20250116_MLJK_Penyampaian Bukti Iklan_31846169_lamp2.pdf

                                                                                                                   Cerah          Cerah berawan                      Berawan                      Hujan ringan                       Hujan sedang        Hujan deras      Hujan petir




                                                                                                                MEGAPOLITAN                                                                                                                               KAMIS, 16 JANUARI 2025                         5



    Hujan Ringan                                Hujan Ringan            Hujan Ringan             Hujan Ringan            Hujan Ringan                       Hujan Ringan                           Hujan Ringan                           Hujan Sedang            Hujan Ringan          Hujan Sedang
    Hujan Ringan                                Hujan Ringan            Hujan Ringan             Hujan Ringan            Hujan Ringan                       Hujan Ringan                           Hujan Ringan                           Hujan Sedang            Hujan Ringan          Hujan Sedang
    Hujan Ringan                                Hujan Ringan            Hujan Ringan             Hujan Ringan            Hujan Ringan                       Hujan Ringan                           Hujan Ringan                           Hujan Sedang            Hujan Ringan          Hujan Sedang




                                                                                                                                                                                                                                                     Jangan Berkelit
                                                                                                                                                                                                                                                     Benahi Masalah
                                                                                                                                                                                                                                                      Transportasi
                                                                                                                                                                                                                                               CARA berpikir Dinas Perhubungan DKI Jakarta dinilai be-
                                                                                                                                                                                                                                               lum mampu membenahi persoalan transportasi di Jakarta.
                                                                                                                                                                                                                                               Dinas terkait seharusnya bergerak melanjutkan kebijakan
                                                                                                                                                                                                                                               yang sudah bertahun-tahun belum dijalankan guna mengu-
                                                                                                                                                                                                                                               rangi kemacetan lalu lintas.
                                                                                                                                                                                                                                                  "Jadi semestinya cara berpikir insan Dinas Perhubungan
                                                                                                                                                                                                                                               DKI itu bukan menghapus layanan Trans-Jakarta Koridor
                                                                                                                                                                                                                                               1, tapi bagaimana memindahkan pengguna mobil pribadi
                                                                                                                                                                                                                                               ke angkutan umum," kata pengamat transportasi sekali-
                                                                                                                                                                                                                                               gus Ketua Inisiatif Strategis untuk Transportasi (Instran)
                                                                                                                                                                                                                                               Darmaningtyas, kemarin.
                                                                                                                                                                                                                                                  Maklum, sebelumnya diwacanakan Koridor 1 Trans-
                                                                                                                                                                                                                                               Jakarta (Blok M-Kota) dihapus. Belakangan Pemprov DKI
                                                                                                                                                                                                                                               dan DPRD malah sepakat tidak dihapus dalam waktu dekat
                                                                                                                                                                                                                                               dengan dalih masih perlu kajian komprehensif.
                                                                                                                                                                                                                                                  "Kebijakan-kebijakan yang sudah lebih dari 15 tahun di-
                                                                                                                                                                                                                                               godok dan dikaji, seperti misalnya tarif parkir tengah kota
                                                                                                                                                                                                                                               yang mahal, tidak boleh parkir di badan jalan, dan harga
                                                                                                                                                                                                                                               BBM untuk kendaraan pribadi yang mahal, saatnya untuk
                                                                                                                                                                                                                                               diimplementasikan," kata dia.
                                                                                                                                                                                                                                                  Ia mengatakan penghapusan layanan koridor jelas bukan
                                                                                                                                                                                                                                               kebijakan yang cerdas dan bertentangan dengan pemba-
                                                                                                                                                                                                                                               ngunan MRT Jakarta. Menghapus layanan Koridor 1 jelas
                                                                                                                                                                                                                                               akan menurunkan jumlah pengguna angkutan umum dan
                                                                                                                                                                                                                                               berpotensi menaikkan pengguna kendaraan pribadi, uta-
                                                                                                                                                                                                                                               manya motor.
                                                                                                                                                                                                                                                  "Kontribusi Koridor 1 dalam memfasilitasi mobilitas
                                                                                                                                                                                                                                               warga Jabodetabek setiap harinya cukup tinggi, bisa men-
                                                                                                                                                                                                                                               capai 66 ribu orang pada hari kerja. Kalau 50% mereka
                                                                                                                                                                                                                                               kembali naik motor karena tidak mampu naik MRT, itu akan
                                                                                                                                                                                                                                               nambah ruwet Kota Jakarta."
                                                                                                                                                                                                                                                  Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin
                                                                                                                                                                                                                                               Liputo menegaskan pihaknya akan melakukan kajian
                                                                                                                                                                                                  ANTARA/INDRIARTO EKO SUWARSO                 menyeluruh dengan terus dilanjutkannya pembangunan
DILIMPAHKAN KE ODITUR MILITER: Tiga prajurit TNI AL dikawal petugas seusai pelimpahan berkas perkara dan penyerahan tersangka pelaku penembakan pemilik                                                                                        MRT fase 2A (Thamrin-Kota). Wacana penutupan Koridor
rental mobil dari Puspomal kepada Otidur Militer II-07, di Jakarta, kemarin. Tiga anggota TNI AL yang menewaskan pemilik rental mobil di Rest Area Km 45 Tol Tangerang-                                                                        1 Trans-Jakarta muncul karena jalur itu berhimpitan de-
Merak itu segera akan menjalani persidangan.                                                                                                                                                                                                   ngan rute MRT.
                                                                                                                                                                                                                                                  "Sebenarnya ini bukan masalah Koridor 1. Artinya, bagai­
                                                                                                                                                                                                                                               mana juga menambah kapasitas dan fasilitas agar penumpang




