Back to announcement
20250214_BUVA_Penyampaian Bukti Iklan_31862477_lamp2.pdf
Other Text extracted BUVASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 19
Page 1
Page 2
Go To English Page
Nomor Surat 021.03.04/BUVA/II/2025
Nama Perusahaan PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Kode Emiten BUVA
Lampiran 2
Rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Perihal
Terlebih Dahulu
Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai
berikut:
Nama Emiten atau Perusahaan Publik PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Bidang Usaha Jasa Akomodasi dan bidang perhotelan
Telepon Kantor cabang :021-7209957
Faksimili Kantor cabang : 021-7207523
Alamat Surat Elektronik (email) corsec@buvagroup.com
Tanggal Kejadian 13 Februari 2025
Jenis Informasi atau Fakta Material Rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu
Uraian Informasi atau Fakta Material Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal
dalam jumlah sebanyak banyaknya 3.600.000.000 (tiga miliar
enam ratus juta) saham baru atau sebesar maksimum 17,48%
(tujuh belas koma empat delapan persen) dari jumlah seluruh
saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan
pada saat tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
Dalam hal penyetoran atas Saham Baru dilakukan dalam
bentuk lain selain uang, penyetoran dengan bentuk lain selain
uang tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur
dalam POJK No. 32 yakni sebagai berikut:
1. terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
2. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari
bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran
dan kewajaran transaksi penyetoran atas Saham Baru dalam
bentuk selain uang;
3. dalam hal penyetoran atas Saham Baru berupa hak tagih
kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran
Saham Baru, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam
laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh
akuntan; dan
4. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain
yang mengatur mengenai penyetoran atas saham dalam
bentuk lain selain uang dan kompensasi hak tagih sebagai
setoran Saham Baru.
Page 3
Dampak kejadian, informasi atau fakta Penambahan Modal dilakukan oleh Perseroan untuk
material tersebut terhadap kegiatan memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga
operasional, hukum, kondisi keuangan, memberikan Perseroan tambahan dana untuk mendukung
atau kelangsungan usaha Emiten atau kinerja Perseroan. Apabila pemegang saham Perseroan tidak
Perusahaan Publik melaksanakan hak memesan efek terlebih dahulu yang
dimiliki olehnya dalam Penambahan Modal, maka kepemilikan
pemegang saham Perseroan tersebut akan terkena dilusi
dengan persentase maksimum sebesar 17,48% (tujuh belas
koma empat delapan persen) dari jumlah kepemilikan
sahamnya di Perseroan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Rian Fachmi
Corporate Secretary
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Gedung Graha Iskandarsyah Lantai 6, Jalan Iskandarsyah Raya No 66C, Jakarta
Telepon : Kantor cabang :021-7209957, Fax : Kantor cabang : 021-7207523, www.
Nama Pengirim Rian Fachmi
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 13-02-2025 19:51
Lampiran 1. Keterbukaan Informasi HMETD.pdf
2. KI HMETD - Eng.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bukit Uluwatu Villa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bukit Uluwatu Villa Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 021.03.04/BUVA/II/2025
Issuer Name PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Issuer Code BUVA
Attachment 2
Subject The Proposr Capital Increase With Pre-Emptive Rights
The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows
Name of Issuer or Public Company PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Business Activities Jasa Akomodasi dan bidang perhotelan
Telephone Kantor cabang :021-7209957
Faximile Kantor cabang : 021-7207523
Email Address corsec@buvagroup.com
Date of Event 13 February 2025
The Proposr Capital Increase With Pre-Emptive Rights
Type of Material Information or Facts
Description of Material Information or The Company plans to conduct a capital increase of up to
Facts 3,600,000,000 (three billion six hundred million) new shares or
a maximum of 17.48% (seventeen point four eight percent) of
the total issued and fully paid-up shares by the Company as of
the date of this Information Disclosure is published. In the
event that the payment for the New Shares is made in a form
other than cash, such payment must comply with the
provisions set forth in POJK No. 32, as follows:
1. be directly related to the planned use of funds;
2. engaging an appraiser to determine the fair value of the
non-cash contributions used as payment and to assess the
fairness of the contribution transaction for the subscription of
New Shares in a form other than cash;
3. in the event that the payment of the New Shares is made in
the form of receivables against the Company which are
compensated as a contribution for the New Shares, such
receivables must be recorded in the Company's latest financial
statements audited by an accountant; and
4. complying with the provisions of other applicable laws and
regulations governing the contribution of shares in forms other
than cash and the compensation of receivables as payment
for New Shares.
