Skip to content
Back to announcement

20250121_WIKA_Penyampaian Bukti Iklan_31847119_lamp1.pdf

Other Text extracted WIKA

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 2

Page 1
Nomor    : SE.01.00/A.CORSEC.00036/2025                             21 Januari 2025
Lampiran : 1 Halaman


Kepada Yth.
Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta


          Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang
                   Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya
                   Tahap II Tahun 2022


Dengan Hormat,
Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Bukti Iklan
Panggilan Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”) dan Sukuk Mudharabah
("RUPSU") atas:
 • Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022; dan
 • Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
yang akan diselenggarakan pada 4 Februari 2025. Sehubungan dengan hal tersebut
Perseroan menyampaikan Panggilan RUPO dan RUPSU tersebut yang telah
dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Terbit dan website Perseroan pada hari Selasa,
21 Januari 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.


                                                      Corporate Secretariat




                                                        Mahendra Vijaya
                                                       Corporate Secretary
Page 2
                                                                                                                                                                                                                                         BISNIS 7
Selasa, 21 Januari 2025
Edisi: 12691 | Thn. 52

HARIAN TERBIT              Koran Aspirasi Rakyat




Menteri ATR Ungkap
Persoalan Tanah                                                                                  PEMANFAATAN HUTAN SEBAGAI
Jakarta, HanTer - Ma-
salah pagar laut yang
membuat gaduh, mem-
                                        Sehingga ia selaku
                                    Menteri ATR mengaku
                                    telah memerintahkan
                                                                                                 LAHAN CADANGAN PANGAN
                                                                                                 PATUT DIDUKUNG
buat Menteri Agraria dan            Direktur Jenderal (Dir-
Tata Ruang (ATR)/Kepa-              jen) Survei dan Pemetaan
la Badan Pertanahan Na-             Pertanahan dan Ruang
sional (BPN) Nusron Wa-             (SPPR) Kementerian
hid meminta agar Kantor             ATR/BPN Virgo Eresta
Jasa Surveyor Berlisensi            Jaya untuk memanggil
(KJSB) diblacklist.                 KJSB yang terlibat.                                                                                                                                                                                                               ISTIMEWA
    Ditegaskannya, jika
terbukti KJSB cacat pro-
                                        Kementerian ATR/
                                    BPN akan memastikan
                                                                                                         Ketua Umum
sedur dalam pengukuran              apakah prosedur yang                                          Lembaga Advokasi
untuk sertifikat tanah ter-          berlaku telah diikuti dan                                     dan Pemberdayaan
kait pagar laut di Tange-           dijalankan dengan benar
rang, Banten maka jelas             dalam proses pengukuran                                         Petani Indonesia                                                                                                                                                                     Idenya bukan
harus segera ditindak.              oleh KJSB tersebut atau                                          Ton Abdillah Has                                                                                                                                                                  deforestasi, tapi
"Kalau terbukti tidak pro-          tidak.
sedur, kami minta untuk                 "Terhadap KJSB-nya,
                                                                                                        mengatakan,                                                                                                                                                                     justru menjaga
diblacklist, kalau perlu            kami sudah mintakan,                                                      rencana                                                                                                                                                                     hutan, yang
merekomendasikan su-
paya izinnya dicabut,"
                                    perintah kepada Pak Vir-
                                    go, selaku yang mena-
                                                                                                 pemanfaatan hutan                                                                                                                                                                    secara bersamaan
ujar Nusron, di Jakarta,            ngani Dirjen SPPR, un-                                             menjadi lahan                                                                                                                                                                   swasembadanya
Senin (20/1/2025).                  tuk memanggil (KJSB),"                                           untuk cadangan                                                                                                                                                                        berjalan."
    Menurut Nusron, pi-             jelasnya.
haknya telah melakukan                  Nusron menerang-                                         pangan, energi, dan
pemeriksaan di Kantor               kan, jika terbukti ada                                       air oleh pemerintah
Pertanahan (Kantah)                 pelanggaran prosedur
                                                                                                      patut didukung.                                                                                                                                                                     TON ABDILLAH
Tangerang dan hasil-                dalam proses tersebut,
nya menunjukkan bah-                pihaknya mengancam
                                                                                                                                                                                                                                                                                              HAS
wa KJSB terlibat dalam              akan meminta agar KJSB                                                                                                                                                                                                                          guh-sungguh mewujud-