                                                               Usut Tuntas
                                                                                                                                                                                                                                               tidak bertumpuk dan ini ada kajian-kajiannya," ucap dia.
                                                                                                                                                                                                                                                  Secara terpisah, Ketua Komisi B DPRD Jakarta Nova
                                                                                                                                                                                                                                               Harivan Paloh menekankan bahwa perlu ada kajian untuk
          Pembangunan                                                                                                                                                                                                                          mengintegrasikan antarmoda transportasi umum di Jakarta
                                                                                                                                                                                                                                               supaya tidak menumpuk pada transportasi tertentu. "Harus
              pagar laut                                                                                                                                                                                                                       ada pola integrasi, baik dari MRT, Trans-Jakarta, maupun
          sangat janggal



                                                               Kasus Pagar Laut
                                                                                                                                                                                                                                               LRT," tutup Nova. (Far/Ant/J-2)

          dan berpotensi
         melibatkan para
                 oligarki.

Rahmatul Fajri                                                    Desakan untuk menuntaskan per­           masuk akal. Dari mana mereka punya                         kemarin.
rahfaj@mediaindonesia.com                                      soal­a n pagar laut juga dilontarkan        uang begitu besar? Pasti ada yang                            Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung




P
                                                               sejumlah pihak. Yayasan Lembaga             mendanai, itu yang harus diusut,”                          Nugroho Saksono menjelaskan bahwa
         RESIDEN Prabowo Subianto                              Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI),            papar Daniel.                                              penyegelan dilakukan karena pagar
         meminta agar kontroversi                              misalnya, menyebut pembangunan                 Sementara itu, PP Muhammadiyah                          laut tersebut tidak mengantongi izin
         terkait dengan pagar laut se-                         pagar laut di pesisir utara Tangerang te-   memandang bahwa pemasangan pagar                           persetujuan kesesuaian kegiatan pe-
         panjang 30,16 kilometer di                            lah melanggar aturan yang berpotensi        laut ialah upaya dari perampasan ru-                       manfaatan ruang laut (PKKPRL). Dulu
Kabupaten Tangerang, Banten, diusut                            pada tindak pidana.                         ang laut atau ocean grabbing. Ocean                        kami sudah turun ke sini. Tanggal
tuntas. Kepala Negara juga meminta                                Pembangunan pagar laut ilegal ti-        grabbing mengacu pada perampasan                           19 Desember (2024) sudah kami per­
kementerian dan pihak terkait untuk                            dak hanya mengganggu aktivitas para         penggunaan, kontrol atau akses terha-                      ingatkan berhenti, urus dulu PKKPRL,"
segera mencabut seluruh pagar berba-                           nelayan tradisional, tapi juga melang-      dap ruang laut atau sumber daya dari                       terang dia.