Impact of event, material information or The Capital Increase is carried out by the Company to
facts towards Issuers or Public strengthen its capital structure, providing additional funds to
Company’s operational activities, legal, support the Company's performance. If the Company's
financial condition, or going concern shareholders do not exercise their pre-emptive rights in the
Capital Increase, their shareholding in the Company will be
diluted by a maximum percentage of 17.48% (seventeen point
four eight percent) of their total share ownership in the
Company.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Page 5
Rian Fachmi
Corporate Secretary
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Gedung Graha Iskandarsyah Lantai 6, Jalan Iskandarsyah Raya No 66C, Jakarta
Phone : Kantor cabang :021-7209957, Fax : Kantor cabang : 021-7207523, www.
Sender Name Rian Fachmi
Function Corporate Secretary
Date and Time 13-02-2025 19:51
Attachment 1. Keterbukaan Informasi HMETD.pdf
2. KI HMETD - Eng.pdf
This is an official document of PT Bukit Uluwatu Villa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bukit Uluwatu Villa Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Page 6
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT BUKIT ULUWATU VILLA TBK DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL
DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham PT Bukit Uluwatu Villa
Tbk (“Perseroan”) dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No.
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019
tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Kegiatan Usaha Utama:
Perhotelan
Berkedudukan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali
Kantor Pusat:
Graha Iskandarsyah Lt. 10, Jl. Iskandarsyah Raya No. 66C
Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5256516
Faksimile: (021) 5256517
Situs Web: www.buvagroup.com
Email: info@buvagroup.com
Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh pemegang saham
Perseroan untuk mengambil keputusan mengenai rencana penambahan modal dengan
memberikan hak memesan efek terlebih dahulu oleh Perseroan.
Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam
Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda
berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan
publik dan/atau penasihat profesional lainnya.
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,
bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta
material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang
dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada kesalahan
pengungkapan fakta material atau tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat
menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau
menyesatkan.
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2025.
1
Page 7
DEFINISI
“BEI” : Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka
4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa
Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
“Kemenkum” : Singkatan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia
(dahulu dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen
Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan
Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama
lainnya).
“Menkum” : Singkatan dari Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu
dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia
atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia atau nama lainnya).
“Otoritas Jasa Keuangan” : Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga negara yang
atau “OJK” independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“Penambahan Modal” : Penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek
terlebih dahulu oleh Perseroan dengan menerbitkan Saham
Baru sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32.
“POJK No. 15” : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.
“POJK No. 32” : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan
Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan
Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan
atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“RUPSLB” : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang akan
diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2025 sesuai dengan
ketentuan dasar Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
“Saham Baru” : Sebanyak-banyaknya 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus
juta) saham baru atau sebesar maksimum 17,48% (tujuh
belas koma empat delapan persen) dari jumlah seluruh
saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, yang
akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai
nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham.
2
Page 8
“UUPM” : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November
1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik
Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
I. UMUM
Keterangan Umum Tentang Perseroan
Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Badung. Perseroan didirikan dengan
nama “PT Bukit Uluwatu Villa” sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas PT
Bukit Uluwatu Villa No. 53 tanggal 15 Desember 2000, yang dibuat di hadapan Sugito
Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum sesuai
dengan Surat Keputusannya No. C-27344HT.01.01.TH.2003 tanggal 14 November 2003 serta
telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di bawah No. TDP 220815503898 dan telah
diumumkan dalam Tambahan No. 7433, Berita Negara Republik Indonesia No. 44 tanggal 30
Mei 2008.
Pada tahun 2010, Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham dan mengubah
statusnya menjadi “PT Bukit Uluwatu Villa Tbk” sebagaimana termaktub dalam Akta
Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bukit Uluwatu Villa No. 182 tanggal 25 Februari
2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kotamadya Jakarta Selatan dan
telah memperoleh persetujuan Menkum sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-
1605.AH.01.02.Tahun 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-
0017145.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 5 Maret 2010 dan telah diterima dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum di bawah No. AHU-AH.01.10-06359 tanggal 15
Maret 2010 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No.
AHU-0019783.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010.