pengukuran yang dilaku-             diblacklist dan memberi-                                                                                                                                                                                                                        kan visi besar Prabowo ini,
kan di kawasan tersebut.            kan rekomendasi untuk                                        Jakarta, HanTer -                                                                                                                                                                  sebab menjadi program
"Kira-kira yang terlibat            mencabut izin operasio-                                      "Problem semua negara                                                                                                                                                              strategis ekonomi bang-
siapa? Yang pertama                 nal mereka.                                                  bangsa saat ini adalah pa-                                                                                                                                                         sa dan menjadi harapan
adalah proses pengu-                    Lantaran hal itu me-                                     ngan dan energi, termasuk                                                                                                                                                          bagi percepatan pemulihan
kuran, juru ukur, dan               nurut Nusron, penting                                        Indonesia. Simaklah ke-                                                                                                                                                            hutan di Indonesia lewat
kami sudah cek kepada               untuk menjaga integritas                                     naikan harga tinggi komo-                                                                                                                                                          sinergi lintas sektoral, pe-
teman-teman di Kantah               proses pengukuran dan                                        ditas pangan dan energi                                                                                                                                                            libatan para ahli pertanian
(Kantor Pertanahan) di              memastikan bahwa pro-                                        dalam dua dasawarsa ini,                                                                                                                                                           dan kehutanan, NGO dan
Tangerang menggunakan               sedur yang berlaku sesuai                                    belum lagi ramalan sejum-                         ILUSTRASI                                                                                                                        masyarakat.
KJSB, Kantor Jasa Survei            dengan aturan yang telah                                     lah lembaga internasional                                                                                                                                                              Sebelumnya, Menteri
Berlisensi, berarti pihak           ditetapkan untuk pro-                                        yang mengkhawatirkan                              hutan di Indonesia.                        kapnya.                                   donesia bisa mencontoh                      Kehutanan (Menhut) Raja
swasta," ulasnya.                   yek-proyek terkait tanah,                                    ancaman krisis pangan                                 "Di atas kertas, jumlah                    Ia juga menyatakan In-                Brazil yang sukses men-                     Juli Antoni mengatakan
    Politikus Partai Gol-           yang sangat jelas berkait-                                   dan energi dalam bebe-                            hutan kita itu mungkin                     donesia bisa belajar dari                 cetak banyak orang kaya                     telah mengidentifikasi se-
kar itu menyebutkan bah-            an erat dengan perekono-                                     rapa tahun mendatang.                             masih sangat luas. Namun                   Brasil yang sukses melaku-                baru di pedesaan Brasil                     kitar 20 juta hektare hutan,
wa proses pengukuran ta-            mian masyarakat.                                             Jadi ini langkah strategis                        badai perkebunan, tam-                     kan lompatan besar pada                   serta menjadi salah satu                    yang bisa dimanfaatkan
nah sebelum penerbitan                  Kementerian ATR/                                         yang harus berhasil," ujar                        bang dan pembukaan hutan                   masa kepemimpinan Lula                    produsen etanol terbesar                    sebagai kawasan cadang-
sertifikat Hak Guna Ba-              BPN bakal melakukan                                          Ton dalam keterangan                              oleh masyarakat sejak awal                 Da Silva periode pertama,                 di dunia berkat menanam                     an pangan, energi dan air
ngunan (HGB) dan Ser-               investigasi terhadap po-                                     tertulis di Jakarta, Senin                        reformasi membuat luasan                   Brasil menurutnya, tumbuh                 aren dan tanaman hutan                      tersebut.
tifikat Hak Milik (SHM)              lemik sertifikat hak guna                                     (20/1/2025).                                      hutan kritis kian bertam-                  secara ekonomi berkat pe-                 lainnya, selain tentunya                        "Idenya bukan defores-
terkait proyek pagar laut           bangunan (SHGB) pa-                                              Ia menyebut, program                          bah. Karenanya pemerintah                  nanaman tanaman pangan                    tebu dan jagung yang lebih                  tasi, tapi justru menjaga
tersebut melibatkan juru            gar laut sepanjang 30,16                                     ketahanan pangan dan                              perlu melakukan pemetaan                   dan energi di hutan-hutan                 dulu jadi andalan di lahan                  hutan, yang secara ber-
ukur dari KJSB, sebuah              kilometer yang ada di                                        energi Presiden Prabowo                           ulang dan mensinergikan                    kritis Amazon.                            pertanian," ujarnya lagi.                   samaan swasembadanya
kantor jasa survei yang             perairan itu.                                                dapat saling mendukung                            agenda ini dengan upaya                        "Indonesia dan Brasil                     Dia pun meminta agar                    berjalan," ujarnya.
berasal dari pihak swasta.                            Sammy                                     dalam upaya pemulihan                             pemulihan hutan," ung-                     adalah negara tropis. In-                 pemerintah bersung-                                              Danial