han bambu tersebut.                                            gar hak publik untuk mengakses laut.        pengguna sumber daya sebelumnya,                             Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan
   Penegasan Prabowo itu disampaikan                           "Jelas sekali ini perbuatan yang sangat     pemegang hak atau penduduk.                                Muara Ciasem pada Dinas Kelautan dan
oleh Ketua MPR sekaligus Sekretaris                            merugikan nelayan, merugikan rakyat,           “Aktor utama ocean grabbing ada-                        Perikanan (DKP) Jawa Barat Ahman
Jenderal Gerindra Ahmad Muzani di                              dan merugikan negara," ujar Direktur        lah pemerintah, lembaga di ting-                           Kurniawan mengungkapkan pagar
kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.                           YLBHI Muhammad Isnur kepada Media           kat regional dan atau internasional,                       bambu sepanjang 2 kilometer dengan
"Beliau (Prabowo) sudah setuju (soal)                          Indonesia, kemarin.                         orga­nisasi lingkungan internasional,                      lebar area 70 meter di pesisir laut Desa
pagar laut. Pertama, itu disegel. Kemu-                           Isnur menilai pembangunan pagar          perusahaan skala besar, dan yayasan                        Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya,
dian yang kedua beliau perintahkan                             laut sangat janggal dan berpotensi me-      filantropi,” ucap anggota Bidang Politik                   Kabupaten Bekasi, merupakan proyek
untuk dicabut, gitu. Usut, begitu," kata                       libatkan para oligarki. Ia berharap pe-     SDA LHKP PP Muhammadiyah Parid                             pemerintah. Itu diperuntukkan bagi
Muzani.                                                        merintah berani mengungkap perkara          Ridwanuddin.                                               proyek pelabuhan perikanan.
   Namun, Muzani enggan menjelaskan                            itu secara secara transparan karena                                                                      Pada kesempatan terpisah, Menteri
lebih lanjut soal evaluasi pagar laut ter-                     laut merupakan kekayaan negara yang         Perairan Bekasi                                            Agraria dan Tata Ruang RI Nusron                                                                                       MI/USMAN ISKANDAR

sebut. Ia juga tidak mau berkomentar                           harus dilindungi.                             Direktorat Jenderal Pengawasan                           Wahid mengaku belum mendapatkan                                          JASA PERAHU ERETAN: Pelajar membayar jasa
apakah pagar laut yang belakangan                                 Anggota Komisi IV DPR RI Daniel          Sumber Daya Kelautan dan Per­ikanan                        laporan terkait dengan pagar laut dari                                   penyeberangan dengan perahu eretan di Sungai Ciliwung,
ramai disorot publik berkaitan dengan                          Johan juga ragu dengan kabar pem-           (PSDKP) Kementerian Kelautan dan                           bambu sepanjang 500 meter di per-                                        kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, kemarin. Keberadaan
PIK 2, proyek strategis nasional (PSN)                         bangunan pagar laut yang sangat pan-        Perikanan (KKP) melakukan pe-                              airan dekat Pulau C reklamasi, Jakarta                                   jasa perahu eretan yang beroperasi sejak 1980-an itu
yang ada di wilayah tersebut. "Saya                            jang itu dibiayai oleh warga. Menurut       nyegelan terhadap kegiatan pemagar­                        Utara. Menurut dia, hal tersebut hanya-                                  membantu warga sekitar untuk mempersingkat jarak dan
tidak sampai di situ. Saya Ketua MPR,"                         dia, pasti ada pihak yang mendanai          an laut tanpa izin yang terbuat dari                       lah sebuah tuduhan. (Far/Dev/Ykb/Fik/                                    waktu tempuh dari Kebon Pala menuju Manggarai atau
katanya                                                        pembuatan pagar tersebut. “Itu tidak        bambu di perairan Bekasi, Jawa Barat,                      Ant/MGN/J-2)                                                             sebaliknya dengan tarif sebesar Rp2.000 sekali menyeberang.