Anggaran dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Akta
Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Dewan Komisaris “PT Bukit Uluwatu Villa Tbk” No. 16
tanggal 23 Januari 2024, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota
Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0023412 tanggal
25 Januari 2024, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah
No. AHU-0018916.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 (“Akta No. 16/2024”).
Maksud dan Tujuan Perseroan
Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 64 tanggal 28 Juni 2023,
yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No.
AHU-0037368.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 3 Juli 2023 dan telah diberitahukan kepada
Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.
AHU-AH.01.03-0086077 tanggal 3 Juli 2023, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU0123413.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 3 Juli
2023, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang penyediaan akomodasi dan
real estat.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha utama sebagai berikut:
- Hotel Bintang mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi
ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan
sebagian atau seluruh bangunan.
- Penyediaan Akomodasi Lainnya mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan
penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat. Termasuk usaha penyediaan
3
Page 9
akomodasi untuk jangka yang lebih lama atau sementara baik kamar sendiri atau kamar
bersama atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya. Kegiatan
penyediaan akomodasi ini mencakup tempat tinggal pelajar, asrama sekolah, asrama atau
pondok pekerja dan rumah kost, baik dengan makan maupun tidak dengan makan.
- Real Estat yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa mencakup usaha pembelian, penjualan,
persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti
bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas
penyimpangan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah
dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen,
baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan
gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut),
pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan
pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.
Untuk menunjang kegiatan usaha utama tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan
usaha penunjang untuk penyewaan venue penyelenggaraan aktivitas MICE dan event khusus
yakni mencakup menyewakan tempat dan fasilitas untuk penyelenggaraan kegiatan
pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran atau untuk penyelenggaraan event
khusus. Penyewaan dilakukan dalam periode tertentu untuk masa persiapan,
penyelenggaraan acara, dan masa pembongkaran. Tempat yang dimaksud mencakup
convention center, exhibition center, special venue/multi purpose venue.
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham
Berdasarkan Akta No. 16/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam
Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:
Modal Dasar : Rp 3.750.000.000.000
Modal Ditempatkan : Rp 1.029.523.660.650
Modal Disetor : Rp 1.029.523.660.650
Modal Dasar Perseroan terbagi atas 75.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal per
lembar saham sebesar Rp 50.
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Januari 2025 yang
dikeluarkan oleh PT Edi Indonesia sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang
saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp 50 Setiap Saham
Informasi (%)
Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar 75.000.000.000 3.750.000.000.000 -
Nama Pemegang Saham
1. PT Mitra Sawit Baru 1.893.285.900 94.664.295.000 9,19
2. PT Asia Leisure 8,27
1.702.818.712 85.140.935.600
Network
3. PT Nusantara Utama 61,06
12.573.477.346 628.673.867.300
Investama
4. Kepemilikan 21,47
masyarakat di bawah 4.420.891.255 221.044.562.750
5%
Saham Ditempatkan dan
20.590.473.213 1.029.523.660.650 100,00
Saham Disetor
Saham dalam Portepel 50.409.526.787 2.720.476.339.350
4
Page 10
Dewan Komisaris dan Direksi
Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana termaktub dalam
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bukit Uluwatu Villa
Tbk No. 63 tanggal 28 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris
di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0135944
tanggal 7 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah
No. AHU-0127814.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023, adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Astini Bernawati Oudang
Komisaris : Cindy Budijono
Komisaris Independen : Seong Hoon Park
Direksi
Direktur Utama : Satrio
Direktur : Hendry Utomo
II. INFORMASI MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
A. Jumlah Maksimal Rencana Pengeluaran Saham dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu
Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal dalam jumlah sebanyak-
banyaknya 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta) saham baru atau sebesar
maksimum 17,48% (tujuh belas koma empat delapan persen) dari jumlah seluruh
saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan pada saat tanggal
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan.
Dalam hal penyetoran atas Saham Baru dilakukan dalam bentuk lain selain uang,
penyetoran dengan bentuk lain selain uang tersebut wajib memenuhi ketentuan
sebagaimana diatur dalam POJK No. 32 yakni sebagai berikut:
1. terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
2. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang
yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas
Saham Baru dalam bentuk selain uang;
3. dalam hal penyetoran atas Saham Baru berupa hak tagih kepada Perseroan yang
dikompensasikan sebagai setoran Saham Baru, hak tagih tersebut harus sudah
dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh
akuntan; dan
4. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur
mengenai penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang dan kompensasi
hak tagih sebagai setoran Saham Baru.
