s/d 29 Februari 2025.
39. Akta Perjanjian 1. Perseroan Pemberian fasilitas pembiayaan Para Pihak setuju dan *)
Uncommitted Facility Line (”Mudharib”) bersifat Uncommitted Facility sepakat bahwa jangka
Pembiayaan Mudharabah 2. PT Sarana Line yang bersifat Non- waktu yang akan
Muqayyadah Antara PT Multigriya Revolving dari Shahibul Maal diberlakukan pada Fasilitas
Sarana Multigriya Finansial Finansial kepada Mudharib dengan limit Pembiayaan yang ditarik
(Persero) Dengan PT CIMB (Persero) setinggi—tingginya sebesar akan ditentukan dalam
Niaga Auto Finance No. 65 (”Shahibul Rp400.000.000.000,- (empat Surat Penegasan Pencairan
tanggal 27 September 2024, Maal”) ratus miliar Rupiah). Dana pada masing-masing
yang dibuat Bara Indra batch. Jangka waktu
Ardiyasha, S.H. selaku penarikan adalah 1 (satu)
pengganti Ashoya Ratam, tahun yang berakhir pada
S.H., M.Kn., Notaris di tanggal 27 September 2025.
Jakarta Selatan
40. Akta Perjanjian Kredit No. 13 1. Perseroan Pemberian kredit dari Bank 48 (empat puluh empat) Rp 466.666.666.667,-
tanggal 28 Maret 2024, yang (”Debitur”) kepada Debitur berupa Kredit bulan, dengan jangka waktu
dibuat di hadapan Diah 2. PT Bank Modal Kerja bersifat aflopend penarikan kredit 12 (dua
Sulistyani Ratna Sediati, S.H., Negara sebesar maksimum belas) bulan sejak tanggal
M.H., Notaris di Jakarta Indonesia Rp600.000.000.000,- (enam penandatangan Perjanjian
(Persero) Tbk ratus miliar Rupiah) untuk atau terhitung sejak 28
(”Bank”) pembiayaan piutang kepada Maret 2024 s/d 28 Maret
end user antara lain pembiayaan 2025 dan jangka waktu
pembelian kendaraan bermotor pembayaran angsuran
roda empat bekas buatan maksimum 36 (tiga puluh
Jepang dengan usia kendaraan enam) bulan.
yang dibiayai pada saat kredit
end user lunas maksimum 10
(sepuluh) tahun.
41. Akta Perjanjian Line Facility 1. Perseroan Pemberian fasilitas pembiayaan 60 (enam puluh) bulan sejak Rp 173.611.111.111,-
Pembiayaan Berdasarkan (”Debitur”) modal kerja dari Bank kepada tanggal penandatanganan
Prinsip Syariah No. 18 2. PT Bank Debitur dengan skema Perjanjian Line Facility ini.
tanggal 24 Januari 2024, Syariah pembiayaan Line Facility
yang dibuat di hadapan Indonesia Tbk Musyarakah bersifat
Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., (”Bank”) Uncommitted dan Non-
Notaris di Jakarta Selatan Revolving dengan limit
pembiayaan sebesar
Rp250.000.000.000,- (dua ratus
lima puluh miliar Rupiah) untuk
tujuan pembiayaan modal kerja
Unit Usaha Syariah (UUS)
Debitur.
51
Page 78
42. Akta Perjanjian Kredit (Kredit 1. Perseroan Bank setuju untuk memberikan 36 (tiga puluh enam) bulan, Rp 145.833.333.333
Modal Kerja) No. 27 tanggal (”Debitur”) kepada Debitur fasilitas terhitung 25 Oktober 2024
25 Oktober 2024, yang 2. PT Bank IBK Working Capital Executing s/d 25 Oktober 2027
dibuat di hadapan Evy Indonesia Tbk dengan jumlah pokok sebesar
Ferdiana, S.H., Notaris di (”Bank”) Rp150.000.000.000,- (seratus
Kabupaten Bekasi lima puluh miliar Rupiah)
43. Akad Line Fasilitas 1. Perseroan Pemberian pembiayaan dari 12 (dua belas) bulan, *)
Pembiayaan Musyarakah iB (”Debitur”) Bank kepada Debitur berupa terhitung sejak 20 Juni 2024
No. 24 tanggal 20 Juni 2024, 2. PT Bank Line Fasilitas Pembiayaan s/d 20 Juni 2025
yang dibuat di hadapan Maybank Musyarakah dengan modal
Veronica Nataadmadja, S.H., Indonesia Tbk musyarakah sebesar
M.Ca., M.Com, Notaris di (”Bank”) Rp625.000.000.000,- (enam
Jakarta ratus dua puluh lima miliar
Rupiah), terdiri dari 80% modal
musyarakah (sebesar
Rp500.000.000.000,-) dan 20%
dari modal Debitur (sebesar
Rp125.000.000.000,-). Tujuan
pemberian pembiayaan ini
adalah untuk mendukung
keburuhan modal kerja Debitur
sehubungan dengan penyaluran
pembiayaan kendaraan
bermotor.
44. Akta Perjanjian Kredit No. 23 1. Perseroan Pemberian fasilitas kredit dalam 12 (dua belas) bulan, *)
tanggal 20 Juni 2024, yang (”Debitur”) bentuk Fasilitas Pinjaman terhitung sejak 20 Juni 2024
dibuat di hadapan Veronica 2. PT Bank Promes Berulang (PBB) sampai s/d 20 Juni 2025
Nataadmadja, S.H., M.Ca., Maybank jumlah setinggi-tingginya
M.Com, Notaris di Jakarta Indonesia Tbk sebesar Rp500.000.000.000,-
(”Bank”) (lima ratus miliar Rupiah),
dengan tujuan mendukung
kebutuhan modal kerja Debitur
sehubungan dengan penyaluran
kendaraan bermotor.
Keterangan:
*) Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan dan berdasarkan konfirmasi dari Perseroan bahwa atas Perjanjian ini belum atau
tidak dilakukan penarikan fasilitas sehingga tidak terdapat nilai outstanding.
**) Berdasarkan konfirmasi Perseroan, nilai outstanding yang tercantum adalah per 31 Desember 2024, sedangkan Fasilitas kredit dari
BCA Syariah ini tidak lagi mengikat Perseroan karena telah dilunasi oleh Perseroan pada tanggal 14 Februari 2025 dan tidak
diperpanjang.
***)berdasarkan konfirmasi Perseroan, fasilitas kredit ini telah berakhir namun masih terdapat outstanding, dengan demikian masih
mengikat Perseroan.
Tidak terdapat ketentuan pembatasan dalam perjanjian-perjanjian kredit sebagaimana disebutkan di atas
yang dapat menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar, kecuali (i)
ketentuan pembatasan dari perjanjian dengan PT Bank Permata Tbk (“Bank Permata”) yang membatasi
Perseroan dalam hal menerima pinjaman atau suatu fasilitas keuangan dari pihak lain bagi debitur Bank
Permata dengan pinjaman di atas Rp150.000.000.000,- dan (iii) ketentuan pembatasan dari perjanjian dengan
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (”Bank Maybank”) yang mewajibkan Perseroan selaku nasabah untuk
meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Bank dalam hal menerima sesuatu pembiayaan/pinjaman
uang/kredit atau fasilitas keuangan kecuali dalam rangka kegiatan usaha.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas:
52
Page 79
- Perseroan telah menerima persetujuan terkait Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dari Bank
Permata sebagaimana yang termuat dalam Surat No. 016/SK/CG6/WB/11/2022 tanggal 14 Maret 2024
perihal Surat Persetujuan Penerimaan Pinjaman Terkait Rencana Penerbitan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
– PT CIMB Niaga Auto Finance. Selain itu, Perseroan telah mendapatkan pengesampingan (waiver)
terhadap ketentuan pembatasan dalam perjanjian kredit dengan Bank Permata sesuai surat No.
009/SK/CG6/WB/6/2024 tanggal 5 Juni 2024 yang isinya menyatakan bahwa Bank Permata mencabut atau
mengesampingkan seluruh ketentuan pembatasan tersebut sampai seluruh Penawaran Umum
Berkelanjutan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2024 dilunasi;
- Perseroan telah menerima klarifikasi dari Bank Maybank sesuai surat elektronik tertanggal 10 Februari
2025 yang menyatakan bahwa Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar tidak memerlukan
persetujuan dari Bank Maybank oleh karena penerbitan efek tersebut akan digunakan untuk modal kerja
pembiayaan (bukan untuk investasi seperti pembangunan gedung kantor, dan lain-lain) maka dapat
dikategorikan hutang untuk menjalankan kegiatan usaha, sehingga persetujuan dari Bank Maybank tidak
diperlukan.
A. PERJANJIAN SEWA MENYEWA
Tidak terdapat ketentuan di dalam perjanjian sewa menyewa kantor cabang Perseroan yang menghalangi
Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dan realisasi
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
53
Page 80
Perjanjian Sewa
No. Para Pihak Objek Sewa Menyewa Nilai Jangka Waktu
Menyewa
1. Akta Perjanjian Sewa 1. Lince Sebuah Bangunan Gedung untuk Rp330.000.000,-, 07-04-2024
Menyewa No. 02 (Pemberi Sewa); rumah toko (Ruko) konstruksi untuk selama s/d
tanggal 1 April 2024. dan permanen berlantai III (tiga) seluas jangka waktu sewa 06-04-2026
Yang dibuat 2. Perseroan 1.220 m2 di atas sebidang tanah
dihadapan Irwan (Penyewa) seluas 246 m2, dengan sertifikat Hak
Tatang, S.H., M.Kn., Guna Bangunan No. 1713/Gunung
Notaris di Balikpapan Bahagia atas nama Handoyo, yang
terletak di Kelurahan Gunung Bahaga,
Kecamatan Balikpapan Selatan,
Provinsi Balikpapan.
2. Akta Perjanjian Sewa 1. Hendra Bangunan gedung di atas sebidang Rp300.000.000,- 26-06-2023
Menyewa No. 64 Susanto tanah yang terletak di Jl. Batunnunggal per tahun atau s/d
tanggal 26 Juni 2023, 2. (Pemberi Indah IV No. 15, yang berdiri di atas Rp600.000.000,- 25-06-2025
dibuat dihadapan Sewa); dan bidang tanah seluas 300 m2 yang untuk 2 (dua) tahun
Arief Kharisma, S.H., 3. Perseroan berdasarkan bukti kepemilikan
M.Kn., Notaris di (Penyewa) berupa:
Kabupaten Bandung 1. Sertifikat Hak Milik No.
3965/Kelurahan Batununggal atas
nama Hendra Susanto.
2. Sertifikat Hak Milik No.
804/Batununggal atas nama
Hendra Susanto.
3. Akta Perjanjian Sewa 1. Donny Sebuah bangunan rumah toko (Ruko) Rp138.888.889,- 13-06-2024
Menyewa No. 6 (Pemberi di atas sebidang tanah seluas 185m2, per tahunnya atau s/d
tanggal 13 Juni 2024, Sewa) dengan sertifikat Hak Milik No. Rp277.777.778,- 13-06-2026
dibuat di hadapan 2. Perseroan 02956/Manarap Lama tanggal 15 Mei selama 2 (dua)
Fatimah, S.H., M.Kn (Penyewa) 2019 yang tertulis atas nama Donny, tahun
Notaris di Kota terletak di Kelurahan Manarap Lama,
Banjarmasin Kecamatan Kertak Hanyar,
Kabupaten/Kota Banjar, Provinsi
Kalimantan Selatan.Sebuah Bangunan
Gedung rumah toko (Ruko) berlantai III
(tiga) di atas sebidang tanah seluas
932 m2, dengan sertifikat Hak Milik
No. 01970/Mandarsari atas nama
Chaidri Kosasi, Frengky Kosasi, Rika
Kosasi, Christina Kosasi, dan Anthony
Kosasi, yang terletak di Kelurahan
Mandarsari, Kecamatan Kertak
Hanyar, Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Akta Perjanjian Sewa 1. Yanie Sebuah Bangunan Gedung rumah toko Rp143.000.000,- 01-05-2023
Menyewa No. 12 Kamadjaja (Ruko) di atas sebidang tanah seluas per tahunnya s/d
tanggal 24 Maret (Pemberi Sewa) 105 m2, dengan sertifikat Hak Milik atau 30-04-2025
2011, dibuat 2. Perseroan No. 3618/Kesambi atas nama Yanie Rp286.000.000,-
dihadapan Bobiyanto, (Penyewa) Kamadjaja yang terletak di Kelurahan selama 2 (dua)
S.H., Notaris di Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota tahun
Kabupaten Cirebon Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
yang telah beberapa
kali dilakukan
perubahan dan
perpanjangan,
terakhir diubah
dengan Akta
Perjanjian
Perpanjangan Sewa
Menyewa Rumah
Toko (Ruko) No. 01
Tanggal 28 April 2023
dibuat di hadapan
Bobiyanto, S.H.,
Notaris di Kabupaten
Cirebon
54
Page 81
5. Akta Perjanjian Sewa 1. Juhari tan 1 (satu) unit bangunan ruko konstruksi Rp72.222.222,- per 01-09-2024
Menyewa No. 183 (Pemberi Sewa); permanen berlantai III (tiga) di atas tahunnya selama s/d
tanggal 28 Agustus dan sebidang tanah seluas 1.445 m2, jangka waktu sewa 01-09-2026
2010, dibuat 2. Perseroan dengan sertifikat Hak Milik No.
dihadapan Bambang (Penyewa) 2955/Sungai Asam atas nama Juhari
Hadinata, S.H., M.Kn (Tan Tjin Kok), yang terletak di
Notaris Di Jambi yang Kelurahan Mandarsari, Kecamatan
telah beberapa kali Kertak Hanyar, Provinsi Kalimantan
dilakukan perubahan Selatan.
dan perpanjangan,
terakhir diubah
dengan
Akta Perjanjian
Perpanjangan Sewa-
Menyewa No. 19
tanggal 27 Agustus
2024 yang dibuat
dihadapan Surya
Mega Wijaya,S.H.,
M.Kn Notaris di Jambi.
6. Akta Perjanjian Sewa 1. Williana Tanah dan bangunan kantor berlantai Rp 644,444,444 04-01-2024
Menyewa No. 3 Nurheman IV (empat) di atas sebidang tanah untuk 2 (dua) tahun s/d
tanggal 17 Desember (Pemberi seluas 360 m2, dengan sertifikat Hak 04-01-2026
2015, dibuat di Sewa); dan Guna Bangunan No. 02709/Klender
hadapan Denny 2. Perseroan atas nama Williana Nurheman yang
Kurniawan, S.H., (Penyewa) terletak di Kelurahan Klender,
Notaris di Bogor, yang Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta
telah beberapa kali Timur, Provinsi DKI Jakarta.
dilakukan perubahan,
perpanjangan dengan
Akta Perjanjian
Perpanjangan Sewa
Menyewa No. 28
tanggal 15 Desember
2020, dibuat di
hadapan Denny
Kurniawan, S.H.,
Notaris di Bogor, dan
perpanjangan dengan
Akta Perjanjian
Perpanjangan Sewa
Menyewa No. 1120
tanggal 18 Januari
2024, dibuat di
hadapan Denny
Kurniawan, S.H.,
Notaris di Bogor
7. Akta Perjanjian 1. Heny Sebuah Bangunan Gedung untuk Rp111.111.111,- 17-08-2023
Perpanjangan Sewa Gunawan dan rumah kantor (rukan) berlantai III per tahun atau s/d
Menyewa No. 5 Hartono (tiga) di atas sebidang tanah seluas 67 Rp222.222.222,- 17-08-2025
tanggal 8 Agustus (Pemberi m2 dengan sertifikat Hak Guna untuk 2 (dua) tahun
2023 yang dibuat di Sewa); dan Bangunan
hadapan Rina 2. Perseroan No. 01372/Puseurjaya/2015 atas
Aringintri Moksi, S.H., (Penyewa) nama Hartono. Yang terletak di Blok
M.Kn Notaris di VII-a No. C-9 Desa Puseur Jaya,
Karawang Kecamatan Teluk Jambe Timur,
Kabupaten Karawang Provinsi Jawa
Barat.
55
Page 82
8. Akta Perjanjian 1. Suhandy Sebuah Bangunan Gedung untuk Rp111.111.111,- 17-08-2023
Perpanjangan Sewa Salim dan Diana rumah kantor (rukan) berlantai III per tahun atau s/d
Menyewa No. 6 Livianty (tiga) di atas sebidang tanah seluas 67 Rp222.222.222,- 17-08-2025
tanggal 8 Agustus (Pemberi m2 dengan sertifikat Hak Guna untuk 2 tahun
2023 yang dibuat di Sewa); dan Bangunan No. 01373/Puseurjaya/2015
hadapan Rina 3. Perseroan atas nama Suhandi Salim. yang
Aringintri Moksi, S.H., (Penyewa) terletak di Blok VII-a No. C-10 Desa
M.Kn Notaris di Puseur Jaya, Kecamatan Teluk Jambe
Karawang Timur, Kabupaten Karawang Provinsi
Jawa Barat
9. Akta Perjanjian 1. Candra Sebuah Bangunan Gedung untuk Rp88.888.888,9 01-07-2023
Perpanjangan Sewa Anugerah rumah kantor (rukan) berlantai II (dua) per tahun atau s/d
Menyewa No. 194 Tjitrokusumo di atas sebidang tanah seluas 571 m2 Rp177.777.777,78 01-07-2025
tanggal 26 Juni 2023, (Pemberi Sewa); dengan sertifikat Hak Milik No. untuk 2 (dua) tahun
yang dibuat di dan 38/Desa Sukarejo atas nama Candra
hadapan Riska Bing 2. Perseroan Anugerah Tjitrokusumo yang terletak
Adiputra, S.H., M.Kn (Penyewa) di Desa Sukorejo, Kecamatan
Notaris di Kediri Gampengrejo , Kabupaten Kediri,
Provinsi Jawa Timur.
10. Akta Perjanjian Sewa 1. Rosalin Lim Bangunan ruko empat lantai Rp750.000.000,- 01-09-2020
Menyewa No. 26 dan beralamat di Plaza Kelapa Gading untuk 5 (lima) tahun s/d
tanggal 11 Agustus Winne Sim Kokan B16, Kelapa Gading, Jakarta 31-08-2025
2020 yang dibuat di (Pemberi Sewa); Utara yang berdiri di atas tanah
hadapan Sri Intansih, dan Sertifikat Hak Guna Pakai atas nama
S.H., Notaris di Jakarta 2. Perseroan Winne Sim.
(Penyewa)
11. Akta Perjanjian Sewa 1. Charles Bangunan ruko empat lantai Rp388.888.889,- 06-10-2023
Menyewa No. 27 Setiawan beralamat di Plaza Kelapa Gading untuk dua tahun s/d
tanggal 6 Oktober (Pemberi Kokan Blok B16, Kelapa Gading, 05-10-2025
2023 yang dibuat di Sewa); dan Jakarta Utara yang berdiri di atas tanah
hadapan Sri Intansih, 2. Perseroan Sertifikat Hak Guna Pakai atas nama
S.H., Notaris di Jakarta (Penyewa) Charles Setiawan.
12. Akta Perjanjian Sewa 1. Felicia Vivi Sebidang tanah dan Bangunan Gedung Rp233.333.333,- 07-03-2023
Menyewa No. 104 (Pemberi untuk rumah kantor (rukan) di atas untuk dua tahun s/d
tanggal 15 Februari Sewa); dan sebidang tanah seluas 219 m2 dengan 07-03-2025
2023 yang dibuat di 2. Perseroan sertifikat Hak Milik No.
hadapan Irwan Addy (Penyewa) 00703/Kelurahan Bende atas nama
Sanusi, S.H., Notaris di Felicia Vivi yang terletak di Jl. MT
Kendari Haryono No. 127, Kelurahan Bende,
Kecamatan Kadia, Kota Kendari,
Provinsi Sulawesi Tenggara.
13. Akta Perjanjian Sewa 1. Mochammad 2 (dua) buah bangunan untuk rumah Rp400.000.000,- 02-12-2024
Menyewa No. 01 (Pemberi kantor (ruko) yang berdiri di atas untuk 2 (dua) tahun s/d
tanggal 2 Desember Sewa); dan bidang tanah masing-masing seluas 02-01-2026
2024, dibuat di 2. Perseroan 64m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik
hadapan Suryanto, (Penyewa) No. 04960 dan No. 04959, keduanya
S.H., M.Kn., Notaris di tercatat atas nama Mochammad yang
Kudus terletak Desa Dersalam, Kecamatan
Bae, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa
Tengah, setempat dikenal dengan
nama Komplek Ruko Jl. Jend. Sudirman
No.470C dan No. 470D.
56
Page 83
14. Akta Perjanjian Sewa 1. Ferdinand Sebuah Bangunan Gedung untuk Rp216.000.000,- 29-04-2024
Menyewa No. 22 dan rumah toko (ruko) berlantai III (tiga) di untuk 2 tahun s/d
tanggal 22 Maret Angeline atas sebidang tanah seluas 102 m2 28-04-2026
2016, dibuat di Kesuma dengan sertifikat Hak Milik No.
hadapan Tjhia Giok (Pemberi Sewa); 1294/G.R, atas nama Angeline
Tjoe, S.H., Notaris di dan Kesuma yang terletak di Jl. Wolter
Bandar Lampung yang 2. Perseroan Monginsidi No. 21 E, Kelurahan
telah beberapa kali (Penyewa) Gotong Royong, Kecamatan Tanjung
dilakukan perubahan Karang Pusat, Kota Bandar Lampung,
dan perpanjangan Provinsi Lampung.
dengan Akta
Perjanjian
Perpanjangan Sewa
Menyewa No. 1
tanggal 24 April 2024,
yang dibuat di
hadapan Tjhia Giok
Tjoe, S.H., Notaris di
Bandar Lampung
15. Akta Sewa Menyewa 1. Hardi Sebuah bangunan untuk rumah Rp182.222.222,- 31-07-2023
No. 09 tanggal 9 Juli Susanto kantor, konstruksi permanen berlantai untuk 2 (dua) tahun s/d
2019, sebagaimana Djatmiko 3, seluas kurang lebih 145 m2, tanah 31-07-2025
yang telah dilakukan (Pemberi Sewa); seluas 77 m2. Bangunan tersebut
perubahan dan dan dimiliki oleh Masrina Diroaksojo
perpanjangan dengan 2. Perseroan berdasarkan Sertifikat Hak Guna
Akta Perpanjangan (Penyewa) Bangunan No. 1242/Kelurahan
Sewa Menyewa No. Purwantoro tertanggal 24-01-2002.
15 tanggal 25 Juli 2023 Bangunan tersebut terletak di
yang dibuat di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan
hadapan Kharisma Blimbing, Kota Malang, Propinsi Jawa
Unggul Wicaksono, Timur.
S.H., M.Kn., Notaris di
Kota Malang
16. Perjanjian 1. Christian Sebuah bangunan untuk rumah toko Rp471,111,111,- 02-03-2024
Perpanjangan Sewa Phillip Tumewu (Ruko). Bangunan tersebut untuk 2 (dua) tahun s/d
Menyewa No. 3 (Pemberi Sewa); beridiri/dibangun diatas sebidang 02-03-2026
tanggal 29 Februari dan tanah milik terdaftar atas nama
2024 yang dibuat 2. Perseroan Christian P. Tumewu, dengan
dihadapan Hendhy (Penyewa) sertipikat No. 37/Teling atas “sisa”.
Timex, S.H.,M.Kn. Bangunan tersebut terletak di Jalan 17
Notaris di Manado. Agustus Nomor 34A Kota Manado.
17. Perjanjian Sewa 1. Ruswo 2 (dua) unit bangunan rumah kantor Rp577.777.778,- 17-05-2023
Menyewa No. 31 (Pemberi Sewa); (Rukan), konstruksi permanen per 2 tahun untuk 2 s/d
tanggal 23 Mei 2023, dan berlantai 3, seluas kurang lebih 768 m2 rukan 18-05-2025
yang dibuat 2. Perseroan yang terletak di atas tanah seluas 230
dihadapan Shandi (Penyewa) m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik
Izhandri, S.H., M.Kn., No. 4500 atas nama Penyewa, terletak
Notaris di Medan di Kota Medan, Kecamatan Medan
Sunggal, Kelurahan Tanjung Rejo.
18. Akta Perpanjangan 1. Achmad Dua bangunan Ruko yang terdiri dari 3 Rp466.666.667-, 07-05-2023
Sewa Menyewa No. Rahim dan lantai yang masing masing dari Ruko selama 2 (dua) s/d
2052 tanggal 30 Mei Ersie Ony tersebut mempunyai luas tanah tahun untuk 2 (dua) 07-05-2025
2023, yang dibuat (Pemberi kurang lebih 125 m2. Ruko tersebut ruko
dihadapan Samudi, Sewa); dan berdiri di atas tanah dengan:
S.H., M.Kn., Notaris di 2. Perseroan 1. Sertifikat Hak Milik No.
Palembang (Penyewa) 557/Pahlawan seluas 125 m2; dan
2. Sertifikat Hak Milik No.
558/Pahlawan; yang keduanya atas
nama Achmad Rahim; terletak di
Kelurahan Pahlawan, Kecamatan
Kemuning, Kota Palembang, Provinsi
Sumatera Selatan, Jalan Basuki
Rahmat.
57
Page 84
19. Akta Perjanjian Sewa 1. Agnes Sebuah bangunan untuk Rukan, Rp155.555.555,- 31-05-2023
Menyewa No. 20 Rostandy dan konstruksi permanen berlantai tiga untuk 2 (dua) tahun s/d
tanggal 9 Juni 2023, Bambang seluas kurang lebih 216 m2, yang 31-05-2025
yang dibuat Nasroto Tan berdiri diatas tanah seluas kurang
dihadapan Budi (Pemberi Sewa); lebih 81 m2, yang terletak di Jl. A. Yani
Prasetiyono, SH,. dan Komp. Mega Mall Blok E-10 Kota
Notaris di Kota 2. Perseroan Pontianak, Kecamatan Pontianak
Pontianak (Penyewa) selatan, Kelurahan Benua Melayu
Darat, yang dimiliki oleh Agnes
Rostandy berdasarkan Sertifikat Hak
Milik No. 3351/Benua Melayu Darat
tertanggal 27 Juni 2003.
20. Akta Perjanjian Sewa 1. PT Selindo Dua buah bangunan untuk Rukan, Rp222,000,00,- 25-02-2024
Menyewa No. 21 Pilar Namus dengan nama Ruko Pertokoan Ciry untuk 2 (dua) tahun s/d
tanggal 22 Februari (Pemberi Sewa); Walk Blok A No. 5a dan 5B. Konstruksi 25-02-2026
2024, dibuat dan dari bangunan tersebut permanen
dihadapan Kuntarno, 2. Perseroan dengan 2 lantai. Masing-masing berdiri
S.H.,M.Kn. Notaris di (Penyewa) diatas tanah:
Purwokerto a. Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 00951, luas 76 m2.
b. Sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 00952, luas 77 m2.
21. Akta Sewa Menyewa 1. Yulia Salim Sewa menyewa rumah toko berlantai Rp288.888.889,- 30-09-2023
No. 53 tanggal 07 April dan 3 (tiga) yang berdiri di atas 2 (dua) untuk 2 (dua) tahun s/d
2014, yang telah Eddy Sugiarto bidang tanah dengan: 30-09-2025
dilakukan beberapa (Pemberi Sewa); 1. Sertifikat Hak Milik No.
kali perubahan dan dan 754/Sempaja Selatan dengan luas 100
perpanjangan dengan 2. Perseroan m2; dan
Akta Addendum (Penyewa) 2. Sertifikat Hak Milik No.
Perjanjian Sewa 755/Sempaja Selatan dengan luas 47
Menyewa No. 32 m2;
tanggal 25 September Keduanya atas nama Yulia Salim.
2023, yang seluruhnya
dibuat dihadapan
Paulus Adam, SH.,
M.Kn., Notaris di Kota
Samarinda
22. Akta Perjanjian Sewa 1. Abdullah Satu buah bangunan Ruko 3 lantai Rp550.000.000,- 30-04-2020
Menyewa No. 547 Aldjaidi dengan luas bangunan 160 m2, yang untuk 5 (lima) tahun s/d
tanggal 28 Februari (Pemberi Sewa); didirikan berdasarkan Izim Mendirikan 30-04-2025
2015 dihadapan dan Bangunan No.
Prilliestha Artha Dewi, 2. Perseroan 640/SK.133/BPMPT/2013 tanggal 18
SH. M.Kn., yang telah (Penyewa) Maret 2013, yang dikeluarkan oleh
dilakukan perubahan Walikota Sukabumi, berdiri diatas
dan perpanjangan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor
dengan Akta 1964/Keluarahan Sriwidari dengan
Perjanjian luas tanah 155 m2 atas nama Abdullah
Perpanjangan Sewa Aldjaidi.
Menyewa No. 146
tanggal 18 Maret
2020, yang dibuat
dihadapan Markus
Alfrits Mamesah, S.H.,
Notaris di Kota
Sukabumi
58
Page 85
23. Akta Sewa Menyewa 1. Aju Trisna Sebuah rukan dengan kontruksi Rp788.888.889,- 18-04-2020
Nomor 59 tanggal 18 Tjakra (Pemberi permanen berlantai 3 seluas kurang untuk selama s/d
April 2016, yang Sewa); dan lebih 243 m2, tanah seluas 81 m2. jangka waktu sewa 18-04-2025
dibuat dihadapan Yuli 2. Perseroan Bangunan tersebut dimiliki oleh Aju
Andriyani, SH., M.Kn, (Penyewa) Trisna Tjakra berdasarkan Sertifikat
Notaris di Surabaya, Hak Milik No. 1166/Kelurahan Dukuh
yang telah dilakukan Pakis tertanggal 21 November 2001,
perubahan dan Surat Ukur tanggal 05 Oktober 2001
perpanjangan tentang No. 1347/Dukuh Pakis/2001, seluas 81
Akta Perjanjian m2, penerbitan Sertifikat Hak Milik
Perpanjangan Sewa tertanggal 21 November 2001. Rukan
Menyewa No. 610 tersebut terletak di Kelurahan Dukuh
tanggal 18 Februari Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota
2020, yang dibuat Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
dihadapan Lilik
Rahayu, S.H., M.Kn.,
Notaris di Surabaya
24. Akta Sewa Menyewa 1. Tan Giok Sebuah Rukan kontruksi permanen Rp785.555.556,- 02-01-2020
No. 296 tanggal 14 Khoen (Pemberi berlantai 3 seluas kurang lebih 243 m2, untuk selama s/d
Januari 2015, yang Sewa); dan tanah seluas 81 m2. Bangunan jangka waktu sewa 18-04-2025
dibuat dihadapan Yuli 2. Perseroan tersebut dimiliki oleh Tan Giok Khoen
Andriyani SH., M.Kn., (Penyewa) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.
Notaris di Surabaya, 1177/elurahan Dukuh Pakis tertanggal
yang telah dilakukan 21-11-2001, Surat Ukur tanggal 05-10-
perubahan dan 2001 No. 1348/DUkuh Pakis/2001
perpanjangan melalui seluas 81 m2, penerbitan Sertifikat
Akta Perjanjian Hak Milik tertanggal 21-11-2001 ukan
Perpanjangan Sewa tersebut terletak di Kelurahan Dukuh
Menyewa No. 20, Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota
dibuat dihadapan Surabaya, Propinsi Jawa Timur.
Angelo Bintang, SH.,
Notaris di Kabupaten
Bangkalan
25. Akta Perjanjian Sewa 1. Eling Widjaja Sebidang tanah dan bangunan Rp168.720.000,- 15-10-2024
Menyewa No. 14 dan diatasnya berlantai 2 (dua) dengan untuk 2 (dua) tahun s/d
tanggal 16 September Soegiono luas tanah 115 m2 dan luas bangunan 15-10-2026
2022, dibuat (Pemberi seluruhnya 200 m2 yang didirikan
dihadapan Lokyanto Sewa); dan berdasarkan Surat Ijin Mendirikan
Hoetomo, S.H., M.Kn., 2. Perseroan Bangunan (IMB) No. 648/440/2007
Notaris di Tegal yang (Penyewa) tanggal 13-12-2007. Bangunan
telah dilakukan tersebut dimiliki oleh Nyonya Eling
perubahan dan Widjaja berdasarkan Sertifikat Hak
perpanjangan dengan MIlik No. 3290/Mintaragen.
Akta Perjanjian
Perpanjangan Sewa
Menyewa No.24
tanggal 30 September
2024, yang dibuat
dihadapan Lokyanto
Hoetomo,S.H., M.Kn.
Notaris di Tegal
26. Perjanjian Sewa 1. Sulaiman Bangunan 3 (tiga) lantai dengan luas Rp205.555.555,- 25-09-2023
Menyewa No. 6 (Pemberi Sewa); bangunan keseluruhan 240 m2 yang untuk 2 (dua) tahun s/d
tanggal 9 September dan terdiri diatas sebidang tanah Hak Milik 24-09-2025
2023, yang dibuat 2. Perseroan No. 12382/Condongcatur yang
dihadapan Triniken (Penyewa) terdaftar atas nama Sulaiman.