                 KEHILANGAN
                                                                                                                                                               PENGUMUMAN
       HILANG BPKB R4,B 2590 BID Th 2019,NOKA:                                                                                 Guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat 2 Undang-undang Nomor
       MK2NCWTARKJ007290, NOSIN: 4A91GN0252,                                                                                   40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini : PT Agung
       Atas Nama PT Graha Indo Investama
                                                                                                                               Cakrawala Mandiri, berkedudukan di Kota Kendari ("Perseroan"),
                                                                                                                               mengumumkan rencana pengambilalihan atas saham dalam Perseroan,
                                                                                                                               sehingga akan terjadi perubahan pengendalian pemegang saham
       HLG BPKB Mbl Mitsubishi, B 1788 KKW,
                                                                                                                               Perseroan ("Pengambilalihan").
       Putih Mutiara, 2014, No.Sin:3A92UBL9172,
       No.Ra: MMBXTA03AEM022185, Andreas
                                                                                                                               Bagi kreditur atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang
                                                                                                                               berkeberatan atas rencana Pengambilalihan tersebut dapat mengajukan
       Bramantyo Wicaksono                                                                                                     keberatannya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
                                                                                                                               sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan.
       TELAH HILANG BPKB Nopol B 4481 TTE
       Norak: MH1JM3112HK431015 Nosin:
                                                                                                                                                            Jakarta, 9 Desember 2024
       JM31E1430425 An. Harsya Adira Nawawi
                                                                                                                                                                      Direksi,
                                                                                                                                                        PT. AGUNG CAKRAWALA MANDIRI
       TLH HLG BPKB Nopol B1557SRC Norak:
       Mhkm1BA3Jck102807 Nosin: MA07301 An                                                                                  2x50
       Maria Maxima. S                                                                                                                             PENGUMUMAN HASIL PENGAMBILALIHAN

               RUMAH DIJUAL                                                                                                   Pengumuman ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun
                                                                                                                              2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan ini, Direksi PT Citra Tubindo Engineering (“Perseroan”),
       DIJUAL RMH 2Lantai LT276/LB 486. SHM,                                                                                  suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan
       kayu jati Siap Huni. KT 6 +1, KM 5, List.2200W                                                                         berdomisili di Kawasan Industri Terpadu Kabil, Jalan Hang Kesturi VI, Nomor 1, Kelurahan Batu Besar,
                                                                                                                              Kecamatan Nongsa, Kota Batam 29467, Propinsi Kepulauan Riau, Indonesia, mengumumkan bahwa:
       Jl. Bhakti 24b, Burikan Kudus Jateng. Lokasi
       Strategis. Hub. Ira 087898981207                                                                                       PT Timas Suplindo telah melakukan pengambilalihan mayoritas saham dalam Perseroan pada
                                                                                                                              tanggal 18 Desember 2024 sesuai akta Nomor 263, tanggal 18 Desember 2024 dibuat dihadapan
                                                                                                                              Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan.
                                                                                                                              Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

                                                                                                                                                                   Batam, 16 Januari 2025
                                                                                                                                                                           Direksi
                                                                                                                                                                PT Citra Tubindo Engineering