B. Perkiraan Periode Pelaksanaan Penambahan Modal
Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 32, jangka waktu antara tanggal
persetujuan RUPSLB sehubungan dengan Penambahan Modal sampai dengan
efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan
berencana untuk melaksanakan Penambahan Modal dalam periode 12 (dua belas)
bulan tersebut.
Pelaksanaan Penambahan Modal akan bergantung serta akan dilakukan jika telah
diperolehnya persetujuan dari RUPLSB Perseroan dan pernyataan efektif dari OJK
atas pernyataan pendaftaran untuk Penambahan Modal yang disampaikan oleh
5
Page 11
Perseroan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.
C. Analisis Mengenai Pengaruh Penambahan Modal terhadap Kondisi Keuangan
dan Pemegang Saham
Penambahan Modal dilakukan oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan
Perseroan sehingga memberikan Perseroan tambahan dana untuk mendukung kinerja
Perseroan. Apabila pemegang saham Perseroan tidak melaksanakan hak memesan
efek terlebih dahulu yang dimiliki olehnya dalam Penambahan Modal, maka
kepemilikan pemegang saham Perseroan tersebut akan terkena dilusi dengan
persentase maksimum sebesar 17,48% (tujuh belas koma empat delapan persen) dari
jumlah kepemilikan sahamnya di Perseroan.
D. Perkiraan Rencana Penggunaan Dana
Perseroan berencana untuk menggunakan seluruh dana bersih yang diperoleh dari
Penambahan Modal (setelah dikurangi biaya emisi), untuk pembiayaan proyek
Perseroan yang akan datang untuk pertumbuhan inorganik (termasuk melakukan
akuisisi di perusahaan lain dan/atau untuk melunasi kewajiban Perseroan.
Apabila sebagian atau seluruh dana hasil Penambahan Modal ini digunakan untuk
transaksi yang merupakan transaksi material, transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang
mengandung benturan kepentingan menurut peraturan yang berlaku di bidang pasar
modal di Indonesia, Perseroan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku sebagaimana relevan.
Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam
prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penambahan Modal yang akan disediakan
kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
III. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam
melaksanakan rencana Penambahan Modal, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang
saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Maret 2025.
Berikut adalah tanggal-tanggal penting sehubungan dengan RUPSLB Perseroan:
1. Pemberitahuan mata acara RUPSLB kepada OJK 6 Februari 2025
2. Pengumuman rencana penyelenggaraan RUPSLB 13 Februari 2025
3. Pengumuman Keterbukaan Informasi terkait rencana 13 Februari 2025
Penambahan Modal
4. Tanggal pencatatan (recording date) 27 Februari 2025
5. Pemanggilan RUPSLB 28 Februari 2025
6. Tambahan informasi atas Keterbukaan Informasi (jika ada) 20 Maret 2025
7. RUPSLB 24 Maret 2025
8. Pengumuman ringkasan risalah RUPSLB 26 Maret 2025
9. Penyampaian risalah RUPSLB kepada OJK dan BEI 11 April 2025
Berikut adalah mata acara RUPSLB sehubungan dengan Penambahan Modal:
6
Page 12
Persetujuan atas rencana penerbitan saham baru melalui pelaksanaan Penambahan Modal
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang
saham Perseroan yang akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2)
Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal Ditempatkan dan Disetor sehubungan dengan
realisasi hasil penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham
Perseroan.
Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) anggaran dasar Perseroan dan Pasal 41 POJK No. 15, RUPSLB
pembahasan mengenai mata acara di atas dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh
pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara. Keputusan yang diambil oleh RUPSLB tersebut adalah sah
apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPSLB.
Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diselenggarakan. RUPSLB
kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika RUPSLB dihadiri oleh
pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara. Keputusan yang diambil oleh RUPSLB kedua adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan
ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang
saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
IV. INFORMASI TAMBAHAN
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut sehubungan dengan Penambahan Modal, pemegang
saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada Corporate Secretary Perseroan, pada
setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:
Corporate Secretary
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Graha Iskandarsyah Lt. 10, Jl. Iskandarsyah Raya No. 66C
Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Situs Web: www.buvagroup.com
Email: info@buvagroup.com
7
Page 13
THE DISCLOSURE OF INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS OF PT BUKIT ULUWATU
VILLA TBK IN RELATION TO THE PROPOSED CAPITAL INCREASE WITH PRE-EMPTIVE
RIGHTS
This Disclosure of Information is prepared and addressed to the shareholders of PT Bukit Uluwatu Villa
Tbk (“Company”) in compliance with the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or
“OJK”) Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase of a Publicly Listed Company By
Providing Pre-Emptive Rights as amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 on the
Amendment of OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase of a Publicly Listed
Company By Providing Pre-Emptive Rights.
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Main Business Activities:
Hospitality
Domiciled in Badung Regency, Bali Province
Head Office:
Graha Iskandarsyah Lt. 10, Jl. Iskandarsyah Raya No. 66C
Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telephone: (021) 5256516
Facsimile: (021) 5256517
Website: www.buvagroup.com
Email: info@buvagroup.com
This Disclosure of Information is important for shareholders of the Company to read and consider
in making decisions regarding the Company's plan to increase capital by granting pre-emptive
rights.
If you are having difficulties understanding the information contained in this Disclosure of
Information or have any doubt in taking a decision, you should consult with your broker, investment
manager, legal counsel, public accountant and/or other professional advisors.
The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company, both individually and
jointly, are fully responsible for the completeness and accuracy of the information or material facts
contained in this Disclosure of Information and emphasize that the information stated in this
Disclosure of Information is accurate and there is no misstatement of a material fact or no omission
of material facts which may cause material information in this Disclosure of Information to be
inaccurate and/or misleading.
This Disclosure of Information was published on 13 February 2025.
1
Page 14
DEFINITION
“IDX” : A stock exchange as defined in Article 1 Number 4 of the
Capital Markets Law, in this case organized by PT Bursa Efek
Indonesia, domiciled in Jakarta.
“Ministry of Law” : Abbreviation of the Ministry of Law of the Republic of
Indonesia (formerly known as the Ministry of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia, the Department of Law
and Human Rights of the Republic of Indonesia, the
Department of Justice of the Republic of Indonesia, the
Department of Law and Legislation of the Republic of
Indonesia, or other names).
“MOL” : Abbreviation of the Minister of Law of the Republic of
Indonesia (formerly known as the Minister of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia, the Minister of Justice of
the Republic of Indonesia, or the Minister of Justice and
Human Rights of the Republic of Indonesia, or other names).
Financial Services Authority : Otoritas Jasa Keuangan or Indonesian Financial Services
or OJK” Authority which has the regulatory, supervisory, examination
and investigation functions, duties and authorities as
stipulated under Law No. 21 of 2011 on the Financial Services
Authority as amended by Law No. 4 of 2023 on the
Development and Strengthening of Financial Sector.
“Capital Increase” : Capital Increase with pre-emptive rights by the Company
through the issuance of New Shares as mentioned under
POJK No. 32.
“POJK No. 15” OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and
Implementation of General Meeting of Shareholders of Public
Companies.
“POJK No. 32” : OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital
Increase of a Publicly Listed Company By Providing Pre-
Emptive Rights as amended by OJK Regulation No.
14/POJK.04/2019 on the Amendment of the OJK Regulation
No. 32/POJK.04/2015 on the Capital Increase of a Publicly
Listed Company By Providing Pre-Emptive Rights.
“EGMS” : Extraordinary General Meeting of Shareholders, which will be
held on March 24, 2025, in accordance with the Company's
articles of association and applicable laws and regulations.
“New Shares” : A maximum of 3,600,000,000 (three billion six hundred
million) new shares or up to 17.48% (seventeen point four
eight percent) of the total issued and fully paid-up shares by
the Company, which will be issued from the Company's
portfolio shares with a nominal value of Rp50 (fifty Rupiah) per
share.
“Capital Market Law” : Law No. 8 of 1995 dated 10 November 1995 regarding Capital
Markets, announced in the State Gazette of the Republic of
2
Page 15
Indonesia No. 64 of 1995, Supplement No. 3608, as amended
by Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening
of Financial Sector, along with its implementing regulations.