BRI Terangkan Penyaluran Pembiayaan
                                                                                                                                                                                                                                                                   PANGGILAN
                                                                                                                                                                                                                                                      RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK (“RUPSU”)
                                                                                                                                                                                                                                         SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022

                                                                                                                                                                                                                                         PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak
                                                                                                                                                                                                                                         selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah




Multiguna Meningkat Hingga 5,26 Persen
                                                                                                                                                                                                                                         Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21
                                                                                                                                                                                                                                         Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,
                                                                                                                                                                                                                                         S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, dengan ini mengundang para
                                                                                                                                                                                                                                         Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
                                                                                                                                                                                                                                         (“Pemegang Sukuk”) untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada :

                                                                                                                                                                                                                                               Hari, Tanggal       : Selasa, 4 Februari 2025
                                                                                                                                                                                                                                               Waktu               : Pukul 13.00 WIB s.d selesai
Jakarta, HanTer - Terobosan           luran pembiayaan sejauh ini                                melalui sinergi joint financing di                mendapatkan akses dana                     teknologi digital," ujarnya.                     Tempat              : WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10
                                                                                                                                                                                                                                                                     Jakarta Timur
terus dilakukan PT BRI Multifi-       tercatat sebesar 45,05 persen.                             segmen konsumer. Tidak kalah                      tunai dengan cepat melalui                                        Danial             Agenda RUPSU:
nance Indonesia (BRI Finance)              Menurut Wahyudi, pem-                                 pentingnya, dari sisi digital,                                                                                                          1. Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan
                                                                                                                                                                                                                                             adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan PT Wijaya Karya
yang menetapkan target per-           biayaan multiguna saat ini di-                             BRI Finance juga beralih pada                                                                                                               (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian
                                                                                                                                                                                                                                             Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II
tumbuhan yang konservatif             dorong oleh masih banyaknya                                proses bisnis yang semakin                                                                                                                  Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan
pada tahun ini, terkait penya-        masyarakat yang memerlukan                                 seamless untuk meningkatkan                                                PANGGILAN                                                        Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut
                                                                                                                                                              RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)                                          perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang
luran pembiayaan multiguna,           dana untuk berbagai kebutuh-                               customer experience yang lebih                      OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2022                              telah diaudit per 31 Desember 2023, serta usulan PT Wijaya Karya (Persero)
yakni meningkat 5,26 persen           an seperti pembelian barang,                               baik," ulasnya.                                    PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku
                                                                                                                                                                                                                                             Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya kewajiban
                                                                                                                                                                                                                                             keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan
dari target pada 2024, mem-           renovasi rumah, biaya pendi-                                   Lanjut Wahyudi, bahwa                          Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II             konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 antara lain :
                                                                                                                                                    Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 48, tanggal 21 Januari 2022, yang            a. Perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk
pertimbangkan perekonomian            dikan, dan hingga modal usaha.                             strategi sinergi captive market                    dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di                 Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No.
nasional dan global saat ini.              "Agar dapat mengopti-                                 dengan BRI diharapkan dapat                        Jakarta, berikut perubahannya, dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi                  51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie
                                                                                                                                                    Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 (“Pemegang Obligasi”) untuk                Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya,
     Hal itu sebagaimana Direk-       malkan segmen itu, strategi                                turut membantu mendorong                           menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada :                                             pada Pasal 5 dan Pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang
tur Utama BRI Finance Wahyudi         pembiayaan dari sisi captive                               profitabilitas bisnis dan ke-                                                                                                                   berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada), mengenai
                                                                                                                                                                                                                                                 perubahan Tanggal Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah Berkelanjutan
                                                                                                                                                          Hari / Tanggal       : Selasa, 4 Februari 2025
Darmawan, bahwa untuk me-             market pun diperlukan, khu-                                berlanjutan BRI Finance dalam                            Waktu                : Pukul 09.00 WIB s.d selesai                                     II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A dan/atau penambahan
                                                                                                                                                                                                                                                 ketentuan pembayaran kembali Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II
realisasikan target tersebut,         susnya untuk membantu kon-                                 jangka panjang. "Di sisi lain                            Tempat               : WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10
                                                                                                                                                                                                                                                 Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 lebih awal melalui opsi beli.
                                                                                                                                                                                 Jakarta Timur
strategi bisnis perseroan pada        sumen dalam memaksimalkan                                  juga, membantu nasabah                                                                                                                     b. Pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya
                                                                                                                                                                                                                                                 (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian
tahun ini berfokus dalam me-          keuntungan, meningkatkan                                   setia kami mewujudkan tujuan                       Agenda RUPO:                                                                                 Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya
                                                                                                                                                    Persetujuan perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan                         Tahap II Tahun 2022, Akta No. 51, tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat
maksimalkan per tumbuhan              efisiensi, dan memastikan                                  finansial mereka melalui kele-                     Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022, Akta No. 48, tanggal             di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris
pembiayaan konsumer melalui           kepuasan konsumen. Untuk                                   luasaan dalam memilih produk                       21 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi
                                                                                                                                                    Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, pada Pasal 5 dan Pasal
                                                                                                                                                                                                                                                 di Jakarta, berikut perubahannya, untuk periode laporan keuangan
                                                                                                                                                                                                                                                 konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.
transformasi yang dijalankan          itu, kami memperkuat strategi                              BRI Finance yang kompetitif,                       lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian      2. Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan
                                                                                                                                                    Perwaliamanatan (apabila ada), mengenai perubahan Tanggal Pelunasan Pokok
secara komprehensif dan ber-          ke captive BRI, salah satunya                              tepat guna, ser ta kemudahan                       Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A dan/atau
                                                                                                                                                                                                                                             II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya
                                                                                                                                                                                                                                             Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya
kelanjutan.                                                                                                                                         penambahan ketentuan pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap              kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan
                                                                                                                                                    II Tahun 2022 lebih awal melalui opsi beli.                                              keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, dan/
     Kata Wahyudi, "Meng-                                                                                                                                                                                                                    atau usulan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya
hadapi tahun 2025 ini, BRI                          PENGUMUMAN                                               PENGUMUMAN                             Catatan:                                                                                 Tahap II Tahun 2022 sehubungan dengan adanya kelalaian tidak dipenuhinya
                                                                                                                                                    1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk                kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan
Finance menggencarkan                  Bersama ini diumumkan bahwa Direksi Perseroan
                                       Terbatas PT. DASRA DIANTARA, berkedudukan                    PT Ubud Alam Lestari, berkedudukan di               selaku Emiten.                                                                       keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023.
transfor masi bisnis yang              di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “Perseroan”)
                                       dalam waktu tidak kurang dari 30 (tiga puluh) hari akan
                                                                                                    Jakarta Pusat (“Perseroan”), dengan ini
                                                                                                    mengumumkan, bahwa berdasarkan Akta
                                                                                                                                                    2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut
                                                                                                                                                                                                                                         Catatan:
                                                                                                                                                        adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
mengutamakan per tumbuhan              mengadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang
                                       Saham (RULBPS) dengan agenda rapat masuknya
                                                                                                    Berita Acara Rapat Nomor 357, tanggal
                                                                                                    27 Desember 2024, dibuat oleh Hannywati             Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)      1. RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali
                                       pemegang saham baru, yang akan menyebabkan                                                                                                                                                            Amanat.
berkelanjutan namun juga               beralihnya pengendalian terhadap Perseroan serta
                                                                                                    Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta,
                                                                                                    Perseroan telah melakukan peningkatan
                                                                                                                                                        pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
                                                                                                                                                                                                                                         2. Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut
                                       meningkatkan modal dasar dan modal ditempatkan/                                                              3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
komprehensif untuk memenuhi            disetor Perseroan, yang mana penyetoran saham
                                                                                                    modal ditempatkan dan disetor dengan
                                                                                                    menerbitkan saham baru sebanyak 131.800             a. RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili             adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
                                       saham baru kedalam Peseroan adalah berasal dari                                                                                                                                                       Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)
kebutuhan pasar yang mening-           kapitalisasi pinjaman pemegang saham/konversi
                                       hutang pemegang saham Perseroan
                                                                                                    (seratus tiga puluh satu ribu delapan ratus)
                                                                                                    saham, yang seluruhnya diambil bagian
                                                                                                                                                             paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang
                                                                                                                                                             masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
                                                                                                                                                                                                                                             pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
                                                                                                                                                                                                                                         3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
kat," jelasnya di Jakarta, Senin       Bagi pihak-pihak yang merasa keberatan dengan                oleh PT Indonesia Prima Property Tbk,
                                                                                                    berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan                    mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian           a. RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili
                                       rencana pengambil-alihan tersebut, harap
                                                                                                                                                             dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
(20/1/2025).                           menyampaikan keberatannya secara tertulis dalam
                                       waktu selambat–lambatnya 30 (tiga puluh) hari
                                                                                                    cara mengkonversi utang Perseroan kepada
                                                                                                    PT Indonesia Prima Property Tbk sejumlah            b. Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak
                                                                                                                                                                                                                                                  paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih
                                                                                                                                                                                                                                                  belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
     Strategi tersebut, kata dia,      terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada
                                       Direksi Perseroan dengan alamat :
                                                                                                    Rp. 131.800.000.000,- (seratus tiga puluh
                                                                                                    satu miliar delapan ratus juta Rupiah).
                                                                                                                                                             memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran,                  apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah
                                                                                                                                                             kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan
tetap akan dilakukan dengan            Jl. Bendungan Jatiluhur No. 59
                                       Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang
                                                                                                    Demikian pengumuman ini disampaikan
                                                                                                                                                             modal Pemerintah.
                                                                                                                                                                                                                                                  Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
                                                                                                                                                                                                                                             b. Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki
                                                                                                    untuk memenuhi ketentuan Pasal 6
memperhatikan pengelolaan              Jakarta Pusat                                                Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999          4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus                       hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali
                                       Dengan tembusan kepada :                                     tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu              membawa:                                                                                  Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal
risiko, optimalisasi custo-            Kementerian Hukum Republik Indonesia                         yang Dapat Dikompensasikan sebagai
                                                                                                                                                        a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.                       Pemerintah.
                                       Jalan Rasuna Said Kav 6-7                                    Setoran Saham.
mer-based BRI sebagai induk            Jakarta Selatan                                                                                                  b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).                                       4. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus
                                       Demikian pengumuman ini kami sampaikan.                               Jakarta, 21 Januari 2025                   c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan                 membawa:
perusahaan, prospek market,                          Jakarta, 21 Januari 2025                                         Direksi                                menghadiri RUPO.                                                                a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
                                                                                                              PT Ubud Alam Lestari
ser ta inovasi produk yang                             Direksi Perseroan                                                                                d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan                b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
                                                                                                                                                                                                                                             c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan
                                                                                                                                                             yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan
relevan.                              Terbit, 1 Klm x 60 mm                                      Terbit, 1 Klm x 60 mm                                       Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan                    menghadiri RUPSU.
                                                                                                                                                                                                                                             d. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan
     Perseroan mencatat bahwa                                                                                                                                Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta
                                                                                                                                                             fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan                   yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan
porsi pembiayaan multiguna                                                                                                                                   bertindak dari pengurus tersebut.                                                    Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan
                                                                                                                                                        e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan                     Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta
terhadap total realisasi penya-                                                                                                                              yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum                     fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan
                                                                                                                                                                                                                                                  bertindak dari pengurus tersebut.
                                                                                                                                                             atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
                                                                                                                                                                                                                                             e. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang
                                                                                                                                                             -    Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang
                                                                                                                                                                                                                                                  akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau
                                                                                                                                                                  mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.                                          Badan Usaha tersebut, agar membawa:
                                                                                                                                                             -    Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa                   -    Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang
                                                                                                                                                                  (KTP/Paspor yang masih berlaku).                                                     mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
                                                                                                                                                             -    Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan                          -    Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa
                                                                                                                                                                  perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan                      (KTP/Paspor yang masih berlaku).
                                                                                                                                                                  pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus                        -    Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan
                                                                                                                                                                  tersebut.                                                                            perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan
                                                                                                                                                    5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang                                 pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
                                                                                                                                                        Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan             5. Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk
                                                                                                                                                        RUPO.                                                                                atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
                                                                                                                                                    6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum            6. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum
                                                                                                                                                        RUPO dimulai.                                                                        RUPSU dimulai.

