Skip to content
Back to announcement

20250122_WIKA_Penyampaian Bukti Iklan_31847260_lamp1.pdf

Other Text extracted WIKA

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 2

Page 1
Nomor    : SE.01.00/A.CORSEC.00043/2025                           22 Januari 2025
Lampiran : 1 Halaman


Kepada Yth.
Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta


          Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Rapat Umum Pemegang
                    Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan.


Dengan Hormat,
Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Bukti Iklan
Pengumuman Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) dan Sukuk Mudharabah
("RUPSU") atas:
 • Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022;
 • Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021;
 • Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I tahun 2021;
 • Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
yang akan diselenggarakan pada 19 Februari 2025. Sehubungan dengan hal tersebut
Perseroan menyampaikan Pengumuman RUPO dan RUPSU tersebut yang telah
dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Terbit dan website Perseroan pada hari Rabu,
22 Januari 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.


                                                     Corporate Secretariat




                                                       Mahendra Vijaya
                                                      Corporate Secretary
Page 2
                                                                                                                                                                                                     BISNIS 7
Rabu, 22 Januari 2025
Edisi: 12692 | Thn. 52

HARIAN TERBIT              Koran Aspirasi Rakyat




Menteri PKP: Banyak                                                            PRESIDEN PRABOWO MINTA
Negara di Timteng Siap
Bangun Perumahan                                                               SEMUA PEMDA SUKSESKAN
di Indonesia
Jakarta, HanTer - Ka-
bar gembira datang dari
                                     bagi investor melalui
                                     pembentukan tim yang
                                                                               TARGET SWASEMBADA PANGAN                                                                                                                        ISTIMEWA
Menteri Perumahan dan                berkoordinasi dengan                          Indonesia dengan                                                                                                                                         produksi dan produktivitas
Kawasan Permukiman                   Satgas Perumahan un-                                                                                                                                                                                   berdasarkan data 2024 ter-
(PKP) Maruar Sirait,                 tuk membuka akses de-                       luas daratan 1,904                                                                                                                                         catat 10.05 juta hektare luas
yang menyampaikan                    ngan para investor.                             juta km persegi                                                                                                                                        panen, 5.24 ton produktivi-
bahwa selain Qatar, Uni                  Dalam persiapan-                                                                                                                                                                                   tas dan 52.66 hektare jum-
Emirat Arab dan ne-                  nya, pemerintah me-                          yang masih banyak                                                                                                                                         lah produksi atau turun jika
gara-negara lain dijad-              nyiapkan lahan dari                               lahan kosong                                                                                                                                         dibandingkan pada tahun
walkan mengunjungi                   berbagai sumber, se-
Indonesia dalam waktu                perti tanah sitaan kasus
                                                                                 diharapkan mampu                                                                                                                                           2019 yang tercatat 10.68
                                                                                                                                                                                                                                            juta hektare luas panen,5.11
dekat untuk menjajaki                BLBI dan korupsi yang                            diberdayakan.                                                                                                                                         ton produktivitas dan 54.60
peluang investasi sektor             dikelola oleh Ditjen Ke-                                                                                                                                                                               produksi.
perumahan.                           kayaan Negara di bawah                                                                                                                                                                                     Sementara untuk ang-
   Kata Maruar usai                  Kementerian Keuangan.                     Jakarta, HanTer - Men-                                                                                                                                       garan ketahanan pangan