I. GENERAL
General Description of the Company
The Company is a limited liability company established under the laws of the Republic of
Indonesia and domiciled in Badung Regency. The Company was founded under the name “PT
Bukit Uluwatu Villa” as stated in the Deed of Limited Liability Company PT Bukit Uluwatu Villa
No. 53 dated December 15, 2000, drawn up before Sugito Tedjamulja, S.H., Notary in Jakarta,
which was approved by the Ministry of Law in accordance with Decision Letter No. C-
27344HT.01.01.TH.2003 dated November 14, 2003, registered in the Company Register under
No. TDP 220815503898, and announced in Supplement No. 7433 of the State Gazette of the
Republic of Indonesia No. 44 dated May 30, 2008.
In 2010, the Company conducted an initial public offering and changed its status to “PT Bukit
Uluwatu Villa Tbk” as stated in the Deed of Shareholders’ Resolution of PT Bukit Uluwatu Villa
No. 182 dated February 25, 2010, drawn up before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta
Municipality, and approved by the Ministry of Law in accordance with Decision Letter No. AHU-
1605.AH.01.02.Tahun 2010. It was registered in the Company Register under No. AHU-
0017145.AH.01.09.Tahun 2010 dated March 5, 2010, recorded in the Legal Entity
Administration System database under No. AHU-AH.01.10-06359 dated March 15, 2010, and
registered in the Company Register at the Ministry of Law under No. AHU-
0019783.AH.01.09.Tahun 2010 dated March 15, 2010.
The Company’s Articles of Association have been amended several times, most recently
through the Deed of Statement of Resolution Outside the Meeting of the Board of
Commissioners of “PT Bukit Uluwatu Villa Tbk” No. 16 dated January 23, 2024, drawn up before
Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta Administrative City, which was notified to
the Ministry of Law based on the Receipt of Notification of Amendment to the Articles of
Association No. AHU-AH.01.03-0023412 dated January 25, 2024, and registered in the
Company Register at the Ministry of Law under No. AHU-0018916.AH.01.11.Tahun 2024 dated
January 25, 2024 (“Deed No. 16/2024”).
Purpose and Objectives of the Company
Based on Article 3 of the Company’s Articles of Association as stated in the Deed of Statement
of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders No. 64 dated June 28, 2023,
drawn up before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary in South Jakarta Administrative City,
which has been approved by the Ministry of Law under Decision Letter No. AHU-
0037368.AH.01.02.TAHUN 2023 dated July 3, 2023, and notified to the Ministry of Law under
Receipt of Notification of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-
0086077 dated July 3, 2023, both of which have been registered in the Company Register at
the Ministry of Law under No. AHU0123413.AH.01.11.Tahun 2023 dated July 3, 2023, the
purpose and objectives of the Company are to engage in the fields of accommodation and real
estate provision.
To achieve the above purpose and objectives, the Company may carry out the following main
business activities:
- Star Hotels, including the business of providing lodging services that meet the requirements
of a star-rated hotel, as well as other services for the public, utilizing part or all of the
building.
- Other Accommodation Provision, including the business of providing lodging services for
non-short-term stays. This includes accommodations for longer-term or temporary stays,
whether in private rooms, shared rooms, or dormitories for students, seasonal workers, and
similar needs. It covers student housing, school dormitories, worker lodgings, and boarding
houses, with or without meals.
3
Page 16
- Privately Owned or Leased Real Estate, including the business of purchasing, selling,
leasing, and operating real estate, whether owned or leased, such as apartment buildings,
residential buildings, and non-residential buildings (e.g., storage facilities, malls, shopping
centers, and others). It also includes providing houses and furnished or unfurnished
flats/apartments for permanent use on a monthly or yearly basis. Additionally, it covers land
sales, building development for self-operation (leasing space within the buildings),
subdivision of real estate into land plots without land development, and the operation of
residential areas for movable houses.
To support its main business activities, the Company may engage in supporting business
activities related to the venue rentals for MICE activities and special events, which include
providing space and facilities for meetings, incentive travel, conventions, exhibitions, or special
events. The rental is carried out for a specified period, covering the preparation phase, event
execution, and dismantling phase. The venue includes convention center, exhibition center,
special venue/multi-purpose venue.
