20260623_SSIA_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32103637_lamp2.pdf

3.   Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI dan/atau
     pemegang saham dalam bentuk Warkat (Sertifikat Kolektif Saham), wajib menyampaikan NPWP
     kepada Biro Administrasi Efek (”BAE”) PT Sinartama Gunita dengan alamat Gedung Menara Tekno
     Lantai 7, Jln. H. Fachrudin No.19 Jakarta 10250, paling lambat pada tanggal 1 Juli 2026 pada pukul
     16.00 WIB.

4.   Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan
     dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri
     (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen
     tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang
     saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak
     sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam
     bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam
     Pasal 4 (3) huruf f angka 1. a) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
     beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 15 (1)
     Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan
     investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan
     dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
     dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
     Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung
     Kemudahan Berusaha.

5.   Bagi pemegang saham selain yang disebutkan dalam angka 4 di atas, Dividen Final tersebut akan
     dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah
     pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta
     dipotong dari jumlah Dividen Final Tahun Buku 2025 yang menjadi hak pemegang saham yang
     bersangkutan.

6.   Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum
     yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP
     kepada KSEI atau BAE PT Sinartama Gunita dengan alamat Gedung Menara Tekno Lantai 7, Jln. H.
     Fachrudin No.19 Jakarta 10250, paling lambat pada tanggal 1 Juli 2026 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa
     pencantuman NPWP, Dividen Final yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut
     akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen).

7.   Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan
     menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi
     persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 serta menyampaikan
     Surat Keterangan Domisili (“SKD”) dan Form DGT yang telah dilegalisir Kantor Pelayanan Pajak
     Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI dan/atau BAE dalam jangka waktu yang mengikuti ketentuan
     KSEI, tanpa adanya SKD dimaksud, Dividen Final Tahun Buku 2025 yang dibayarkan akan dikenakan
     PPh pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).

8.   Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak
     mengeluarkan pemberitahuan khusus kepada Pemegang Saham.


                                       Jakarta, 23 Juni 2026
                                 PT Surya Semesta Internusa Tbk