20241217_RDTX_Jadwal Aksi Korporasi (Khusus Penyampaian Dividen Interim)_31829540_lamp2.pdf

L
RDTX

GROUP

pembagian dividen interim akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik Pemegang
Saham yang bersangkutan.

3. Atas pembayaran dividen interim kepada Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri
(“WPDN”) tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sedangkan atas pembayaran
dividen interim kepada Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”) akan
dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
pada saat Record Date.

Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh Pemegang Saham
WPDN adalah menjadi kewajiban Pemegang Saham WPDN yang bersangkutan dan
dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham WPDN.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan WPDN berbentuk badan hukum, yang belum
menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank
Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan
NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang
Saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal 2 Januari 2025, pukul 16.00 Waktu
Indonesia Barat.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan WPLN yang negaranya mempunyai Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat
memanfaatkan pemotongan pajak dengan tarif yang lebih rendah ( sesuai P3B) dari tarif
normal pemotongan Pajak Penghasilan (“PPh”) sebesar 20Y6 jika dapat memenuhi
persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal
21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapaan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat
Keterangan Domisili (“SKD”) WPLN berupa Form DGT asli yang diisi dengan benar,
lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah mendapat pengesahan dari pejabat berwenang negara
mitra (jika pengesahan tidak ada, dapat diganti dengan asli Certificate of Residence (CoR)
dalam Bahasa Inggris kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI).
Namun, jika selama tahun 2023, WPLN sudah pernah bertransaksi dan sudah memberikan
Form DGT asli yang dilengkapi dengan CoR kepada Wajib Pajak di Indonesia, maka SKD
DGT dapat digantikan dengan softcopy Tanda Terima SKD yang sudah terdaftar pada website
resmi eSKD. Apabila belum menyerahkan dokumen dimaksud sampai dengan batas waktu
yang ditetapkan oleh KSEI, maka atas pembayaran dividen interim kepada pemegang saham
WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi, yaitu
sebesar 20Yo.

6. Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dividen yang diterima Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (“WPODN”) tidak lagi dipotong PPh dan dikecualikan
sebagai objek pajak, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka
waktu tertentu, serta terdapat kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi investasi.
Lebih lanjut, apabila WPOPDN tidak memenuhi ketentuan investasi, maka atas dividen yang
diterima oleh WPOPDN terutang pajak penghasilan saat dividen diterima/diperoleh dan wajib
disetor sendiri oleh WPOPDN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
2021 (“PP9”) dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 (“PMK18”).

P.T. RODA VIVATEX Tbk

Office — : Menara Standard Chartered Lt. 32, Jl. Prof. Dr. Satrio No.164 Jakarta Selatan - Indonesia
Telp.: (62-21) 25532222 (Hunting) Fax. : (62-21) 25532255
Factory : Jl. Pahlawan Km. I Citeureup - Cibinong, Indonesia, Telp. : (2-21) 8753685

Email :geno@rodavivatex.co.id Website : www.rodavivatex.co.id

ae

RDTX
GROUP

7. Pemotongan PPh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada Record
Date. Jika terdapat peraturan perpajakan yang baru terbit setelah dilaksanakan pemotongan
PPh tetapi berlaku surut ke Record Date dan dapat saja menyebabkan kelebihan pemotongan
PPh, maka penyelesaian pengembalian pajak dilakukan melalui mekanisme pengembalian
pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
(sampai dengan pengumuman ini terbit, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.
187/PMK.03/2015) yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham yang terdampak
peraturan tersebut.

8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti
pemotongan pajak dividen interim dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank
Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Bagi Pemegang Saham
warkat/script, bukti pemotongan pajak dividen interim diambil di Biro Administrasi Efek
Perseroan, yaitu PT BIMA REGISTRA, Satrio Tower, Lantai 9 Zona AA, Jalan Prof. Dr.
Satrio Blok C4, Kav. 6-7, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan - 12950, Indonesia, Telp.:
(#6221) 25984818.

9. Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk
saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data Pemegang
Saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu yang ditentukan oleh
ketentuan KSEI.

10. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen interim yang
telah dibayarkan kepada dan diterima oleh Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam
penitipan kolektif — KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk
menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang
saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat
pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

Jakarta, 17 Desember 2024
Direksi
PT Roda Vivatex Tbk.

P.T. RODA VIVATEX Tbk

Office — : Menara Standard Chartered Lt. 32, Jl. Prof. Drr Satrio No.164 Jakarta Selatan - Indonesia
Telp.: (62-21) 25532222 (Hunting) Fax.: (62-21) 25532255

Factory : Jl. Pahlawan Km.I Citeureup - Cibinong, Indonesia, Telp. : (62-21) 8753685
Email :geno@rodavivatex.co.id Website : www.rodavivatex.co.id