Capital Structure and Shareholding Composition
Based on Deed No. 16/2024, the capital structure and shareholder composition of the Company
as of the date of this Information Disclosure are as follows:
Capital Structure
Authorized Capital : IDR 3,750,000,000,000
Issued Capital : IDR 1,029,523,660,650
Paid-Up Capital : IDR 1,029,523,660,650
The Authorized Capital of the Company is divided into 75,000,000,000 shares each with a
nominal value of IDR 50.
Based on the Company's Shareholder Register as of January 31, 2025, issued by PT Edi
Indonesia as the Company's Share Registrar, the shareholders of the Company are as follows:
Nominal Value IDR 50 Per Shares
Information (%)
Total Shares Total Nominal Value (IDR)
Authorized Capital 75,000,000,000 3,750,000,000,000 -
Shareholders Name
1. PT Mitra Sawit Baru 1,893,285,900 94,664,295,000 9.19
2. PT Asia Leisure Network 1,702,818,712 85,140,935,600 8.27
3. PT Nusantara Utama 61.06
12,573,477,346 628,673,867,300
Investama
4. Public’s shares under 5% 4,420,891,255 221,044,562,750 21.47
Issued and Paid-Up Shares 20,590,473,213 1,029,523,660,650 100.00
Shares in Portfolio 50,409,526,787 2,720,476,339,350
Board of Commissioners and Board of Directors
The composition of the Board of Commissioners and Directors of the Company, as stated in
the Deed of Statement of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of PT
Bukit Uluwatu Villa Tbk No. 63 dated June 28, 2023, drawn up before Ashoya Ratam, S.H.,
M.Kn., Notary in South Jakarta Administrative City, which was notified to the Ministry of Law
under the Receipt of Notification of Company Data Changes No. AHU-AH.01.09-0135944
dated July 7, 2023, and registered in the Company Register at the Ministry of Law under No.
AHU-0127814.AH.01.11.Tahun 2023 dated July 7, 2023, is as follows:
4
Page 17
Board of Commissioners
President Commissioner : Astini Bernawati Oudang
Commissioner : Cindy Budijono
Independent Commissioner : Seong Hoon Park
Board of Directors
President Director : Satrio
Director : Hendry Utomo
II. INFORMATION REGARDING THE PROPOSED CAPITAL INCREASE WITH PRE-EMPTIVE
RIGHTS
A. Maximum Amount of the Proposed Issuance of Shares with Pre-Emptive Rights
The Company plans to conduct a capital increase of up to 3,600,000,000 (three billion
six hundred million) new shares or a maximum of 17.48% (seventeen point four eight
percent) of the total issued and fully paid-up shares by the Company as of the date of
this Information Disclosure is published.
In the event that the payment for the New Shares is made in a form other than cash,
such payment must comply with the provisions set forth in POJK No. 32, as follows:
1. be directly related to the planned use of funds;
2. engaging an appraiser to determine the fair value of the non-cash contributions
used as payment and to assess the fairness of the contribution transaction for the
subscription of New Shares in a form other than cash;
3. in the event that the payment of the New Shares is made in the form of receivables
against the Company which are compensated as a contribution for the New
Shares, such receivables must be recorded in the Company's latest financial
statements audited by an accountant; and
4. complying with the provisions of other applicable laws and regulations governing
the contribution of shares in forms other than cash and the compensation of
receivables as payment for New Shares.
B. Indicative Period of Capital Increase
In accordance with the provisions of Article 8 paragraph (3) of POJK No. 32, the period
between the date of approval by the EGMS in relation to the Capital Increase and the
effectiveness of the registration statement shall not exceed 12 (twelve) months. The
Company intends to implement the Capital Increase within this 12 (twelve)-month
period.
The implementation of the Capital Increase will depend on and will only proceed upon
obtaining approval from the Company’s EGMS and the effective statement from OJK
for the registration statement of the Capital Increase as submitted by the Company in
accordance with the applicable laws and regulations in Indonesia.
C. Analysis of the Impact of the Capital Increase on the Company’s Financial
Condition and Shareholders
The Capital Increase is carried out by the Company to strengthen its capital structure,
providing additional funds to support the Company's performance. If the Company's
shareholders do not exercise their pre-emptive rights in the Capital Increase, their
shareholding in the Company will be diluted by a maximum percentage of 17.48%
(seventeen point four eight percent) of their total share ownership in the Company.
