20241223_ACRO_Jadwal Aksi Korporasi (Khusus Penyampaian Dividen Interim)_31830692_lamp1.pdf

Tata Cara Pembagian Dividen                    Dividend Distribution Procedure

1. Dividen Tunai tersebut akan dibagikan       1. The Cash Dividend will be distributed to
   kepada para Pemegang Saham yang                Shareholders whose names are recorded
   namanya tercatat dalam Daftar                  in the Company’s Register of
   Pemegang Saham Perseroan (recording            Shareholders (recording date) on
   date) pada tanggal 7 Januari 2025              January, 7th 2025 until 16.00 WIB.
   sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya           2. For shareholder whose shares are
   tercatat dalam penitipan kolektif              registered in the collective custody of the
   Kustodian Sentral Efek Indonesia               Indonesian Centran Securities Depository
   (“KSEI”), pembayaran dividen interim           (“KSEI”), interim dividend payments will
   akan dilaksanakan melalui KSEI dan             be processed through KSEI and will be
   akan didistribusikan pada tanggal 17           distributed on January 17th, 2025 into the
   Januari 2025 ke dalam Rekening Dana            Customer Fund Account (RDN) at the
   Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek             Securities Company and/or Custodian
   dan atau Bank Kustodian dimana                 Bank where Shareholders has opened a
   Pemegang Saham membuka sub                     securities sub-account. As for the
   rekening efek. Sedangkan bagi                  Company’s shareholders whose shares
   pemegang saham Perseroan yang                  are not placed in the collective custody of
   sahamnya tidak dimasukkan dalam                KSEI, the interim dividend payment will
   penitipan     kolektif    KSEI     makan       be transferred to the Company’s
   pembayaran dividen interim akan                shareholders’ accounts.
   ditransfer ke rekening pemegang
   saham Perseroan.
3. Dividen     interim     tersebut     akan   3. The interim dividend will be tax charged
   dikenakan pajak sesuai dengan                  in accordance with the prevailing tax
   peraturan          perundang-undangan          laws and regulations. The amount of tax
   perpajakan yang berlaku. jumlah pajak          charged will be the responsibility of the
   yang akan dikenakan akan menjadi               relevant shareholders of the Company.
   tanggungan        pemegang         saham
   Perseroan yang bersangkutan.
4. Berdasarkan peraturan perundang-            4. Based on the applicable tax laws and
   undangan perpajakan yang berlaku,              regulations, the interim dividend will be
   dividen     interim    tersebut      akan      excluded from the tax object if it is
   dikecualikan dari objek pajak jika             received     by    corporate    taxpayer
   diterima oleh pemegang saham wajib             shareholders in state (“DN Corporate
   pajak badan dalam                              Taxpayer”) and the Company does not
   negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan           withhold Income Tax on cash dividends
   tidak melakukan pemotongan Pajak               paid to the DN Corporate Taxpayer. Cash
   Penghasilan atas dividen tunai yang            dividends     received    by    domestic
   dibayarkan kepada WP Badan DN                  individual     taxpayer     shareholders
   tersebut. Dividen tunai yang diterima          ("WPOP DN") will be exempt from tax as
   oleh pemegang saham wajib pajak                long as the dividends are invested in the
   orang pribadi dalam negeri (“WPOP              territory of the Unitary State of the
   DN”) akan dikecualikan dari objek pajak        Republic of Indonesia. For DN WPOPs
   sepanjang         dividen        tersebut      who do not meet the investment
   diinvestasikan di wilayah Negara               requirements as stated above, the
   Kesatuan Republik Indonesia. Bagi              dividends received by the person
   WPOP DN yang tidak memenuhi                    concerned will be subject to income tax
   ketentuan investasi sebagaimana                ("PPh") in accordance with the
   disebutkan di atas, maka dividen yang          applicable statutory provisions, and the

     diterima oleh yang bersangkutan akan    PPh must be paid by the relevant DN
     dikenakan pajak penghasilan (“PPh”)     WPOP themselves in accordance with
     sesuai dengan ketentuan perundang-      with the provisions of Government
     undangan yang berlaku, dan PPh          Regulation no. 9 of 2021 concerning Tax
     tersebut wajib disetor sendiri oleh     Treatment to Support Ease of Doing
     WPOP DN yang bersangkutan sesuai        Business.
     dengan       ketentuan       Peraturan
     Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang
     Perlakuan       Perpajakan       Untuk
     Mendukung Kemudahan Berusaha.
5.   Pemegang saham Perseroan dapat 5. Company shareholders can obtain
     memperoleh konfirmasi pembayaran        confirmation of dividend payments via
     dividen melalui perusahaan efek dan     securities company and/or custodian
     atau bank kustodian dimana Pemegang     bank where the Company's shareholders
     saham Perseroan membuka rekening        open securities account, then the
     efek, selanjutnya pemegang saham        Company's shareholders must be
     Perseroan wajib bertanggung jawab       responsible for doing so reporting
     melakukan pelaporan penerimaan          dividend receipts is included in the tax
     dividen termaksud dalam pelaporan       reporting for the tax year concerned in
     pajak pada tahun pajak yang             accordance with applicable tax laws and
     bersangkutan       sesuai    peraturan  regulations.
     perundang-undangan perpajakan yang
     berlaku.
6.   Bagi Pemegang Saham Perseroan yang 6. For Company Shareholders who are
     merupakan Wajib Pajak Luar Negeri       Overseas Taxpayers withholding the tax
     yang pemotongan pajaknya akan           will use rates based on the Double
     menggunakan        tarif   berdasarkan  Taxation Avoidance Agreement ("P3B")
     Persetujuan     Penghindaran      Pajak must fulfill the requirements of Director
     Berganda (“P3B”) wajib memenuhi         General of Taxes Regulation No. PER-
     persyaratan      Peraturan     Direktur 25/PJ/2018 concerning Tata How to
     Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018       Apply Double Taxation Avoidance
     tentang     Tata     Cara   Penerapan   Agreement and submit proof documents
     Persetujuan     Penghindaran      Pajak record or receipt of the DGT/Domicile
     Berganda      serta      menyampaikan   Certificate which has been uploaded to
     dokumen bukti rekam atau tanda          the Directorate's website General of
     terima DGT/Surat Keterangan Domisili    Taxes to KSEI or BAE PT Adimitra Jasa
     yang telah diunggah ke laman            Korpora with a submission deadline
     Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI   According to KSEI regulations, without
     atau BAE PT Adimitra Jasa Korpora       the documents in question, cash
     dengan batas waktu penyampaian          dividends will be paid subject to PPh
     sesuai peraturan KSEI, tanpa adanya     Article 26 of 20%.
     dokumen dimaksud, dividen tunai yang
     dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal
     26 sebesar 20%.


                             Jakarta, 23 Desember 2024
                            Jakarta, December 23th 2024
                          PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk
                                       Direksi
                                 Board of Directors