menghadiri rapat ter-                    Selain itu, lahan dari                teri Koordinator Bidang                                                                                                                                      tahun 2025 secara nasional
batas bersama Presi-                 BUMN juga akan diopti-                    Pangan (Menko Pangan)                                                                                                                                        telah ditetapkan sebanyak
den Prabowo Subian-                  malkan, termasuk milik                    Zulkifli Hasan juga memin-                                                                                                                                    Rp144,6 triliun dengan
to di kompleks Istana                PT Kereta Api Indone-                     ta, agar seluruh pemerintah                                                                                                                                  rincian anggaran melalui
Kepresidenan, Jakarta,               sia, Perkebunan Nu-                       daerah turut berkontribusi                                                                                                                                   kementerian dan lembaga
Selasa (21/1/2025) ia                santara, dan Perumnas.                    penuh dalam mewujudkan                                                                                                                                       Rp59,42 triliun.
mengatakan bahwa mi-                 “Itu nanti akan sebagi-                   kebijakan Astacita Presiden                                                                                                                                      Oleh karena itu, dia
nat investor asing dalam             an untuk diperlihatkan                    Prabowo Subianto untuk                                                                                                                                       mengajak seluruh peme-
sektor perumahan di                  kepada investor, calon                    mencapai swasembada pa-                                                                                                                                      rintah daerah untuk da-
Indonesia semakin me-                investor kita," jelasnya.                 ngan.                                  MENTERI Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan                                                       pat meningkatkan kerja
ningkat.                                 Ditambahkan bahwa                          "Swasembada pangan                                                                                                                                      sama dalam mewujudkan
   “Begitu banyak in-                rencana ini merupakan                     menjadi top prioritas yang             libatkan seluruh pemangku               pat yang dihadiri seluruh            sawah menurut ketersedi-                 swasembada pangan di
vestor yang datang. Ba-              bagian dari upaya pe-                     harus harus menjadi visi               kebijakan terkait.                      unsur pemerintah daerah              aan irigrasi berdasarkan                 Indonesia karena dengan
pak Presiden mengata-                merintah untuk mendu-                     dan visi kita bersama," kata               "Kita harus awasi ber-              di Sumut ini, Zulkifli Ha-           data November 2024 seki-                 kolaborasi akan memper-
kan akan datang lagi,                kung investasi di sektor                  Zulkifli Hasan pada Rapat               sama-sama, tidak mungkin                san menyampaikan detail              tar 7.384.241 hektare yang               mudah untuk mewujudkan
sudah Qatar minggu                   perumahan.                                Koordinasi Bidang Pangan               pemerintah pusat saja, begi-            perubahan luas lahan baku            terdiri                                  program tersebut.
lalu, dari Uni Emirat                    "Sekaligus meme-                      Sumatera Utara dikutip                 tupun pemerintah provinsi               sawah 2019-2024 untuk 16                 dalam luas baku daerah                   "Kita satu tim yang ha-
Arab, dan juga beberapa              nuhi kebutuhan peru-                      Antara, Selasa (21/1/2025).            dan kabupaten/kota, karena              provinsi sekitar 7.384.341           irigrasi dan daerah irigrasi             rus memiliki visi dan misi
negara lain," ujarnya.               mahan bagi masyarakat                          Lanjutnya, dalam men-             yang mencakup swasem-                   hektare atau turun 79.607            rawa 4.727.588 hektare dan               bersama baru itu bisa suk-
   Lanjutnya, Kemen-                 Indonesia, khususnya                      dukung kebijakan Astacita              bada pangan seluruh pe-                 hektare dalam lima tahun.            luar luas baku daerah irigra-            ses. Makanya kami meng-
terian PKP diminta                   kelas menengah ke ba-                     Presiden Prabowo, maka                 mangku kebijakan terkait,"                 Sedangkan, Zulhasan               si dan daerah irigrasi rawa              adakan rakor ini," tutur
Presiden untuk menyi-                wah," sebutnya.                           harus didukung seluruh                 jelasnya.                               sapaan akrabnya memapar-             sekitar 2.656.753 hektare.               Zulhasan.
apkan kebutuhan lahan                                   Danial                pemerintah daerah dan me-                  Selanjutnya dalam ra-               kan untuk luas lahan baku                Lalu, tren luas panen,                                    Danial