D. Estimated Plan for Use of Proceeds
The Company plans to use all net proceeds from the Capital Increase (after deducting
issuance costs) to finance its upcoming projects for inorganic growth (including
acquisitions of other companies) and/or to settle the Company’s obligation.
5
Page 18
If part or all of the proceeds from the Capital Increase are used for transactions that
constitutes material transactions, affiliated transactions, and/or transactions involving
conflicts of interest under the applicable capital market regulations in Indonesia, the
Company will comply with the relevant prevailing laws and regulations.
Final information regarding the use of proceeds will be disclosed in the prospectus
issued for the Capital Increase, which will be made available to eligible shareholders
in due course, in accordance with applicable laws and regulations.
III. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
To comply with the applicable laws and regulations, in implementing the planned Capital
Increase, the Company will seek approval from its shareholders at the EGMS, which will be
held on March 24, 2025.
Below are the key dates related to the Company's EGMS:
1. Notification of EGMS agenda to OJK 6 February 2025
2. Announcement of plan to hold EGMS 13 February 2025
3. Announcement of Disclosure of Information regarding the 13 February 2025
proposed Capital Increase
4. Recording date 27 February 2025
5. EGMS summons 28 February 2025
6. Additional Information to the Disclosure of Information 20 March 2025
7. EGMS 24 March 2025
8. Announcement of summary of minutes of EGMS 26 March 2025
9. Submission of EGEMS minutes to OJK and IDX 11 April 2025
The following are the EGMS agendas in relation to the Capital Increase:
Approval for the plan to issue new shares through the implementation of a Capital Increase with
Pre-Emptive Rights (“HMETD”) to the Company's shareholders, which will be carried out based
on Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increases for
Public Companies with Pre-Emptive Rights, in conjunction with Financial Services Authority
Regulation No. 14/POJK.04/2019 on Amendments to Financial Services Authority Regulation
No. 32/POJK.04/2015 on Capital Increases for Public Companies with Pre-Emptive Rights,
including approval of the amendment to Article 4, paragraph (2) of the Company's Articles of
Association regarding Issued and Paid-Up Capital in relation to the realization of the capital
increase with HMETD to the Company's shareholders.
Based on Article 11, paragraph (1) of the Company's Articles of Association and Article 41 of
POJK No. 15, the discussion on the above agenda in the EGMS may proceed if attended by
shareholders or their proxies representing more than 1/2 (one-half) of the total shares with
voting rights. The resolutions passed by the EGMS shall be valid if approved by more than 1/2
(one-half) of the total shares with voting rights present at the EGMS.
If the quorum is not met, a second EGMS will be convened. The second EGMS shall be valid
and entitled to pass binding resolutions if attended by shareholders or their proxies representing
at least 1/3 (one-third) of the total shares with voting rights. The resolutions passed by the
second EGMS shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total votes cast.
If the quorum for the second EGMS is not met, a third EGMS may be held, provided that the
third EGMS shall be valid and entitled to make decisions if attended by shareholders with voting
6
Page 19
rights in accordance with the quorum for attendance and decision-making as determined by the
OJK upon the Company's request.
IV. ADDITIONAL INFORMATION
For further information regarding the Capital Increase, the Company's shareholders may
contact the Corporate Secretary of the Company during the Company's business days and
hours at the following address:
Corporate Secretary
PT Bukit Uluwatu Villa Tbk
Graha Iskandarsyah Lt. 10, Jl. Iskandarsyah Raya No. 66C
Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Website: www.buvagroup.com
Email: info@buvagroup.com
7
Names mentioned 30 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Rian Fachmi
· Corporate Secretary
p.3 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.7
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.7
unresolved
org
Departemen
p.7 ×2
unresolved
org
Departemen Kehakiman Republik Indonesia
p.7
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.7
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.7
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik Indonesia
p.7
unresolved
org
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.7
unresolved
person
Sugito Tedjamulja
· Notaris
p.8 ×3
unresolved
person
Aulia Taufani
· Notaris
p.8 ×3
unresolved
person
Ashoya Ratam
· Notaris
p.8 ×11
unresolved
org
PT Nusantara Utama
p.9
unresolved
org
Financial Services Authority
p.13 ×6
unresolved
org
Ministry of Law
p.14 ×12
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.14
unresolved
org
Minister of Law
p.14
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.14
unresolved
org
Minister of Justice
p.14 ×2
unresolved
org
PT Asia Leisure Network
p.16
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.