Tiyas Trilin, SH., Bangunan tersebut terletak di Propinsi
Notaris di Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta,
Kecamatan Depok, Desa
Condongcatur, Jalan Ringroad Utara
Yogyakarta.
59
Page 86
27. Akta Perjanjian Sewa 1. Sutiono Then Tanah dan bangunan Ruko Kartini Rp333.333.333,- 01-01-2024
Menyewa No. 01 (Pemberi Sewa); Grande No. 461 dengan luas bangunan untuk 3 (tiga) tahun s/d
tanggal 13 Desember dan 190 m2, yang berdiri di atas tanah 31-12-2026
2023 yang dibuat di 2. Perseroan seluas 148 m2.
hadapan Adi Daya (Penyewa)
Pardede, S.H., M.Kn.,
Notaris di Kota
Cirebon
28. Akta Perjanjian Sewa 1. Amin Susanto Tanah dan bangunan Ruko Kartini Rp333.333.333,- 01-01-2024
Menyewa No. 02 (Pemberi Sewa); Grande No. 46j dengan luas bangunan untuk 3 (tiga) tahun s/d
tanggal 13 Desember dan 342 m2, yang berdiri di atas tanah 31-12-2026
2023 yang dibuat di 2. Perseroan seluas 90 m2.
hadapan Adi Daya (Penyewa)
Pardede, S.H., M.Kn.,
Notaris di Kota
Cirebon
29. Akta Perjanjian Sewa 1. PT Tiga Satu lantai seluas 1.010 m2 yang Uang sewa sebesar 06-03-2023
Menyewa No. 26 Saudara merupakan bagian dari Gedung Surya Rp1.988.000.000,- s/d
tanggal 22 Desember Propertama Tower Bintaro yang beralamat di CBD untuk 2 (dua) tahun 05-03-2025
2022 yang dibuat di (Pemberi Sewa); Bintaro Blok B7/D05, yang berdiri di dan service charge
hadapan Ida Waty dan atas tanah: sebesar
Salim, S.H., M.Kn., 2. Perseroan 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. Rp1.212.000.000,-
Notaris di Jakarta (Penyewa) 01674/Pondok Jaya seluas 2.258 m2;
Utara dan
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.
01764/Pondok Jaya seluas 723 m2;
keduanya atas nama PT Tiga Saudara
Propertama.
30. Perjanjian Sewa 1. PT Berkat Satu ruangan yang merupakan bagian Rp50.000.000,- 01-09-2024
Menyewa tanggal 1 Sejahtera Kurnia dari gedung WTC Mangga Dua, Lantai untuk masa sewa 1 s/d
September 2023 yang (Pemberi Sewa); 3A No. 63E, Jl. Mangga Dua Raya No. (satu) tahun 31-08-2025
dibuat di bawah dan 8, Jakarta Utara
tangan bermaterai 2. Perseroan
cukup yang telah (Penyewa)
dilakukan perubahan
dan perpanjangan
dengan Perjanjian
Sewa Menyewa
tanggal 18 September
2024 yang dibuat di
bawah tangan
bermaterai cukup
31 Perjanjian Sewa 1. Sukma Kios yang terletak di Jalan Jenderal Rp12.777.778,- / 01-10-2024
Menyewa tanggal 1 Dewi (Pemberi Sudirman Nomor 111, Kota Palopo. tahun s/d
Oktober 2022 dibuat Sewa); dan Kios tersebut memiliki luas bangunan 4 30-09-2025
dibawah tangan 2. Perseroan × 2,5 m², luas tanah 4 × 15 m²
bermaterai cukup (Penyewa)
yang telah dilakukan
perubahan dan
perpanjangan terakhir
dengan Addendum II
Perjanjian Sewa
Menyewa tanggal 26
September 2024
dibuat dibawah
tangan bermaterai
cukup
60
Page 87
32 Perjanjian Sewa 1. Suhada Sebuah bangunan di Jalan Banteng Rp16.666.667,- / 09-12-2024
Menyewa tanggal 11 (Pemberi Sewa); Blok E No. 16, Kota Palu tahun s/d
November 2022 No. dan 08-12-2025
CNAF/SS/DIV/PKS/XI/ 2. Perseroan
22/006 dibuat (Penyewa)
dibawah tangan
bermaterai cukup
yang telah dilakukan
perubahan dan
perpanjangan terakhir
dengan Addendum II
Perjanjian Kerja Sama
tanggal 1 November
2024 dibuat dibawah
tangan bermaterai
cukup
33 Perjanjian Sewa 1. Esther Rumah seluas 75 M2 dengan luas Rp27.777.778,-/ 6-12-2024
Menyewa No. Lyndiawati tanah 92 M2 yang beralamat di Rich Tahun s/d
CNAF/SS/DIV/PKS/VII/ (Pemberi Sewa); Village Jl. Kasuari No.RR.30, 6-12-2025
24/039 dan Kec.Patrang Kab. Jember.
2. Perseroan
(Penyewa)
34 Perjanjian Sewa 1. Basrida Rumah seluas 99 M2 dengan luas Rp21.111.111,- 01-11-2024
Menyewa No. (Pemberi Sewa); tanah 106 M2 dengan daya listrik 1300 /Tahun s/d
CNAF/SS/DIV/PKS/VII/ dan Watt yang beralamat di Komplek 31-10-2025
24/034 2. Perseroan Permata Surau Gadang No B 17, Gurun
(Penyewa) Laweh Kecamatan Nanggalo Kota
Padang, sumatera Barat.
35 Perjanjian Sewa 1. Andri Idris Rumah seluas 48 M2 dengan luas Rp17.500.000,- / 02-10-2024
Menyewa No. (Pemberi Sewa); tanah 86 M2 dengan daya listrik 1900 Tahun s/d
CNAF/SS/DIV/PKS/VII/ dan Watt yang beralamat di Perumahan 01-10-2025
24/033 2. Perseroan Yasmin Garden 3 Jalan Bumi Harapan,
(Penyewa) Kecamatan Bacukiki Bar, kota Pare-
Pare, Sulawesi Selatan.
E. KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN
Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkan Informasi Tambahan ini, memiliki 3 (tiga) bidang tanah dengan
Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang masing-masing terletak di Kota Tangerang Selatan, Makassar dan
Pekanbaru serta 1 (satu) unit kendaraan beroda empat.
Selanjutnya untuk sebagian kantor cabang, Perseroan telah memiliki perjanjian sewa atas kantor-kantor cabang
tersebut. Sampai tanggal diterbitkan Informasi Tambahan ini, seluruh perjanjian sewa atas kantor-kantor cabang
tersebut masih berlaku, kecuali sewa atas kantor cabang di Padang yang masih dalam proses perpanjangan
perjanjian sewa.
61
Page 88
1. Hak Atas Benda Tidak Bergerak
Perseroan memiliki hak atas benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yaitu sebagai berikut:
GAMBAR SITUASI/ LUAS
SERTIFIKAT HGB LOKASI KETERANGAN
SURAT UKUR (m²)
BERLAKU
NOMOR TANGGAL NOMOR TANGGAL
HINGGA
03212 01-03- 03-07- 346/POND 02-03- 1.119 Desa : Pondok Pucung - Tidak sedang
2000 2024 OK 2000 Kecamatan : Pondok Aren dijaminkan
PUCUNG/1 Kabupaten : Tangerang - Digunakan untuk
2000 Provinsi : Jawa Barat kantor pusat
Perseroan
22976 20-07- 11-09- 06625/201 29/07/20 112 Kelurahan : Gunungsari - Tidak sedang
2011 2039 1 11 Kecamatan : Rappocini dijaminkan
Kabupaten : Kota Makassar - Digunakan untuk
Provinsi : Sumatera kantor cabang
Selatan Perseroan di
Makassar
5138 09-08- 09-08- 00449/201 05-04- 257 Kelurahan : Tangkerang - Tidak sedang
2022 2052 1 2011 Barat dijaminkan
Kecamatan : Marpoyan - Digunakan untuk
Damai kantor cabang
Kabupaten : Kota Pekanbaru Perseroan di
Provinsi : Riau Pekanbaru
2. Hak atas Benda Bergerak
Perseroan memiliki hak atas benda bergerak berupa kendaraan bermotor (mobil) sebanyak 1 (satu) unit mobil
yaitu sebagai berikut:
ASURANSI
NO. NO.
MERK/TIPE TAHUN No.
POLISI STNK NAMA MASA NILAI
BPKB PENANGG NO. POLIS PERTANGGUNG PERTANGGUNGAN
UNG AN (Rp)
Toyota B 1176 2019 Q- 0786332 PT Asuransi 01-M- 27-12-2021 159.787.500 (All Risk
Avanza 1.3 G WYH 076344 8D Raksa 02423- s/d dan TLO)
M/T 47 Pratikara 000-12- 27-06-2025
2019
Total nilai buku aset tetap Perseroan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp53.294 juta.
62
Page 89
F. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:
63
Page 90
Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum
Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham adalah sebagai berikut:
Nama Perseroan PT Bank CIMB Niaga Tbk
Lani Darmawan Presiden Komisaris Presiden Direktur
Koei Hwei Lien Komisaris Head of Retail Credit Risk
Management
Noviady Wahyudi Komisaris Direktur Consumer Banking
Serena Karlita Ferdinandus Komisaris Independen Anggota Komite Tata Kelola
Terintegrasi
Hidayat Dardjat Prawiradilaga Komisaris Independen -
Jeffrey Kairupan Komisaris Independen -
Ristiawan Presiden Direktur -
M. Imron Rosyadi Nur, ST Direktur -
Michael Angga Direktur -
Antonius Herdaru Danurdoro Direktur -
G. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN
PEMEGANG SAHAM
Berikut adalah diagram yang menggambarkan struktur kepemilikan Perseroan dan Pemegang Saham :
Catatan: Informasi persentase kepemilikan atas PT Bank CIMB Niaga Tbk yang diungkapkan dalam struktur kepemilikan di atas adalah berda sarkan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CIMB Niaga Tbk No. 14 tanggal 8 April 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H.,
M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, pemegang saham pengendali Perseroan adalah PT Bank CIMB
Niaga Tbk sebagai pemilik 83,28% saham Perseroan. Lebih lanjut, pemegang saham akhir dari PT Bank CIMB Niaga
Tbk adalah Masyarakat (46,10%), Khazanah Nasional Berhad (23,00%), Permodalan Nasional Berhad (11,10%), the
Employees Provident Fund (12,30%) dan Retirement Fund (Incorporated) (6,00%); Pemegang saham yang
mengendalikan PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah Khazanah Nasional Berhad yang merupakan badan hukum milik
Pemerintah Malaysia, oleh karenanya PT Bank CIMB Niaga Tbk tidak mempunyai pemilik manfaat (Ultimate
64
Page 91
Beneficial Owner) individu sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 13 tahun 2018 tentang
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres 13/2018”). Sehubungan
dengan hal tersebut untuk keperluan administrasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Perpres 13/2018,
berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 13 April 2022, Perseroan telah menentukan Rossaya Binti
Mohd Nashir selaku perwakilan resmi (representative official) dari pengendali Perseroan, yang mana dapat
mengendalikan korporasi Perseroan sesuai dengan Kualifikasi Umum pemilik manfaat dalam Peraturan
Menkumham No. 15 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat
Dari Korporasi (“Permenkumham 15/2019”). Sehubungan dengan pengendali Perseroan telah dilaporkan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 27 April 2022 oleh Kantor Notaris Ashoya Ratam S.H., M.Kn.,
Notaris di Jakarta Selatan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana diwajibkan oleh Perpres
13/2018.
H. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK BADAN HUKUM
PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB Niaga”)
a. Pendirian
PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB Niaga”) didirikan pada tanggal 26 September 1955 berdasarkan Akta Pendirian
Perusahaan No. 90 yang dibuat di hadapan Raden Meester Soewandi, Notaris di Jakarta tanggal 26 September
1955 dengan nama PT Bank Niaga dan diubah dengan akta dari Notaris yang sama yaitu Akta No. 9 tanggal
4 November 1955. Akta Pendirian Perusahaan tersebut mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik
Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia) dengan Surat Keputusan No. J.A.5/110/15 tanggal 1
Desember 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 4 September 1956,
Tambahan berita Negara No. 729/1956.
Pada 11 November 1955, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 249544/U.M.II,
CIMB Niaga memperoleh izin usaha sebagai bank umum yang kemudian disusul dengan izin sebagai bank devisa
berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 7/116/Kep/Dir/UD tanggal 22 November 1974. CIMB
Niaga kemudian dikenal luas sebagai penyedia produk dan layanan berkualitas yang terpercaya. Dalam perjalanan
usahanya, CIMB Niaga telah mencatatkan sejumlah prestasi dan turut menentukan arah pengembangan industri
perbankan di tanah air.
Di tahun 1987, CIMB Niaga menjadi bank lokal pertama yang menawarkan layanan perbankan melalui mesin
Automatic Teller Machine (ATM) di Indonesia. Pencapaian ini dikenal luas sebagai masuknya Indonesia ke dalam
dunia perbankan modern. Pada 29 November 1989, CIMB Niaga melanjutkan langkah menjadi perusahaan
terbuka dengan mencatatkan saham atas namanya pada PT Bursa Efek Indonesia (dahulu PT Bursa Efek Jakarta
dan PT Bursa Efek Surabaya). Kepemimpinan dan inovasi CIMB Niaga dalam penerapan teknologi terkini semakin
dikenal di tahun 1991 dengan menjadi bank pertama yang memberikan layanan perbankan online.
Pada tanggal 16 September 2004 dengan visi yang jauh ke depan, CIMB Niaga mulai menjalankan kegiatan usaha
perbankan berdasarkan prinsip syariah setelah memperoleh izin usaha tersebut melalui Surat Keputusan
Gubernur Bank Indonesia No. 6/71/KEP.GBI.2004 dengan mendirikan Unit Usaha Syariah.
Kepemilikan saham mayoritas CIMB Niaga sempat beralih ke Pemerintah Republik Indonesia melalui Badan
Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”) akibat krisis keuangan Asia di tahun 1998. Kemudian, di tahun 2002,
CIMB Group Holdings Berhad (“CIMB Group”) dahulu Commerce Asset Holding Berhad, mengakuisisi saham
mayoritas CIMB Niaga dari BPPN.
Dalam transaksi terpisah, Khazanah yang merupakan pemilik saham mayoritas CIMB Group mengakuisisi
kepemilikan mayoritas LippoBank pada tanggal 30 September 2005.
Pada tahun 2007, seluruh kepemilikan saham berpindah tangan ke CIMB Group sebagai bagian dari reorganisasi
internal untuk mengkonsolidasi kegiatan seluruh anak perusahaan CIMB Group dengan platform universal
banking.
65
Page 92
Mayoritas saham CIMB Niaga sebesar 92,5% dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh CIMB Group Sdn.
Bhd., yang merupakan grup perbankan universal terbesar kelima di ASEAN dengan jaringan regional yang luas
antara lain di Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos,
dan Filipina.
Sebagai pemilik saham pengendali dari CIMB Niaga (melalui CIMB Group) dan LippoBank sejak tahun 2007,
Khazanah menempuh langkah penggabungan (merger) untuk mematuhi kebijakan Single Presence Policy (“SPP”)
yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Merger ini merupakan yang pertama di Indonesia terkait dengan
kebijakan SPP.
Kemudian di tahun 2008, sebelum penggabungan usaha, nama PT Bank Niaga Tbk berubah menjadi PT Bank CIMB
Niaga Tbk (rebranding) berdasarkan Akta No. 38 tanggal 28 Mei 2008, yang dibuat di hadapan Dr. Amrul
Partomuan Pohan, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU- 32968.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 Juni 2008 dan
Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/56/ KEP.GBI/2008 tanggal 22 Juli 2008.
Melalui Surat Keputusan Gubenur Bank Indonesia No. 10/66/KEP.GBI/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang
“Pemberian Izin Penggabungan Usaha PT Bank Lippo Tbk ke dalam PT Bank CIMB Niaga Tbk”, serta dengan
diterimanya surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHUAH.01.10-22669 tanggal
22 Oktober 2008 penggabungan usaha efektif tanggal 1 November 2008, Bank melaksanakan penggabungan Bank
Lippo ke dalam CIMB Niaga.
Pernyataan penggabungan usaha ini memperoleh surat pemberitahuan efektif dari Bapepam-LK melalui surat No.
S-4217/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008. Tanggal efektif penggabungan usaha dengan LippoBank ditetapkan pada
tanggal 1 November 2008 berdasarkan Akta No. 9 tanggal 16 Oktober 2008 yang dibuat di hadapan Notaris
Dr. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.
Penggabungan ini menjadi lompatan besar di layanan perbankan Asia Tenggara, dan memberikan keuntungan
berupa koneksi CIMB Niaga ke dalam jaringan regional ASEAN melalui CIMB Group. CIMB Niaga juga berhasil
masuk ke dalam jajaran Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4 dengan modal inti minimum Rp30 triliun.
CIMB Niaga kini menawarkan nasabahnya beragam produk dan layanan perbankan yang komprehensif di
Indonesia mulai dari perbankan, perbankan usaha kecil dan menengah (UKM), perbankan komersial, hingga
perbankan korporasi, yang didukung dengan kapabilitas tresuri serta transaction banking dan jaringan laku pandai
(branchless banking) yang mumpuni. CIMB Niaga juga memiliki produk dan layanan komersial dan syariah melalui
Unit Usaha Syariah CIMB Niaga Syariah. Salah satu keunggulan CIMB Niaga adalah dalam hal transaction banking,
yang menawarkan ragam produk dan layanan serta solusi yang komprehensif bagi CIMB Niaga dalam mengelola
operasional keuangannya baik transaksi domestik maupun cross border. Solusi ini mencakup pengelolaan produk
cash management, remittance, trade finance dan value chain.
Nasabah CIMB Niaga diberi kemudahan untuk dapat melakukan berbagai macam transaksi keuangan sesuai
kebutuhan nasabah secara digital, tanpa harus datang ke kantor cabang CIMB Niaga dengan memanfaatkan
aplikasi BizChannel@CIMB untuk segmen korporasi serta OCTO Mobile dan OCTO Clicks untuk nasabah
perorangan.
Hingga tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, CIMB Niaga memiliki 407 jaringan kantor cabang, 2.282
ATM, 6 unit Multi Denom Machine (MDM), 977 unit Cash Recycle Machine (CRM), 771.372 EDC, QR dan
E-Commerce serta 11.063 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. CIMB Niaga berkomitmen untuk
menjunjung tinggi integritas, ketekunan untuk menempatkan prioritas utama kepada nasabah, serta semangat
untuk terus unggul. CIMB Niaga akan terus mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan
sinergi antar unit usaha serta CIMB Group. Keseluruhan hal tersebut merupakan nilai-nilai inti CIMB Niaga dan
merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bagi masa depan yang sangat menjanjikan. CIMB Niaga yakin dapat
terus tumbuh menjadi yang terdepan dan terbaik dalam memberikan layanan perbankan bagi masyarakat.
Setelah pendiriannya, CIMB Niaga telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir kalinya diubah dan
dinyatakan kembali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank
CIMB Niaga Tbk No. 54 tanggal 25 Oktober 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.kn., dan telah
66
Page 93
diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat
Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0209390 tanggal 8 November 2024 serta telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0242443.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 08 November 2024 (“Akta No.
54/2024”).
PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Graha CIMB Niaga, Jalan jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan 12190.
b. Pengurus dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank CIMB Niaga Tbk No.
14 tanggal 3 April 2024 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah
diterima dan dicatatkan dalam database SABH sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-
AH.01.09-0144552 tanggal 6 April 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0073095.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 6 April 2024 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT Bank CIMB Niaga Tbk No. 17 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam,
S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diterima dan dicatatkan dalam database SABH sesuai dengan
Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0035987 tanggal 26 Januari 2024 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0019320.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 26 Januari 2024 juncto Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank CIMB Niaga Tbk No. 56 tanggal 30
Agustus 2024 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana telah diterima
dan dicatatkan dalam database SABH sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-
0247491 tanggal 3 September 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0186488.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 3 September 2024 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank CIMB Niaga Tbk No. 53 tanggal 25 Oktober 2024 dibuat di hadapan Ashoya
Ratam, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana telah diterima dan dicatatkan dalam database SABH
sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0271038 tanggal 2 November 2024 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0236651.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 2 November
2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris CIMB Niaga yang sedang menjabat sampai pada tanggal
Informasi Tambahan ini adalah sebagai berikut:
Direksi
Presiden Direktur : Lani Darmawan
Direktur : Lee Kai Kwong
Direktur : John Simon
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) : Fransiska Oei
Direktur : Pandji Pratama Djajanegara
Direktur : Tjioe Mei Tjuen
Direktur : Henky Sulistyo
Direktur : Joni Raini
Direktur : Rusly Johannes
Direktur : Noviady Wahyudi
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Didi Syafruddin Yahya
Wakil Presiden Komisaris (Independen) : Glenn Muhammad Surya Yusuf
Komisaris : Novan Amirudin
Komisaris : Vera Handajani
Komisaris Independen : Dody Budi Waluyo*)
Komisaris Independen : Sri Widowati
Komisaris Independen : Farina J. Situmorang
Keterangan:
*) Efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya
persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut.
67
Page 94
c. Permodalan
Struktur permodalan CIMB Niaga berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT CIMB Niaga Tbk No. 14 tanggal 8 April 2022, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.,
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan
Surat Keputusan No. AHU-0027993.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 19 April 2022 dan telah diterima dan
dicatatkan dalam database SABH sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0227633
tanggal 19 April 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0076823.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 19 April 2022 (“Akta 14/2022”) juncto Akta Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga PT CIMB Niaga Tbk No. 13 tanggal 11 Januari 2024, yang dibuat di hadapan
Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Saham Kelas A @Rp5.000 dan Nilai Nominal Persentase
Keterangan Saham Kelas B @Rp50 (%)
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar 50.886.460.336 2.900.000.000.000
Saham Kelas A @Rp5.000 71.853.936 359.269.680.000 -
Saham Kelas B @Rp50 50.814.606.400 2.540.730.320.000 -
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Saham Kelas A
Masyarakat 71.853.936 359.269.680.000 0,2857
Saham Kelas B
CIMB Group Sdn Bhd. Malaysia 24.358.324.638 1.217.916.231.900 96,8822
Masyarakat 712.027.269 35.601.363.450 2,8319
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 25.142.205.843 1.612.787.215.350 100,0000
Penuh
Saham Kelas A 71.853.936 359.269.680.000
Saham Kelas B 25.070.351.907 1.253.517.535.350
Jumlah Saham Dalam Portepel 25.744.254.493 1.287.212.724.650
Saham Kelas A @Rp5.000 0 0
Saham Kelas B @Rp50 25.744.254.493 1.287.212.724.650
Catatan: Informasi yang diungkapkan dalam tabel Struktur Permodalan dan Pemegang Saham di atas adalah bersumber dari Akta 14/ 2022. Saham treasuri tidak
tercatat dalam akta yang memuat perubahan pemegang saham terakhir PT Bank CIMB Niaga Tbk (Akta 14/2022) dan tidak menjadi bagian dari total (100%) Modal
yang Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam akta tersebut. Dalam Lampiran Keputusan Menkumham No. AHU-0027993.AH.01.02.TAHUN 2022 dari Akta 14/2022
hanya memuat 100% Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh yang terdiri dari Saham Biasa Kelas A (Masyarakat) dan Saham Biasa Kelas B (CIMB GROUP SDN BHD
dan Masyarakat), sedangkan saham treasuri tidak termasuk di dalamnya.
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham CIMB Niaga yang termuat dalam Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek
No. 145/BIMA/BNGA/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 yang disampaikan melalui PT Bima Registra selaku BAE,
komposisi Pemegang Saham CIMB Niaga (kepemilikan saham dengan jumlah di atas 5%, Direksi dan Komisaris
CIMB Niaga serta Pihak Afiliasi Pengendali, Masyarakat dan saham treasuri) adalah sebagai berikut:
Keterangan Jumlah Saham Persentase (%)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
- CIMB Group Sdn Bhd. 22.991.336.581 91,4452
- Masyarakat 1.887.338.382 7,5066
- Direksi, Komisaris dan Pihak Afiliasi 263.530.880 1,0482
Pengendali
- Saham Treasuri 0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 25.142.205.843 100,0000
68
Page 95
d. Kegiatan Usaha
Berdasarkan Anggaran Dasar CIMB Niaga yang terakhir sebagaimana telah dinyatakan kembali sebagaimana yang
termaktub dalam Akta No. 54/2024, CIMB Niaga didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan kegiatan
usaha di bidang Bank Umum dan sesuai Pasal 3 ayat 3.2. dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut,
CIMB Niaga dapat menjalankan ruang lingkup kegiatan usaha utama dan penunjang, sebagai berikut:
1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat
deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;
2. Memberi kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan utang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah
nasabahnya:
a. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada
kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan
dalam perdagangan surat di maksud;
c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
d. Sertifikat bank Indonesia (SBI);
e. Obligasi;
f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan perundangan;
g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun sesuai dengan
peraturan perundangan.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak
ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak
tercatat di Bursa Efek;
11. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
12. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
13. Melakukan kegiatan usaha Perbankan berdasarkan prinsip syariah;
14. Melakukan kegiatan agen pemasaran untuk produk yang bukan produk perbankan seperti asuransi,
reksadana, obligasi negara atau lainnya sesuai ketentuan.
Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, CIMB Niaga dapat melakukan kegiatan usaha penunjang
sebagai berikut :
1. Membeli melalui pelelangan atau dengan cara lain, agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur
tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan
secepatnya;
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna
usaha, modal ventura, pembiayaan konsumen, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring dan
penjaminan serta penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia;
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, kegagalan
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan
perundangan dana pensiun;
5. Melakukan kegiatan usaha penunjang lainnya untuk mendukung kegiatan usaha utama Bank yang lazim
dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan.
69
Page 96
Sampai dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022, CIMB Niaga telah menjalankan
seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar yang terakhir.
I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CIMB Niaga Auto Finance
No. 5 tanggal 5 April 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Selatan yang telah telah diterima dan dicatatkan dalam database SABH sesuai dengan Surat Penerimaan
Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0005150 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0075067.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 April 2022 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT CIMB Niaga Auto Finance No. 6 tanggal 6 April 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam,
S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No..AHU-
AH.01.03-0221544 tanggal 8 April 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0064624.AH.01.11
Tahun 2021 tanggal 8 April 2021 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT CIMB Niaga
Auto Finance No. 03 tanggal 1 April 2024 yang dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., Notaris di
Tangerang Selatan yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0137969
tanggal 4 April 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0070608.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal
04 April 2024, juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT CIMB Niaga Auto Finance
No. 09 tanggal 25 November 2024 yang dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang
Selatan yang telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0280839 tanggal 28
November 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0256916.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 28
November 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat diterbitkan Informasi Tambahan ini
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Lani Darmawan
Komisaris : Koei Hwei Lien
Komisaris : Noviady Wahyudi
Komisaris Independen : Serena Karlita Ferdinandus
Komisaris Independen : Hidayat Dardjat Prawiradilaga
Komisaris Independen : Jeffrey Kairupan *)
Direksi
Presiden Direktur : Ristiawan
Direktur : M. Imron Rosyadi Nur, ST
Direktur : Michael Angga
Direktur : Antonius Herdaru Danurdoro
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk
jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada
penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 setelah tanggal pengangkatannya. Penunjukkan dan pengangkatan seluruh
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur
dalam POJK No. 33/2014.
Keterangan:
*) Anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dimaksud baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (’Fit & Proper Test’) dan memenuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
70
Page 97
Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:
Dewan Komisaris
Jeffrey Kairupan
Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 56 tahun.
Efektif menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 25 November 2024.
Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Bank CIMB Niaga
Tbk (2016-2014), Staff Ahli Dewan Gubernur di Bank Indonesia (2015), Direktur Eksekutif
Departemen Internasional di Bank Indonesia (2013-2015), Kepala Peneliti (Pusat Pendidikan
dan Studi Kebanksentralan) di Bank Indonesia (2012-2013), Kepala Kantor Regional di Bank
Indonesia Denpasar (2009-2012), Kepala Kantor di Bank Indonesia Manado (2006-2009),
Kepala Biro Neraca Pembayaran di Bank Indonesia (2005-2006), Dosen Tamu di Universitas
Keio, Jepang (2006), Dosen Tamu di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri di berbagai provinsi
di Indonesia (1996-2016), Peneliti Ekonomi di Bank Indonesia (1987-2006), Ekonom di
PT Hasfarm Dian Konsultan (1985-1986), Manager dan Pemilik PT Independence (1982-1985).
Beliau meraih gelar Pasca Sarjana Profesi dari Universitas Sekolah Tinggi Theologi IKAT,
Jakarta di tahun 2019, MBA Business and Public Management dari George Washington
University, Washington DC, Amerika Serikat di tahun 1994, dan gelar Sarjana Ekonomi, Bidang
Studi Pembangunan, dari Universitas Indonesia pada tahun 1985.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Komisaris Perseroan adalah 3 (tiga) tahun.
Dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris, Perseroan dibantu oleh Komite Nominasi
dan Remunerasi yang membantu melakukan prosedur nominasi dan remunerasi. Struktur remunerasi Dewan
Komisaris terdiri dari honorarium, tunjangan, bonus/tantiem/insentif dan lain-lain.
Tidak ada kontrak terkait imbalan kerja untuk Dewan Komisaris setelah masa kerja berakhir.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Direksi Perseroan adalah 3 (tiga) tahun.
Dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi Direksi, Perseroan dibantu oleh Komite Nominasi dan
Remunerasi yang membantu melakukan prosedur nominasi dan remunerasi. Struktur remunerasi Direksi terdiri
dari honorarium, tunjangan, bonus/tantiem/insentif dan lain-lain.
Secara umum, Direksi bertanggung jawab dalam memimpin dan mengelola berbagai usaha untuk mencapai
obyektif Perseroan dan memastikan aset Perseroan digunakan dengan semestinya untuk kepentingan para
pemegang saham.
Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat Anggaran Dasar Perseroan, Kebijakan
Direksi dan juga kondisi-kondisi internal dan eksternal.
Penunjukkan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, serta
memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014 dan POJK No. 29/2020, serta telah mendapatkan persetujuan penilaian
kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) berdasarkan POJK No. 27/2016, kecuali untuk anggota Dewan
Komisaris atas nama Jeffrey Kairupan yang sampai dengan tanggal diterbitkan Informasi Tambahan ini masih
dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan baru dapat melaksanakan tugas serta
fungsi dalam jabatannya setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian
kemampuan dan kepatutan tersebut.
71
Page 98
Sesuai dengan POJK No. 29/2020, bahwa seluruh Direksi Perseroan menetap di Indonesia dan tidak merangkap
jabatan sebagai direksi pada perusahaan lain.
Tidak ada kontrak terkait imbalan kerja untuk Direksi setelah masa kerja berakhir.
Tidak terdapat hubungan keluarga antara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan
pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan.
Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada saat Informasi
Tambahan ini diterbitkan.
J. TATA KELOLA PERSEROAN
Perseroan senantiasa memperhatikan kepentingan setiap pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran
dan kesetaraan sesuai dengan proporsi yang seharusnya guna memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.
Roadmap Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance/GCG)
Perseroan telah menetapkan roadmap GCG yang disusun berdasarkan rencana perkembangan bisnis sebagai
bagian dari cita-cita menjadi perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia. Dari roadmap tersebut dapat
dilihat bahwa Perseroan saat ini telah berada pada tahapan pengembangan infrastruktur digital. Pencapaian
setiap tahapan dalam roadmap GCG menunjukkan semakin membaiknya pelaksanaan tata kelola di Perseroan
dari tahun ke tahun.
Komitmen Perseroan
Perseroan menyadari bahwa sebagai perusahaan pembiayaan, sangatlah penting bagi Perseroan untuk
melaksanakan bisnis yang bertanggung jawab dan terpercaya. Maka, senada dengan komitmen induk usaha
Perseroan yaitu PT Bank CIMB Niaga, Tbk (CIMB Niaga), Perseroan berkomitmen teguh untuk menjalankan
kegiatan usaha yang sehat, transparan dan profesional.
Untuk itu, Perseroan memastikan seluruh kegiatan operasional berlandaskan pada praktik GCG serta seluruh
peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan. Pelaksanaan praktik Tata Kelola Perusahaan bertujuan untuk meraih
kinerja yang optimal dan berkelanjutan, dengan berlandaskan pada etika tinggi serta kepatuhan terhadap setiap
perundangan yang mengikat bisnis Perseroan.
Prinsip Tata Kelola
Seluruh pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan mengakar pada 5 (lima) prinsip tata kelola, yaitu:
1. Keterbukaan (transparency), yaitu Perseroan menjamin adanya keterbukaan dan objektivitas dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan, serta menyediakan informasi material dan relevan mengenai
Perseroan melalui sarana komunikasi yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas (accountability), yaitu masing-masing organ tata Kelola memiliki kejelasan fungsi dan tanggung
jawab sehingga Perseroan dapat beroperasi secara transparan, wajar, efektif dan efisien berdasarkan struktur
organisasi yang berlaku.
3. Tanggung Jawab (responsibility), yaitu Perseroan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan
yang berlaku, khususnya terkait industri pembiayaan serta menegakkan nilai-nilai, etika, standar, prinsip dan
praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.