LKPP: Pengadaan Nasional Dalam Pengamat: Rupiah Berpotensi
3 Tahun di Atas Rp1.200 Triliun Melemah Seiring Penegasan
Tanjungpinang, HanTer - Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
RI Hendrar Prihadi menyatakan,
                                       Kepri, Selasa.
                                            Hendrar juga menjelaskan,
                                       keunggulan katalog elektronik
                                       versi 6.0, yang mencakup pemi-
                                                                               an e-katalog di seluruh wilayah,"
                                                                               katanya. Sementara, Ketua Aso-
                                                                               siasi Katalog Elektronik Nasional
                                                                               (AKEN) Sutardi menjelaskan ka-
                                                                                                                      Sutardi.
                                                                                                                           Dia juga menambahkan
                                                                                                                      bahwa pelaksanaan katalog
                                                                                                                      elektronik versi 6.0 bertujuan
                                                                                                                                                                   Trump Tarkait Tarif Impor
nilai pengadaan nasional dalam         lihan produk dan penyedia jasa,         talog elektronik versi 6.0 adalah      untuk menciptakan pengadaan                  Jakarta, HanTer -               belum terselesaikan serta               ada yang lebih ditakutkan
tiga tahun terakhir selalu berada      transaksi kontraktual, hingga           langkah maju dalam digitalisasi        yang adaptif dan mendukung                   Pengamat pasar uang             masuknya obat-obatan ter-               pasar, yaitu perang dagang
di atas Rp1.200 triliun.               sistem pembayaran yang terin-           pengadaan barang dan jasa di           prinsip-prinsip tata kelola peme-            Ariston Tjendra menya-          larang ke AS.                           karena dipicu kenaikan tarif
     Menur utnya capaian ini           tegrasi.                                Indonesia.                             rintahan yang baik.                          takan, nilai tukar (kurs)           “Rupiah berpotensi                  Trump.
membuktikan bahwa pengada-                  Namun demikian, ia mengi-               Sistem ini dirancang untuk             “Kami percaya bahwa siner-              rupiah berpotensi me-           melemah hari ini dari pe-                   “Jadi ke depan, kita
an barang dan jasa pemerintah          ngatkan bahwa harga di e-kata-          mempercepat proses pengada-            gi antara pusat dan daerah akan              lemah seiring penegas-          negasan Trump tersebut.                 akan melihat bagaimana
punya peran strategis dalam me-        log bukanlah harga final. Negos-        an, meningkatkan transparansi,         memperkuat implementasi ka-                  an Presiden Amerika             Potensi pelemahan ke arah               kebijakan tarif Trump akan
majukan perekonomian nasional.         iasi harga atau mini kompetisi          dan memastikan setiap transaksi        talog elektronik ini, sehingga               Serikat (AS) Donald             Rp16.400-Rp16.450, de-                  diterapkan dan reaksi dari
     “Dampaknya sangat besar,          tetap diperlukan untuk memasti-         berjalan sesuai dengan prinsip         manfaatnya dapat dirasakan                   Trump dalam pidato              ngan potensi support di                 negara-negara yang dina-
seper ti menciptakan dua juta          kan efisiensi biaya dalam setiap        akuntabilitas. Katalog elektro-        langsung oleh masyarakat,”                   pelantikan terkait pe-          Rp16.300,” ujar dia.                    ikkan tarifnya,” kata Aris.
lapangan kerja melalui belanja         pengadaan barang dan jasa.              nik versi ini memiliki fitur-fitur     ujarnya.                                     nyesuaian tarif impor               Selain itu, Kebijakan                   Nilai tukar rupiah (kurs)
produk dalam negeri sebesar                 Dia turut menyampaikan             unggulan, seperti kemudahan                 Gubernur Kepri Ansar Ahmad              untuk negara-negara             Trump untuk menghen-                    pada pembukaan perda-
Rp400 triliun, yang turut men-         apresiasi terhadap komitmen             dalam pemilihan produk dan             menegaskan, komitmen Pemprov                 mitra dagang AS.                tikan perang di Ukraina                 gangan hari ini di Jakarta
dorong pertumbuhan ekonomi             Pemerintah Daerah Kepri dalam           jasa, transaksi kontraktual yang       untuk terus memperkuat kepa-                     “Presiden Trump             dan membina hubungan                    menguat 75 poin atau 0,46
sebesar 1,5-1,8 persen,” kata          mendukung produk dalam negeri           efisien, serta sistem pembayaran       tuhan terhadap peraturan perun-              dalam pidato pelantik-          baik dengan China tentunya              persen menjadi Rp16.293
Ketua LKPP Hendrar Prihadi             dan UMKM.                               yang terintegrasi.                     dang-undangan melalui integrasi              annya masih menye-              akan menjadi sentimen                   per dolar AS dari sebelum-
dalam kegiatan Implementasi Ka-             "LKPP siap memberikan                   "Hal ini menjadi solusi mo-       sistem audit, pengawasan, dan                butkan soal penyesu-            positif untuk pasar risk                nya Rp16.368 per dolar AS.
talog Elektronik Versi 6.0 di Aula     bimbingan teknis dan pelatihan          dern untuk kebutuhan penga-            pelaporan secara realtime.                   aian tarif impor untuk          asset. Namun di sisi lain,                                    Danial
Wan Seri Beni, Tanjungpinang,          untuk meningkatkan pemanfaat-           daan di berbagai daerah,” jelas                                  Danial            negara-negara partner
                                                                                                                                                                   dagangnya untuk mem-
                                                                                                                                                                   perbaiki pendapatan                              PENGUMUMAN KEPADA



