20260629_CTRA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105508_lamp2.pdf

Acara II                           Penetapan penggunaan laba bersih


Pertanyaan/pendapat                : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan :
                                              Setuju            Tidak Setuju           Abstain
                                             99,543%              0,019%               0,437%


Keputusan dengan suara terbanyak:
1. Penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
   sebesar Rp 2.663.099.898.482,- (dua triliun enam ratus enam puluh tiga miliar sembilan puluh sembilan
   juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh dua Rupiah) digunakan untuk:
   a. Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan Pasal 70
       Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah terakhir
       dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
       Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang) dan Pasal 38 ayat
       1 Anggaran Dasar Perseroan;
   b. Sebesar Rp 1.994.814.869.302,- (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus
       empat belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua Rupiah) sebagai laba ditahan
       untuk digunakan dalam rangka pengembangan usaha Perseroan; dan
   c. Sebesar Rp 667.285.029.180,- (enam ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh lima juta
       dua puluh sembilan ribu seratus delapan puluh Rupiah) atau Rp 36,- (tiga puluh enam Rupiah) per
       saham akan dibagikan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan
       sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
       a) Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi                 :tanggal 6 Juli 2026
       b) Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi                  :tanggal 7 Juli 2026
       c) Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai                  :tanggal 8 Juli 2026
       d) Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai                                :tanggal 8 Juli 2026
       e) Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai                                 :tanggal 9 Juli 2026
       f) Pembayaran Dividen Tunai                                        :tanggal 24 Juli 2026

2.    Memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan
      semua tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas untuk menentukan jadwal penyesuaian
      (apabila diperlukan), tata cara pembagiannya, membuat dan menandatangani seluruh dokumen terkait
      keputusan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

     Tata cara pembayaran dividen tunai:
     a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan
         surat pemberitahuan secara khusus kepada para pemegang saham.
     b. Dividen tunai akan diberikan kepada para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam
         Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan atau pemegang rekening efek pada PT Kustodian Sentral
         Efek Indonesia (KSEI) pada tanggal (recording date) 8 Juli 2026.
     c. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI, dividen tunai akan
         disampaikan melalui KSEI kepada perusahaan efek dan/ atau bank kustodian dimana pemegang saham
         membuka rekeningnya. Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran
         dividen melalui perusahaan efek dan/ atau bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan
         membuka rekening efek. Bukti pemotongan pajak penghasilan (“PPh”) dividen dapat diambil di
         perusahaan efek atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
     d. Bagi pemegang saham warkat, Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui
         pemindahbukuan ke rekening bank yang telah disampaikan pemegang saham kepada Perseroan secara
         tertulis di atas meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dilampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
         sesuai nama dan alamat yang tercatat dalam DPS Perseroan, dan disampaikan ke alamat Biro
         Administrasi Efek (BAE) Perseroan, sebagai berikut:
                                      PT Electronic Data Interchange Indonesia
                                                     UP: Adella Yudhi Kurniawan
                                               Email: bae@edi-indonesia.co.id
                                      Wisma SMR Lantai 1, Jl. Yos Sudarso Kav. 89,
                                                    Jakarta Utara 14350

   e.   Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai akan dikecualikan
        dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (“WP Badan
        DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang
        dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham Wajib
        Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang
        dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang
        tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterimanya
        akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut
        wajib disetor sendiri oleh WPOP DN tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9
        Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
   f.   Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (“WP LN”) yang
        pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
        (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang
        Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. WP LN wajib menyampaikan
        dokumen kepada KSEI atau BAE Perseroan bukti rekam atau tanda terima DGT atau Surat Keterangan
        Domisili (SKD) yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak. Batas waktu penyampaian
        dokumen tersebut yaitu pada tanggal 8 Juli 2026 pukul 16.00 WIB, tanpa adanya dokumen dimaksud,
        dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
   g.   Selanjutnya Pemegang Saham Perseroan wajib dan bertanggung jawab melakukan pelaporan
        penerimaan dividen sebagaimana dimaksud pada pelaporan pajak untuk tahun pajak yang terkait sesuai
        dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.


Acara III                        Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
                                 Independen untuk memeriksa laporan keuangan Perseroan untuk
                                 tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, berikut
                                 penetapan honorarium dan persyaratan lain mengenai penunjukannya

Pertanyaan/pendapat              : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

Pengambilan keputusan :                     Setuju             Tidak Setuju         Abstain
                                           99,559%               0,004%             0,437%

Keputusan dengan suara terbanyak, menyetujui:

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan
   (“LRX”) untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk
   tahun yang berakhir 31 Desember 2026.

2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
    a. Menetapkan honorarium/imbalan jasa audit yang ditentukan berdasarkan pertimbangan dan
       perhitungan profesional Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan memperhatikan ruang
       lingkup audit;
    b. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen pengganti termasuk menetapkan
       imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, jika Akuntan Publik dan Kantor Akuntan
       Publik Independen yang ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya oleh karena sebab
       apapun.


Acara IV                         Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya
                                 bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun
                                 buku 2026

Pertanyaan/pendapat              : sebanyak 0 (nol) pemegang saham

 Pengambilan keputusan :
                                              Setuju             Tidak Setuju          Abstain
                                             92,189%                7,373%             0,437%


 Keputusan dengan suara terbanyak:
 1. Menetapkan gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan mengalami kenaikan 5% (lima persen)
    terhadap gaji dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2025.

 2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
    menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk
    tahun buku 2026.


Acara V                           Persetujuan Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai
                                  maksud, tujuan, serta kegiatan usaha, dalam rangka penyesuaian
                                  terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025
                                  tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Pertanyaan/pendapat               : sebanyak 0 (nol) pemegang saham


Pengambilan keputusan     :
                                              Setuju             Tidak Setuju          Abstain
                                             99,559%                0,004%             0,437%


Keputusan dengan suara terbanyak:
1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan
   Usaha untuk disesuaikan dengan KBLI 2025 berdasarkan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025.

2. Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan
   segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut. Tindakan mencakup penyusunan
   kembali klausul anggaran dasar terkait, penandatanganan akta notaris, hingga pengajuan permohonan
   persetujuan atau pelaporan perubahan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta instansi terkait
   lainnya.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 51 dan 52
Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.


                                         Jakarta, 29 Juni 2026
                                  PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
                                                Direksi