72
Page 99
4. Independensi (independency), yaitu kegiatan usaha Perseroan dikelola secara profesional tanpa dipengaruhi
oleh segala bentuk benturan kepentingan, tekanan dan dominasi dari pihak manapun yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
5. Kesetaraan dan kewajaran (fairness), yaitu Perseroan senantiasa memperhatikan kepentingan setiap
pemangku kepentingan berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran sesuai dengan proporsi yang seharusnya
guna memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.
Struktur Tata Kelola
Struktur tata Kelola Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Merupakan organ tata kelola Perseroan tertinggi dengan kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi
dan atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
2. Dewan Komisaris
Merupakan organ tata kelola Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau
khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberi nasihat dan arahan kepada Direksi.
3. Direksi
Merupakan organ tata kelola Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan
Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili
Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Merupakan organ tata kelola Perseroan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap
penyelenggaraan kegiatan Perseroan sesuai dengan prinsip syariah, serta memiliki Piagam DPS sebagai
acuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
Hingga saat ini, Perseroan melakukan penilaian atas penerapan tata kelola secara mandiri (self assessment)
dengan mengedepankan prinsip objektivitas. Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian diadopsi dari
PT Bank CIMB Niaga Tbk, dengan indikator utama yaitu:
• Struktur tata kelola
• Proses tata kelola
• Output tata kelola
DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris merupakan organ tata kelola di Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan
memberi nasihat kepada Direksi.
DIREKSI
Direksi merupakan organ tata kelola Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan secara
umum untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan
di dalam maupun luar pengadilan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan melalui keputusan RUPS.
Anggota Direksi Perseroan terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang anggota, dan pada saat ini terdapat 4 (empat)
orang anggota Direksi. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi kriteria yang disyaratkan Undang-Undang, POJK
dan Anggaran Dasar Perseroan.
73
Page 100
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
Sesuai dengan POJK No. 34/2014 dan POJK No. 29/2020, Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi
sesuai dengan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif tanggal 1 Oktober 2020
untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam menetapkan nominasi dan remunerasi kepada
Dewan Komisaris dan Direksi. Komite Nominasi dan Remunerasi telah memiliki Piagam Komite Nominasi dan
Remunerasi tanggal 26 September 2023.
Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah
sebagai berikut:
Ketua : Hidayat Dardjat Prawiradilaga
Anggota : Lani Darmawan
Anggota : Dedy Halim
KOMITE AUDIT
Sesuai dengan POJK No. 55/2015 dan POJK No. 29/2020, Perseroan membentuk Komite Audit sesuai dengan
Berita Acara Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 21 September 2022 dengan masa jabatan terhitung sejak
tanggal 21 September 2022 untuk mengawasi dan mengevaluasi proses pelaporan keuangan. Komite Audit terdiri
dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua Komite dan pihak independen yang memiliki keahlian di bidang
keuangan dan akuntansi. Komite Audit telah memiliki Piagam Komite Audit yang termaktub dalam Piagam Komite
Audit (Audit Committee Charter 2021) tanggal 1 Oktober 2021.
Baik Ketua maupun anggota Komite Audit yang menjabat di Perseroan adalah independen yang tidak mempunyai
hubungan afiliasi dengan pemegang saham. Berikut adalah komposisi Komite Audit Perseroan:
Ketua : Serena Karlita Ferdinandus
Anggota : Hidayat Dardjat Prawiradilaga
Anggota : Sjahfiri Gaffar
KOMITE PEMANTAU RISIKO
Sesuai dengan POJK No. 29/2020, Perseroan membentuk Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Surat
Pembentukan Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi oleh Dewan Komisaris PT CIMB
Niaga Auto Finance tanggal 1 Oktober 2020 dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam
memelihara, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau
meningkatkan tingkat kesehatan Perseroan.
Ketua : Serena Karlita Ferdinandus
Anggota : Sjahfiri Gaffar
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Dewan Pengawas Syariah (“DPS”) merupakan organ tata kelola Perseroan yang berfungsi melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan kegiatan Unit Usaha Syariah Perseroan agar senantiasa sesuai dengan prinsip syariah.
Berikut adalah DPS Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT CIMB Niaga Auto Finance No. 111 tanggal 6 April 2023, dibuat oleh Theresia Trisnaning, S.H., M.Kn., Notaris di
Tangerang Selatan dan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT CIMB Niaga Auto
Finance No. 01 tanggal 6 Februari 2024, dibuat oleh Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang
Selatan:
DPS : Dr. Jaenal Effendi, S.Ag, MA
: Rini Fatma Kartika
74
Page 101
UNIT AUDIT INTERNAL
Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal
dan mengangkat Tunto Hardani sebagai Kepala Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.
CNAF/BOD/SRT/V/24/127 tanggal 27 Mei 2024, yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.
Penunjukkan tersebut telah dilaporkan kepada OJK secara khusus dan tersendiri sesuai POJK 56/2015. Perseroan
memiliki Piagam Audit Internal yang berlaku sejak 3 Maret 2022 yang telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan
telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.
Berikut ini adalah keterangan mengenai Unit Audit Internal:
Kepala Divisi Unit Audit Internal : Tunto Hardani
SEKRETARIS PERUSAHAAN
Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 35/2014, Direksi Perseroan telah melakukan
pengangkatan berdasarkan Surat Pemberitahuan Perubahan Sekretaris Perusahaan nomor
CNAF/BOD/SRT/III/20/111 tanggal 18 Maret 2020 berdasarkan Keputusan Direksi PT CIMB Niaga Auto Finance
Nomor: CNAF/BOD/SRT/III/20/108 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT CIMB Niaga Auto Finance
tanggal 16 Maret 2020. Pada tanggal 12-13 November 2024 juga mengikuti pelatihan Corporate Secretary
Berbasis GCG yang diselenggarakan oleh Arcarta Consultant.
Berikut ini adalah keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan:
Sekertaris Perusahaan : Lusiantini
Berikut ini adalah alamat korespondensi Sekretaris Perusahaan:
Jl. Bintaro Utama 9 Blok B9/I no. 15, Pondok Pucung,
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan 15229.
Tel: (021) 2788 1800, Fax: -
Website: www.cnaf.co.id
Email: corsec.cnaf@cnaf.co.id
K. SUMBER DAYA MANUSIA
Perseroan sangat menyadari bahwa kesuksesan usaha yang dijalankan tidak terlepas dari peran serta sumber
daya manusia yang ada. Oleh karenanya, pengembangan kualitas sumber daya manusia selalu menjadi salah satu
prioritas dalam agenda bisnis Perseroan. Sampai dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024,
Perseroan mempekerjakan 620 karyawan tetap, 253 karyawan kontrak dan 50 karyawan dalam masa percobaan.
Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan tetap menurut jenjang jabatan, usia, jenjang pendidikan,
aktivitas utama dan status untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:
Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan
Keterangan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Direksi 4 4 5
Manajemen Senior 49 40 32
Manajemen Madya 85 105 100
Manajemen Junior 193 220 207
Staf 592 572 480
Jumlah 923 941 824
75
Page 102
Komposisi Karyawan Menurut Usia
Keterangan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 31 Desember 2022
> 46 tahun 89 107 65
> 41 – 45 tahun 161 182 164
> 36 – 40 tahun 206 249 238
> 31 – 35 tahun 195 194 175
> 25 – 30 tahun 227 173 156
< 25 tahun 45 36 26
Jumlah 923 941 824
Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan
Keterangan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Strata 2- Strata 3 28 24 12
Strata 1 673 680 607
Diploma 1-Diploma 3 122 96 94
< SMA 100 141 111
Jumlah 923 941 824
Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama
Keterangan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Collection & Recovery 253 298 268
Corporate 34 34 26
Credit & Risk 96 91 92
Finance & Strategy 100 61 52
Legal Compliance & AFM 68 54 40
Operation 171 168 150
Sales & Acquisition 201 191 161
Syariah - 44 35
Jumlah 923 941 824
Komposisi Karyawan Menurut Status
Keterangan 31 Desember 2024 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Tetap 620 596 589
Kontrak 253 290 179
Masa Percobaan 50 55 56
Jumlah 923 941 824
Karyawan kontrak yang dimiliki Perseroan bukan merupakan karyawan outsource, melainkan karyawan kontrak
yang statusnya akan diubah menjadi karyawan tetap setelah melewati masa waktu tertentu.
Tenaga Kerja Asing
Saat ini Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.
Program Pelatihan & Pendidikan
Perseroan melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan melalui pelaksanaan
berbagai program yang terstruktur secara tahunan. Beberapa kegiatan pengembangan sumber daya manusia
yang dilakukan Perseroan adalah:
76
Page 103
1. Pembentukan Management Development Program (MDP) yaitu sebuah program yang dididik secara
komprehensif dan dikhususkan dalam bidang inovasi untuk mendukung bisnis.
2. Pembentukan Metode Pelatihan E-Learning yaitu sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik
untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer maupun perangkat mobile.
3. Pembentukan Training Center yang dapat mendukung pelatihan baik secara offline maupun online yang
dilengkapi dengan sarana belajar mengajar interaktif.
Sampai dengan tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah memfasilitasi karyawan untuk
mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi, baik secara internal dan eksternal. Beberapa pelatihan
yang dilakukan adalah:
Nama Pelatihan Kategori
Program Development:
- Inclass MT Finance & Strategy Batch 2 Internal
- Inclass Collection Management Development Program (CMDP) Internal
Workshop:
- Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS IX Tahun 2024 Bidang IKNB 2 Internal
- KPM Sales Heads Workshop Internal
Nama Pelatihan Kategori
Training:
- Training Sertifikasi IT Auditor Professional Eksternal
- Training Bahasa Inggris Eksternal
- Training Consumer Risk Credit Eksternal
- Training Content Management System Website Corporate CNAF Eksternal
- Training Key Performance Indicator (KPI) Eksternal
- Training SQL & Phyton Internal
- Training for Trainer Confins R3 Eksternal
- Training Integrasi & Monitoring Confins R3 Eksternal
- Training Monitoring & Self Custom Confins R3 Eksternal
- Training Verification Credit Analyst Eksternal
- Training BCP & DRP Testing Eksternal
- Training Strategic Leadership Performance Eksternal
- Training Requirement & Internal Auditor ISO 27001 Eksternal
- Training Corporate Secretary Berbasis GCG Eksternal
- Training Certified Anti Fraud Management (CAFM) Eksternal
- Training Customer Care Excellence Eksternal
- Training Perlindungan Konsumen Eksternal
- Training Sustainable Finance Eksternal
- Sales Directorate Training Internal &
Eksternal
- Collection All Bucket Training Internal
Sertifikasi:
- Sertifikasi Dasar Komisaris Eksternal
- Sertifikasi Ahli Pembiayaan Eksternal
- Sertifikasi Dasar Managerial Pembiayaan Eksternal
- Sertifikasi Manajemen Risiko Direksi Eksternal
77
Page 104
- Sertifikasi Manajemen Risiko Satu Tingkat Di Bawah Direksi Eksternal
- Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan Eksternal
Seminar
- Seminar Nasional Economic Outlook for 2025 Eksternal
- Seminar Nasional Tantangan Pembiayaan Tahun 2024 (APPI) Eksternal
- Seminar Financing Challenges in the Amidst of Economic Slowdown Eksternal
- Seminar International The Fed’s Interest and Enhancing Market Share throught Eksternal
Technologies Transformation
- Seminar Nasional Tantangan Pembiayaan di Tengah Perubahan Geopolitik dan Ekonomi Eksternal
Perseroan menganggarkan biaya training untuk pengembangan karyawan. Sampai dengan tahun-tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 biaya training untuk pengembangan karyawan adalah
masing-masing sebesar Rp6.720juta, Rp6.476 juta, dan Rp5.376 juta. Persentase biaya training untuk
pengembangan karyawan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022
masing-masing adalah 1.18%, 1,28% dan 1,15% dari laba sebelum pajak penghasilan.
Kesejahteraan Karyawan (Fasilitas dan Benefit Lainnya)
Perseroan selalu melakukan peninjauan pengupahan secara periodik, serta memperhatikan dan mematuhi
pemberlakuan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan oleh Pemerintah.
1. Program BPJS Pemerintah yang meliputi Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Pensiun
2. Fasilitas kesehatan di luar BPJS yang meliputi rawat jalan, rawat inap, melahirkan dan penggantian Kacamata.
3. Vehicle Ownership Program, yaitu program kepemililikan kendaraan bermotor untuk karyawan seperti Motor
dan Mobil.
4. Asuransi Jiwa dan Asuransi Kecelakaan.
5. Program Dana Pensiun.
Fasilitas yang diberikan kepada karyawan sudah sesuai dengan kompetensi/kualifikasi karyawan serta sesuai
dengan peraturan Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi.
Serikat Pekerja
Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.
Pegawai Berkeahlian Khusus
Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang dengan ketidakberadaannya,
akan menggangu kelangsungan kegiatan operasional/usahanya.
Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Perjanjian yang melibatkan
karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan
program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
L. ASURANSI
Perseroan telah melakukan perlindungan asuransi atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dengan rincian
sebagai berikut:
78
Page 105
Jenis Asuransi, Nomor dan Jangka Premi/
No. Objek Pertanggungan Nilai Pertanggungan (Rp) Penanggung
Waktu Kontribusi (Rp)
Polis Asuransi Gempa Bumi No. Kantor yang berlokasi di Jl. MT Haryono No.07
12.400.0010.25957 dengan masa RT.10, Kel. Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan
1. 127.015.871,88 95.261,90 PT Asuransi Sinar Mas
pertanggunan 1 Maret 2024 s/d 1 Selatan,
Maret 2025**) Kota Balikapapan
Kantor yang berlokasi di Jl. Batununggal Indah
IV No. 15, Kel. Batununggal, Kec. Bandung 356.869.223,79 678.051,52 PT Asuransi Sinar Mas
Kidul, Kota Bandung
Kantor yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani KM.
9.6, Kel. Mandar Sari, Kec. Kertak Hanyar,
221.389.042,82 166.041,78 PT Asuransi Sinar Mas
Kabupaten
Banjar, Kalimatan Selatan
Kantor yang berlokasi di Ruko Kesambi
214.026.390,76 214.026,39 PT Asuransi Sinar Mas
Regency Blok KR 5 Jl. Raya Kesambi, Cirebon
Jl.Gatot Subroto Tengah No.330, Kelurahan
355.380.292,46 508.193,81 PT Asuransi Sinar Mas
Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Bali
Ruko Kartini Grande No.46 I - J , Jl.Citayam
Raya, RT/RW 04/02, Kel.Depok Kec.Pancoran 154.268.368,31 220.603,76 PT Asuransi Sinar Mas
Mas,16431
Kantor yang berlokasi di Jl. RS Fatmawati NO.
10 RT 001/ RW 003, Kelurahan Cilandak Barat, 178.193.705,40 254.816,99 PT Asuransi Sinar Mas
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan
Kantor yang berlokasi di Jl. DI. Panjaitan N0.
112 RT 37 Kel. Jelutung Kec. Kebun Handil 260.426.597,42 260.426,59 PT Asuransi Sinar Mas
Jambi
Kantor yang berlokasi di Ruko Gajah Mada
Square Blok. A.11. Jl. Gajah Mada, Kel.
229.839.625,30 328.670,66 PT Asuransi Sinar Mas
Kaliwates, Kab.Jember, Jawa Timur
*)
Kantor yang berlokasi di Jl. Pahlawan Revolusi
No.68 kel. Klender, Kec. Duren Sawit, 248.278.715,56 355.038,56 PT Asuransi Sinar Mas
Jakarta Timur
79
Page 106
Kantor yang berlokasi di Ruko Courtyard
"Galuh Mas" Blok 7A NO C9 C10, Desa Puseur
160.014.293,91 160.014,29 PT Asuransi Sinar Mas
Jaya, Kec. Teluk Jambe Timur Karawang, Jawa
Barat
Kantor yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta
207.455.852,20 207.455,85 PT Asuransi Sinar Mas
No..150C, Desa Sukorejo, Kec. Ngasem, Kediri
Ruko Kelapa Gading Square Blok B-16-17, Jl.
155.523.366,03 222.398,41 PT Asuransi Sinar Mas
Boulevard Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara
Kantor yang berlokasi di Jl. MT Haryono No.
277.336.238,35 526.938,85 PT Asuransi Sinar Mas
127, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari
Jl. Raya Pati - Kudus,
Salam Kidul, Dersalam, Kec. Bae, Kabupaten
231.639.360,90 331.244,28 PT Asuransi Sinar Mas
Kudus Jawa Tengah 59321, Kabupaten Kudus,
Jawa Tengah 59349
Kantor yang berlokasi di Jl. Wolter Monginsidi
No.21D dan 21E, kel. Gotong Royong, Kec. 179.485.786,22 256.664,67 PT Asuransi Sinar Mas
Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung
Kantor yang berlokasi di Alauddin Plaza, Jl.
Sultan Alauddin Blok SH No. 10 Gunung Sari 363.674.276,53 276.392,45 PT Asuransi Sinar Mas
Rappocini, Makassar
Kantor yang berlokasi di Komplek Ruko S.
Parman Megah Kav. B2 No. 56, Jl. Letjend S.
230.148.428,13 230.148,42 PT Asuransi Sinar Mas
Parman,
Blimbing, Malang
Kantor yang berlokasi di Jl. 17 Agustus No.34
197.680.535,70 282.683,17 PT Asuransi Sinar Mas
A, Telling Atas, Wanea, Manado
Kantor yang berlokasi di Jl. Gagak Hitam
Ringroad No. 17, Tanjung Rejo, Medan 274.255.140,86 392.184,85 PT Asuransi Sinar Mas
Sunggal, Medan
Kantor yang berlokasi di Jl. Khatib Sulaiman
No. 47D & 47E, Kel. Lolong Belati, Kec. Padang
239.868.109,51 455.749,41 PT Asuransi Sinar Mas
Utara, Kota Padang
*)
80
Page 107
Kantor yang berlokasi di Jl. Basuki Rahmat No.
43 RT 025 RW 010 Kel. Pahlawan Kec. 312.139.082,30 312.139,08 PT Asuransi Sinar Mas
Kemuning, Palembang
Kantor yang berlokasi di Jl. Bau Massepe No.
398A, Kel. Mallusetasi ,Kec. Ujung Kota,
265.571.576,48 265.571,57 PT Asuransi Sinar Mas
Pare Pare
*)
Kantor yang berlokasi di JL Paus No. 9-H,
Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan 422.910.189,34 604.761,57 PT Asuransi Sinar Mas
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
Kantor yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani Komp.
350.312.980,15 262.734,73 PT Asuransi Sinar Mas
Mega Mall Blok E/10, Pontianak
Kantor yang berlokasi di Komplek Pertokoan
Purwokerto Citywalk Blok A NO. 5A & 5B, Jl.
H. R. Bunyamin, Kel. Bancarkembar, Kec. 219.216.811,96 219.216,81 PT Asuransi Sinar Mas
Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas
Purwokerto
Kantor yang berlokasi di Jl. KH. Wahid Hasyim
No.016 RT. 014, Kel. Sempaja, Kec. Samarinda
226.204.377,10 169.653,28 PT Asuransi Sinar Mas
Utara,
Samarinda
Kantor yang berlokasi di Jl. Pemuda 21B, Kel.
307.081.060,70 307.081,06 PT Asuransi Sinar Mas
Pandan Sari Kec. Semarang Tengah, Semarang
Kantor yang berlokasi di Ruko Pucangsawit
(UNS), JL. IR. Sutami No. 82A, Pucangsawit, 162.905.227,40 232.954,47 PT Asuransi Sinar Mas
Jebres, Surakarta, Solo
Kantor yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman
No. 57 A RT 01 RW 05, Kel. Sriwedari Kec.
205.747.112,70 390.919,51 PT Asuransi Sinar Mas
Gunung Puyuh,
Sukabumi
Kantor yang berlokasi di Jl. Mayjend
Sungkono No. 149-151, Ruko Rich Place Blok
486.358.164,26 486.358,16 PT Asuransi Sinar Mas
R-22 & R-26, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh
Pakis, Surabaya
Kantor yang berlokasi di Jl. Bintaro Utama 9
Blok B9/I , No. 15, Bintaro Jaya SEKTOR IX Kel.
125.395.916,63 179.316,16 PT Asuransi Sinar Mas
Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren, Tangerang
Selatan (Cabang Tangerang)
81
Page 108
Kantor yang berlokasi di Ruko Nirmala Square
Blok A NO 11, Jl. Yos Sudarso, Kel.
187.875.068,79 187.875,06 PT Asuransi Sinar Mas
Mintaragen, Kec.
Tegal Timur, Kota Tegal
Kantor yang berlokasi di Ruko Casablanca No.
181.268.633,54 259.214,14 PT Asuransi Sinar Mas
1, Jl. Ring Road Utara Yogyakarta
Kantor yang berlokasi di Jl. Falatehan I No. 10,
Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta 786.291.455,00 1.124.396,78 PT Asuransi Sinar Mas
Selatan
Kantor yang berlokasi di PT NTT Indonesia
Nexcenter, Jl. Kuningan Barat Raya No.8,
RT.6/RW.3, 15.738.262.539,00 22.505.715,43 PT Asuransi Sinar Mas
Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan
Kantor yang berlokasi di Gedung Ghra CNI
Jl. Wolter Monginsidi No. 88 J RT 1 RW 4
557.967.637,50 797.893,72 PT Asuransi Sinar Mas
Perogogan, Kec. Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan
Kantor yang berlokasi di Graha Telkomsigma
D/H German Centre 3rd Floor. JL Kapt 1.698.300.000,00 2.428.569,00 PT Asuransi Sinar Mas
Subijanto DJ. Bumi Serpong Damai Tangerang
Polis Asuransi Gempa Bumi No.
PIF2300147, yang telah diperpanjang Gedung yang berlokasi di Jl. Bintaro Utama 9
dengan Renewal Slip No. Blok B9/I No.15, Bintaro Jaya Sektor IX PT Asuransi Tugu Pratama
2 14,474,359,017.- 17,643,583.-
019/R/02/SHR-ATPI/VI/2024 dengan Kelurahan Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren, Indonesia Tbk
masa pertanggungan 29 Mei 2024 s/d Tangerang Selatan. 15229
29 Mei 2025
Polis Asuransi Gempa Bumi No. Gedung yang berlokasi di Surya Square CBD
PIF2300205, dengan masa Bintaro Jaya, Sektor VII, Jalan Boulevard PT Asuransi Tugu Pratama
3 2.333.781.245.- 3.115.246,83.-
pertanggungan 3 Agustus 2024 s/d Bintaro Jaya, No. D05, PD Jaya, Kec. Pondok Indonesia Tbk
3 Agustus 2025 Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15220.
Polis Asuransi Property All Risk No.
PIF2300146 yang telah diperpanjang kerusakan material kantor yang terletak di Jl.
dengan Renewal Slip No. Bintaro Utama 9 Blok B9/I No.15, Bintaro Jaya PT Asuransi Tugu Pratama
4 14.474.359.017,- 13.189.823,-
018/R/02/SHR-ATPI/VI/2024 dengan Sektor IX Kelurahan Pondok Pucung, Kec. Indonesia Tbk
masa pertanggungan 29 Mei 2024 s/d Pondok Aren, Tangerang Selatan. 15229
29 Mei 2025
Polis Asuransi Property All Risk No. Kerusakan material kantor: Jl. MT. Haryono
12.400.0010.25876, dengan masa No.07 RT.10, Kel. Gunung Bahagia, Kec.
5 127.015.871,88 46.767,24 PT Asuransi Sinar Mas
pertanggungan 1 Maret 2024 s/d Balikpapan Selatan,
1 Maret 2025**) Kota Balikapapan
Kerusakan material kantor: Jl. Batununggal
Indah IV No. 15, Kel. Batununggal, Kec. 356.869.223,79 131.399,24 PT Asuransi Sinar Mas
Bandung Kidul, Kota Bandung
82
Page 109
Kerusakan material kantor:
Jl. Ahmad Yani No.02, Kel.Manarap Lama.
221.389.042,82 81.515,44 PT Asuransi Sinar Mas
Kec. Kertak Hanyar, kab.Banjar. Propinsi
Kalimantan Selatan
Kerusakan material kantor: Ruko Kesambi
214.026.390,76 78.804,51 PT Asuransi Sinar Mas
Regency Blok KR 5 Jl. Raya Kesambi Cirebon
Kerusakan material kantor: Jl.Gatot Subroto
Tengah No.330, Kelurahan Tonja, Kecamatan 355.380.292,46 130.851,02 PT Asuransi Sinar Mas
Denpasar Utara, Bali
Kerusakan material kantor: Ruko Kartini
Grande No.46 I - J , Jl.Citayam Raya, RT/RW 154.268.368,31 56.801,61 PT Asuransi Sinar Mas
04/02, Kel.Depok Kec.Pancoran Mas,16431
Kerusakan material kantor: Jl. RS Fatmawati
No. 10 RT 001/ RW 003, Kelurahan Cilandak 178.193.705,40 65.610,92 PT Asuransi Sinar Mas
Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan
Kerusakan material kantor: Jl. DI. Panjaitan
No. 112 RT 37 Kel. Jelutung Kec. Kebun Handil 260.426.597,42 95.889,07 PT Asuransi Sinar Mas
Jambi
Kerusakan material kantor: Ruko Gajah Mada
Square Blok. A.11. Jl. GAJAH Mada, Kel. 229.839.625,30 84.626,95 PT Asuransi Sinar Mas
Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Timur
Kerusakan material kantor: Jl. Pahlawan
Revolusi No.68 Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, 248.278.715,56 91.416,22 PT Asuransi Sinar Mas
Jakarta Timur
Kerusakan material kantor: Ruko Courtyard
"Galuh Mas" Blok 7a No C9 C10 Desa Puseur
160.014.293,91 58.917,26 PT Asuransi Sinar Mas
Jaya, kec Teluk Jambe Timur Karawang, Jawa
Barat.
Kerusakan material kantor: Jl. Soekarno Hatta
207.455.852,20 76.385,24 PT Asuransi Sinar Mas
no.150C, Desa Sukorejo, Kec. Ngasem, Kediri
Kerusakan material kantor: Ruko Kelapa
Gading Square Blok B-16-17, Jl. Boulevard 155.523.366,03 57.263,70 PT Asuransi Sinar Mas
Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara
83
Page 110
Kerusakan material kantor: JL. MT Haryono
277.336.238,35 102.115,20 PT Asuransi Sinar Mas
No. 127 Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari
Kerusakan material kantor: Jl. Raya Pati -
Kudus,
Salam Kidul, Dersalam, Kec. Bae, Kabupaten 231.639.360,90 85.289,61 PT Asuransi Sinar Mas
Kudus Jawa Tengah 59321, Kabupaten Kudus,
Jawa Tengah 59349
Kerusakan material kantor: Jl. Wolter
Monginsidi No. 21E, Kel. Gotong Royong, Kec. 179.485.786,22 66.086,66 PT Asuransi Sinar Mas
Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung,
Kerusakan material kantor: Alauddin Plaza, Jl.
Sultan Alauddin Blok SH No.10, Gunung Sari 363.674.276,53 133.904,86 PT Asuransi Sinar Mas
Rappocini, Makassar
Kerusakan material kantor: Komplek Ruko S.
Parman Megah Kav B2 No. 56, jl. Letjend S. 230.148.428,13 84.740,65 PT Asuransi Sinar Mas
Parman, blimbing, Malang
Kerusakan material kantor: Jl. 17 Agustus
197.680.535,70 72.785,97 PT Asuransi Sinar Mas
No.34 A, Telling Atas, Wanea, Manado
Kerusakan material kantor: Jl. Gagak Hitam
Ringroad no. 17, Tanjung Rejo, Medan 274.255.140,86 100.980,74 PT Asuransi Sinar Mas
Sunggal, Medan
Kerusakan material kantor: Jl. Khatib
Sulaiman no. 47d & 47e, Kel. Lolong Belati,
239.868.109,51 88.319,43 PT Asuransi Sinar Mas
Kec. Padang Utara, Kota Padang
*)
Kerusakan material kantor: Jl. Basuki Rahmat
no. 43 RT 025 RW 010 Kel. Pahlawan kec. 312.139.082,30 114.929,61 PT Asuransi Sinar Mas
Kemuning, Palembang
Kerusakan material kantor: Jl. Bau Massepe
No. 398a, Kel. Mallusetasi, Kec. Ujung Kota
265.571.576,48 97.783,45 PT Asuransi Sinar Mas
Pare Pare
*)
Kerusakan material kantor: Jl Paus No. 9-H,
Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan
422.910.189,34 155.715,53 PT Asuransi Sinar Mas
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi
Riau
84
Page 111
Kerusakan material kantor: Jl. Ahmad Yani,
350.312.980,15 128.985,23 PT Asuransi Sinar Mas
Komp. Mega Mall Blok e/10, Pontianak
Kerusakan material kantor: Komplek
Pertokoan Purwokerto Citywalk Blok A no. 5a
& 5b, Jl. H. R. Bunyamin, Kel. Bancarkembar, 219.216.811,96 80.715,63 PT Asuransi Sinar Mas
kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas
Purwokerto
Kerusakan material kantor: Jl. KH. Wahid
Hasyim No.016 RT. 014, Kel. Sempaja, Kec. 226.204.377,10 83.288,45 PT Asuransi Sinar Mas
Samarinda Utara, Samarinda
Kerusakan material kantor: Jl Pemuda 21B
Kel. Pandan Sari, Kec Semarang Tengah, 307.081.060,70 113.067,24 PT Asuransi Sinar Mas
Semarang
Kerusakan material kantor: Ruko Pucangsawit
(UNS), jl. Ir. Sutami no. 82a, Pucangsawit, 162.905.227,40 59.981,70 PT Asuransi Sinar Mas
Jebres, surakarta, Solo
Kerusakan material kantor: Jl. Jendral
Sudirman No. 57A, Kel. Sriwedari, Kec. 205.747.112,70 75.756,08 PT Asuransi Sinar Mas
Gunung Puyuh, Sukabumi.
Kerusakan material kantor: Jl. Mayjend
Sungkono no. 149-151, Ruko Rich Place Blok
486.358.164,26 179.077,07 PT Asuransi Sinar Mas
r-22 & r-26, Kel. Dukuh Pakis, Kec. Dukuh
Pakis, Surabaya
Kerusakan material kantor: Jl. Bintaro Utama
9 Blok b9/I , No. 15, Desa Pondok Pucung,
125.395.916,63 46.170,77 PT Asuransi Sinar Mas
Pondok Aren, Tangerang Selatan (Cabang
Tangerang)
Kerusakan material kantor: Ruko Nirmala
Square Blok A No 11, Jl. Yos Sudarso, Kel. 187.875.068,79 69.175,60 PT Asuransi Sinar Mas
Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal
Kerusakan material kantor: Ruko Casablanca
181.268.633,54 66.743,11 PT Asuransi Sinar Mas
No. 1, Jl. Ring Road Utara, Yogyakarta
Kerusakan material kantor: Jl. Falatehan I No.
10, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, 786.291.455,00 289.512,51 PT Asuransi Sinar Mas
Jakarta Selatan
85
Page 112
Kerusakan material kantor: PT NTT Indonesia
Nexcenter, Jl. Kuningan Barat Raya No.8,
15.738.262.539,00 5.794.828,26 PT Asuransi Sinar Mas
RT.6/RW.3, Kuningan Barat, Kec. Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan
Kerusakan material kantor: Gedung Grha CNI,
Jl. Wolter Monginsidi No. 88 J RT 1/RW 4,
557.967.637,50 205.443,68 PT Asuransi Sinar Mas
Petogogan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan
Kerusakan material kantor: Graha
Telkomsigma D/H German Centre 3rd Floor.
1.698.300.000,00 625.314,06 PT Asuransi Sinar Mas
JL Kapt Subijanto DJ. Bumi Serpong Damai
Tangerang 15321
Polis Asuransi Property
All Risk No.
Gedung Surya Square CBD Bintaro Jaya,
10101032410000019
Sektor VII, Jalan Boulevard Bintaro Jaya, No. PT Asuransi Tugu Pratama
6 dengan masa 2.356.975.645,- 2,223,720.79
D05, PD Jaya, Kec. Pondok Aren, Kota Indonesia Tbk
pertanggungan 3
Tangerang Sealtan, Banten 15220
Agustus 2024 s/d 3
Agustus 2025
Kehilangan uang dan/atau surat-surat BPKB
Polis Asuransi Cash in Safe pada kantor-kantor cabang/tempat usaha
No. 12.400.0012.98003 dengan masa Perseroan. Nilai pertanggungan per-BPKB Total Premi:
7 PT Asuransi Sinar Mas
pertanggungan 1 Mei 2024 s/d 1 Mei senilai Rp5.000.000,- dengan jumlah BPKB 994.530.000,-
2025 pada masing-masing kantor cabang sebagai
berikut:
BPKB: 300
JL. Margonda Raya No. 120, Beji, Depok Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
1.500.000.000,-
Jl. RS Fatmawati no. 10 rt 001/ rw 003, BPKB: 300
Kelurahan Cilandak Barat, kecamatan Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Cilandak, Jakarta Selatan 1.500.000.000,-
BPKB: 300
JL. Pahlawan Revolusi No.68 Kel. Klender, Kec.
Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Duren Sawit, Jakarta Timur
1.500.000.000,-
BPKB: 300
Rukan Kelapa Gading Square Blok C-6 Jl
Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Boulevard Barat Kelapa Gading, Jakarta Utara
1.500.000.000,-
Jl. Bintaro Utama 9 Blok B9/I No 15, Kel. BPKB: 300
Pondok Pucung, Kec. Pondok Aren, Tangerang Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Selatan 1.500.000.000,-
BPKB: 150.000
Jl. Falatehan I No. 10, Kel. Melawai, Kec.
Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
750.000.000.000,-
86
Page 113
JL. Batununggal Indah IV NO.15, Kel. BPKB: 300
Batununggal, Kec.Bandung Kidul, Kota Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Bandung 1.500.000.000,-
BPKB: 100
Ruko Kesambi Regency Blok KR 5 Jl. Raya
Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Kesambi, Cirebon
500.000.000,-
BPKB: 100
Jl. Jendral Sudirman ,no : 57a, Kel. Sriwedari,
Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
kec Gunung Puyuh, Sukabumi.
500.000.000,-
Ruko Courtyard "Galuh Mas" Blok 7A No C9 BPKB: 100
C10 Desa Puseur Jaya, Kec. Teluk Jambe Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Timur, Karawang, Jawa Barat 500.000.000,-
BPKB: 100
Ruko Pucangsawit (UNS), jl. Ir. Sutami no. 82a,
Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Pucangsawit, Jebres, Surakarta, Solo
500.000.000,-
BPKB: 100
Ruko Casablanca No. 1 Jl. Ring Road Utara
Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Yogyakarta
500.000.000,-
BPKB: 300
Jl Pemuda 21B, Kel. Pandan Sari, Kec
Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Semarang Tengah, Semarang
1.500.000.000,-
Komplek Pertokoan Purwokerto Citywalk
BPKB: 100
Blok A No. 5a & 5b, Jl. H. R. Bunyamin,
Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Kel. Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara,
500.000.000,-
Kabupaten banyumas Purwokerto
Ruko Nirmala Square Blok A No. 11, Jl. Yos BPKB: 100
Sudarso, kel. Mintaragen, Kec. Tegal Timur, Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Kota Tegal 500.000.000,-
BPKB: 100
Pertokoan Jl. A. Yani Blok A-6 dan A-7, Kel.
Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Getas Pejaten, Kec. Jati, Kota Kudus
500.000.000,-
JL. Mayjend Sungkono No. 149-151, Ruko Rich BPKB: 300
Place Blok R-22 & R-26, KEL. DUKUH PAKIS, Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
KEC. DUKUH PAKIS, SURABAYA 1.500.000.000,-
87
Page 114
BPKB: 100
Komplek Ruko S. Parman Megah Kav. B2 No.
Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
56, jl. Letjend S. Parman, Blimbing, Malang
500.000.000,-
BPKB: 100
Jl. Soekarno Hatta No.150c, Desa Sukorejo,
Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Kec. Ngasem, Kediri
500.000.000,-
BPKB: 300
Rukan Pertokoan Niti Mandala, Renon No. 3a,
Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Jalan Raya Puputan, Denpasar
1.500.000.000,-
Ruko Gajah Mada Square Blok. A.11. Jl. Gajah BPKB: 100
Mada, kel. Kaliwates, Kab. Jember, Jawa Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Timur 500.000.000,-
Jl. MT. Haryono No.07 RT.10, Kel. Gunung BPKB: 100
Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Kota Balikapapan 500.000.000,-
Jl. Ahmad Yani km. 9.6, Kel. Mandar Sari, Kec. BPKB: 300
Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Propinsi Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Kalimatan Selatan 1.500.000.000,-
BPKB: 100
Jl. KH. Wahid Hasyim No.016 RT. 014, Kel.
Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Sempaja, Kec. Samarinda Utara, Samarinda
500.000.000,-
BPKB: 100
Jl. Ahmad Yani Komp. Mega Mall Blok e/10,
Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Pontianak
500.000.000,-
BPKB: 300
Alauddin Plaza, JL. Sultan Alauddin Blok SH,
Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
NO.10 Gunung Sari, Rappocini, Makassar
1.500.000.000,-
BPKB: 100
Jl. Bau Massepe No. 398A, Kel. Mallusetasi,
Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Kec. Ujung Kota, Pare Pare
500.000.000,-
BPKB: 100
JL. MT Haryono No. 127 Kel. Bende, Kec.
Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Kadia, Kota Kendari
500.000.000,-
88
Page 115
BPKB: 100
Jl. 17 Agustus No. 34 A, Telling Atas, Wanea,
Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Manado
500.000.000,-
BPKB: 300
Jl. Basuki Rahmat No. 43, RT025 RW 010, Kel.
Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Pahlawan, Kec. Kemuning, Palembang
1.500.000.000,-
Jl. Wolter Monginsidi no.21e, Kel. Gotong BPKB: 100
Royong, Kec. Tanjungkarang Pusat, Bandar Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Lampung 500.000.000,-
BPKB: 100
Jl. DI. Panjaitan No. 112 RT 37, Kel. Jelutung,
Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Kec. Kebun Handil, Jambi
500.000.000,-
BPKB: 300
Jl. Gagak hitam Ringroad No. 17, Tanjung
Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Rejo, Medan Sunggal, Medan
1.500.000.000,-
BPKB: 100
Jl. Arifin Ahmad No. 8A, Kel. Tangkerang Barat
Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru
500.000.000,-
BPKB: 100
JL. Khatib Sulaiman No. 47d & 47e, Kel. Lolong
Pertanggungan: PT Asuransi Sinar Mas
Belati, kec. Padang Utara, Kota Padang
500.000.000,-
Polis Asuransi Terorisme dan
Kantor di Jl. MT. Haryono No.07 RT.10, Kel.
Sabotase No. 12.400.0010.40440,
8 Gunung Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, 127.015.871,88 63.507,94 PT Asuransi Sinar Mas
dengan masa pertanggungan 1 Maret
Kota Balikapapan
2024 s/d 1 Maret 2025**)
Kantor di Jl. Batunuggal Indah IV No. 15, Kel.
Batunuggal, Kec. Bandung Kidul, Kota 356.869.223,79 178.434,61 PT Asuransi Sinar Mas
Bandung
Kantor di Jl. Ahmad Yani km. 9.6, Kel. Mandar
Sari, Kec. Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, 221.389.042,82 110.694,52 PT Asuransi Sinar Mas
Propinsi Kalimatan Selatan
Kantor di Ruko Kesambi Regency Blok KR 5 Jl.
214.026.390,76 107.013,20 PT Asuransi Sinar Mas
Raya Kesambi, Cirebon
89
Page 116
Kantor di Rukan Pertokoan Niti Mandala,
355.380.292,46 177.690,15 PT Asuransi Sinar Mas
Renon No. 3a, Jalan Raya Puputan, Denpasar
Kantor di Jl. Margonda Raya No. 120, Beji,
154.268.368,31 77.134,18 PT Asuransi Sinar Mas
Depok
Kantor di Jl. RS Fatmawati no. 10 rt 001/ rw
003, Kelurahan Cilandak Barat, kecamatan 178.193.705,40 89.096,85 PT Asuransi Sinar Mas
Cilandak, Jakarta Selatan
Kantor di Jl. DI. Panjaitan No. 112 RT 37, Kel.
260.426.597,42 130.213,30 PT Asuransi Sinar Mas
Jelutung, Kec. Kebun Handil, Jambi
Kantor di Ruko Gajah Mada Square Blok. A.11.
Jl. Gajah Mada, kel. Kaliwates, Kab. Jember,
229.839.625,30 114.919,81 PT Asuransi Sinar Mas
Jawa Timur
*)
Kantor di Jl. Pahlawan Revolusi No.68 Kel.
248.278.715,56 124.139,36 PT Asuransi Sinar Mas
Klender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur
Kantor di Ruko Courtyard "Galuh Mas" Blok
7A No C9 C10 Desa Puseur Jaya, Kec. Teluk 160.014.293,91 80.007,15 PT Asuransi Sinar Mas
Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat
Kantor di Jl. Soekarno Hatta No.150c, Desa
207.455.852,20 103.727,93 PT Asuransi Sinar Mas
Sukorejo, Kec. Ngasem, Kediri
Kantor di Rukan Kelapa Gading Square Blok C-
6 Jl Boulevard Barat Kelapa Gading, Jakarta 155.523.366,03 77.761,68 PT Asuransi Sinar Mas
Utara
Kantor di JL. MT Haryono No. 127 Kel. Bende,
277.336.238,35 138.668,12 PT Asuransi Sinar Mas
Kec. Kadia, Kota Kendari
Jl. Raya Pati - Kudus,
Salam Kidul, Dersalam, Kec. Bae, Kabupaten
231.639.360,90 115.819,68 PT Asuransi Sinar Mas
Kudus Jawa Tengah 59321, Kabupaten Kudus,
Jawa Tengah 5934
90
Page 117
Kantor di Jl. Wolter Monginsidi no. 21e, Kel.
Gotong Royong, Kec. Tanjungkarang Pusat, 179.485.786,22 89.742,89 PT Asuransi Sinar Mas
Bandar Lampung
Kantor di Alauddin Plaza, JL. Sultan Alauddin
Blok SH No.10 Gunung Sari Rappocini, 363.674.276,53 181.837,14 PT Asuransi Sinar Mas
Makassar
Kantor di Komplek Ruko S. Parman Megah
Kav. B2 No. 56, jl. Letjend S. Parman, 230.148.428,13 115.074,21 PT Asuransi Sinar Mas
Blimbing, Malang
Kantor di Jln. 17 Agustus No.34 A, Telling
197.680.535,70 98.840,27 PT Asuransi Sinar Mas
Atas, Wanea, Manado
Kantor di Jl. Gagak hitam Ringroad No. 17,
274.255.140,86 137.127,57 PT Asuransi Sinar Mas
Tanjung Rejo, Medan Sunggal, Medan
Kantor di Jl. Khatib Sulaiman No. 47d & 47e,
Kel. Lolong Belati, kec. Padang Utara, Kota
239.868.109,51 119.934,05 PT Asuransi Sinar Mas
Padang
*)
Kantor di Jl. Basuki Rahmat No. 43 RT 025 RW
010, Kel. Pahlawan, Kec. Kemuning, 312.139.082,30 156.069,54 PT Asuransi Sinar Mas
Palembang
Kantor di Jl. Bau Massepe No. 398A, Kel.
Mallusetasi, Kec. Ujung Kota, Pare Pare 265.571.576,48 132.785,79 PT Asuransi Sinar Mas
*)
Kantor di Jl Paus No 9-H, Kelurahan
Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan 422.910.189,34 211.455,09 PT Asuransi Sinar Mas
Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Kantor di Jl. Ahmad Yani Komp. Mega Mall
350.312.980,15 175.156,49 PT Asuransi Sinar Mas
Blok e/10, Pontianak
Kantor di Komplek Pertokoan Purwokerto
Citywalk Blok A No. 5a & 5b, Jl. H.
R. Bunyamin, Kel. Bancarkembar, Kec. 219.216.811,96 109.608,41 PT Asuransi Sinar Mas
Purwokerto Utara, Kabupaten banyumas
Purwokerto
91
Page 118
Kantor di Jl. KH. Wahid Hasyim No.016 RT.
014, Kel. Sempaja, Kec. Samarinda 226.204.377,10 113.102,19 PT Asuransi Sinar Mas
Utara, Samarinda
Kantor di Jl Pemuda 21B, Kel. Pandan Sari, Kec
307.081.060,70 153.540,53 PT Asuransi Sinar Mas
Semarang Tengah, Semarang
Kantor di Ruko Pucangsawit (UNS), jl. Ir.
Sutami no. 82a, Pucangsawit, Jebres, 162.905.227,40 81.452,61 PT Asuransi Sinar Mas
Surakarta, Solo
Kantor di Jl. Jendral Sudirman ,no : 57a, Kel.
205.747.112,70 102.873,56 PT Asuransi Sinar Mas
Sriwedari, kec Gunung Puyuh, Sukabumi.
Kantor di JL. Mayjend Sungkono No. 149-151,
Ruko Rich Place Blok R-22 & R-26, Kel. 486.358.164,26 243.179,08 PT Asuransi Sinar Mas
Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya
Kantor di Jl. Bintaro Utama 9 Blok B9/I ,No.
15, Desa Pondok Pucung, Pondok Aren, 125.395.916,63 62.697,96 PT Asuransi Sinar Mas
Tangerang Selatan
Kantor di Ruko Nirmala Square Blok A No. 11,
Jl. Yos Sudarso, kel. Mintaragen, Kec. Tegal 187.875.068,79 93.937,53 PT Asuransi Sinar Mas
Timur, Kota Tegal
Kantor di Ruko Casablanca No. 1 Jl. Ring Road
181.268.633,54 90.634,32 PT Asuransi Sinar Mas
Utara Yogyakarta
Kantor di Jl. Falatehan I No. 10, Kel. Melawai,
786.291.455,00 393.145,73 PT Asuransi Sinar Mas
Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Kantor di PT NTT Indonesia Nexcenter, Jl.
Kuningan Barat Raya No.8, RT.6/RW.3,
15.738.262.539,00 7.869.131,27 PT Asuransi Sinar Mas
Kuningan Barat, Kec. Mampang Prapatan,
Jakarta Selatan
Kantor di Gedung Grha CNI,
Jl. Wolter Monginsidi No. 88, RT 1 RW 4,
557.967.637,50 278.983,82 PT Asuransi Sinar Mas
Petogogan, Kec. Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan
92
Page 119
Kantor di Graha Telkomsigma D/H German
Centre 3rd Floor. JL Kapt Subijanto DJ. Bumi 1.698.300.000,00 849.150,00 PT Asuransi Sinar Mas
Serpong Damai Tangerang 15321
Polis Asuransi Property All Risk No.
Benda-benda bergerak dan alat-alat kantor
12.400.0010.32000, dengan masa
9. milik Perseroan di seluruh wilayah Republik 3.013.284.995,36 45,199,274.93 PT Asuransi Sinar Mas
pertanggungan
Indonesia.
1 Maret 2024 s/d 1 Maret 2025**)
Benda-benda bergerak dan alat-alat kantor
Polis Asuransi Property All Risk No.
milik Perseroan yang terletak di Jl. Bintaro
12.400.0016.66489, dengan masa
10. Utama 9 Blok B9/I No.15, Bintaro Jaya Sektor 4.670.736.679,81 59,576,892.66 PT Asuransi Sinar Mas
pertanggungan
IX Kelurahan Pondok Pucung, Kec. Pondok
1 Maret 2024 s/d 1 Maret 2025**)
Aren, Tangerang Selatan. 15229
Keterangan:
*) Cabang ini telah ditutup oleh Perseroan, namun perubahan tersebut belum terefleksikan dalam polis yg berlaku.
**) sedang dalam proses perpanjangan.
Manajemen berpendapat bahwa Perseroan telah melindungi harta kekayaannya dengan penutupan asuransi
terhadap risiko kebakaran, kehilangan dan/atau risiko lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi harta kekayaannya
tersebut dengan nilai pertanggungan dan jangka waktu asuransi yang wajar dan memadai.
M. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK AFILIASI
Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, tidak terdapat tambahan informasi sehubungan dengan transaksi
penting yang dilakukan oleh Perseroan dengan pihak-pihak terafiliasi sebagai mana dimaksud dalam UUPM
sebagaimana telah diubah oleh UUP2SK.
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi. Transaksi-transaksi tersebut
telah dilaksanakan dengan syarat wajar dan kondisi yang sama sebagaimana bila dilaksanakan dengan pihak
ketiga. Perseroan melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku pemegang
saham pengendali Perseroan.
Dokumen perjanjian kredit yang telah dibuat oleh dan antara Perseroan dan pihak terafiliasi yang masih berlaku
sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Pihak Nilai Outstanding
No. Nama Perjanjian Isi Pokok Perjanjian Nilai Perjanjian Jatuh Tempo
Terafiliasi (Per 31 Desember 2024)
1. Akta Perjanjian 1. PT Bank Kerjasama Maksimum s/d 15 Mei 2025
Kerjasama Tentang CIMB Niaga pembiayaan dalam Rp3.000.000.000.000,- Rp 2.255.167.606.660 ,-
Pemberian Tbk rangka pemberian (tiga triliun Rupiah).
Pembiayaan (Kreditur); pembiayaan
Murabahah Dalam dan Murabahah dalam Perjanjian ini memiliki
Bentuk Penerusan 2. Perseroan bentuk penerusan plafond fasilitas
(Channeling) No. 74 (Debitur) kepada nasabah bersama sebesar
tanggal 10 Juni 2008, dengan sumber Rp12.750.000.000.000,-
dibuat di hadapan pembiayaan berasal (dua belas triliun tujuh
Siti Rohmah dari Bank sebesar ratus lima puluh miliar
Caryana, S.H., 100% dari limit Rupiah) yang bersifat
Notaris di Jakarta, pembiayaan per saling menggantikan
yang diubah menjadi nasabah. (interchangeable)
Perjanjian dengan fasilitas dalam:
Kerjasama Dalam Pembiayaan akan 1. Perubahan dan
Rangka Pemberian dilakukan dengan Pernyataan Kembali
Fasilitas Pembiayaan cara penyediaan Perjanjian Kerjasama
Bersama Secara Pembiayaan Dalam Rangka
Syariah Murabahah yang Pemberian Fasilitas
(Musyarakah Wal disalurkan kepada Pembiayaan Bersama
Murabahah) dalam nasabah melalui No.
Addendum Ke-16 Perseroan (selaku 071/KKMK/JKT/2007
93
Page 120
Pihak Nilai Outstanding
No. Nama Perjanjian Isi Pokok Perjanjian Nilai Perjanjian Jatuh Tempo
Terafiliasi (Per 31 Desember 2024)
Terhadap kuasa/wakil) tanggal 15 Mei 2024;
Perubahan dan berdasarkan prinsip dan
Pernyataan Kembali wakalah (pemberian 2. Perjanjian Kerjasama
Perjanjian kuasa) dari Bank, dan Dalam Rangka
Kerjasama Tentang wajib digunakan Pemberian Fasilitas
Pemberian untuk tujuan Pembiayaan Bersama
Pembiayaan pembiayaan Secara Syariah
Murabahah Dalam kepemilikan (Musyarakah Wal IMBT)
Bentuk Penerusan kendaraan bermotor No. 1021/PKS/V/2024
(Channeling) (mobil). tanggal 15 Mei 2024
Menjadi Perjanjian
Kerjasama Dalam Perseroan telah
Rangka Pemberian mengalihkan hak
Fasilitas Pembiayaan tagih dari nasabah
Bersama Secara Perseroan kepada
Syariah Kreditur yang dibiayai
(Musyarakah Wal berdasarkan
Murabahah) perjanjian ini
tertanggal 8 Agustus sebagaimana
2018, yang telah tertuang dalam
diubah beberapa Perubahan dan
kali dan terakhir Pernyataan Kembali
telah diubah dan Perjanjian Pengalihan
dinyatakan kembali Piutang Melalui Jual
dalam Perubahan Beli Pada Fasilitas
dan Pernyataan Pembiayaan
Kembali Perjanjian (Subrograsi Syariah)
Bersama Dalam No.
Rangka Pemberian 1062/PKS/III/2022
Fasilitas Pembiayaan tanggal 15 Mei 2024
Murabahah Dalam terhadap Perjanjian
Bentuk (Channeling) Pengalihan Piutang
Menjadi Perjanjian Melalui Jual Beli Pada
Kerjasama Dalam Fasilitas Pembiayaan
Rangka Pemberian (Subrograsi Syariah)
Fasilitas Pembiayaan No.
Bersama Secara 1062/IAB/III/2022
Syariah tanggal 25 Mei 2023.
(Musyarakah Wal
Murabahah) No. 74 Tidak terdapat klausul
tanggal 19 Mei 2024 yang membatasi
rencana Penawaran
Umum Sukuk
Wakalah Bi Al-
Istitsmar ini.
2. Perjanjian 1. PT Bank Kerjasama dalam Maksimum s/d 15 Mei 2025 Rp 1.298.342.969.743,-
Kerjasama Dalam CIMB Niaga rangka pembiayaan Rp5.500.000.000.000,-
Rangka Pemberian Tbk bersama kepada (lima triliun lima ratus
Fasilitas Pembiayaan (Kreditur); Debitur khususnya miliar Rupiah).
Bersama No. dan pembiayaan dalam
071/KKMK/JKT/200 2. Perseroan bentuk penyediaan Perjanjian ini memiliki
7 tanggal 20 Juni (Debitur) dana guna pembelian plafond fasilitas
2007, yang dibuat di obyek pembiayaan bersama sebesar
di bawah tangan dan berupa kendaraan Rp12.750.000.000.000,-
bermeterai cukup, bermotor. (dua belas triliun tujuh
yang telah diubah ratus lima puluh miliar
beberapa kali dan Tidak terdapat klausul Rupiah) yang bersifat
terakhir diubah dan yang membatasi saling menggantikan
dinyatakan kembali rencana Penawaran (interchangeable)
sebagaimana Umum Sukuk dengan fasilitas dalam:
termaktub dalam Wakalah Bi Al- 1. Perubahan dan
Perubahan dan Istitsmar ini. Pernyataan Kembali
Pernyataan Kembali Perjanjian Bersama
Perjanjian Dalam Rangka
Kerjasama Dalam Pemberian Fasilitas
Rangka Pemberian Pembiayaan Murabahah
94
Page 121
Pihak Nilai Outstanding
No. Nama Perjanjian Isi Pokok Perjanjian Nilai Perjanjian Jatuh Tempo
Terafiliasi (Per 31 Desember 2024)
Fasilitas Pembiayaan Dalam Bentuk
Bersama No. (Channeling) Menjadi
071/KKMK/JKT/200 Perjanjian Kerjasama
7 tanggal 15 Mei Dalam Rangka
2024 Pemberian Fasilitas
Pembiayaan Bersama
Secara Syariah
(Musyarakah Wal
Murabahah) No. 74
tanggal 19 Mei 2024 dan
2. Perjanjian Kerjasama
Dalam Rangka
Pemberian Fasilitas
Pembiayaan Bersama
Secara Syariah
(Musyarakah Wal IMBT)
No. 1021/PKS/V/2024
tanggal 15 Mei 2024
3. Perjanjian Kredit No. 1. PT Bank Pemberian fasilitas a. Fasilitas Pinjaman i. Fasilitas PTK 5 : a. Fasilitas PTK 5:
202/CB/JKT/2010 CIMB Niaga pinjaman transaksi Transaksi Khusus s/d 28-02- Rp 300.000.000.000,-
tanggal 20 Mei 2010, Tbk khusus, kredit (“PTK”) 5 dengan 2025**)
yang telah diubah (Kreditur); langsung bersifat On jumlah setinggi-
beberapa kali dan dan Revolving Basis tingginya sebesar
terakhir adalah 2. Perseroan Uncommitted, guna Rp300.000.000.000,-,
sebagaimana (Debitur) membiayai (tiga ratus miliar
termaktub dalam kebutuhan modal Rupiah) dengan
Perubahan Ke-23 kerja Perseroan. ketentuan PTK 5
Terhadap Perjanjian hanya dapat
Kredit No. Tidak terdapat klausul digunakan
202/CB/JKT/2010 yang membatasi maksimum
tanggal 15 rencana Penawaran Rp200.000.000.000,-
November 2024 dan Umum Sukuk (dua ratus miliar
Perjanjian Wakalah Bi Al- Rupiah).
Pemberian Fasilitas Istitsmar ini.
No. Fasilitas PTK 5 dapat
109/PPF/CB/JKT/20 digunakan bersama-
17 tanggal 7 sama
September 2017 (interchangeable)
yang telah diubah dengan Fasilitas PTK
beberapa kali dan Ekstra dan PTK iB –
terakhir adalah Musyarakah dengan
sebagaimana ketentuan
termaktub dalam penggunaan
Perjanjian Bersama-sama tidak
Perubahan Ke-10 melebihi
Terhadap Perjanjian Rp300.000.000.000,-
Penyediaan Fasilitas (tiga ratus miliar
No. Rupiah).
109/PPF/CB/JKT/20
17 tanggal 15 b. Fasilitas PTK Khusus ii. PTK Khusus b. Fasilitas PTK Ekstra
November 2024, Ekstra dengan jumlah Ekstra: s/d 28- dan Fasilitas PTK iB -
yang seluruhnya setinggi-tingginya 02-2025**) Musyarakah:
dibuat di bawah sebesar Rp 0,-
tangan dan Rp300.000.000.000,-
bermeterai cukup (tiga ratus miliar
Rupiah). Fasilitas PTK
Extra dapat
digunakan secara
bersama-sama
(interchangeable)
dengan PTK Ekstra iB
– Musyarakah dan
PTK 5 dengan
ketentuan
penggunaan
seluruhnya secara
95
Page 122
Pihak Nilai Outstanding
No. Nama Perjanjian Isi Pokok Perjanjian Nilai Perjanjian Jatuh Tempo
Terafiliasi (Per 31 Desember 2024)
bersama-sama tidak
melebihi
Rp300.000.000.000,-
(tiga ratus miliar
Rupiah).
c. Fasilitas PTK 22 iv. Fasilitas PTK 22 : c. Fasilitas PTK 22:
dengan jumlah s/d 12-01- Rp 2.500.000.000 ,-
setinggi-tingginya 2025***)
sebesar
Rp500.000.000.000,
- (lima ratus miliar
Rupiah) yang dapat
digunakan secara
bersama-sama
(interchangeable)
dengan fasilitas PTK
22 Musyarakah
sebesar
Rp500.000.000.000,
- (lima ratus miliar
Rupiah) dengan
ketentuan
penggunaan
Bersama-sama tidak
melebihi
Rp500.000.000.000,
- (lima ratus miliar
Rupiah)
d. Fasilitas PTK 23 v. Fasilitas PTK 23 : d. Fasilitas PTK 23:
dengan jumlah s/d 07-04-2025 Rp 22.222.222.222 ,-
setinggi-tingginya
sebesar
Rp200.000.000.000,
- (dua ratus miliar
Rupiah) yang dapat
digunakan secara
bersama-sama
(interchangeable)
dengan fasilitas PTK
23 Musyarakah
sebesar
Rp200.000.000.000,
- (dua ratus miliar
Rupiah) dengan
ketentuan
penggunaan
Bersama-sama tidak
melebihi
Rp200.000.000.000,
- (dua ratus miliar
Rupiah)
e. Fasilitas PTK 24 vi. Fasilitas PTK 24 : e. Fasilitas PTK 24 :
dengan jumlah s/d 27-06-2027 Rp 16.666.666.667 ,
setinggi-tingginya
sebesar
Rp500.000.000.000,
- (lima ratus miliar
Rupiah) yang dapat
digunakan secara
bersama-sama
(interchangeable)
dengan fasilitas PTK
24 Musyarakah
96
Page 123
Pihak Nilai Outstanding
No. Nama Perjanjian Isi Pokok Perjanjian Nilai Perjanjian Jatuh Tempo
Terafiliasi (Per 31 Desember 2024)
sebesar
Rp500.000.000.000,
- (lima ratus miliar
Rupiah) dengan
ketentuan
penggunaan
Bersama-sama tidak
melebihi
Rp500.000.000.000,
- (lima ratus miliar
Rupiah
f. Fasilitas PTK 25 vii. Fasilitas PTK 25 : f. Rp 410.000.000.000,-
dengan jumlah 15-11-2024
setinggi-tingginya s/d
sebesar 15-11-2028
Rp500.000.000.000
,- (lima ratus miliar
Rupiah) yang dapat
digunakan secara
bersama-sama
(interchangeable)
dengan fasilitas PTK
25 sebesar
Rp500.000.000.000
,- (lima ratus miliar
Rupiah) dengan
ketentuan
penggunaan
bersama-sama
tidak melebihi
Rp500.000.000.000
,- (lima ratus miliar
Rupiah
g. Fasilitas Pinjaman viii. Fasilitas g. Fasilitas PRK: -
Rekening Koran Pinjaman Rekening
dengan jumlah Koran : s/d 28-02-
setinggi-tingginya 2025**)
sebesar
Rp20.000.000.000,
- (dua puluh miliar
Rupiah).
4. Perjanjian 1. PT Bank Bank memberikan Fasilitas untuk Satu tahun s/d 15 Belum ada penarikan
Kerjasama Dalam CIMB Niaga fasilitas pembiayaan pembiayaan melalui Mei 2025
Rangka Pemberian Tbk.; yang akan disalurkan akad Musyarakah Asset
Fasilitas Pembiayaan 2. Perseroan oleh Perseroan Buy maksimum
Bersama Secara kepada nasabah Rp1.000.000.000.000,-
Syariah melalui skema akad (satu triliun Rupiah) dari
(Musyarakah Wal Musyarakah wal Bank.
IMBT) No. Ijarah Muntahiyyah
1021/PKS/V/2024 Bittamlik (IMBT) dan Perjanjian ini memiliki
tanggal 15 Mei 2024 akad Musyarakah wal plafond fasilitas
Al-Bai’ Wa Al-Isti’jar bersama sebesar
dan Musyarakah Rp12.750.000.000.000,-
Asset Buy. (dua belas triliun tujuh
ratus lima puluh miliar
Rupiah) yang bersifat
saling menggantikan
(interchangeable)
dengan fasilitas dalam:
1. Perubahan dan
Pernyataan Kembali
Perjanjian Kerjasama
Dalam Rangka
97
Page 124
Pihak Nilai Outstanding
No. Nama Perjanjian Isi Pokok Perjanjian Nilai Perjanjian Jatuh Tempo
Terafiliasi (Per 31 Desember 2024)
Pemberian Fasilitas
Pembiayaan Bersama
No.
071/KKMK/JKT/2007
tanggal 15 Mei 2024;
dan
2. Perubahan dan
Pernyataan Kembali
Perjanjian Bersama
Dalam Rangka
Pemberian Fasilitas
Pembiayaan Murabahah
Dalam Bentuk
(Channeling) Menjadi
Perjanjian Kerjasama
Dalam Rangka
Pemberian Fasilitas
Pembiayaan Bersama
Secara Syariah
(Musyarakah Wal
Murabahah) No. 74
tanggal 19 Mei 2024.
5. Letter of Intent (LOI) 1. PT Bank Bangunan seluas Rp315.000.000,-per 01-01-2024 N/A *)
No. 054/SB/SPAPM- CIMB Niaga 580.90 m2 dengan tahun atau s/d
APM/XI/2023 Tbk. luas tanah 276 m2 Rp945.000.000,- untuk 31-12-2026
tanggal 27 (Pemberi yang berdiri di atas 3 (tiga) tahun
November 2023 Sewa); dan tanah SHGB No. 6084
dibuat di bawah 2. Perseroan dan 6085 milik
tangan dan (Penyewa) Pemberi Sewa yang
ditetapkan dengan terletak di Pondok
Kesepakatan Indah Plaza, Jl TB
Bersama Pengguna SImatupang,
Bangunan Kelurahan Pondok
No.007/Perj/SPAPM Pinang, Kecamatan
-APM/II/2024, Kebayoran Lama,
tertanggal 1 februari Jakarta Selatan
2024.
6. Perjanjian 1. PT Bank Sewa menyewa Rp532.440.000,- per 06-11-2018 N/A *)
Kesepakatan CIMB Niaga bangunan berlantai 2 tahun s/d
Bersama Tbk. (dua) di atas sebidang 05-11-2028
Penggunaan (Pemberi tanah seluas 264 m2, dan
Ruangan No. Sewa); dan dengan sertifikat Hak
005/Perj/SPAPM- 2. Perseroan Guna Bangunan No. Security Deposit sebesar
RVC&SAS/II/2019 (Penyewa) 1210 yang terletak di Rp 133.110.000,-
dibuat di bawah Jl. Falatehan I Blok
tangan K/V Persil No. 13,
Jakarta Selatan,
Kelurahan Melawai,
Kotamadya Jakarta
Selatan, Provinsi DKI
Jakarta
7. Perjanjian 1. PT Bank Sewa menyewa Rp120.000.000,- per 01-05-2018 N/A *)
Kesepakatan CIMB Niaga Gedung berlantai 3 tahun. s/d
Bersama Tbk. (tiga) di atas sebidang 30-04-2028
Penggunaan (Pemberi tanah seluas 110 m2,
Ruangan Sewa); dan yang terletak di Jl. R.S.
No. 015/SPAPM- 2. Perseroan Fatmawati No. 10 RT.
RCV&SAS/IV/2018 (Penyewa) 001/RW 03 Cilandak
dibuat di bawah Barat, Jakarta Selatan
tangan
8. Perjanjian 1. PT Bank Bangunan Gedung Rp200.000.000,- per 01-10-2020 N/A *)
Kesepakatan CIMB Niaga berlantai di atas tahun. s/d
Bersama Tbk. sebidang tanah 30-9-2030
Penggunaan (Pemberi seluas 131 m2,
Ruangan No. Sewa); dan dengan sertifikat Hak
98
Page 125
Pihak Nilai Outstanding
No. Nama Perjanjian Isi Pokok Perjanjian Nilai Perjanjian Jatuh Tempo
Terafiliasi (Per 31 Desember 2024)
004/SPAPM- 2. Perseroan Guna Bangunan No.
