20260619_ELTY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102399_lamp6.pdf

                                    AULIA TAUFANI, S.H.
                                         NOTARIS DI JAKARTA
               Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                     NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
           MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                                Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204780
                                       Email : ataufani@ataa.id


II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :
    1. Pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia
       (“BEI”) tertanggal 4 Mei 2026 tentang Informasi Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
       Perseroan.
    2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada para pemegang saham Perseroan yang telah
       diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yang dalam hal ini PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
       (“KSEI”), situs website BEI dan situs website Perseroan pada tanggal 11 Mei 2026 dan penyampaian
       seluruh informasi yang wajib disampaikan sehubungan dengan Mata Acara Rapat kepada OJK dan BEI.
    3. Pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum
       Pemegang Saham yang telah diumumkan pada situs website penyedia e-RUPS yakni KSEI, situs website
       BEI dan situs website Perseroan pada tanggal 26 Mei 2026.

III. KUORUM KEHADIRAN:
     Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut
     “UUPT”), Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan OJK Nomor 15 Tahun 2020, dan Pasal 11 ayat 2 huruf d
     Anggaran Dasar Perseroan, Rapat hanya sah dan mengikat apabila dihadiri oleh para pemegang saham
     dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang
     telah dikeluarkan oleh Perseroan.

    Bahwa jumlah saham yang dihadiri oleh pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah dalam Rapat
    adalah sejumlah 2.132.334.950 saham atau sama dengan 4,8994513% dari seluruh saham yang telah
    dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga Rapat dinyatakan tidak memenuhi ketentuan kuorum mengenai
    kehadiran dan tidak berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal
    yang disebutkan dalam Mata Acara Rapat.

    Oleh karenanya akan diadakan pemanggilan rapat kedua yang mana waktu dan pemanggilannya akan
    ditentukan selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan Peraturan
    OJK Nomor 15 Tahun 2020.

Berita acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 17 Juni 2026 Nomor 86, yang dibuat oleh
saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikian resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera saya, Notaris,
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.




                                                      2