Ombudsman Siapkan Kajian Mendalam
                                                                                                                                                                   AS. Trump juga mene-              PARA PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III
                                                                                                                                                                                                               WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022
                                                                                                                                                                   gaskan kenaikan tarif
                                                                                                                                                                   impor 25 persen untuk             PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak
                                                                                                                                                                   Meksiko dan Kanada,”              selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk




Terkait Pemanfaatan Ruang Laut
                                                                                                                                                                                                     Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47,
                                                                                                                                                                   ucapnya kepada AN-                tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari
                                                                                                                                                                   TARA di Jakarta, Selasa           Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya
                                                                                                                                                                   (31/1/2015)                       (“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan ini memberitahukan kepada
                                                                                                                                                                                                     para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I
                                                                                                                                                                       Kenaikan tarif ini            Tahun 2022 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
                                                                                                                                                                   dianggap bisa memicu              Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
Jakarta, HanTer - Ang-                 belum tertata kelola dengan             Prabowo telah memerintah-              selidiki sampai tuntas secara                aksi balasan dari negara          (“RUPSU”) di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025.
gota Ombudsman RI Hery                 baik.                                   kan jajarannya melalui Men-            hukum supaya kita harus                      yang bersangkutan dan
Susanto mengatakan bahwa                   "Presiden Prabowo Su-               teri Kelautan dan Perikan-             benar koridor hukumnya.                      akhirnya bisa menim-
                                                                                                                                                                                                     Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas
                                                                                                                                                                                                     Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan
institusinya tengah menyiap-           bianto dan Wakil Presiden               an Sakti Wahyu Trenggono               Apabila tidak ada, itu harus                 bulkan perang dagang.             Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPSU tersebut akan
kan kajian mendalam tentang            Gibran Rakabuming Raka                  beserta pihak terkait untuk            menjadi milik negara," kata                      Tarif sebesar 25              dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada
pemanfaatan ruang laut di              perlu memperhatikan soal                menyelidiki dan mengusut               Trenggono saat memberikan                    persen terhadap ba-
                                                                                                                                                                                                     hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025.
Indonesia.                             bagaimana penggerusan wi-               pemagaran laut di perairan             keterangan pers di Istana                    rang-barang yang ber-                                     Jakarta, 22 Januari 2025
    Hery menjelaskan bahwa,            layah-wilayah perairan kita,"           Tangerang, Banten, yang tidak          Kepresidenan Jakarta, Senin                  asal dari Meksiko dan                            EMITEN                            WALI AMANAT
kajian tersebut dilakukan              ujarnya mengingatkan.                   mengantongi izin atau ilegal.          (20/1/2025).                                 Kanada karena masa-
untuk menyikapi persoalan                  Sebelumnya, Presiden                    "Arahan Presiden, satu,                                 Sammy                  lah imigrasi ilegal yang
pemagaran laut yang terjadi                                                                                                                                                                            PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK               PT BANK MEGA TBK
di perairan Tangerang, dan
Bekasi.
                                                        PENGUMUMAN KEPADA                                                                 PENGUMUMAN KEPADA                                                            PENGUMUMAN KEPADA
    "Di Banten, Bekasi, ini              PARA PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II                                        PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II                                      PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II