BM&PM/II/2021 (Penyewa) 00993 atas nama PT
dibuat di bawah Bank CIMB Niaga Tbk.
tangan yang terletak di Jl.
Wolter Monginsidi
No. 92 Blok Q IV,
Jakarta Selatan
9. Perjanjian 1. PT Bank Bangunan seluas 200 Rp90.000.000,- per 01-05-2020 N/A *)
Kesepakatan CIMB Niaga m2 dengan luas tanah tahun. s/d
Bersama Tbk. 76 m2, dengan 30-04-2030
Penggunaan (Pemberi sertifikat Hak Guna
Ruangan Sewa); dan Bangunan No. 149
No. 029/SPAPM- 2. Perseroan atas nama PT Lippo
BM&PM/VIII/2020 (Penyewa) Bank yang terletak di
dibuat di bawah Jl. Margonda Raya No.
tangan 120, Depok, Beji.
10. Kesepakatan 1. PT Bank Bangunan seluas 184 Rp46.000.000,-per 01-04-2020 N/A *)
Bersama Pengunaan CIMB Niaga m2 dengan luas tanah tahun atau s/d
Ruangan No. Tbk. 107 m2 yang berdiri di Rp460.000.000,- untuk 31-03-2030
028/Perj/SPAPM- (Pemberi atas tanah SHGB No. 10 (sepuluh) tahun
BM&PM/VIII/2020 Sewa); dan 102 milik Pemberi
tanggal 12 Agustus 2. Perseroan Sewa yang terletak di
2020 (Penyewa) Ruko Pucang Sawit Jl.
Ir. Sutami, Jebres,
Surakarta, Jawa
Tengah
11. Kesepakatan 1. PT Bank Bangunan seluas 548 Rp275.000.000,-per 01-02-2024 N/A *)
Bersama CIMB Niaga m2 dengan luas tanah tahun atau s/d
Penggunaan Tbk. 210 m2 yang berdiri di Rp550.000.000,- untuk 31-01-2026
Bangunan (Pemberi atas tanah SHGB No. dua tahun
No.008/Perj/SPAPM Sewa); dan 72 milik Pemberi
-APM/II/2024 & 2. Perseroan Sewa yang terletak di
No:CNAF/SS/DIV/PK (Penyewa) Jl Gatot Subroto
S/II/24/003 Tengah No. 330,
Kelurahan Tonja,
Kecamatan Denpasar
Utara, Bali
12. Kesepakatan 1. PT Bank Bangunan seluas Rp91.254.000,-/ 01-11-2024 N/A *)
Bersama CIMB Niaga 227 m2, dengan tahun s/d
Penggunaan Tbk. luas tanah 85 m2 31-10-2025
Bangunan (Pemberi
yang berdiri di atas
No.019/Perj/SPAPM Sewa); dan
-APM/VI/2023 2. Perseroan tanah SHGB Nomor
tanggal 27 Juni 2023 (Penyewa) 1293/Kedung
yang dibuat di Badak, terdaftar
bawah tangan atas nama PT Lippo
bermaterai cukup, Bank Tbk, yang
yang terakhir diubah terletak di Bogor
dengan Addendum II Indah Plaza Blok C
Kesepakatan
No.3, Jl. Raya Baru
Bersama
Penggunaan Bogor, Desa
Bangunan Kedung Badak,
No.022/ADD- Kecamatan Tanah
I/SPAPM- Sereal Kota Bogor
APM/IX/2024 Propinsi Jawa
Barat.
13. Kesepakatan 1. PT Bank Bangunan seluas Rp76.032.000,- 1-11-2024 N/A *)
Bersama CIMB Niaga 264 m2, dengan /Tahun s/d
Penggunaan Tbk. luas tanah 63 m2 31-10-2025
Bangunan (Pemberi
yang berdiri di atas
No.020/Perj/SPAPM Sewa); dan
-APM/VI/2023 2. Perseroan tanah SHGB Nomor
99
Page 126
Pihak Nilai Outstanding
No. Nama Perjanjian Isi Pokok Perjanjian Nilai Perjanjian Jatuh Tempo
Terafiliasi (Per 31 Desember 2024)
tertanggal 27 Juni (Penyewa) 2635/Kebon Jeruk,
2023 terdaftar atas
yang dibuat di nama PT CIMB
bawah tangan
NIAGA, TBK.,
bermaterai cukup,
yang terakhir diubah terletak di Komplek
dengan Addendum I Graha Kencana, Jl.
Kesepakatan Perjuangan No. 88
Bersama Blok BF, Kebun
Penggunaan Jeruk , Jakarta
Bangunan Barat.
No.021/ADD-
II/SPAPM-
APM/IX/2024
tertanggal 9
September 2024
14. Kesepakatan 1. PT Bank Bangunan seluas Rp100.890.000,-/ 1-11-2024 N/A *)
Bersama CIMB Niaga 285 m2, dengan Tahun s/d
Penggunaan Tbk. total luas tanah 160 31-10-2025
Bangunan (Pemberi
m2 yang berdiri di
No.021/Perj/SPAPM Sewa); dan
-APM/VI/2023 2. Perseroan atas tanah SHGB
tertanggal 27 Juni (Penyewa) Nomor
2023 Yang dibuat di 5281/Pondok
bawah tangan Agung dan SHGB
bermaterai cukup, Nomor
yang terakhir diubah 5282/Pondok
dengan Addendum I Agung, terdaftar
Kesepakatan
atas nama PT CIMB
Bersama
Penggunaan NIAGA, TBK,
Bangunan No terletak
023/ADD-II/SPAPM- di WTC Serpong, Jl.
APM/IX/2024, Raya Serpong No.
tertanggal 9 5803 - 5805, Desa
September 2024 Pondok Jagung,
Kecamatan
Serpong,
Kabupaten
Tangerang Propinsi
Banten.
15. LOI (Letter of Intent) 1. PT Bank Bangunan dengan Rp78.000.000,-/ 01-04-2024 N/A *)
No. CIMB Niaga total luas 294 M2, Tahun s/d
020/BOSM/SSMR/IV Tbk. Lantai 1 seluas Dan 31-03-2027
/2024 tertanggal 1 (Pemberi
54M2 dan lantai 4 Rp234.000.000,-/3
April 2024 Sewa); dan
2. Perseroan seluas 240 M2 Tahun
(Penyewa) berlokasi di Jl
Pemuda No. 21 B,
Semarang, Jawa
Tengah.
Keterangan:
*) Tidak ada nilai outstanding oleh karena perjanjian-perjanjian tersebut adalah perjanjian sewa menyewa antara Perseroan dengan pihak
terafiliasi Perseroan.
**) Sedang dalam proses perpanjangan.
***) Berdasarkan konfirmasi dari Perseroan, fasilitas PTK 22 telah dilunasi pada bulan Januari 2025.
100
Page 127
N. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN SERTA ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan sedang terlibat dalam perkara-perkara sebagai
berikut:
No. Jenis Perkara No. Perkara Para Pihak Nilai Perkara Status Terakhir
Perdata - 1. Moch. Bonang Satria
101/Pdt.G/2023/PN Bdg
Perbuatan Wijaya (Penggugat)
1. Jo. 597/PDT/2023/PT Rp250.000.000 Dalam proses Kasasi
Melawan 2. Perseroan (Tergugat)
BDG
Hukum
1. Puti Fardhiba Arda
(Penggugat I)
2. Fadjri Andika Permadi
(Penggugat II)
2. Perdata - 156/Pdt.G/2023/PN Jmb 3. Joya Auto Mobilindo Rp340.960.000 Dalam proses Kasasi
Wanprestasi Jo. 95/PDT/2024/PT JMB Showroom (Tergugat I)
4. PT. CIMB Niaga Auto
Finance Cabang Jambi
(Tergugat II)
1. R. Andhi Bayu
Pamungkas (Penggugat)
2. Perseroan (Tergugat I)
Perdata – 3. Purwanto (Tergugat II)
234/Pdt.G/2022/PN Skt
3. Perbuatan 4. PT. Sentot Aryani Jaya Dalam proses Kasasi
Jo. 271/PDT/2023/PT Rp1.075.000.000
Melawan (Tergugat III)
SMG
Hukum 5. Showroom jual beli
mobil AHM Auto Gallery
(Tergugat IV)
Pengembalian
objek kendaraan
fidusia berupa:
1 (satu) unit Bukti
Pemilik
1. Peseroan (Penggugat) Kendaraan
2. PT BFI Finance Indonesia Bermotor (BPKB)
Perdata - 262/Pdt.G/2024/PN Tng
Tbk (Tergugat I) kendaraan roda Dalam proses Kasasi
4. Perbuatan Jo. 264/PDT/2024/PT
3. Yuniar Achmad (Turut empat merek/tipe
Melawan BTN tanggal 16
Tergugat) Toyota Voxy 2.0
Hukum Desember 2024
AT, Warna putih
metalik, tahun
2020.
membayar
kerugian Immateril
sebesar
Rp500.000.000,-
Perdata - 86/Pdt.G/2024/PN Tjk 1. Candra Handoko Penundaan Dalam proses kasasi
Perbuatan Jo. 87/PDT/2024/PT TJK (Penggugat) Pembayaran
Melawan tanggal 10 September 2. Perseroan (Tergugat) kredit bulan ke 3
Hukum 2024 dan seterusnya
5.
selama 6 bulan
sejak putusan
dibacakan dan
berkekuatan
hukum tetap
Perdata - 32/Pdt.G/2024/PN Mtp 1. Qastalani (Penggugat) Rp.100.000.000,- Dalam proses banding
6. Wanprestasi tanggal 6 September 2. Perseroan (Tergugat)
2024 Jo.
13/PDT/2025/PT BJM
Perdata – 236/Pdt.G/2024/PN Tjk 1. Wiradi (Penggugat) Rp495.450.000,- Dalam proses
7. Perbuatan tanggal 28 Oktober 2024 2. Perseroan (Tergugat) persidangan tingkat
Melawan PN
Hukum
101
Page 128
No. Jenis Perkara No. Perkara Para Pihak Nilai Perkara Status Terakhir
Perdata – 368/Pdt.G/2024/PN Pbr 1. Arneti (Pengggugat) Rp79.610.000 & Dalam proses
Perbuatan tanggal 11 November 2. PT. Asuransi Simasjiwa 1 (satu) buah persidangan tingkat
Melawan 2024 (Tergugat I) BPKB atas nama PN
Hukum 3. Perseroan (Tergugat II) ASEP JAMALUDIN
4. Otoritas Jasa Keuangan, yang telah
Provinsi Riau (Tergugat dibaliknamakan
III) keatas nama
SADIKIN pada
tanggal 25 Mei
8. 2022 yaitu BPKB
atas Toyota
Fortuner All New
Fortuner VRZ TRD
Diesel 4x2 AT
2018, BM 1544 IB,
Nomor Mesin :
2GDC339416,
Nomor Rangka :
MHFGB8GS4J087
0192
Perdata – 374/Pdt.G/2024/PN Pbr 1. Dodi Irwan (Penggugat) Rp78.004.000 & Dalam proses
Perbuatan tanggal 18 November 2. Perseroan (Tergugat) 1 Unit mobil merk persidangan tingkat
Melawan 2024 Toyota / Avanza PN
Hukum 1.3 G M/T dengan
9.
No.Polisi B 1778
FIC warna Hitam
Metalik tahun
2018 atas Nama
Toni
Perdata – 439/Pdt.G/2024/PN Smg 1. Sariah (Penggugat)) Rp575.000.000,- Dalam proses
10. Perbuatan tanggal 5 September 2. Perseroan (Tergugat I) persidangan tingkat
Melawan 2024 3. Car Life Insurance PN
Hukum (Tergugat II)
Perdata – 903/Pdt.G/2024/PN Tng 1. Hekto Muriansyah Rp290.000.000 Dalam proses
Perbuatan tanggal 14 Agustus 2024 (Penggugat) persidangan tingkat
Melawan 2. Nurhuda Muhlisin PN
11.
Hukum (Tergugat I)
3. Ali Muchson (Tergugat
II)
4. Perseroan (Tergugat III)
Perdata – 1295/Pdt.G/2024/PN 1. Alie Cendrawan Memerintahkan Dalam proses
Perbuatan Tng tanggal 11 (Penggugat) agar Para persidangan tingkat
Melawan November 2024 2. Basuki, S.H. (Tergugat I) Tergugat tidak PN
Hukum 3. Perseroan (Tergugat II) melibatkan
Penggugat terkait
adanya pembelian
satu unit mobil
Toyota Alphard
type 2.5 G tahun
2018 No.polisi B
12. 2186 BYQ warna
Putih metalik
Nomor rangka
JTNGF3DH0J8019
273, nomor mesin
: 2ARJ190241.
Memerintahkan
agar Tergugat II
tidak lagi
melakukan
penagihan kepada
Penggugat
102
Page 129
Atas perkara-perkara yang sedang dihadapi Perseroan tersebut di atas berdasarkan substansi gugatan tidak
mempunyai pengaruh negatif secara signifikan/material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan tidak
mempengaruhi pelaksanaan Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar beserta dengan penggunaan
dananya. Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang menerima somasi atau
klaim dan/atau terlibat dalam suatu sengketa perkara atau pidana dengan/dari pihak ketiga manapun yang
berpotensi melibatkan Perseroan dalam perkara yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha dan
harta kekayaannya ataupun dapat mempengaruhi pelaksanaan Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
beserta dengan penggunaan dananya.
Selain perkara sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 25 Maret 2024, 26 Maret
2024, 3 Mei 2024, dan 17 Februari 2025 dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,
bahwa saat ini tidak sedang menerima somasi atau klaim dan/atau terlibat dalam Perselisihan Hubungan
Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha
Negara, tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Pajak, tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang
diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), tidak terdaftar sebagai termohon maupun
pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu
perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap, tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan, tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau
gugatan perdata dan/atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, yang bersifat material terhadap
kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan.
O. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki aset berupa HKI.
P. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK
Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki penyertaan baik secara langsung
maupun tidak langsung pada perusahaan lain.
II. KETERANGAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
A. UMUM
Pertumbuhan yang pesat dari tahun ke tahun semakin mengukuhkan Perseroan sebagai salah satu perusahaan
pembiayaan terkemuka di Indonesia. Pada tahun 2020, dengan mengusung value proposition ‘cepat dan simpel’
serta menjadi perusahaan yang kompetitif dan tumbuh sehat di industri pembiayaan, Perseroan melakukan
transformasi perubahan logo menjadi “CIMB Niaga Finance” untuk semakin memperkuat positioning sebagai anak
perusahaan yang terus bersinergi dengan induk usahanya, yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk “CIMB Niaga”).
Transformasi logo ini sekaligus menajamkan paradigma publik akan Perseroan, yaitu fokus pada pembiayaan
kendaraan roda empat dan memperluas segmentasi pembiayaan seperti pembiayaan multiguna.
Di semester II tahun 2024, PT CIMB Niaga Auto Finance selalu berupaya meningkatkan penjualan selain dengan
channel existing yang sudah ada, dengan telah diluncurkannya produk Showroom Financing. Showroom Financing
memberikan pembiayaan modal kerja pada rekaman showroom dalam pengadaan kendaraan. Selain itu,
Perseroan tetap memperkuat channel-channel eksisting yaitu Referral, Dealership, Telesales, Multiguna &
Corporate Benefit Program. Organisasi yang baik adalah organisasi yang selalu berkembang mengikuti
perkembangan bisnis industri dan market. Sehingga perkembangan channel tersebut diharapkan dapat menjadi
kendaraan untuk mencapai tujuan Perseroan.
B. KEGIATAN USAHA
Perseroan memperoleh izin usaha dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 835/KMK.017/1993 tanggal 11 Oktober 1993. Perseroan bergerak
dalam bidang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen. Perseroan mulai beroperasi secara komersial sejak
tahun 1993.
Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak di bidang usaha pembiayaan.
103
Page 130
Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Bintaro Utama 9 Blok B 9/I no. 15, Pondok Pucung, Pondok
Aren, Kota Tangerang Selatan.
Piutang Pembiayaan
Adapun posisi saldo piutang pembiayaan Perseroan sebelum dan setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian
penurunan nilai piutang masing-masing pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023
dan 2022 sebagaimana tercermin pada tabel berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2024 2023 2022
Piutang pembiayaan konsumen 10.054.113 7.458.695 5.925.771
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai (221.902) (206.718) (123.329)
Pembiayaan Baru
Perseroan mencatat total pembiayaan sebesar Rp9.964.281 juta Rupiah tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024 meningkat sebesar 11% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar
Rp8.942.282 juta yang disebabkan peningkatan booking seiring pertumbuhan industri otomotif terutama segmen
mobil bekas.
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2024 2023 2022
Segmen Mobil Baru 2.500.525 2.183.016 2.449.019
Segmen Mobil Bekas 6.334.788 4.706.280 3.307.725
Segmen Fasilitas Dana 1.123.302 2.047.918 2.119.731
Total 9.964.281 8.942.282 7.876.475
Segmen Mobil Baru
Perseroan menjalankan segmen usaha pembiayaan mobil baru. Pada tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2024, Perseroan membukukan peningkatan total pembiayaan mobil baru sebesar 15%. Perseroan
juga mencatat adanya peningkatan rasio NPF dari 0,98% pada 31 Desember 2023 menjadi 0,60% pada tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Kualitas aset pembelian mobil baru yang ditunjukkan dengan rasio NPF tersebut masih baik, hal ini terutama
disebabkan kemampuan Perseroan dalam melakukan pengelolaan aset produktif secara lebih prudent didukung
dengan pengelolaan risiko yang juga semakin baik.
Segmen Mobil Bekas
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kinerja segmen mobil bekas mengalami peningkatan
sebesar 43% dibandingkan dengan kinerja segmen mobil bekas per 31 Desember 2023. Perseroan juga mencatat
adanya penurunan rasio NPF dari 0,93% pada 31 Desember 2023 menjadi 1,23% pada tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024.
Secara umum, kinerja segmen mobil bekas mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya hal ini seiring
dengan proses akuisisi dan pengelolaan portofolio Perseroan yang semakin baik.
Segmen Fasilitas Dana
Pada segmen fasilitas dana, Perseroan mencatat total pembiayaan sebesar Rp1.123.302 juta mengalami
penurunan sebesar 52% dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.047.918 juta. Perseroan juga
104
Page 131
mencatat adanya penurunan rasio NPF dari 2,25% pada 31 Desember 2023 menjadi 0,98% pada tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Secara umum, kualitas portofolio segmen fasilitas dana sedikit menurun namun masih dalam nilai yang cukup
rendah. Perseroan tetap melakukan pengelolaan aset produktif secara lebih prudent didukung dengan
pengelolaan risiko yang juga semakin baik.
Tidak terdapat Kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.
Prospek Usaha
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,2%. Target
pertumbuhan tersebut terbilang optimis dan realistis, mengingat kondisi perekonomian global yang diperkirakan
relatif stagnan, maka pertumbuhan ekonomi tahun depan masih akan bertumpu pada permintaan domestik.
Beberapa strategi yang akan ditempuh antara lain dengan menjaga ketat daya beli masyarakat melalui
pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, dan penyaluran bantuan sosial serta subsidi.
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 15-16 Oktober 2024 memutuskan untuk mempertahankan
BI-Rate sebesar 6,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75%.
Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam
sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Tahun 2025, industri diproyeksi mengalami kondisi yang cukup menantang. APPI menargetkan pertumbuhan
tahun ini sekitar 8% dan juga Gaikindo memproyeksi penjualan mobil tahun 2025 ini sebesar 700.000 unit. Meski
demikian, Perseroan menilai target tersebut masih cukup realistis untuk dapat dicapai.
Di samping itu, Perseroan juga menyikapi kondisi yang cukup menantang di 2025 yaitu pertama, pelemahan daya
beli konsumen yang masih akan berlangsung, yang akan memberikan efek kepada penurunan minat pembelian
kendaraan. Kedua, tren suku bunga yang masih tinggi sehingga cukup memberikan dampak pada besaran jumlah
angsuran dari konsumen.
Namun, Perseroan telah menyusun beberapa langkah strategi untuk mencapai target tahun 2025 ini salah satunya
dengan menjajaki pembiayaan emas sebagai salah satu inovasi dan diversifikasi produk yang akan dilakukan.
Serta, mengoptimalkan penyaluran pembiayaan dana tunai/refinancing yang dapat digunakan untuk kebutuhan
produktif dan konsumtif, dengan tetap memaksimalkan penyaluran pembiayaan kendaraan baru dan bekas.
Strategi Usaha dan Pemasaran
Strategi yang kami usung di tahun 2025 dan akan berlanjut di tahun depan adalah peningkatan pengalaman
pelanggan. Untuk itu kami terus mengembangkan digitalisasi dengan fokus transaksi menjadi mudah, aman,
efisien dan terjangkau melalui aplikasi CNAF Mobile. Penggunaan CNAF Mobile akan terus kami perluas dengan
berbagai fitur-fitur yang dibutuhkan serta didukung oleh sistem keamanan yang makin kuat.
Strategi kedua adalah mengelola aktivitas-aktivitas kami supaya Perseroan menjadi organisasi berbasis kinerja.
Untuk itu pengembangan kapabilitas human capital dan digitalisasi dalam proses-proses bisnis menjadi penting
untuk mengumpulkan informasi, memantau kinerja dan risiko, serta mengidentifikasi penyimpangan. Kami juga
mendukung aktivitas-aktivitas yang beragam dan inklusif melalui team building untuk memperluas wawasan kami
dan memperkuat daya cipta kami di dalam menawarkan solusi-solusi berharga bagi kebutuhan konsumen.
Kami tetap memperhatikan berbagai kesempatan pertumbuhan di segmen-segmen pembiayaan eksisting
maupun yang baru. Kami fokus untuk bertumbuh baik secara organik maupun anorganik dengan menggunakan
seluruh sumber daya Perseroan secara optimal.
Ketiga adalah optimalisasi keunggulan induk usaha, PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan reputasi dan rekam jejak
yang memungkinkan kami untuk membangun pasar yang luas sehingga menjadi salah satu basis pengambilan
keputusan bagi nasabah.
105
Page 132
Strategi keempat yang tak kalah penting di dalam industri pembiayaan adalah kontrol yang ketat untuk
memastikan kualitas aset yang tinggi dan posisi keuangan Perseroan tetap siap untuk menyambut berbagai
kesempatan yang ada. Untuk itu kami terus memantau setiap perubahan kondisi dan menyesuaikan langkah-
langkah mitigasi risiko yang dipersiapkan. Kami juga menerapkan risk-based pricing di dalam setiap disbursement
untuk memastikan risiko tetap berada pada kisaran yang diinginkan.
Beberapa upaya lainnya yang tetap kami lakukan adalah kolaborasi yang kuat dengan induk usaha kami yang telah
memiliki lebih dari 7,5 juta nasabah di seluruh Indonesia, meningkatkan loyalitas mitra ATPM dan dealer dengan
berbagai program dan aktivitas, serta terus gencar melakukan promosi di berbagai media sosial yang ada.
Perseroan juga turut mengoptimalkan strategi pemasaran berbasis digital di dalam pengembangan pasar dengan
menargetkan kalangan milenial dan profesional muda yang terbiasa dengan gadget dan aktif di media sosial.
Perseroan telah menggunakan digitalisasi yang mengoptimalkan perjalanan nasabah (customer journey). Secara
konsisten CNAF Mobile digunakan sebagai satu-satunya platform dalam proses akuisisi. Pada tahun ini pengguna
CNAF Mobile telah meningkat sebanyak lebih dari 21.500 pengguna.
Selain itu kami memperkenalkan showroom financing, yang mempermudah pembelian mobil sekaligus
memberikan penawaran pembiayaan. Kami juga terus memanfaatkan seluruh aset digital, antara lain LED TV,
billboard, media placement dan poster (above the line) serta WhatsApp, website, media sosial, dan direct
marketing (below the line).
Kami juga berkolaborasi dengan induk usaha, CIMB Niaga yang telah melayani lebih dari 7,5 juta nasabah di
seluruh Indonesia. Salah satu kolaborasi tersebut adalah cross-selling di mana CNAF menawarkan produknya di
dalam aplikasi Octo Mobile yang dikelola CIMB Niaga. Melalui itu kami mampu menyentuh lebih dari 3 juta
pengguna Octo Mobile.
Perseroan meyakini bahwa promosi yang terbaik adalah melalui testimonial para pengguna. Untuk itu kami
menggandeng Sahabat CNAF dengan menyelenggarakan program Member Get Member (MGM). Dalam MGM,
nasabah dapat merekomendasikan calon nasabah lainnya.
Persaingan Usaha
Berdasarkan status kepemilikan, industri pembiayaan terbagi atas perusahaan pembiayaan yang dimiliki Agen
Tunggal Pemegang Merek (ATPM), perusahaan pembiayaan yang terafiliasi dengan bank dan perusahaan
pembiayaan independen (tidak terafiliasi dengan ATPM maupun dengan bank). Perseroan termasuk dalam
kategori perusahaan pembiayaan yang terafiliasi dengan bank yang mendapatkan dukungan penuh dari
pemegang saham mayoritas CIMB Niaga. Di samping itu, Perseroan didukung juga oleh tim manajemen yang solid
dan berpengalaman.
Keunggulan Kompetitif
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki keunggulan bersaing yang didukung oleh:
- Posisi pasarnya yang kompetitif di antara perusahaan pembiayaan yang terafiliasi dengan bank.
- Dukungan kuat dari pemegang saham yaitu dukungan bisnis dan keuangan dari CIMB Niaga guna menciptakan
model Perseroan yang slim, growth dan fast.
- Tim manajemen yang solid dan berpengalaman.
Jaringan Kantor Cabang
Perseroan secara nasional telah beroperasi di 31 kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Perseroan mampu memanfaatkan jaringan distribusi yang kuat dan tenaga penjualan dari entitas grup CIMB
Niaga.
106
Page 133
Tabel berikut menunjukkan jaringan kantor cabang Perseroan yang beroperasi:
Jawa Timur
Jabodetabek Jawa Barat Jawa Tengah Sumatera Kalimantan Sulawesi
& Bali
Fatmawati Bandung Semarang Surabaya Medan Banjarmasin Makasar
Depok Cirebon Yogyakarta Kediri Pekanbaru Samarinda Manado
Kelapa Karawang Kudus Malang Palembang Balikpapan Kendari
Gading
Tangerang Sukabumi Purwokerto Denpasar Jambi Pontianak
Kalimalang Solo Lampung
Tegal
Teknologi Informasi
Dalam rangka meningkatkan daya saing Perseroan dan kepuasan nasabah, serta pengalaman bertransaksi
bersama Perseroan, Perseroan terus mengembangkan dan melakukan inovasi teknologi digital sebagai fokus
Perseroan.
Sepanjang tahun 2024, CIMB Niaga Finance fokus pada pengembangan teknologi informasi dan inisiatif digitalisasi
dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari sisi keamanan dan infrastruktur teknologi informasi .
Berbagai sistem digital telah diimplementasikan , termasuk otomatisasi proses kerja dan pengembangan platform
digital untuk mendukung produktivitas bekerja
CNAF Mobile App
Aplikasi terobosan yang diluncurkan Perseroan pada 2020 sebagai upaya memberikan kemudahan kepada calon
nasabah dalam pengajuan pembiayaan melalui smartphone. Melalui CNAF Mobile, calon nasabah dapat
mengajukan kredit pembiayaan dengan mudah, memonitor status pengajuan aplikasi secara real time, serta
memperoleh informasi produk dan program pembiayaan.
Selama 2024, jumlah transaksi pembiayaan mencapai 40.534 transaksi , meningkat 0,76% dari tahun sebelumnya.
Jumlah nilai transaksi mencapai Rp9,96 triliun , meningkat 11.4% dari tahun sebelumnya.
SCMS (Sales Control & Management System)
Aplikasi yang dapat membantu Perseroan dalam pengawasan aktivitas harian tim sales sehingga dapat terkontrol
secara efektif. Aplikasi ini mencakup aktivitas tim sales secara menyeluruh , mulai dari presensi , penetapan target
hingga validasi aktivitas kunjungan yang berpengaruh pada kinerja tim sales yang meningkat.
Aplikasi SCMS diluncurkan secara nasional pada tahun 2024 dengan 100% penggunaan oleh tim sales.
CIMOL (Collection Mobile Application)
Aplikasi yang memudahkan tim collection dalam mengelola kualitas portofolio dan membantu pemantauan
aktivitas penagihan dengan berbagai fitur. Aplikasi CIMOL sudah dilengkapi dengan standardisasi kegiatan tim
collection lapangan untuk meningkatkan pemantauan produktivitas dengan cara penetapan target kunjungan,
presensi, dan lokasi real time sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari tiap individu tim di
lapangan.
Dengan sistem yang lebih terstruktur dan termonitor, tingkat keberhasilan penagihan dapat meningkat dan
Perseroan dapat mengurangi proses ataupun supervisi manual.
PDS (Predictive Dialer Sistem)
Predictive Dialer System (PDS) adalah sistem otomatis yang mengoptimalkan proses panggilan oleh agent desk
collection Perseroan. Sistem ini dapat memprioritaskan debitur sesuai strategi Perseroan dan membantu
meningkatkan peluang keberhasilan penagihan. Selain itu, analisis real time memungkinkan Perseroan memantau
107
Page 134
performa panggilan dan efektivitas agen. Sistem ini membantu meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya
operasional , dan mempercepat proses penagihan secara lebih efisien.
CNAF Partner Mobile
Aplikasi yang menghubungkan dealer dan showroom untuk mempercepat proses transaksi pembiayaan
kendaraan. CNAF Partner mobile memungkinkan proses invoicing yang lebih cepat , sehingga pencairan
pembiayaan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Mitra Perseroan dapat memantau status pengajuan
pembiayaan secara real time dan memastikan data yang diperlukan untuk pencairan sudah lengkap dan akurat.
Hal ini mengurangi potensi kesalahan yang dapat terjadi dalam proses pencairan.
Dengan aplikasi ini dealer dan showroom dapat mempercepat transaksi pembiayaan dan meningkatkan
pengalaman layanan yang lebih baik.
Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan inovasi digitalisasi yang dilakukan, Perseroan mendapatkan
penghargaan pada 2024 yaitu: The Best Indonesia IT & Digital Operational Excellence Award 2024, Indonesia Best
Multifinance 2024 for Strengthening Digitalization to Maintain Portfolio Performance, (Category: Total Assets 5 -
10 Trillion), Best Digital Finance 2024 for Expanding Full-Fledged Digital Service Scope to Achieve Financing Target,
dan Digital Financial Excellence Award 2024.
C. FASILITAS PEMBIAYAAN DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memberikan fasilitas pembiayaan baik kepada nasabah ritel
(perorangan) maupun korporasi, di mana fasilitas pembiayaan yang diberikan bervariasi sesuai dengan profil
kredit calon nasabah, nilai aset yang akan dibiayai, lamanya jangka waktu pembiayaan, uang muka yang diberikan
serta tingkat bunga yang dikenakan kepada calon nasabah.
Tabel berikut merupakan rincian rata-rata pembiayaan Perseroan:
31 Desember
Mobil Baru
2024 2023 2022
Rata-rata jumlah pembiayaan (jutaan rupiah) 319 330 295
Rata-rata tenor pembiayaan (bulan) 48 46 48
Rata-rata uang muka (%) 25 27 29
Rata-rata suku bunga pinjaman (%) 10 10 13
31 Desember
Mobil Bekas
2024 2023 2022
Rata-rata jumlah pembiayaan (jutaan rupiah) 278 236 203
Rata-rata tenor pembiayaan (bulan) 45 46 43
Rata-rata uang muka (%) 21 27 35
Rata-rata suku bunga pinjaman (%) 18 18 20
31 Desember
Refinancing
2024 2023 2022
Rata-rata jumlah pembiayaan (jutaan rupiah) 114 157 152
Rata-rata tenor pembiayaan (bulan) 38 38 37
Rata-rata uang muka (%) 27 24 27
Rata-rata suku bunga pinjaman (%) 17 19 19
Sebagai perusahaan pembiayaan, Perseroan menjaga ketat kualitas piutang pembiayaan Perseroan. Penilaian
atas kualitas piutang pembiayaan dihitung berdasarkan piutang yang telah menunggak lebih dari 90 hari (NPF:Non
performing financing) dibagi dengan jumlah piutang yang dikelola. Berikut adalah tabel tingkat kolektibilitas yang
mencerminkan kualitas piutang pembiayaan yang dikelola oleh Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022:
108
Page 135
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2024 2023 2022
Belum Jatuh Tempo 9.096.290 6.807.755 5.405.574
Lancar (1-10 hari) 255.250 232.898 108.561
Dalam Perhatian Khusus (11 - 90 hari) 598.809 332.350 340.786
Kurang lancar (91 - 120 hari) 38.294 29.635 26.122
Diragukan (121 - 180 hari) 65.173 47.629 44.013
Macet (> 180 hari) 297 8.428 715
Total 10.054.113 7.458.695 5.925.771
D. PROSES PEMBERIAN KREDIT
Perseroan berfokus pada proses persetujuan pembiayaan yang cepat, dengan tetap mempertahankan standar
kualitas kredit yang memadai. Setiap aplikasi pembiayaan yang diterima melalui cabang Perseroan dan kantor
pemasaran akan dinilai sesuai dengan kebijakan kredit dan proses persetujuan kredit dari Perseroan.
