20260624_FILM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104220_lamp1.pdf

NOTARIS

YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

b. Mata Acara Kedua : nihil.
c. Mata Acara Ketiga : nihil.
d. Mata Acara Keempat : nihil.
d. Mata Acara Kelima : nihil.

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST:
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan

berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan
suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

| Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju
Pertama 10.035 100 8.898.860.660 8.898.870.695
Kedua 10.035 3.756.395 8.895.104.365 8.895.114.400
Ketiga 10.035 3.074.080 8.895.786.680 8.895.796.715
Keempat 10.035 100 8.898.860.660 8.898.870.695
Kelima Tidak Dilakukan Pemungutan Suara

Hasil Keputusan RUPST:
Mata Acara Pertama

1. Menyetujui dan menerima baik :

a. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan, keadaan dan jalannya usaha Perseroan dan --------
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan,

b. Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan,

c. Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang --------
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima), yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jonnardi Jamaludin, Sukimto dan Rekan Nomor
00026/2.1524/AU.1/05/1350-1/1/111/2026 yang telah memberikan opini “Laporan keuangan
konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi
keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh
lima), serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasinya untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”:

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada
Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua
puluh lima), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima).

-

NOTARIS

YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. 62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

Mata Acara Kedua
a. Menetapkan besaran remunerasi dan fasilitas lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan
sama dengan tahun buku sebelumnya, dengan mempertimbangkan antara lain faktor inflasi dan
kondisi keuangan Perseroan, dan
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran
remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan antara
lain faktor inflasi dan kondisi keuangan Perseroan.

Mata Acara Ketiga
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik

dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit Perseroan,
untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2026 (dua ribu dua puluh enam), termasuk menunjuk ---
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tidak dapat
melaksanakan tugasnya, dan

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris (dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
yang dituangkan dalam keputusan Dewan Komisaris) untuk menetapkan besaran honorarium
profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan segala tindakan dan persyaratan lain
sehubungan dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut.

Mata Acara Keempat
1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta

Kegiatan Usaha Perseroan terhadap KBLI 2025.

2. Memberikan kuasa kepada salah seorang Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan -
keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat ini baik secara keseluruhan maupun sebagian isi
keputusan Rapat ini secara terpisah dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap
Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang
diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus meminta
persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar ini dan keputusan-keputusan lainnya yang diambil dalam
Rapat kepada instansi yang berwenang, termasuk memberikan wewenang kepada Direksi/notaris
untuk menyampaikan/melaporkan hasil keputusan Rapat ini kepada Kementerian Hukum Republik
Indonesia termasuk mengunggah dokumen yang disyaratkan pada database Kementerian Hukum
Republik Indonesia.

Mata Acara Kelima
Direksi telah melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penambahan Modal dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui Penawaran Umum Terbatas I Tahun 2025 (dua ribu dua
puluh lima) pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 24
(dua puluh empat) Juni 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Ta

NOTARIS

YULIA, S.H.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005

MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980
Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801
Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com

-— bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.