20260626_KBLI_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32105122_lamp1.pdf

3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada
   KSEI, dividen dapat diambil di Kantor Perseroan, Jl. Raya Bekasi KM 23,1 Cakung,
   Jakarta Timur, di bagian kasir pada setiap hari kerja, Senin - Jum'at,
   pukul 9.00 - 16.00 WIB, dengan menunjukkan identitas diri sesuai dengan Daftar
   Pemegang Saham.
4. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam Penitipan Kolektif pada
   KSEI dan menginginkan pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke
   dalam rekening banknya (apabila dividen yang dibayar tersebut minimal berjumlah
   Rp. 100.000,-), harus memberitahukan secara tertulis nama bank dan nomor
   rekeningnya paling lambat tanggal 6 Juli 2026 pukul 16.00 WIB kepada Biro
   Administrasi Efek (BAE) Perseroan: PT. DATINDO ENTRYCOM, Jl. Hayam Wuruk
   No. 28, Jakarta, Telepon No. (021) 3508077, e-mail: sc@datindo.com &
   dm@datindo.com pada setiap hari kerja, Senin - Jum'at, pukul 9.00 - 16.00 WIB.
5. Atas pembayaran dividen tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai
   peraturan perpajakan yang berlaku.
6. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai
   tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib
   pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan
   pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada
   WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib
   pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak
   sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik
   Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana
   disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan
   dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
   yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang
   bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021
   tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
7. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen
   melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham
   Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib
   bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam
   pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-
   undangan perpajakan yang berlaku.
8. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan
   pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak
   Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
   No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak
   Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD
   yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak, kepada KSEI atau BAE
   dengan batas waktu penyampaian sesuai dengan peraturan dan ketentuan KSEI.
   Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan
   PPh Pasal 26 sebesar 20%.

                                 Jakarta, 26 Juni 2026
                                   Direksi Perseroan