Kebijakan kredit Perseroan memberikan pedoman tentang kriteria pembiayaan, kategori kendaraan yang dapat
diterima, informasi dan dokumen yang diperlukan untuk penilaian kredit dan jenjang persetujuan dan batasan
kewenangan. Pemeriksaan kredit dilakukan untuk semua pengajuan pembiayaan baru.
109
Page 136
VII. PPERPAJAKAN
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
Pajak Penghasilan atas Imbal Hasil Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang diterima atau diperoleh Pemegang Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di
Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Obligasi penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima
atau diperoleh bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan
yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan, yaitu:
a. sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi, untuk bunga dari obligasi dengan kupon,
b. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga
berjalan, untuk diskonto dari obligasi dengan kupon,
c. sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, untuk diskonto dari obligasi
tanpa bunga.
d. Dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi pada saat penjualan obligasi dengan kupon, diskonto negatif
atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan dasar pengenaan pajak penghasilan atas bunga obligasi
berjalan.
Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak:
i. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
ii. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun
2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:
a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga dan/atau diskonto yang
diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi dan diskonto yang diterima
pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi; dan
b. Perusahaan Efek, dealer atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima
atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
c. Perusahaan Efek, dealer, bank, dana pensiun dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui
perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat
transaksi.
Pada tanggal 2 Februari 2021, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 185 huruf b Undang-
Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah menetapkan dan memberlakukan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan
Berusaha (“PP No. 9/2021”). Berdasarkan PP No. 9/2021, tarif pemotongan pajak atas penghasilan bunga obligasi
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT dan Wajib Pajak luar negeri BUT adalah sebesar
110
Page 137
10%. Bunga obligasi termasuk bunga obligasi dengan kupon, diskonto obligasi dengan kupon dan diskonto obligasi
tanpa bunga. Tarif pemotongan pajak berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya PP No. 9/2021.
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan
Sebagai Wajib Pajak, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan dan
peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan. Perseroan tidak
memiliki tunggakan pajak.
CALON PEMBELI SUKUK WAKALAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI
DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI
PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR YANG DIBELI MELALUI
PENAWARAN UMUM INI.
111
Page 138
VIII. PENJAMINAN EMISI SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dan Penjamin Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk atas nama Perseroan menawarkan
kepada Masyarakat Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
dengan jumlah pokok sebesar Rp1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) dengan penjaminan
secara kesanggupan penuh (full commitment).
Adapun susunan dan besarnya persentase penjaminan secara Kesanggupan Penuh (full commitment) oleh
Penjamin Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Seri A Seri B Total Persentase
Nama
(Rp) (Rp) (Rp) (%)
Penjaminan Full Commitment
PT CIMB Niaga Sekuritas 720.000 240.000 960.000 60
PT Mandiri Sekuritas 480.000 160.000 640.000 40
Jumlah 1.200.000 400.000 1.600.000 100
Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.
Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar
Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi
atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:
a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun
vertikal;
b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris
yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau
dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak
yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.
Perseroan dengan PT CIMB Niaga Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dan
Penjamin Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar adalah pihak terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan
saham oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk, Sedangkan PT Mandiri Sekuritas tidak memiliki afiliasi dengan Perseroan,
sebagaimana didefinisikan dalam UUPM sebagaimana telah diubah oleh UUP2SK.
Metode Penentuan Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar
Tingkat Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan
dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan
parameter, yaitu hasil penawaran awal (bookbuilding), kondisi pasar sukuk, benchmark kepada Sukuk Wakalah
Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Sukuk), dan risk premium (sesuai dengan rating dari Sukuk).
112
Page 139
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM
RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK WAKALAH BI AL-
ISTITSMAR
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi
Al-Istitsmar ini adalah sebagai berikut:
Konsultan Hukum Theta Law
Jakarta Office: Chubb Square Lantai 9
Jalan M.H. Thamrin No. 10,
Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230
Telp: (021) 3000 6718 (suite 904)
Bali Office: Komplek Central Park Kuta, Blok RS II Jl. Patih Jelantik, Kec. Kuta, Kabupaten
Badung, Bali 80361
Nama Rekan : Hersapta Mulyono, S.H., LL.M.
Nomor STTD : STTD.KH-483/PM.223/2022 tanggal 1 Desember 2022
Nama & Nomor Asosiasi : Anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan
No. 202233
Pedoman Kerja: Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh
Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (”HKHSK”) sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang telah diubah
dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar
Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
Tugas Pokok: Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas
fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan
dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian
dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang
menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri
serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang
menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah
sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan peraturan
Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan dan prinsip materialitas.
Wali Amanat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
BRI II Building Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 575 8143
Faksimili: -
Nomor STTD : 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996
Pedoman Kerja : Ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan
Undang-undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan
dengan tugas Wali Amanat.
Tugas Pokok: Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar baik di dalam maupun di
luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan
ketentuan/peraturan KSEI mengenai Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
113
Page 140
Notaris Rosida Rajagukguk Siregar SH. M.Kn.
Kalibata Office Park Blok D, Jalan Raya Pasar Minggu No. 21, Kalibata,
Jakarta Selatan, 12740.
Telp.: (021) 7918 2900
Nomor STTD : STTD.N-157/PJ-1/PM.021/2024 tanggal 18 Januari 2024
Pedoman Kerja : Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam
melaksanakan tugas telah bertindak sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris dan norma atau standar profesi kode
etik profesi Notaris
Tugas Pokok: Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar baik di dalam maupun di
luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan
kewajiban Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar sesuai dengan syarat‐syarat emisi,
dengan memperhatikan ketentuan‐ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar serta berdasarkan peraturan perundang‐
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar
Modal.
Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 juncto angka 23 UUPM, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada
Bab VIII Informasi Tambahan ini, seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum
ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM
sebagaimana telah diubah oleh UUP2SK.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., selaku Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
menyatakan tidak akan:
1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi 25% (dua puluh lima persen)
dari jumlah efek bersifat utang yang akan diwaliamanati sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No.
19/2020, dan/atau
2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk,
dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh
Perseroan.
3. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku
kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat,
sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang, di mana
pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara
Republik Indonesia.
4. Mempunyai penanggung jawab kegiatan perwaliamanatan yang memiliki pengetahuan yang memadai di
bidang perwaliamanatan dalam penerbitan sukuk yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi
yang bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal.
Tim Ahli Syariah
Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
adalah sebagai berikut:
No Nama Jabatan Izin Tanggal Izin
Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego, ASPM No. Kep-14/PM.223/PJ-
1 TAS 17 Mei 2021
M.Ec., IFP ASPM/2021
ASPM No. Kep-29/PM.223/PJ-
2 Dr. Jaenal Effendi, S.Ag, MA TAS 26 Oktober 2016
ASPM/2021
Tugas Pokok : Bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau
jasa syariah di pasar modal yang diterbitkan atau dikeluarkan pihak
yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal
114
Page 141
Ruang Lingkup : Memberikan nasihat, analisa, pembuatan dokumen dan/atau
mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal
dalam kegiatan usaha Perseroan dan/atau memberikan pernyataan
kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal
(selanjutnya seluruh lingkup tersebut disebut “Aktivitas”).
Spesifikasi Aktivitas adalah sebagai berikut:
1. Melakukan penelaahan terhadap akad-akad, bagian-bagian
Informasi Tambahan lengkap dan Informasi Tambahan ringkas
serta memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk
Ijarah yang diterbitkan dan/atau dokumen terkait dengan prinsip
syariah lainnya;
2. Memberikan saran, draft, dan perbaikan terhadap dokumen-
dokumen yang diperlukan oleh produk, jasa, dan/atau kegiatan
usaha syariah di pasar modal sehingga sesuai dengan prinsip
syariah;
3. Mendampingi dan/atau memberikan penjelasan kepada pihak-
pihak terkait baik regulator, instansi pemerintah lain, pihak
penunjang pasar modal, maupun Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama Indonesia, dan/atau pihak lain yang terkait, sehubungan
dengan kesesuaian produk atau jasa syariah di pasar modal
dengan prinsip syariah dan/atau pelaksanaan prinsip syariah di
pasar modal oleh Perseroan.
4. Pelaksanaan Aktivitas oleh DPS-TAS dilaksanakan berdasarkan
permintaan dari Perseroan, serta pelaksanaan Aktivitas oleh DPS-
TAS wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan prinsip syariah yang berlaku.
Perusahaan Pemeringkat PT Fitch Ratings Indonesia
DBS Bank Tower Lantai 24
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Izin : No. KEP-02/PM/PI/2006 tanggal 17 Maret 2006
Pedoman Kerja : Kode etik Fitch mengacu pada Code of Conduct Fundamentals for Credit
Rating Agencies (IPSCP Code) yang diterbitkan oleh International
Organization of Securities Commissions (“IOSCO”). Anggota-anggot IOSCO
adalah otoritas Pasar Modal lebih dari 100 negara.
Kode etik dan praktek terbaik diadopsi dari Association of Credit Rating
Agencies ini Asia (“ACRAA”). ACRAA adalah asosiasi yang didirikan oleh
Asian credit rating agencies, dan diawasi oleh Asian Development Bank
(“ADB”).
PERSEROAN DAN SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN TEGAS MENYATAKAN
TIDAK ADANYA HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN SELURUH LEMBAGA DAN PROFESI
PENUNJANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
OLEH UUP2SK .
PERSEROAN DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN KREDIT ANTARA PERSEROAN DENGAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK SEBAGAI WALI AMANAT.
115
Page 142
X. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT
Sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar, telah ditandatangani Akta Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
No. 126 tanggal 18 Februari 2025 yang dibuat di hadapan Rosida Radjagukguk Siregar SH. M.Kn., Notaris di Jakarta
Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-
pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari antara Perseroan
dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., selaku Wali Amanat.
Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili
kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dalam rangka
Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang telah terdaftar di OJK dengan No. 08/SSTD-WA/PM/1996
tanggal 11 Juni 1996 sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.
Berdasarkan:
− Surat pernyataan tanggal 14 Februari 2025 No. B.77-INV/TCS/TCB/02/2025 Wali Amanat menyatakan saat ini
tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan
mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 20/2020; dan
− tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi 25% (dua puluh lima
persen) dari jumlah efek bersifat utang yang diwaliamanati, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.
19/2020;
− Surat pernyataan tanggal 14 Februari 2025 No. B.76-INV/TCS/TCB/02/2025 Wali Amanat menyatakan telah
melakukan due dilligence terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 20/2020 Tentang
Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
1. Riwayat Singkat
Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (untuk selanjutnya disebut BRI) didirikan dengan nama De Poerwokertosche
Sparbank der Inslandsche Hoofden atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan
pada tanggal 16 Desember 1895. Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. BRI berubah
statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21
tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH.,
Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92
tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal
15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal
11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Anggaran Dasar terakhir
dimuat dalam Akta No.5 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat oleh Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta. Perubahan
anggaran dasar ini telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021. Selanjutnya,
Anggaran Dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir anggaran dasar BRI
sebagaimana termaktub dalam Akta No. 4 tanggal 06 Oktober 2021 dibuat di hadapan Fathiah Helmi. S.H.. Notaris
di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-
0457763 Tahun 2021 tanggal 07 Oktober 2021.
116
Page 143
2. Permodalan
Berdasarkan laporan kepemilikan saham per 31 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom
selaku Biro Administrasi Efek, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp50,- per Saham Persentase
Keterangan Jumlah Lembar Jumlah Nilai Saham Kepemilikan
Saham (Rp) Saham (%)
Modal Dasar
Saham Seri A Dwiwarna 1 50 0,00
Saham Biasa Seri B 299.999.999.999 14.999.999.999.950 100,00
Jumlah Modal Dasar 300.000.000.000 15.000.000.000.000 100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Negara Republik Indonesia
- Saham Seri A Dwiwarna 1 50 0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B 80.610.976.875 4.030.548.843.750 53,19
Masyarakat
- Saham Biasa Atas Nama Seri B (masing-masing di
70.948.024.728 3.547.401.236.400 46,81
bawah 5%)*
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 151.559.001.604 7.557.950.080.200 100,00
Saham dalam Portepel 148.440.998.396 7.422.049.919.800
*) termasuk saham treasuri sebanyak 902.207.000 saham Seri B
3. Pengurusan dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 31 tanggal 22 April
2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:
Komisaris
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen : Rofikoh Rokhim
Komisaris : Awan Nurmawan Nuh
Komisaris : Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen : Heri Sunaryadi
Komisaris Independen : Paripurna Poerwoko Sugarda
Komisaris Independen : Agus Riswanto
Komisaris Independen : Nurmaria Sarosa
Komisaris Independen : Dwi Ria Latifa
Komisaris Independen : Haryo Baskoro Wicaksono
Direksi
Direktur Utama : Sunarso
Wakil Direktur Utama : Catur Budi Harto
Direktur Keuangan : Viviana Dyah Ayu Retno K.
Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan : Agus Noorsanto
Direktur Bisnis Mikro : Supari
Direktur Retail Funding and Distribution : Andrijanto
Direktur Commercial, Small and Medium Business : Amam Sukriyanto
Direktur Kepatuhan : Achmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Manajemen Resiko : Agus Sudiarto
Direktur Bisnis Konsumer : Handayani
Direktur Human Capital : Agus Winardono
Direktur Digital dan Teknologi Informasi : Arga Mahanana Nugraha
117
Page 144
4. Kegiatan Usaha
Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-
Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada entitas
anak sebagai berikut:
Persentase
No. Perusahaan Anak Jenis Usaha
Kepemilikan
1 PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Bank Umum Swasta Nasional 86,85%
2 BRI Remittance Co. Ltd. Perusahaan Remittance 100,00%
3 PT Asuransi BRI Life Asuransi 51,00%
4 PT BRI Multifinance Indonesia Pembiayaan 99,88%
5 PT BRI Danareksa Sekuritas Sekuritas 67,00%
6 PT BRI Ventura Investama Perusahaan Ventura 99,97%
7 PT BRI Asuransi Indonesia Asuransi 90,00%
8 PT Permodalan Nasiional Madani Pembiayaan 99,99%
9 PT Pegadaian Pembiayaan, Emas, Aneka Jasa 99,99%
10 PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) Pengelolaan Portofolio 65,00%
Dalam rangka mengembangkan Fee Based Income dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia, Bank BRI saat
ini melayani jasa Wali Amanat (Trustee), Agen Pembayaran (Paying Agent), Agen Jaminan (Security Agent).
▪ Jasa Wali Amanat (Trustee)
Adapun Efek bersifat utang yang menggunakan jasa Wali Amanat BRI selama satu tahun terkahir
adalah sebagai berikut:
No. Nama Obligasi/Sukuk Tanggal Emisi
1. Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2022 23 Februari 2022
2. Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2022 23 Februari 2022
3. Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 8 Maret 2022
4. Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 8 Maret 2022
5. Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2022 22 Maret 2022
6. Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap III Tahun 2022 25 Maret 2022
7. Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II Tahun 2022 8 April 2022
8. Obligasi Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 7 April 2022
9. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 7 April 2022
10. Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 28 April 2022
11. Obligasi Berkelanjutan IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022 10 Juni 2022
12. Obligasi Berkelanjutan I PP Presisi Tahap I Tahun 2022 30 Juni 2022
13. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2022 6 Juli 2022
14. Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 5 Juli 2022
15. Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 5 Juli 2022
16. Obligasi Berkelanjutan I Medikaloka Hermina Tahap II Tahun 202 14 Juli 2022
118
Page 145
No. Nama Obligasi/Sukuk Tanggal Emisi
17. Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap I Tahun 2022 8 Juli 2022
18. Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 8 Juli 2022
19. Obligasi Berkelanjutan I SPINDO Tahap II Tahun 2022 27 Juli 2022
20. Sukuk Berkelanjutan I SPINDO Tahap II Tahun 2022 27 Juli 2022
21. Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022 26 Juli 2022
22. Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2022 5 Agustus 2022
23. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2022 5 Agustus 2022
24. Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap I Tahun 2022 10 Agustus 2022
25. Obligasi I Hino Finance Indonesia Tahun 2022 9 Agustus 2022
26. Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap V Tahun 2022 26 Agustus 2022
27. Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 1 September 2022
28. Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 16 September 2022
29. MTN JACCS MPM Finance Indonesia III Tahun 2022 Tahap I 28 September 2022
30. MTN JACCS MPM Finance Indonesia III Tahun 2022 Tahap II 11 Oktober 2022
31. Obligasi Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 26 Oktober 2022
32. Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Indosat Tahap I Tahun 2022 26 Oktober 2022
33. Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap IV Tahun 2022 28 Oktober 2022
34. MTN I J Resources Asia Pasifik Tahun 2022 1 November 2022
35. Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2022 8 November 2022
36. Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 13 Desember 2022
37. MTN I PT Mitra Niaga Madani Tahun 2022 Tahap I 22 Desember 2022
38. Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2022 10 Januari 2023
39. Medium Term Notes (MTN) III PT PNM Venture Capital Tahun 2022 25 Januari 2023
40 Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2023 22 Februari 2023
41. Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap V Tahun 2023 24 Februari 2023
42. Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023 8 Maret 2023
43. Obligasi Berkelanjutan IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023 16 Maret 2023
44. Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023 28 Maret 2023
45. Obligasi Berkelanjutan II Spindo Tahap I Tahun 2023 4 April 2023
46. Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Spindo Tahap I Tahun 2023 4 April 2023
49. Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap III Tahun 2023 11 April 2023
50. Obligasi Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2023 17 Mei 2023
51. Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2023 7 Juni 2023
52. EBAS-SP SMFBRIS01 8 Juni 2023
53. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2023 22 Juni 2023
119
Page 146
No. Nama Obligasi/Sukuk Tanggal Emisi
54. MTN I PT LEN Industri (Persero) Tahun 2023 Tahap I 22 Juni 2023
55. Obligasi Berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2023 27 Juni 2023
56. Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2023 6 Juli 2023
57. Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 6 Juli 2023
58. Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 6 Juli 2023
59. Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023 11 Juli 2023
60. Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap I Tahun 2023 11 Juli 2023
61. Obligasi II Hino Finance Indonesia Tahun 2023 11 Juli 2023
62. Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2023 11 Juli 2023
63. Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 4 Agustus 2023
64. Obligasi Berkelanjutan II Spindo Tahap II Tahun 2023 8 Agustus 2023
65. Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Spindo Tahap II Tahun 2023 8 Agustus 2023
66. Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap II Tahun 2023 11 Agustus 2023
67. EBAS-SP SMFBRIS01 26 September 2023
68. Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2023 27 September 2023
69. Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2023 3 Oktober 2023
70. Obligasi Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023 6 Oktober 2023
71. Sukuk Wakalah Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023 6 Oktober 2023
72. Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap II Tahun 2023 19 Oktober 2023
73. Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2023 20 Oktober 2023
74. Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2023 25 Oktober 2023
75. Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap II Tahun 2023 16 November 2023
76. Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023 22 November 2023
77. MTN INKA Multi Solusi II Tahun 2023 22 November 2023
78. Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2023 19 Januari 2024
79. Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024 23 Februari 24
80. Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024 21 Maret 24
81. Obligasi Berkelanjutan VI Federal International Finance Tahap III Tahun 2024 2 April 24
82. Obligasi Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap III Tahun 2024 19 April 24
83. Obligasi Berkelanjutan VI Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2024 23 April 24
84. Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024 3 April 24
85. Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2024 28 May 24
86. Obligasi Berkelanjutan IV Summarecon Agung Tahap III Tahun 2024 4 Juni 24
87. Obligasi Berkelanjutan IV SANF Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024 20 Juni 24
88. Obligasi Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 dan 21 Juni 24
120
Page 147
No. Nama Obligasi/Sukuk Tanggal Emisi
89. Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 21 Juni 24
90. Obligasi Berkelanjutan IV MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2024 2 Juli 24
91. Obligasi Berkelanjutan V WOM Finance Tahap I Tahun 2024 2 Juli 24
92. Obligasi III Hino Finance Indonesia Tahun 2024 5 Juli 24
93. Obligasi Berkelanjutan IV Maybank Finance Tahap I Tahun 2024 5 Juli 24
94. Obligasi Berkelanjutan IV Toyota Astra Financial Services Tahap III Tahun 2024 9 Juli 24
95. Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap I Tahun 2024 9 Juli 24
96. Obligasi Terkait Keberlanjutan I SPINDO Tahun 2024 9 Juli 24
97. Obligasi Berkelanjutan I Sumber Global Energy Tahap I Tahun 2024 10 Juli 24
98. Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024 30 Juli 24
▪ Jasa Agen Pembayaran (Paying Agent)
Wali Amanat BRI dapat memberikan jasa berupa layanan pembukaan rekening dan pengadministrasian
rekening sinking fund ataupun transaksi pendistribusian dana pembayaran kupon dan/atau pokok Medium
Term Notes kepada investor dalam penerbitan Efek bersifat Utang.
▪ Jasa Agen Jaminan (Security Agent)
Wali Amanat BRI dapat memberikan jasa penatausahaan atas dokumen jaminan yang terkait dengan
Perjanjian Perwaliamanatan, dokumen pengikatan lainnya serta surat – surat jaminan yang terkait dengan
penerbitan Efek bersifat Utang.
▪ Produk dan jasa Lainnya
Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa Pasar Modal lainnya, antara lain :
1) Jasa Trust & Corporate Services lainnya :
• Jasa Escrow Agent
• Jasa Arranger Sindikasi
2) Custodian Services
3) Jasa Trustee
4) DPLK BRI
5. Perizinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Pasar Modal sebagai Wali Amanat
• Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, perihal status BRI menjadi
Perusahaan Perseroan;
• Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta;
• PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah memperoleh Surat Tanda Terdaftar Lembaga Penunjang
Pasar Modal sebagai Wali Amanat Nomor: 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996;
• SK Bank Indonesia No. 5/117/DPwB24, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Bank
Devisa;
• Nomor Induk Berusaha (NIB) BRI No. 8120114132268 tanggal 26 November 2018.
121
Page 148
6. Tugas Pokok Wali Amanat
Sesuai dengan Peraturan OJK No.20/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Akta Perjanjian
Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
No. 126 tanggal 18 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Rosida Radjagukguk Siregar SH. M.Kn., Notaris di Jakarta
Selatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:
a. mewakili kepentingan para Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar, baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Negara Republik Indonesia;
b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf
a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai
berlaku efektif pada saat Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar telah dialokasikan kepada Pemegang Sukuk Wakalah
Bi Al-Istitsmar;
c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya
yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas
perwaliamanatan kepada OJK
7. Penunjukan, Berakhirnya Tugas, dan Penggantian Wali Amanat
Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto
Finance Tahap II Tahun 2025 No. 126 tanggal 18 Februari 2025, yang dibuat di hadapan Rosida Radjagukguk
Siregar SH. M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan. berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
20/POJK.04/2020, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling
sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
- izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
- pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
- Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan
hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya
dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan
dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar
Modal.
- Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal.
- atas permintaan para pemegang Sukuk Wakalah melalui mekanisme RUPSU.
- timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat.
- timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 19/2020.
- Atas Permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak
membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah
Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada
Perseroan.
c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
- Sukuk telah dilunasi baik pokok, Sisa Imbalan Wakalah, bunga Obligasi, Cicilan Imbalan Wakalah,
termasuk Kompensasi denda dan Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) dan Wali Amanat telah
menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;
- Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk setelah tanggal jatuh
tempo pokok Sukuk setelah diangkatnya Wali Amanat baru.
122
Page 149
8. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat
Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk masing-
masing tahun di bawah ini. Informasi keuangan diambil dari laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh
manajemen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia,
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantoro, Sungkoro & Surja, berdasarkan standar audit yang
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan opini wajar sebagaimana tercantum dalam laporannya
tanggal 12 Februari 2025.
Laporan Posisi Keuangan
(Dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 31 Desember
Keterangan
2024 2023 2022
Total Aset 1.992.983.447 1.965.007.030 1.865.639.010
Total Liabilitas 1.669.794.400 1.648.534.888 1.562.243.693
Total Ekuitas 323.189.047 316.472.142 303.395.317
LAPORAN LABA RUGI
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 31 Desember
Keterangan
2024 2023 2022
Pendapatan Bunga dan Syariah – neto 142.057.190 135.183.487 124.597.073
Pendapatan Premi – neto 3.250.480 2.161.392 1.577.323
Pendapatan Operasional lainnya 53.857.740 45.625.785 39.127.694
Laba Operasional 78.578.018 76.828.737 64.306.037
Laba Sebelum Beban Pajak 77.599.110 76.429.712 64.596.701
Laba Tahun Berjalan 60.643.808 60.425.048 51.408.207
RASIO PENTING
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember 31 Desember
Keterangan
2024 2023 2022
Capital Adequate Ratio (CAR) 26,63 27,27 25,51
Non Performing Loan Ratio (Gross) 2,78 2,95 2,67
Loan to Deposits Ratio (LDR) 88,85 84,73 78,82
Return On Asset (ROA) 3,06 3,24 3,79
Return On Equity (ROE) 19,01 19,95 19,59
Net Interest Margin (NIM) 7,74 7,95 7,85
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK.
Investment Services Department
BRI II Building Lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5758143
Faksimili: -
e-mail: tcs_aet@bri.co.id
Website: bri.co.id
Up.: Dhany Ramadhanto – Department Head Trust & Corporate Services
Investment Services Division
123
Page 150
XI. TATA CARA PEMESANAN SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR
1. Pemesan yang Berhak
Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal,
serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak
membeli Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.
2. Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar harus diajukan dengan menggunakan FPPSU yang dicetak
untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Bab XII
Informasi Tambahan ini dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan
Pembelian Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dilakukan dengan menggunakan FPPSU yang dicetak untuk keperluan
ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap atau
dalam bentuk softcopy, melampirkan kopi identitas, dan sub rekening efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak
untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar secara keseluruhan atau
sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dan penyampaian FPPSU kepada Penjamin Emisi Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimili Penjamin Emisi Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar, sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan ini.
3. Jumlah Minimum Pemesanan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
Pemesanan pembelian Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan
perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
4. Masa Penawaran Umum
Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 5 hari kerja, dimulai pada tanggal 4 Maret 2025 pukul 09.00 WIB
dan ditutup pada tanggal 10 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.
Masa Penawaran Umum Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 4 Maret 2025 09.00 WIB – 16.00 WIB
Hari kedua – 5 Maret 2025 09.00 WIB – 16.00 WIB
Hari Ketiga – 6 Maret 2025 09.00 WIB – 16.00 WIB
Hari Keempat – 7 Maret 2025 09.00 WIB – 16.00 WIB
Hari Kelima – 10 Maret 2025 09.00 WIB – 16.00 WIB
5. Pendaftaran Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar pada Penitipan Kolektif
Sukuk Wakalah bi Al-Istitsmar yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan
pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI No. SP-008/SKK/KSEI/0225 tanggal
18 Februari 2025 antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar tersebut
di KSEI, maka atas Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali
Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk
kepentingan Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar. Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar akan diadministrasikan
secara elektronik dalam Penitipan Kolektip di KSEI. Selanjutnya Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar hasil
Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. KSEI
akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti
124
Page 151
pencatatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut
merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang tercatat dalam Rekening
Efek;
b. Pengalihan kepemilikan atas Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dilakukan dengan pemindahbukuan antar
Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening;
c. Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk
Wakalah bi Al-Istitsmar yang berhak atas pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar, pembayaran
kembali Dana Modal Investasi, memberikan suara dalam RUPSU serta hak-hak lainnya yang melekat pada
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar;
d. Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar dan pembayaran kembali Dana Modal Investasi akan dibayarkan oleh
KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar melalui
Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar maupun
pembayaran kembali Dana Modal Investasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau
Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang berhak atas Imbal Hasil Wakalah
Bi Al-Istitsmar yang dibayarkan pada periode pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar yang
bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar pada
4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar, kecuali ditentukan
lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
e. Hak untuk menghadiri RUPSU dilaksanakan oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dengan
memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang disimpan di KSEI sehingga Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar tersebut tidak
dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU (R-3)
sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali
Amanat;
f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Wakalah bi Al-Istitsmar wajib membuka Rekening
Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.
6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
dengan mengajukan FPPSU selama periode jam kerja yang berlaku kepada para Penjamin Emisi Sukuk Wakalah Bi
Al-Istitsmar, sebagaimana dimuat dalam Bab XII Informasi tambahan ini, baik dalam bentuk hardcopy maupun
dalam bentuk softcopy yang disampaikan melalui email.
7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
Para Penjamin Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan
pembelian Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPSU
yang telah ditandatangani baik secara hardcopy maupun softcopy melalui email sebagai tanda terima pengajuan
pemesanan pembelian Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Wakalah
Bi Al-Istitsmar bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.
8. Penjatahan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-
691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah
pada tanggal 11 Maret 2025.
Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk Wakalah Bi
Al-Istitsmar dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar melalui
lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung,
125
Page 152
maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan
Peraturan No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.
Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas akan menyampaikan Laporan Hasil
Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan
berpedoman pada Peraturan No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan
Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.
Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum;
paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar berhak untuk menerima atau menolak pemesanan
pembelian Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan yang berlaku.
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar, Pemesan harus segera
melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin
Pelaksana Emisi Efek, selambat-lambatnya pada tanggal 12 Maret 2025 (in good funds) ditujukan pada rekening
di bawah ini:
PT CIMB Niaga Sekuritas PT Mandiri Sekuritas
Bank CIMB Niaga Bank Permata Syariah
Cabang Graha CIMB Niaga Cabang Arteri Pondok Indah
No. Rek. 86000 829 8400 Jakarta
a./n. PT CIMB Niaga Sekuritas No. Rek. 00971134003
a./n. PT Mandiri Sekuritas
Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan
jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar wajib menyetor kepada Perseroan pada
rekening Perseroan pada Tanggal Emisi selambat-lambatnya pada pukul 15.00 WIB, dengan nomor rekening yang
akan ditentukan pada addendum perjanjian.
10. Pengembalian Uang Pemesanan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
a. Jika Penjamin Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar telah menerima uang pemesanan, maka wajib mengembalikan uang pemesanan kepada
pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal keputusan penundaan atau pembatalan
Penawaran Umum.
b. Dalam hal suatu pemesanan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ditolak sebagian atau seluruhnya akibat
penjatahan, jika pesanan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar sudah dibayar maka uang pemesanan harus
dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar atau Penjamin Emisi Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal
Penjatahan.
c. Jika pencatatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu
1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran
atas Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar batal demi hukum dan pembayaran pesanan Sukuk Wakalah Bi Al-
126
Page 153
Istitsmar dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian
pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah batalnya Penawaran Umum Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar.
d. Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan
atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil
langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dimana
pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
dan bukti jati diri.
e. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar atau Perseroan
wajib membayar kepada para pemesan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk tiap hari
keterlambatan dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan
dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu)
bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dikenakan sejak
hari ke-3 (ketiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang
dihitung secara harian.
f. Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar sudah disediakan, akan tetapi
pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan
penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar tidak diwajibkan membayar
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
g. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar dan Penjamin Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dari segala tuntutan yang
disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana
Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dan Penjamin Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar. Penjamin
Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dan Penjamin Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar tidak
bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang
disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.
h. Setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, maka Pembatalan Penawaran Umum hanya dapat
dilakukan sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.A.2.
i. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian karena sebab apapun juga, para pihak berkewajiban untuk
segera (terlebih dahulu) memberitahukan secara tertulis kepada OJK.
11. Distribusi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Secara Elektronik
Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dan
menyerahkannya kepada KSEI serta memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Wakalah bi Al-
Istitsmar pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah bi Al-Istitsmar di KSEI. Dengan telah
dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar semata-mata menjadi
tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
Segera setelah Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Wakalah bi Al-Istitsmar memberi instruksi kepada KSEI
untuk memindahbukukan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dari Rekening Efek milik Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar sesuai dengan
bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
kepada Penjamin Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang bersangkutan.
127
Page 154
12. Lain-lain
Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk Wakalah Bi
Al-Istitsmar secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
13. Agen Pembayaran
Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran, di mana
KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran kembali Dana Modal Investasi dan Imbal Hasil
Wakalah Bi Al-Istitsmar kepada Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar untuk dan atas nama Perseroan setelah
Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban
sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
Pembayaran kembali Dana Modal Investasi dan pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar akan dibayarkan
oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar melalui
Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah
ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan
dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.
Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Jakarta Stock Exchange Ist Tower, 5th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 529-91099
Fax. (021) 529-91199
Email: helpdesk@ksei.co.id
128
Page 155
XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR
PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR
Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar dapat diperoleh pada
kantor yang ditunjuk yaitu Perusahaan Efek yang terdaftar sebagai Anggota Bursa Efek selama Masa Penawaran
Umum yang berlangsung dari tanggal 4 Maret 2025 sampai 10 Maret 2025 Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar dan Penjamin Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang dimaksud adalah sebagai berikut:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI & PENJAMIN EMISI SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR
PT CIMB Niaga Sekuritas PT Mandiri Sekuritas
(Terafiliasi)
Graha CIMB Niaga Lantai 25 Menara Mandiri I Lt. 24 - 25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jl. Jend. Sudirman No. 54 – 55 Jakarta
Jakarta 12190 12190
Telepon: (021) 50847847 Telepon: (021) 5263445
www.cns.co.id Faksimili: (021) 5275701
Email: jk.dcmproject@cimbniaga- www.mandirisekuritas.co.id
ibk.co.id Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id
129
Page 156
XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
130
Page 157
Jakarta, 18 Februari 2025
No.: 025/LO-TTL/II/2025
Kepada:
1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710
u.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. PT CIMB Niaga Auto Finance
Jalan Bintaro Utama 9, Blok B9/1 Nomor 15
Bintaro Jaya Sektor IX
Kecamatan Pondok Aren
Tangerang Selatan
u.p.: Direksi
Perihal : Pendapat Hukum sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan
“Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance
Tahap II Tahun 2025”
Dengan hormat,
Dalam rangka memenuhi ketentuan dan persyaratan dari peraturan perundang-
undangan di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana PT CIMB Niaga Auto
Finance, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Tangerang Selatan
(selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”), untuk mengajukan pernyataan
pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), kami, konsultan hukum dari
Theta Law, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Hersapta Mulyono,
S.H., LL.M., yang terdaftar pada OJK sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang
Pasar Modal dan telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal
No. STTD.KH-483/PM.223/2022 tanggal 1 Desember 2022 serta terdaftar sebagai
anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (“HKHSK”) No. 202233, telah
ditunjuk oleh Perseroan melalui Surat Penunjukkan No. CNAF/TRD/SRT/I/25/0209
tanggal 24 Januari 2025 untuk melakukan uji tuntas aspek hukum dan
mempersiapkan laporan uji tuntas aspek hukum atas Perseroan (selanjutnya disebut
“Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum” atau ”LUT”) serta untuk memberikan pendapat
hukum (selanjutnya disebut “Pendapat Hukum”) sehubungan dengan rencana
Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan efek sukuk kepada masyarakat
melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I
CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2024 dengan jumlah target dana modal investasi
sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) kepada masyarakat dan
dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (”BEI”) (selanjutnya disebut “Sukuk Wakalah
Berkelanjutan I Perseroan”).
Jakarta| Chubb Square 9th floor, Jl. M.H. Thamrin No.10, Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, Indonesia
Bali | Komplek Central Parkir Kuta, Blok RS II Jl. Patih Jelantik, Kuta, Badung, Bali 80361, Indonesia
Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025 1
Page 158
025/LO-TTL/II/2025
Sebagai bagian dari Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Perseroan tersebut, Perseroan
telah menerbitkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto
Finance Tahap I Tahun 2024 dengan Dana Modal Investasi yang dihimpun sebesar
Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), yang terdiri dari Sukuk Seri A dengan Dana
Modal Investasi sebesar Rp710.000.000.000,- (tujuh ratus sepuluh miliar Rupiah)
dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp48.280.000.000,- (empat puluh delapan miliar
dua ratus delapan puluh juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 6,80% (enam
koma delapan nol persen) per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh)
Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dan Sukuk Seri B dengan Dana Modal Investasi
sebesar Rp290.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan Imbal
Hasil Wakalah sebesar Rp20.590.000.000,- (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh
juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per
tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi (”PUB I Sukuk Wakalah
Tahap I”).
Sebagai bagian dari Penawaran Umum Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Perseroan
tersebut, pada tahap kedua ini, Perseroan berencana menerbitkan dan
menawarkan “Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance
Tahap II Tahun 2025” dengan jumlah Dana Modal Investasi sebesar
Rp1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus miliar Rupiah) yang ditawarkan dengan
nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Modal Investasi dan terdiri dari 2 (dua) seri
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Jumlah Dana Modal Investasi Seri A sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun
dua ratus miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp80.400.000.000,-
(delapan puluh miliar empat ratus juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen
sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun dan jangka waktu 370
(tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan
2. Jumlah Dana Modal Investasi Seri B sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus
miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp28.000.000.000,- (dua
puluh delapan miliar Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 7,00% (tujuh
koma nol nol persen) per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal
Emisi.
(selanjutnya disebut”PUB I Sukuk Wakalah Tahap II”)
Pembayaran dari seluruh jumlah penerbitan PUB I Sukuk Wakalah Tahap II yang akan
terdiri dari (i) Pokok Dana Modal Investasi, (ii) Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar Yang
Telah Menjadi Hak Pemegang Sukuk Wakalah dan (iii) Kompensasi Kerugian Akibat
Keterlambatan (jika ada) tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin
dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak
bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi
jaminan bagi Pemegang Sukuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk adalah pari passu
tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada
sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin
secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan
ada dikemudian hari.
Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
2
Page 159
025/LO-TTL/II/2025
Untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, PUB I Sukuk Wakalah Tahap
II telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana
termaktub dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. CNAF/CS/MOM-
BOC/I/25/01 tanggal 22 Januari 2025. Di samping itu, dalam rangka pemenuhan
kewajiban Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.
7/POJK.05/2022 (“POJK 35/2018”) dan Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah Dan Unit Usaha Syariah
Perusahaan Pembiayaan (“POJK 10/2019”) yang terkait dengan penerbitan Sukuk
Wakalah Berkelanjutan I Perseroan, Perseroan telah meminta persetujuan dari
pemegang saham Perseroan sebagaimana ternyata dari akta Pernyataan
Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT CIMB Niaga Auto Finance No.
01 tanggal 6 Februari 2024 yang dibuat oleh Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., Notaris
di Kota Tangerang Selatan; serta Perseroan telah menyampaikan rencana
penerbitan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Perseroan kepada OJK melalui Surat No.
CNAF/BOD/SRT/I/24/004 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Rencana
Penerbitan Efek Syariah Melalui Penawaran Umum Sukuk Berkelanjutan 2024-2026 PT
CIMB Niaga Auto Finance.
OJK telah mencatatkan rencana Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Perseroan tersebut
sesuai Surat No. S-115/PL.113/2024 tanggal 22 Maret 2024 perihal Pencatatan
Pelaporan Rencana Penerbitan Efek Syariah Melalui Penawaran Umum Sukuk
Berkelanjutan 2024-2026 PT CIMB Niaga Auto Finance. Sukuk Wakalah Berkelanjutan I
Perseroan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK sebagaimana termaktub
dalam Surat No. S-78/D.04/2024 tanggal 26 Juni 2024 perihal Pemberitahuan
Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Penerbitan PUB I Sukuk Wakalah Tahap II
merupakan kelanjutan dari Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Perseroan.
Sebagaimana diungkapkan dalam Informasi Tambahan terhadap Prospektus
Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB
Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025 (selanjutnya disebut sebagai “Informasi
Tambahan”), seluruh Dana Modal Investasi yang diperoleh dari PUB I Sukuk Wakalah
Tahap II ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan sebagai
penyertaan modal kerja pada kegiatan usaha pembiayaan syariah dengan agunan
kendaraan roda empat, properti, kendaraan roda dua, dan jasa penyelenggaraan
haji dan umrah. Perseroan akan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah
Perseroan menggunakan Akad Syariah (Akad Murabahah, Akad Ijarah Muntahiya
Bittamlik, dan akad-akad lainnya yang sesuai dengan prinsip Syariah). Adapun
penggunaan Dana Modal Investasi tersebut akan disalurkan melalui Unit Usaha
Syariah (“UUS”) Perseroan.
Penggunaan dana hasil PUB I Sukuk Wakalah Tahap II tersebut bukan merupakan
suatu transaksi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK
42/2020”) mengingat penggunaan dana hasil penawaran umum seluruhnya
digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja pada kegiatan usaha pembiayaan
syariah kepada nasabah Perseroan, dengan demikian penggunaan dana tersebut
tidak melibatkan pihak terafiliasi Perseroan yang tunduk pada POJK 42/2020 yaitu PT
Bank CIMB Niaga Tbk. Kemudian, penggunaan dana hasil penawaran umum bukan
merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa
Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
3
Page 160
025/LO-TTL/II/2025
Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha (“POJK 17/2020”) oleh karena transaksi PUB I Sukuk Wakalah Tahap II ini
dilakukan oleh Perseroan yang merupakan perusahaan terkendali yang bukan
merupakan perusahaan terbuka, namun laporan keuangannya terkonsolidasi
dengan Perusahaan Terbuka (PT Bank CIMB Niaga Tbk). Nilai transaksi Penawaran
Umum ini tidak material karena tidak sama atau lebih dari 20% (dua puluh persen)
ekuitas PT Bank CIMB Niaga Tbk per laporan keuangan terkonsolidasi per 31 Desember
2024 sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.
Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana PUB I Sukuk
Wakalah Tahap II kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum
telah direalisasikan dan apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk
mengubah rencana penggunaan dana, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih
dahulu kepada OJK sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk
(“RUPSU”) dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPSU serta setelahnya
melaporkan hal tersebut kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK
No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum. Selain itu, dalam hal Perseroan hendak melakukan perubahan penggunaan
dana yang mengakibatkan penggunaan dana tersebut tergolong dalam transaksi
yang dimaksud pada POJK 42/2020 atau POJK 17/2020, maka PT Bank CIMB Niaga
TBk selaku perusahaan terbuka dan pihak pengendali dari Perseroan wajib
melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam masing-masing POJK 42/2020
atau POJK 17/2020.
Dalam melaksanakan PUB I Sukuk Wakalah Tahap II, Perseroan telah
menandatangani perjanjian penjaminan emisi efek sebagaimana termaktub dalam
Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB
Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025 No. 128 tanggal 18 Februari 2025 dibuat di
hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan
(selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk”) dengan PT CIMB
Niaga Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang bertindak secara bersama-sama
sebagai Penjamin Emisi Sukuk dan selaku Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk yang
menjamin PUB I Sukuk Wakalah Tahap II ini dengan kesanggupan penuh (full
commitment).
Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali
Amanat melalui Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025 No. 126 tanggal 18
Februari 2025 dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta Selatan (“Perjanjian Perwaliamanatan”). Dalam hal ini salah satu pihak
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk dan Penjamin Emisi Sukuk yaitu PT CIMB Niaga
Sekuritas mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan oleh karena PT CIMB Niaga
Sekuritas dan Perseroan merupakan perusahaan yang dikendalikan langsung oleh
pihak yang sama yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk sesuai definisi afiliasi berdasarkan
Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”), sedangkan pihak
Wali Amanat tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.
Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen-
dokumen atau data dan/atau informasi yang kami peroleh dari Perseroan dalam
rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang dilakukan terhadap Perseroan
Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
4
Page 161
025/LO-TTL/II/2025
sampai dengan tanggal uji tuntas yaitu 18 Februari 2025 sebagaimana termuat
dalam LUT dengan judul Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum PT CIMB Niaga Auto
Finance Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
No. 024/LDD-TTL/II/2025 tanggal 18 Februari 2025. Lebih lanjut, Pendapat Hukum ini
disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang pasar modal dan dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (”UUPT”) serta berpedoman pada Standar
Profesi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan sebagaimana termaktub dalam
Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang telah
diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November
2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang
Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM
1. Pendapat Hukum ini diberikan berdasarkan LUT serta merupakan satu kesatuan
dan bagian yang tidak terpisahkan dari LUT yang memuat penjelasan rinci atas
hal-hal yang termuat dalam Pendapat Hukum ini.
2. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik
Indonesia yang berlaku pada tanggal LUT, terutama mengenai ketentuan-
ketentuan hukum yang menyangkut perusahaan pembiayaan dan penawaran
umum melalui bursa efek serta pasar modal di Indonesia, sehingga oleh
karenanya uji tuntas aspek hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau
dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami telah meneliti dan memeriksa
dokumen-dokumen Perseroan baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau
salinan lain, yang mana menurut keterangan dan/atau pernyataan Perseroan
dokumen-dokumen tersebut adalah benar-benar asli maupun apabila dalam
bentuk fotokopi adalah benar dan akurat sesuai aslinya, yang diserahkan atau
diperlihatkan kepada kami untuk keperluan uji tuntas aspek hukum.
4. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada
dokumentasi dan fakta berupa anggaran dasar beserta perubahan-
perubahannya, kepemilikan, perubahan kepemilikan saham dan permodalan,
perizinan dan pendaftaran, harta kekayaan, asuransi, ketenagakerjaan,
perjanjian-perjanjian material yang mengikat Perseroan, pemeriksaan atas
perkara yang melibatkan Perseroan sampai dengan tanggal LUT.
5. Pendapat Hukum ini dibuat dan dilakukan sesuai dengan Standar Profesi
Konsultan Hukum Sektor Keuangan sebagaimana termaktub dalam Keputusan
HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang telah diubah
dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November
2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018
tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
5
Page 162
025/LO-TTL/II/2025
B. ASUMSI DAN PEMBATASAN
Pendapat Hukum ini disusun dan dikeluarkan berdasarkan pada asumsi-asumsi dan
pembatasan-pembatasan sebagai berikut:
1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan
atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka
uji tuntas aspek hukum adalah asli dan dokumen-dokumen asli yang diberikan
atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen
yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan
aslinya.
2. Bahwa Perseroan dan pemegang saham pengendali Perseroan telah
memberikan kepada kami seluruh dokumen dan informasi yang relevan dengan
tujuan dari penyusunan Pendapat Hukum ini dan selain dokumen-dokumen
yang telah kami terima untuk tersebut, tidak ada dokumen-dokumen lain
mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota dewan
komisaris maupun susunan anggota direksi, pembubaran dan likuidasi, izin-izin
usaha, ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta
dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan,
keberadaan, pelaksanaan kegiatan usaha, kekayaan Perseroan maupun
perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan pihak lain yang belum
diserahkan kepada kami. Tidak tertutup kemungkinan bahwa ada informasi
atau dokumen lain yang tidak kami ketahui dan apabila informasi atau
dokumen tersebut diperlihatkan, diberikan, ditemukan dan diperiksa, akan
mempengaruhi isi Pendapat Hukum ini.
3. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-
keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami untuk
tujuan uji tuntas aspek hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan
tanggal LUT dan Pendapat Hukum.
4. Bahwa semua pernyataan dan keterangan baik lisan maupun tertulis yang
diberikan oleh anggota dewan komisaris dan direksi, pegawai, maupun
penasihat dari Perseroan serta pihak lainnya yang terkait atau berhubungan
dengan Perseroan adalah lengkap dan sesuai dengan keadaan yang
sesungguhnya serta tidak mengandung suatu informasi yang menyesatkan atau
tidak lengkap.
5. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau para pejabat
pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan perizinan,
melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan
mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut
secara sah dan mengikat.
6. Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan hasil uji tuntas aspek hukum yang
dilakukan terhadap semua aspek hukum Perseroan, dengan pembatasan
Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
6
Page 163
025/LO-TTL/II/2025
bahwa untuk (a) pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran
dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir, dan (b) untuk
pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya
mencakup perubahan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir sampai
dengan tanggal LUT.
7. Tanggung jawab kami sebagai konsultan hukum yang independen dari
Perseroan dalam rangka uji tuntas aspek hukum adalah terbatas pada, dan
sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di
bidang pasar modal dan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang
berlaku.
8. Pendapat Hukum ini dibuat dan disampaikan kepada Perseroan dan OJK
semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka PUB I Sukuk
Wakalah Tahap II.
C. PENDAPAT HUKUM
Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas dan berdasarkan LUT, kami
menyampaikan Pendapat Hukum atas Perseroan sehubungan dengan PUB I Sukuk
Wakalah Tahap II sebagai berikut:
1. Perseroan yang bernama PT CIMB Niaga Auto Finance berkedudukan di
Tangerang Selatan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk
perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT Saseka Gelora
Leasing No. 48 tanggal 10 Desember 1981 yang telah didaftarkan dalam Register
Pengadilan Negeri Jakarta No.4844 (”Akta Pendirian”), yang bersama dengan
Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 80 tanggal 18 Februari 1982, dan Akta
Perubahan dan Pembetulan No. 50 tanggal 27 Oktober 1982 seluruhnya dibuat
dihadapan Frederik Alexander Tumbuan, S.H. Notaris di Jakarta dan seluruhnya
telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia
dalam satu surat keputusan yaitu Surat Keputusan No. C2-2817-HT01.01.th.82
tanggal 2 Desember 1982, tanggal 8 Desember 1982 serta telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 Januari 1983 dan
Tambahan Berita Negara No. 79.
2. Setelah Perseroan melakukan PUB I Sukuk Wakalah Tahap I sampai dengan
tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan tidak
mengalami perubahan, dengan demikian Anggaran Dasar Perseroan yang
berlaku adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CIMB Niaga Auto Finance No. 02
tanggal 1 April 2024 yang dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn.,
Notaris di Tangerang Selatan, dan telah diterima dan dicatatkan dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum (”SABH") sesuai dengan Surat
Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0084194 tanggal 05 April 2024,
serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0071766.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 05 April 2024, akta ini masih dalam proses
Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
7
Page 164
025/LO-TTL/II/2025
pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (“Akta No. 2/2024”)
(Akta No. 02/2024 selanjutnya disebut juga ”Anggaran Dasar Perseroan”).
Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan UUPT serta
memiliki isi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik (“POJK No. 33/2014”) serta telah disetujui/diberitahukan dan/atau
didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang dan diumumkan sesuai
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara
Republik Indonesia.
3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kegiatan usaha yang dijalankan
oleh Perseroan telah sesuai dengan maksud dan tujuannya yaitu usaha
lembaga pembiayaan dan pembiayaan syariah sebagaimana termaktub
dalam Anggaran Dasar Perseroan serta sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan POJK
35/2018. Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan
ketentuan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) 2020
sebagaimana termaktub dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2
Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“Peraturan KBLI
2020”). KBLI Perseroan adalah 64911 – Perusahaan Pembiayaan Konvensional.
4. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, saham-saham
Perseroan telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor
penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan serta setiap
perubahan pada struktur permodalan dan susunan pemegang saham
Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir telah dilakukan secara
berkesinambungan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan
serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, struktur permodalan
Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan
Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT CIMB Niaga Auto Finance No. 41
tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.,
Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia (”Menkumham”) sesuai dengan Surat Keputusan No.
AHU-0069474.AH.01.02.2021.Tahun 2021 tanggal 5 Desember 2021 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0214087.AH.01.11.Tahun
2021 tanggal 5 Desember 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 40769 tanggal 24 Desember 2021 dan Tambahan Berita
Negara No. 103 (”Akta No. 41/2021”) juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat
Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT CIMB Niaga Auto Finance No. 5
tanggal 6 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris
di Jakarta, yang telah diterima dan dicatatkan dalam database SABH sesuai
dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0014129 tanggal 7
Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
00004093.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022, serta telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 8 April 2022 dan
Tambahan Berita Negara No. 12752 (“Akta No. 5/2022”), adalah sebagai berikut:
Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
8
Page 165
025/LO-TTL/II/2025
Nilai Nominal Rp50.000,- per Saham
Keterangan Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal
(%)
(Lembar) (Rupiah)
Modal Dasar 8.000.000 400.000.000.000,-
Jumlah Modal 2.400.000 120.000.000.000,- 100,00
Ditempatkan dan Disetor
Saham Dalam Portepel 5.600.000 280.000.000.000,- -
6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, susunan pemegang
saham Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CIMB Niaga Auto
Finance No. 4 tanggal 10 November 2023 yang dibuat di hadapan Ashoya
Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan
dicatatkan dalam database SABH sesuai dengan Surat Penerimaan
Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0185400 tanggal 15 November 2023, serta
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0230161.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 15 November 2023 (“Akta No. 4/2023”),
adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp 50.000,- per Saham
Keterangan
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal
(%)
(Lembar) (Rupiah)
Modal Dasar 8.000.000 400.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1. PT Bank CIMB Niaga Tbk. 1.998.681 99.934.050.000,- 83,2784
2. Ristiawan 20.000 1.000.000.000,- 0,8333
3. Antonius Herdaru Danurdoro 20.002 1.000.100.000,- 0,8334
4. M. Imron Rosyadi Nur 20.000 1.000.000.000,- 0,8333
5. Kurniawan Kartawinata 10.000 500.000.000,- 0,4167
6. Lani Darmawan 22.000 1.100.000.000,- 0,9167
7. Koei Hwei Lien 10.000 500.000.000,- 0,4167
8. Iris Savitri 20.002 1.000.100.000,- 0,8334
9. Imam Al Achmad Subuki 10.000 500.000.000,- 0,4167
10. Fransiska Oei Lan Siem 22.000 1.100.000.000,- 0,9167
11. Tjioe Mei Tjuen 22.000 1.100.000.000,- 0,9167
12. Jhon Simon 22.000 1.100.000.000,- 0,9167
13. Rusly Johannes 22.000 1.100.000.000,- 0,9167
14. Joni Raini 22.000 1.100.000.000,- 0,9167
15. Megawati Sutanto 12.000 600.000.000,- 0,5000
16. Budiman Tanjung 20.000 1.000.000.000,- 0,8333
17. Noviady Wahyudi 10.000 500.000.000,- 0,4167
18. Tjahyadi Yapeter 10.000 500.000.000,- 0,4167
19. Yulius Setiawan 10.000 500.000.000,- 0,4167
20. Ferdinand Renaldi Wawolumaya 20.000 1.000.000.000,- 0,8333
21. Tajindara Pal Singh 10.000 500.000.000,- 0,4167
22. Hartono 20.000 1.000.000.000,- 0,8333
23. Joni Hermanto 10.000 500.000.000,- 0,4167
24. Koperasi Karyawan CNAF Sejahtera 37.315 1.865.750.000,- 1,5548
Jumlah Modal Ditempatkan dan 2.400.000 120.000.000.000,- 100,0000
Disetor
Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
9
Page 166
025/LO-TTL/II/2025
Saham Dalam Portepel 5.600.000 280.000.000.000,- -
Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah membuat Daftar
Pemegang Saham (“DPS”) sesuai amanat ketentuan Pasal 50 UUPT dengan DPS
terakhir tertanggal 25 Maret 2024. Isi DPS Perseroan tersebut telah sesuai dengan
isi Akta No. 4/2023.
Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, pengendali Perseroan adalah PT
Bank CIMB Niaga Tbk sebagai pihak yang secara langsung memiliki lebih dari
50% (lima puluh persen) dan mempunyai kemampuan untuk menentukan
pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan. Selanjutnya, PT Bank CIMB Niaga
Tbk tidak mempunyai pemilik manfaat (ultimate beneficial owner) yang
merupakan pemegang saham individu sesuai dengan Peraturan Presiden No.
13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari
Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres No.
13/2018”). Pemegang saham yang mengendalikan PT Bank CIMB Niaga Tbk
adalah Khazanah Nasional Berhad yang merupakan badan hukum milik
Pemerintah Malaysia. Sehubungan dengan hal tersebut untuk keperluan
administrasi sebagaimana dipersyaratkan dalam Perpres No. 13/2018,
berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 13 April 2022, Perseroan
telah menentukan bahwa Rossaya Binti Mohd Nashir selaku Corporate
Representative dari CIMB Group Holdings Berhad sebagai Pemilik Manfaat
Perseroan dalam pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh
Kantor Notaris Ashoya Ratam S.H., M.Kn., melalui Sistem Administrasi Badan
Hukum sebagaimana diwajibkan oleh Perpres 13/2018 dibuktikan dengan tanda
bukti Informasi Penyampaian Data tanggal 27 April 2022. Sebagai perwakilan
resmi (representative official) dari pengendali Perseroan, Rossaya Binti Mohd
Nashir dapat mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan sesuai Pasal 4 ayat
1 huruf e Perpres 13/2018.
Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan
hukum yang kami lakukan, Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT
mengenai cadangan yang diwajibkan. Perseroan telah menyisihkan cadangan
wajib senilai Rp24.000.000.000 (dua puluh empat miliar Rupiah) atau sebesar 20%
(dua puluh persen) dari nilai saham yang ditempat dan disetor Perseroan pada
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2023 yang termaktub dalam
Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CIMB Niaga Auto
Finance No. 111 tanggal 6 April 2023 yang dibuat di hadapan Theresia Trisnaning,
S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, sebagaimana telah diperbaiki dan
ditegaskan dalam Akta Pernyataan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT
CIMB Niaga Auto Finance No. 01 tanggal 6 Februari 2024 yang dibuat oleh Shasa
Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan.
Melalui Akta No. 5/2022 Perseroan telah melakukan peningkatan modal disetor
Perseroan dari semula sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)
menjadi sebesar Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah), melalui
pengeluaran saham baru sejumlah 400.000 (empat ratus ribu) saham, yang
seluruhnya diambil bagian secara tunai oleh karyawan dan manajemen CIMB
Niaga Group melalui Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan
Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
10
Page 167
025/LO-TTL/II/2025
Manajemen CIMB Niaga Group dan sebagian oleh Koperasi Karyawan
Perseroan, yang dilakukan dengan tujuan mendilusi persentase saham PT Bank
CIMB Niaga Tbk di Perseroan menjadi maksimal 85% (delapan puluh lima persen)
yang merupakan implementasi dari ketentuan batas kepemilikan asing
sebagaimana diatur dalam POJK 47/2020. Penerbitan saham baru berdasarkan
Akta No. 5/2022 tersebut bukan merupakan Penawaran Umum sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 15 UUPM oleh karena (i) ditawarkan kepada kurang
dari 100 (seratus) pihak; (ii) diambil bagian oleh kurang dari 50 (lima puluh) pihak;
dan (iii) ditawarkan secara langsung dan tidak melalui media masa atau surat
terbuka.
7. Setelah Perseroan melakukan PUB I Sukuk Wakalah Tahap I sampai dengan
tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan telah mengalami perubahan sehingga susunan Direksi dan
Dewan Komisaris yang berlaku adalah sebagaimana termaktub dalam Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CIMB Niaga
Auto Finance No. 5 tanggal 5 April 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam,
S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang telah telah diterima
dan dicatatkan dalam database SABH sesuai dengan Surat Penerimaan
Pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0005150 serta telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan di bawah No. AHU-0075067.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 April 2022
juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT CIMB
Niaga Auto Finance No. 03 tanggal 1 April 2024 yang dibuat di hadapan Shasa
Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan, yang telah diterima
dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0137969
tanggal 4 April 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-
0070608.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 04 April 2024 juncto Akta Pernyataan
Keputusan DI Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT CiMB Niaga Auto Finance
No. 9 tanggal 25 November 2024 yang dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti,
S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan yelah diterima dan dicatat dalam
database SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0280839 tanggal 28 November 2024
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0256916.AH.01.11.TAHUN
2024 tanggal 28 November 2024, yaitu sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Presiden Komisaris : Lani Darmawan
Komisaris : Koei Hwei Lien
Komisaris : Noviady Wahyudi
Komisaris Independen : Serena Karlita Ferdinandus
Komisaris Independen : Hidayat Dardjat Prawiladilaga
Komisaris Independen : Jeffrey Kairupan
Direksi
Presiden : Ristiawan
Direktur : M. Imron Rosyadi Nur, ST
Direktur : Antonius Herdaru
Direktur : Michael Angga
Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diangkat
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah
Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
11
Page 168
025/LO-TTL/II/2025
diberitahukan serta diterima dan dicatat dalam database SABH serta masing-
masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi
persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sebagai Direksi sesuai
ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”). Anggota Dewan
Komisaris atas nama Jeffrey Kairupan belum dapat secara sah melakukan
tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris karena belum
menyelesaikan proses uji penilaian kemampuan dan kepatutan serta belum
mendapatkan persetujuan OJK sesuai Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016
tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga
Jasa Keuangan (”POJK 27/2016”).
Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang
disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan (i) tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak
terlibat baik dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara,
ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di muka
pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang
berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau
penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang
bersangkutan kepada pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang
berwenang di Indonesia; dan (iii) tidak terlibat dalam sengketa
hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat
berpengaruh/berdampak negatif dan/atau secara material terhadap
kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Perseroan untuk melakukan PUB I
Sukuk Wakalah Tahap II.
Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini:
(i) Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan sesuai ketentuan
dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan
Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 35/2014”) dan fungsi, tugas serta
tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan
ketentuan dalam POJK 35/2014;
(ii) Perseroan telah membentuk dan mengangkat Komite Audit Perseroan
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015
tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
(“POJK 55/2015”) dan POJK 33/2014;
(iii) Perseroan telah mempunyai Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015
tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit
Internal (“POJK 56/2015”);
(iv) Perseroan telah mempunyai susunan Komite dan Piagam Komite Nominasi
dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan POJK No. 34/POJK.04/2014
tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
(“POJK 34/2014”);
(v) Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko Perseroan dilakukan
sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata
Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana
telah diubah oleh POJK 29/POJK.05/2020 (”POJK 30/2014”). Selanjutnya,
Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
12
Page 169
025/LO-TTL/II/2025
pengangkatan anggota, wewenang dan tanggung jawab dari Komite
Manajemen Risiko Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 44/POJK.05/2020 tentang
Penerapan Manajemen Risiko Bagi Jasa Keuangan Non-Bank (”POJK
44/2020”) yang berlaku pada saat pembentukan;
(vi) Perseroan telah membentuk Komite Produk dan Pengembangan Kegiatan
Usaha Syariah Perseroan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan
Pembiayaan (”POJK 20/2019”);
(vii Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko yang telah dilakukan
sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bagi Perusahan Pembiayaan dan Perusahaan
Pembiayaan Syariah (”SEOJK 7/2021”) dan Peraturan OJK No. 48 Tahun 2024
tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan
Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan
Lainnya (”POJK 48/2024”); dan
(viiI) Perseroan telah menunjuk Dewan Pengawas Syariah sesuai ketentuan
Peraturan OJK No. 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan
Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan
Syariah (”POJK 47/2020”) dengan komposisi sebagai berikut:
Dewan Pengawas Syariah
Ketua : Dr. Jaenal Effendi, S.Ag, MA
Anggota : Rini Fatma Kartika
8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh izin-
izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, izin-izin
material tersebut masih berlaku.
9. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan
hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan, Perseroan telah
memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ketentuan peraturan yang
berlaku untuk menyampaikan laporan-laporan kepada OJK, antara lain
menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan secara berkala untuk periode
bulanan dan tahunan, Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan dan Rencana
Tindak Lanjut Atas Penilaian Tingkat Kesehatan, Laporan Hasil Evaluasi Komite
Audit, Laporan Pengkinian Data Pihak Utama, Laporan Rencana Bisnis
Perseroan, Laporan sehubungan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi
Perusahaan Pembiayaan, dan laporan sehubungan dengan Perlindungan
Konsumen.
10. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah
mengikutsertakan karyawannya dalam program Badan Penyelenggara
Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
13
Page 170
025/LO-TTL/II/2025
Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha.
Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang
disediakan dan didukung Surat Pernyataan Perseroan No.
CNAF/TRD/SRT/II/25/0354 tanggal 17 Februari 2025, Perseroan telah mematuhi
dan memenuhi ketentuan mengenai upah minimum yang berlaku pada
masing-masing wilayah dimana karyawan Perseroan dipekerjakan, dan
Perseroan tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawan Perseroan.
Selain itu Perseroan juga telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan (Wajib
Lapor Ketenagakerjaan) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah
setempat sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan.
Lebih lanjut, pada tahun buku 2023 dan 2024, Perseroan telah mengalokasikan
dan mengeluarkan dana untuk pengembangan sumber daya manusia yaitu
paling sedikit sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya sumber daya
manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK 47/2020.
Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah
memiliki Peraturan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku yaitu sebagaimana
termaktub dalam Peraturan Perusahaan PT CIMB Niaga Auto Finance Tahun
2023-2025 yang telah memperoleh pengesahan sesuai dengan Keputusan
Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja No. KEP. 4/HI.00.00/00.0000.230131017/B/IX/2023 tanggal 15 September
2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CIMB Niaga Auto Finance
yang diterbitkan oleh Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Direktur
Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Peraturan perusahaan tersebut sudah termuat dalam Buku Registrasi
Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Kementerian Ketenagakerjaan
dengan nomor: 230131017. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku selama 2
(dua) tahun dimulai pada 15 September 2023 s/d 14 September 2025.
11. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki aset/harta
kekayaan berupa 3 (tiga) bidang tanah dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor,
dan telah diteliti bukti kepemilikannya adalah benar terdaftar atas nama
Perseroan serta perolehannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku, dan karenanya memberi hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk
melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset/harta kekayaan
tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Negara Republik Indonesia.
Aset/harta kekayaan tersebut telah diasuransikan dengan asuransi yang cukup
dan memiliki jumlah pertanggungan yang memadai untuk menutup risiko
kerugian yang mungkin dialami oleh Perseroan dalam hal terjadi kerusakan atas
aset-aset Perseroan dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini
diterbitkan, polis asuransi atas aset/harta kekayaan tersebut masih berlaku.
Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
14
Page 171
025/LO-TTL/II/2025
Sehubungan dengan aset Perseroan berupa bangunan kantor Cabang
Makassar yang berdiri di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) No.
22976/Gunungsari dan bangunan Kantor Cabang Pekanbaru yang berdiri di
atas SHGB No. 5138/Tangkerang, kedua bangunan tersebut belum memiliki SLF.
Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang No. 2 Tahun 2022 (”UU 28/2002”), setiap pemilik bangunan gedung yang
tidak memiliki SLF dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan
tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. penghentian sementara
atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. Penghentian
sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung; e. pembekuan
Persetujuan Bangunan Gedung; f. Pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung;
g. pembekuan sertifikat laik fungsi Bangunan Gedung; h. pencabutan sertifikat
laik fungsi Bangunan Gedung; atau i. perintah Pembongkaran.
Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan konfirmasi dari
Perseroan dan pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang
disediakan oleh Perseroan, Perseroan tidak memiliki aset berupa Hak atas
Kekayaan Intelektual (HKI).
Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan hasil pemeriksaan
hukum yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang disediakan oleh
Perseroan, aset/harta kekayaan Perseroan tidak sedang dalam sengketa
dengan pihak manapun serta bebas dari segala penjaminan/agunan dalam
bentuk apapun kepada pihak lainnya.
Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan menguasai sejumlah
aset/harta kekayaan yang berasal dari Agunan Yang Diambil Alih/Dikuasai
(“AYDA”). Penguasaan AYDA oleh Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan POJK 35/2018 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku terkait dengan AYDA.
12. Perseroan telah memenuhi persyaratan pihak untuk melakukan penawaran
umum berkelanjutan efek sukuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9A
juncto Pasal 9B Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan
Persyaratan Sukuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.
3/POJK.04/2018, yaitu (i) telah menjadi Emiten paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
(ii) tidak pernah mengalami gagal bayar dalam kurun waktu 2 (dua) tahun
terakhir).
Perseroan telah memenuhi persyaratan-persyaratan penerbitan efek melalui
penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 POJK 10/2019, yaitu
(i) Perseroan telah mencantumkan Rencana Penawaran Umum Sukuk dalam
rencana bisnis Perseroan; (ii) Perseroan memiliki tingkat kesehatan keuangan
dengan kondisi sehat, (iii) Perseroan memiliki tingkat risiko minimum sedang
rendah, dan (iv) memenuhi ketentuan gearing ratio. Hal tersebut telah
dinyatakan Perseroan melalui Surat Pernyataan No.CNAF/TRD/SRT/II/25/0355
tanggal 17 Februari 2025.
Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
15
Page 172
025/LO-TTL/II/2025
PUB I Sukuk Wakalah Tahap II telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT
Fitch Ratings Indonesia (selanjutnya disebut “FRI”) dengan peringkat “AA+(idn)”
(Double A Plus) sebagaimana termaktub dalam Surat FRI
No. 16/DIR/RATLTR/II/2025 tanggal 6 Februari 2025. Selanjutnya, Sukuk Wakalah
Berkelanjutan I Perseroan juga telah memperoleh hasil pemeringkatan tahunan
yang mencakup seluruh target dana sebesar Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun
Rupiah) dengan peringkat “AA+(idn)” (Double A Plus) sebagaimana termaktub
dalam Surat FRI No. 228/DIR/RATLTR/XI/2024 tanggal 29 November 2024.
Berdasarkan kedua surat FRI tersebut, peringkat yang telah diperoleh Perseroan
sehubungan dengan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Perseroan dan PUB I Sukuk
Wakalah Tahap II adalah peringkat AA+(idn) (Double A Plus) yang masuk dalam
kategori 4 (empat) peringkat teratas dan masuk dalam kategori peringkat layak
investasi (investment grade) berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan
pemeringkat efek sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan OJK No.
36/POJK.04/2014 (”POJK 36/2014”) dan ketentuan Pasal 12 Peraturan OJK No.
49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
(”POJK 49/2020”).
13. Perjanjian-perjanjian material antara Perseroan dengan pihak lain, termasuk
Perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB I Sukuk Wakalah Tahap II, seluruhnya
telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan dan
karenanya sah serta mengikat Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan,
perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku.
14. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan selaku debitur telah
memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban dan/atau pembatasan-pembatasan
(affirmative covenants dan/atau negative covenants) berdasarkan perjanjian-
perjanjian kredit/pembiayaan yang diadakan oleh Perseroan dengan pihak
ketiga (kreditur) yang dapat membatasi Perseroan dalam rangka PUB I Sukuk
Wakalah Tahap II, kecuali atas kewajiban dan/atau pembatasan berdasarkan:
a. perjanjian fasilitas kredit/pembiayaan yang dibuat oleh dan antara
Perseroan dan PT Bank Permata Tbk (“Bank Permata”); yang membatasi
Perseroan dalam hal menerima pinjaman atau suatu fasilitas keuangan dari
pihak lain bagi debitur Bank Permata dengan pinjaman di atas
Rp150.000.000.000,- Dalam hal ini Perseroan telah mendapatkan
persetujuan terkait PUB I Sukuk Wakalah Tahap I dari Bank Permata
sebagaimana yang termuat dalam Surat No. 016/SK/CG6/WB/11/2022
tanggal 14 Maret 2024 perihal Surat Persetujuan Penerimaan Pinjaman
Terkait Rencana Penerbitan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar – PT CIMB Niaga
Auto Finance; dan
b. perjanjian fasilitas kredit/pembiayaan yang dibuat oleh dan antara
Perseroan dan 1. PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“Bank Maybank”); yang
yang mewajibkan Perseroan selaku nasabah untuk meminta persetujuan
terlebih dahulu kepada Bank dalam hal menerima sesuatu
pembiayaan/pinjaman uang/kredit atau fasilitas keuangan kecuali dalam
Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
16
Page 173
025/LO-TTL/II/2025
rangka kegiatan usaha. Dalam hal ini Perseroan telah menerima klarifikasi
dari Bank Maybank sesuai surat elektronik tertanggal 10 Februari 2025 yang
menyatakan bahwa Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar tidak
memerlukan persetujuan dari Bank Maybank oleh karena penerbitan efek
tersebut akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan (bukan untuk
investasi seperti pembangunan gedung kantor, dan lain-lain) maka dapat
dikategorikan hutang untuk menjalankan kegiatan usaha, sehingga
persetujuan dari Bank Maybank tidak diperlukan
15. Hingga tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan memiliki kewajiban
dan/atau pembatasan berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit/pembiayaan
yang diadakan oleh Perseroan dengan pihak ketiga (kreditur) yang berdampak
pada kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan (PT Bank CIMB
Niaga Tbk), khususnya ketentuan pembatasan mengenai pembagian dividen
Perseroan, yang dalam hal ini dapat merugikan kepentingan pemegang saham
publik dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. Adapun Perseroan telah memperoleh
persetujuan dari pihak bank untuk mengesampingkan atau mengubah atau
menghapuskan klausul pembatasan dari perjanjian kredit/pembiayaan
dengan:
a. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (“Bank PDS”), telah diperoleh persetujuan
berdasarkan Surat Bank PDS No. 156/DFI/EXT/IV/2024 tanggal 25 April 2024
perihal Informasi Persetujuan Atas Syarat dan Ketentuan Fasilitas
Pembiayaan PT CIMB Niaga Auto Finance;
b. PT Bank Pan Indonesia Tbk (”Bank Panin”), telah diperoleh persetujuan
berdasarkan Surat Bank Panin No. 376/IBD/EXT/22 tanggal 19 Desember
2022 perihal Permohonan Persetujuan dan Perubahan (Amandemen)
Ketentuan Pembatasan dalam Perjanjian Kredit antara PT CIMB Niaga Auto
Finance dan PT Bank Pan Indonesia Tbk;
c. Bank Permata, telah diperoleh persetujuan berdasarkan Surat Bank Permata
No. 009/SK/CG6/WB/6/2024 tanggal 5 Juni 2024 perihal Permohonan
Persetujuan dan Perubahan (Amandemen) Ketentuan Pembatasan Dalam
Perjanjian Kredit Antara PT CIMB Niaga Auto Finance dengan PT Bank
Permata Tbk;
d. PT Bank Victoria Syariah (”Bank Victoria Syariah”), telah diperoleh
persetujuan berdasarkan Surat Bank Victoria Syariah No. 152/DBIS/V/2024
tanggal 28 Mei 2024 perihal Pembagian Dividen dan Perubahan Sebagian
Covenant; dan
e. PT Bank UOB Indonesia (”Bank UOB”) telah diperoleh persetujuan
berdasarkan Surat Bank UOB No. 2024/CFS/LTR/FIG/0184 tanggal 31 Mei
2024 perihal Pembagian Dividen dan Perubahan Sebagian Covenant.
16. Perjanjian-perjanjian kredit/pembiayaan yang diterima Perseroan dari PT Bank
CIMB Niaga Tbk sebagai berikut:
a. Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan
Bersama No. 071/KKMK/JKT/2007 tanggal 20 Juni 2007, yang dibuat di
bawah tangan dan bermeterai cukup, yang telah diubah beberapa kali
dan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Addendum XXX
Terhadap Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama
Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
17
Page 174
025/LO-TTL/II/2025
No. 071/KKMK/JKT/2007 tanggal 25 Mei 2023; dan
b. Perjanjian Kredit No. 202/CB/JKT/2010 tanggal 20 Mei 2010, yang telah
diubah beberapa kali dan terakhir adalah sebagaimana termaktub
dalam Perubahan Ke-21 Terhadap Perjanjian Kredit No. 202/CB/JKT/2010
tanggal 27 Desember 2023 dan Perjanjian Pemberian Fasilitas No.
109/PPF//CB/JKT/2017 tanggal 7 September 2017 yang telah diubah
beberapa kali dan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam
Perubahan Ke-8 Terhadap Perjanjian Penyediaan Fasilitas No.
109/PPF//CB/JKT/2017 tanggal 27 Desember 2023;
seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dan tidak dibuat
dalam bentuk akta notaris sesuai ketentuan Pasal 70 POJK 35/2018.
Sedangkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No.
JAK/161103/U/00349692 tanggal 4 November 2016, yang telah diubah
sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan
Korporasi No. JAK/190418/U/181204 tanggal 6 Agustus 2019 antara Perseroan
dengan Bank HSBC, perjanjian ini seluruhnya dibuat di bawah tangan dengan
bermaterai cukup dan terdapat fitur perpanjangan otomatis (automatic roll
over) di dalam ketentuan perjanjian kredit ini.
Dalam hal tidak dipenuhinya ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 115
POJK 35/2018, Perseroan dapat dikenai sanksi administratif secara bertahap
berupa: (a). peringatan; (b). pembekuan kegiatan usaha; dan (c). pencabutan
izin usaha. Selain sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan dapat: (a).
melakukan pembatasan kegiatan usaha tertentu; (b). menurunkan hasil
penilaian tingkat risiko; (c). melakukan pembatalan persetujuan; dan/atau (d).
melakukan penilaian kembali kemampuan dan kepatutan kepada pihak
utama Perusahaan Pembiayaan.
17. Sehubungan dengan PUB I Sukuk Wakalah Tahap II, Perseroan telah
menandatangani, antara lain:
a. Perjanjian Perwaliamanatan;
b. Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk;
c. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar I CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2024 No. 40 tanggal 20 Maret
2024, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pernyataan
Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar I CIMB Niaga
Auto Finance Tahun 2024 No. 11 tanggal 5 Juni 2024 dan Akta Perubahan II
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar I
CIMB Niaga Auto Finance Tahun 2024 No. 55 tanggal 24 Juni 2024,
seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
Selatan;
d. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025 No. 129
tanggal 18 Februari 2025 yang dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk
Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT
Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
18
Page 175
025/LO-TTL/II/2025
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”);
e. Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI No. SP-
002/SKK/KSEI/0224 tanggal 20 Maret 2024, yang dibuat di bawah tangan
dan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan KSEI;
f. Akta Pengikatan Kewajiban Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I
CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025 No. 127 tanggal 18 Februari
2025 dibuat di hadapan Rosida Rajagukguk Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta Selatan, antara Perseroan dan Wali Amanat;
g. Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar Sehubungan Dengan Penawaran Umum Sukuk
Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II
Tahun 2025 tanggal 18 Februari 2025 yang dibuat di bawah tangan dan
bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat;
h. Perjanjian Kesanggupan Penggantian Obyek Investasi Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar Sehubungan Dengan Penawaran Umum Sukuk Wakalah Bi Al-
Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
tanggal 18 Februari 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai
cukup, oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat.
Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian dan dokumen yang
dibuat dalam rangka PUB I Sukuk Wakalah Tahap II adalah sah dan mengikat
Perseroan serta masih berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini dan tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Peraturan OJK No.
20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang
dan/atau Sukuk (“POJK 20/2020”) dan Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015
sebagaimana telah diubah oleh Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tentang
Penerbitan dan Persyaratan Sukuk (“POJK 18/2015”).
Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB I Sukuk Wakalah Tahap II
tidak bertentangan dengan Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tentang Akad
Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal (“POJK
53/2015”), hal ini juga didukung oleh Pernyataan Kesesuaian Syariah yang
diterbitkan oleh Tim Ahli Syariah pada tanggal 10 Februari 2025 yang isinya
menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka PUB I
Sukuk Wakalah Tahap II tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan
Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan prinsip-prinsip syariah di pasar
modal.
Salah satu Penjamin Emisi Sukuk dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk yaitu PT
CIMB Niaga Sekuritas mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan oleh
karena PT CIMB Niaga Sekuritas dan Perseroan merupakan perusahaan yang
dikendalikan langsung oleh pihak yang sama yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk
sesuai definisi afiliasi berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang
Pasar Modal (“UUPM”), sedangkan pihak Wali Amanat tidak mempunyai
hubungan afiliasi dengan Perseroan.
Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
19
Page 176
025/LO-TTL/II/2025
18. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang
disediakan Perseroan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini:
a. Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik
dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara,
perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di
hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi
yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan yang
bersifat material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan rencana
PUB I Sukuk Wakalah Tahap II, kecuali perkara-perkara sebagai berikut:
No. Jenis Perkara No. Perkara Para Pihak Status Terakhir
1. Moch. Bonang Satria
Perdata -
1. 101/Pdt.G/2023/PN Bdg Wijaya (Penggugat)
Perbuatan Dalam proses Kasasi
Jo. 597/PDT/2023/PT BDG 2. Perseroan (Tergugat)
Melawan Hukum
1. Puti Fardhiba Arda
(Penggugat I)
2. Fadjri Andika Permadi
(Penggugat II)
2. Perdata - 156/Pdt.G/2023/PN Jmb 3. Joya Auto Mobilindo
Dalam proses Kasasi
Wanprestasi Jo. 95/PDT/2024/PT JMB Showroom (Tergugat I)
4. PT. CIMB Niaga Auto
Finance Cabang Jambi
(Tergugat II)
1. R. Andhi Bayu Pamungkas
(Penggugat)
2. Perseroan (Tergugat I)
3. Purwanto (Tergugat II)
Perdata –
3. 234/Pdt.G/2022/PN Skt Jo. 4. PT. Sentot Aryani Jaya Dalam proses Kasasi
Perbuatan
271/PDT/2023/PT SMG (Tergugat III)
Melawan Hukum
5. Showroom jual beli mobil
AHM Auto Gallery
(Tergugat IV)
1. Peseroan (Penggugat)
2. PT BFI Finance Indonesia
Perdata - 262/Pdt.G/2024/PN Tng Jo. Tbk (Tergugat I) Dalam proses Kasasi
4.
Perbuatan 264/PDT/2024/PT BTN 3. Yuniar Achmad (Turut
Melawan Hukum tanggal 16 Desember 2024 Tergugat)
Perdata - 86/Pdt.G/2024/PN Tjk Jo. 1. Candra Handoko Dalam proses kasasi
5.
Perbuatan 87/PDT/2024/PT TJK tanggal (Penggugat)
Melawan Hukum 10 September 2024 2. Perseroan (Tergugat)
Perdata - 32/Pdt.G/2024/PN Mtp 1. Qastalani (Penggugat) Dalam proses banding
6.
Wanprestasi tanggal 6 September 2024 2. Perseroan (Tergugat)
Jo. 13/PDT/2025/PT BJM
Perdata – 236/Pdt.G/2024/PN Tjk 1. Wiradi (Penggugat) Dalam proses persidangan
7.
Perbuatan tanggal 28 Oktober 2024 2. Perseroan (Tergugat) tingkat PN
Melawan Hukum
Perdata – 368/Pdt.G/2024/PN Pbr 1. Arneti (Pengggugat) Dalam proses persidangan
Perbuatan tanggal 11 November 2024 2. PT. Asuransi Simasjiwa tingkat PN
8. Melawan Hukum (Tergugat I)
3. Perseroan (Tergugat II)
4. Otoritas Jasa Keuangan,
Provinsi Riau (Tergugat III)
Perdata – 374/Pdt.G/2024/PN Pbr 1. Dodi Irwan (Penggugat) Dalam proses persidangan
9.
Perbuatan tanggal 18 November 2024 2. Perseroan (Tergugat) tingkat PN
Melawan Hukum
Perdata – 439/Pdt.G/2024/PN Smg 1. Sariah (Penggugat)) Dalam proses persidangan
10. Perbuatan tanggal 5 September 2024 2. Perseroan (Tergugat I) tingkat PN
Melawan Hukum 3. Car Life Insurance
(Tergugat II)
Perdata – 903/Pdt.G/2024/PN Tng 1. Hekto Muriansyah Dalam proses persidangan
Perbuatan tanggal 14 Agustus 2024 (Penggugat) tingkat PN
11. Melawan Hukum 2. Nurhuda Muhlisin (Tergugat
I)
3. Ali Muchson (Tergugat II)
4. Perseroan (Tergugat III)
Perdata – 1295/Pdt.G/2024/PN Tng 1. Alie Cendrawan Dalam proses persidangan
12. Perbuatan tanggal 11 November 2024 (Penggugat) tingkat PN
Melawan Hukum 2. Basuki, S.H. (Tergugat I)
3. Perseroan (Tergugat II)
Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
20
Page 177
025/LO-TTL/II/2025
Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini tidak terdapat
perkara atau sengketa yang melibatkan Perseroan yang masih berjalan
selain daripada perkara-perkara sebagaimana telah disebutkan di atas.
Lebih lanjut, sehubungan dengan perkara-perkara tersebut di atas, termasuk
namun tidak terbatas kepada nilai dari seluruh perkara tersebut secara
agregat, tidak memiliki dampak secara material dan tidak berdampak
negatif terhadap kelangsungan usaha serta rencana Perseroan untuk
melakukan PUB I Sukuk Wakalah Tahap II beserta penggunaan dananya;
b. Tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran
utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan di pengadilan niaga pada
pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
c. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau
melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan
penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau
pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu
pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan
salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan
yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu
hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perseroan
terhadap pihak manapun.
Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang
disediakan dan didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana diungkapkan
dalam LUT, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
menyatakan bahwa sampai dengan tanggal surat pernyataan, masing-masing
yang bersangkutan: (i). tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak
terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara,
ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di pengadilan/badan
arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di
Indonesia; (ii). tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban
pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan di
pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
(iii). tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan
yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha
Perseroan serta berdampak secara material dan berdampak negatif terhadap
rencana Perseroan untuk melakukan PUB I Sukuk Wakalah Tahap II.
19. Rencana pelaksanaan PUB I Sukuk Wakalah Tahap II ini telah memperoleh
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat
Umum Pemegang Saham PT CIMB Niaga Auto Finance No. 01 tanggal 6 Februari
2024 yang dibuat oleh Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota
Tangerang Selatan.
Perseroan juga telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan
Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
21
Page 178
025/LO-TTL/II/2025
mengenai pelaksanaan PUB I Sukuk Wakalah Tahap II sebagaimana termaktub
dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. CNAF/CS/MOM-
BOC/I/25/01 tanggal 22 Januari 2025.
Sehubungan dengan rencana PUB I Sukuk Wakalah Tahap II yang akan
dilakukan oleh Perseroan, Perseroan telah memenuhi ketentuan yang
dipersyaratkan dan telah sesuai dengan POJK 35/2018 juncto POJK 10/2019.
20. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, rencana
penggunaan seluruh dana PUB I Sukuk Wakalah Tahap II, setelah dikurangi
biaya-biaya emisi akan dipergunakan sebagai penyertaan modal kerja pada
kegiatan usaha pembiayaan syariah dengan agunan kendaraan roda empat,
properti, kendaraan roda dua, dan jasa penyelenggaraan haji dan umrah.
Perseroan akan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah Perseroan
menggunakan Akad Syariah (Akad Murabahah, Akad Ijarah Muntahiya
Bittamlik, dan akad-akad lainnya yang sesuai dengan prinsip Syariah). Adapun
penggunaan Dana Modal Investasi tersebut akan disalurkan melalui UUS
Perseroan.
Rencana penggunaan dana yang diperoleh dan hasil PUB I Sukuk Wakalah
Tahap II tersebut di atas adalah sebagaimana diuraikan secara rinci dalam
Informasi Tambahan.
Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada
OJK sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan
dan apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana
penggunaan dana, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu kepada
OJK sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk (“RUPSU”) dan
memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPSU serta setelahnya
melaporkan hal tersebut kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK
No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum.
21. Penggunaan dana hasil PUB I Sukuk Wakalah Tahap II bukan merupakan suatu
transaksi sebagaimana dimaksud pada POJK 42/2020 mengingat penggunaan
dana hasil penawaran umum seluruhnya digunakan oleh Perseroan sebagai
modal kerja pada kegiatan usaha pembiayaan syariah kepada nasabah
Perseroan, yang tidak melibatkan pihak terafiliasi Perseroan yang tunduk pada
POJK 42/2020 yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk. Kemudian, penggunaan dana hasil
penawaran umum bukan merupakan transaksi material sebagaimana
dimaksud pada POJK 17/2020 oleh karena transaksi PUB I Sukuk Wakalah Tahap
II ini dilakukan oleh Perseroan yang merupakan perusahaan terkendali yang
bukan merupakan perusahaan terbuka, namun laporan keuangannya
terkonsolidasi dengan Perusahaan Terbuka (PT Bank CIMB Niaga Tbk). Nilai
transaksi Penawaran Umum ini tidak material karena tidak sama atau lebih dari
20% (dua puluh persen) ekuitas PT Bank CIMB Niaga Tbk per laporan keuangan
terkonsolidasi 31 Desember 2024 sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.
Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
22
Page 179
025/LO-TTL/II/2025
D. PENUTUP
Demikianlah Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya berdasarkan data-
data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh dalam kapasitas kami sebagai
Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dengan merujuk
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.
Hormat kami,
Theta Law
Hersapta Mulyono, S.H., LL.M.
Senior Partner
STTD.KH-483/PM.223/2022 tanggal 1 Desember 2022
Anggota HKHSK No. 202233
Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Berkelanjutan I CIMB Niaga Auto Finance Tahap II Tahun 2025
23
Page 180
INFORMASI TAMBAHAN
JADWAL
Tanggal Efektif : 26 Juni 2024 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 13 Maret 2025
Masa Penawaran Umum : 4-10 Maret 2025 Tanggal Distribusi Sukuk Wakalah Secara Elektronik : 13 Maret 2025
Tanggal Penjatahan : 11 Maret 2025 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 14 Maret 2025
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU
KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA
ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
.
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN SUKUK TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR I YANG TELAH
MENJADI EFEKTIF.
SUKUK WAKALAH BI AL - ISTITSMAR BERKELANJUTAN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHAP II TAHUN 2025
PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
Kegiatan Usaha Utama
Usaha Pembiayaan dan Pembiayaan Syariah
Berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Tangerang Selatan, Indonesia
Kantor Pusat Kantor Cabang
Jl. Bintaro Utama 9 Blok B9/I no. 15, Pondok Pucung, Perseroan memiliki 34 Kantor Cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan 15229.
Tel: (021) 2788 1800, Fax: -
Website: www.cnaf.co.id
Email: corsec.cnaf@cnaf.co.id
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BERKELANJUTAN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE
DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp5.000.000.000.000,- (LIMA TRILIUN RUPIAH)
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN:
SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BERKELANJUTAN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHAP I TAHUN 2024 (“SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR”)
DANA MODAL INVESTASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)
BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BERKELANJUTAN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHAP II TAHUN 2025 (“SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR”)
DANA MODAL INVESTASI SEBESAR Rp1.600.000.000.000,- (SATU TRILIUN ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar. Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Dana Modal
Investasi dan terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
Seri A : Jumlah Dana Modal Investasi Seri A sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp80.400.000.000,- (delapan puluh
miliar empat ratus juta Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak
Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Dana Modal Investasi Seri B sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dengan Imbal Hasil Wakalah sebesar Rp28.000.000.000,- (dua puluh delapan miliar
Rupiah) per tahun atau ekuivalen sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Modal Investasi. Imbal Hasil Wakalah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal
Pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar. Tanggal Pembayaran Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar pertama akan dilakukan pada tanggal 13 Juni 2025, sedangkan Tanggal Pembayaran
Imbal Hasil Wakalah Bi Al-Istitsmar terakhir akan dilakukan pada tanggal 23 Maret 2026 untuk Seri A dan tanggal 13 Maret 2028 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali
Dana Modal Investasi. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar.
SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR BERKELANJUTAN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHAP III DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN
DITENTUKAN KEMUDIAN.
PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG
BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG SUKUK SESUAI
DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG SUKUK ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN
DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN
SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. KETERANGAN SELENGKAPNYA DAPAT DILIHAT
PADA BAB I TENTANG PENAWARAN UMUM.
SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK WAKALAH BI
AL-ISTITSMAR SEBELUM TANGGAL PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI DAN PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI
TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA
PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DAN PERUNDANG-PERUNDANGAN YANG BERLAKU. SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR YANG DIBELI KEMBALI OLEH
PERSEROAN UNTUK DISIMPAN DI KEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU DIBERLAKUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN KEMBALI DANA MODAL INVESTASI
DAN SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR INI TIDAK BERHAK ATAS IMBAL HASIL WAKALAH BI AL-ISTITSMAR DAN SEGALA HAK LAINNYA YANG MELEKAT PADA SUKUK
WAKALAH BI AL-ISTITSMAR YANG DIBELI KEMBALI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL
PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEJAK DILAKUKANNYA PEMBELIAN
KEMBALI SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR, PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR TERSEBUT PADA
1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN/RISIKO KREDIT YAITU KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS
PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN SEHINGGA MENYEBABKAN TIDAK TERTAGIHNYA PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG DAPAT MENURUNKAN PENDAPATAN DAN
KINERJA PERSEROAN.
RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR YANG DITAWARKAN DALAM
PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM
BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA
PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH):
AA+(idn)
(Double A Plus)
Pencatatan atas Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
Penawaran Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar ini dijamin Secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment)
PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK WAKALAH BI AL-ISTITSMAR
Kantor Pusat PT CIMB Niaga Sekuritas (terafiliasi) PT Mandiri Sekuritas
Jl. Bintaro Utama 9 Blok B9/I no. 15, Pondok Pucung, Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum.
Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan 15229 WALI AMANAT
Tel: (021) 2788 1800, Fax: - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Website: www.cnaf.co.id
Email: corsec.cnaf@cnaf.co.id Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2025
Names mentioned 172 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE Kegiatan Usaha Utama
p.1 ×2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×5
unresolved
org
PT FITCH RATINGS INDONESIA
p.1 ×6
unresolved
org
PT Bursa Efek Indonesia Penawaran Sukuk Wakalah Bi
p.1
unresolved
org
PT CIMB Niaga Sekuritas
p.1 ×4
unresolved
org
Bapepam
p.2 ×24
unresolved
org
PT CIMB Niaga Auto Finance No. S-
p.2
unresolved
org
Pengawas Pasar Modal
p.5 ×2
unresolved
org
Bapepam-LK
p.5 ×4
unresolved
org
Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan
p.5
unresolved
org
Menteri Keuangan Republik Indonesia
p.5 ×4
unresolved
org
Kementerian Keuangan
p.5 ×4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.9
unresolved
org
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.9
unresolved
org
Departemen Kehakiman Republik Indonesia
p.9
unresolved
org
Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia
p.9
unresolved
org
Indonesia
p.10 ×14
unresolved
org
PT Saseka Gelora Leasing
p.18 ×4
unresolved
person
Frederik Alexander Tumbuan
· Notaris
p.18 ×3
unresolved
org
Pengadilan Negeri
p.18 ×2
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.18 ×3
unresolved
org
PT Saseka Gelora Finance
p.18 ×8
unresolved
person
Kun Hidayat
· Notaris
p.18 ×7
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak
p.18
unresolved
person
Shasa Adisa Putrianti
· Notaris
p.18 ×17
unresolved
person
Dini Lestari Siburian
· Notaris
p.19
unresolved
org
Rintis & Rekan
p.20 ×2
unresolved
org
Rintis
p.20 ×2
unresolved
org
Rianto & Rekan
p.20 ×2
unresolved
person
Jimmy Pangestu
p.20 ×2
unresolved
org
Bank Indonesia
p.23 ×10
unresolved
org
PT Fitch Ratings Indonesia AA
p.27
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.37 ×4
unresolved
org
Tanudiredja
p.50
unresolved
org
PT Private Development Finance
p.55
unresolved
org
Menteri Keuangan Republik
p.60
unresolved
org
Kementerian Keuangan Republik
p.60
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.60 ×35
unresolved
org
Koordinasi Penanaman Modal
p.60
unresolved
org
Menteri Komunikasi dan Informatika
p.60 ×2
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.60
unresolved
org
Pertanahan Nasional Berusaha
p.60
unresolved
person
Ir. Sutami
p.63
unresolved
org
Menteri Keuangan No. S-
p.64 ×3
unresolved
org
Menteri Keuangan No. Kep-Jl. Paus
p.64
unresolved
person
KH. Wahid Hasyim
p.65
unresolved
person
Ratam
p.66 ×2
unresolved
person
Yani
p.68 ×2
unresolved
person
Fitri Yani
p.68
unresolved
person
Sri Rahayuningsih
· Notaris
p.69 ×3
unresolved
person
Rahayuningsih
p.69 ×2
unresolved
org
Pusat Indonesia Tbk
p.69
unresolved
org
PT OCBC NISP
p.69
unresolved
person
Nataadmadja
p.70 ×4
unresolved
org
Permata Tbk
p.70 ×2
unresolved
person
Gunawan Tedjo
p.70 ×2
unresolved
person
Agustine Irianti
· Notaris
p.70 ×2
unresolved
org
Bank Penyediaan Fasilitas Syariah
p.71
unresolved
person
Rp Tedjo
p.71
unresolved
org
PT Bank BCA
p.71
unresolved
person
Revolving Indrasari Kresnadjaja
p.72
unresolved
person
Kresnadjaja
p.72
unresolved
person
Suwarni Sukiman
· Notaris
p.72
unresolved
org
PT Bank UOB
p.72
unresolved
org
PT Bank HSBC
p.73
unresolved
person
Nataatdmadja
p.73
unresolved
org
PT Bank Oke
p.73
unresolved
person
Fasilitas Kredit Hariyanti Poerbiantari
p.73
unresolved
org
Koperasi Usaha Mikro
p.73
unresolved
person
Muhammad Taufiq
p.73
unresolved
person
Hari Chandra Ubayani
p.73 ×3
unresolved
org
PT Bank DKI
p.74 ×3
unresolved
org
PT Bank China
p.75
unresolved
person
Installment Hariyanti Poerbiantari
p.75
unresolved
org
Syariah Tbk
p.76
unresolved
person
Wani
p.76 ×2
unresolved
org
PT Sarana Multigriya
p.77
unresolved
person
Sulistyani Ratna Sediati
p.77
unresolved
org
Perjanjian (Persero) Tbk
p.77
unresolved
org
PT Bank IBK
p.78
unresolved
person
Veronica Nataadmadja
p.78
unresolved
org
PT CIMB Niaga Auto Finance. Selain
p.79
unresolved
person
Hak Tatang
p.80
unresolved
person
Arief Kharisma
p.80
unresolved
person
Fatimah
p.80
unresolved
person
Juhari Hadinata
p.81
unresolved
person
Wijaya
p.81
unresolved
person
Aringintri Moksi
p.81 ×2
unresolved
person
Adiputra
p.82
unresolved
person
Sanusi
p.82
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.91 ×2
unresolved
person
Kantor Notaris Ashoya Ratam S.H.
· Notaris
p.91 ×35
unresolved
person
Raden Meester Soewandi
· Notaris
p.91
unresolved
org
PT Bank Niaga
p.91
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.91
unresolved
org
PT Bursa Efek Surabaya
p.91
unresolved
org
Penyehatan Perbankan Nasional
p.91
unresolved
org
PT CIMB Niaga Tbk
p.94 ×2
unresolved
org
Niaga Tbk
p.94 ×2
unresolved
org
PT Bima Registra
p.94
unresolved
org
Departemen Internasional
p.97
unresolved
org
Bank Indonesia Denpasar
p.97
unresolved
org
Bank Indonesia Manado
p.97
unresolved
org
PT Hasfarm Dian Konsultan
p.97
unresolved
org
PT Independence
p.97
unresolved
person
Theresia Trisnaning
· Notaris
p.100
unresolved
person
Dr. Jaenal Effendi
p.100
unresolved
person
Eksternal
· Komisaris
p.103
unresolved
org
Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi. Serikat Pekerja
p.104
unresolved
org
Arbitrase Nasional Indonesia
p.129
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.143
unresolved
person
H. Thamrin
p.157
unresolved
org
PT CIMB Niaga Auto Finance. Sukuk Wakalah Berkelanjutan
p.159
unresolved
org
Pusat Statistik
p.164
unresolved
person
Dini Lastari Siburian
· Notaris
p.164
unresolved
person
Theta Law Hersapta Mulyono
· Senior Partner
p.179 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.