                                                                                                                                                                                Jakarta, 21 Januari 2025                                                            Jakarta, 21 Januari 2025

                                                                                                                                                                    EMITEN                                 WALI AMANAT                                    EMITEN                               WALI AMANAT




                                                                                                                                                      PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK                   PT BANK MEGA TBK                     PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK                    PT BANK MEGA TBK

File

File Open PDF
Source IDX
Size1.07 MB
Published21 Jan 2025
Pages2
Characters52,570
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked person Mahendra Vijaya p.1
linked org Bank Mega Tbk p.2 ×14
linked org Indonesia Prima Property Tbk p.2 ×5
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1
possible org Wijaya Karya (Persero) Tbk p.1 ×52
possible person Gunawan p.2
unresolved org Menteri ATR Ungkap Persoalan Tanah p.2
unresolved org Menteri ATR p.2
unresolved org Menteri Agraria p.2
unresolved org Pertanahan Na- p.2
unresolved org Kementerian ATR p.2 ×2
unresolved person Vir-go p.2
unresolved org Menteri Berlisensi p.2
unresolved person Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito · Notaris p.2 ×14
unresolved org PT BRI Multifi- p.2
unresolved org Ir. Nanette Cahyanie Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap p.2
unresolved org PT. DASRA DIANTARA p.2
unresolved org PT Ubud Alam Lestari p.2 ×2
unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.2 ×3
unresolved org Kementerian Hukum Republik Indonesia p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 1

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result