karena persoalan untuk kegi-                       WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021                                                   WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021                                              WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022
atan bisnis terkait kegiatan re-
                                        PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak      PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini             PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak
klamasi yang berproyeksi ke-            selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk                 bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan          selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
pada hunian. Namun, Ini juga            Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No.           Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 3,       Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 48, tanggal
terjadi di Kepri (Kepulauan             7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari     tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari     21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari
                                        Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya           Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya        Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya (“Perjanjian
Riau) misalnya, ini juga terja-                                                                                                                                                                      Perwaliamanatan”), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang
                                        (“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan ini memberitahukan kepada para           (“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan ini memberitahukan kepada
di di Kalimantan, Balikpapan,           Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun           para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021      Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 mengenai
Sulawesi Tenggara, Bali, di             2021 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Sukuk                 mengenai rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi                rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan
                                                                                                                                                                                                     II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 (“RUPO”) di Jakarta, pada hari Rabu,
NTB (Nusa Tenggara Barat),              Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (“RUPSU”)           Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 (“RUPO”) di Jakarta,
                                                                                                                                                                                                     tanggal 19 Februari 2025.
                                        di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025.                           pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025.
bahkan Papua," kata Hery
di Kantor Ombudsman RI,                 Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas        Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas     Sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas
                                                                                                                                                                                                     Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan
Jakarta, Selasa (21/1/2025).            Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan               Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan
                                        Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPSU tersebut akan         Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPO tersebut akan       Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, panggilan untuk RUPO tersebut akan
    Sementara itu, dia me-              dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada        dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada     dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional pada
mandang bahwa persoalan                 hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025.                                             hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025.                                          hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025.
pemagaran laut yang terjadi                                                                                                                                                                                                  Jakarta, 22 Januari 2025
                                                                Jakarta, 22 Januari 2025                                                        Jakarta, 22 Januari 2025
dari Sabang sampai Merauke                             EMITEN                             WALI AMANAT                                  EMITEN                           WALI AMANAT                                 EMITEN                            WALI AMANAT
tersebut menandakan ma-
sih terdapatnya ego sektoral
antarkementerian, sehingga
                                          PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK               PT BANK MEGA TBK                    PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK              PT BANK MEGA TBK                  PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK               PT BANK MEGA TBK
koordinasi atau kolaborasi

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.47 MB
Published22 Jan 2025
Pages2
Characters31,803
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked person Mahendra Vijaya p.1
linked org Bank Mega Tbk p.2 ×23
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×3
possible org Wijaya Karya (Persero) Tbk p.1 ×34
unresolved org Menteri PKP p.2
unresolved org Menteri Perumahan p.2
unresolved org Kementerian Keuangan. p.2
unresolved org PT Kereta Api Indone- p.2
unresolved org MENTERI Koordinator Bidang Pangan p.2
unresolved person Ir. Nanette Cahyanie Handari TARA p.2
unresolved person Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito · Notaris p.2 ×7

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 1

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result