20260907_MDLN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32145708_lamp2.pdf

NOTARIS
AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn.
SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013
agenda ini akan dibahas pada Rapat Umum Pemegang Saham Kedua.
2. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan
usaha untuk pemenuhan persyaratan klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLl) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025.
Kuorum kehadiran:
Rapat dihadiri/diwakili oleh 8.252.892.943 saham dengan hak suara yang sah, atau sejumlah 69,08 %
dari 11.947.316.422 saham (yaitu total saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari
ini sebesar 12.533.067.322 saham kemudian dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali oleh
Perseroan sebanyak 585.750.900 saham), kuorum kehadiran yang disyaratkan pada Pasal 12 ayat 2 huruf
b point i anggaran dasar Perseroan, yaitu paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah terpenuhi, sehingga Rapat ini dapat dilaksanakan dan mengambil
keputusan yang sah dan mengikat untuk agenda Rapat Kedua ini.
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
: Bpk. DHARMA MITRA;
Komisaris
: Bpk. HERMAN;
Komisaris
: Bpk. YUSTINUS SALEH;
Komisaris Independen
: Bpk. IWAN SURYAWIJAYA;
Komisaris Independen
: Bpk. ROBERT TUMEDIA;
DIREKSI
Direktur Utama
: Bpk. WILLIAM HONORIS;
Direktur
: Bpk. FETRIZAL BOBBY HERYUNDA;
Direktur
: Bpk. PASCALL WILSON;
Direktur
: Bpk. NABIT MUSAVI.
Mekanisme Rapat
1. Telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat dan dalam mata acara Rapat tidak
ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
2. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah dan mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470
Telp./Fax. +62 21 5687090

NOTARIS
AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn.
SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013
Keputusan Rapat:
- Menerima dan Menyetujui Perubahan Pasal 3 Anggaran dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha untuk pemenuhan persyaratan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko dan peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025.
- memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama
maupun sendiri, untuk menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil keputusan Rapat ini dalam suatu akta
Notariil tersendiri dan seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang
berwenang serta melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan Agenda Kedua,
termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang
diperlukan agar diterima oleh instansi yang berwenang.
Tidak Setuju
Abstain
Setuju
Total Suara Setuju
100
6.650.000
8.246.242.843
8.252.892.843
(99,99 %)
Keputusan-keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT MODERNLAND REALTY Tbk tertanggal 4 September 2026 Nomor 5, yang dibuat oleh
saya, Notaris. Adapún salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor
saya, Notaris.
Demikianlah ringkasan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang akan segera saya
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
Hormat saya,
AUDREYTEDJA, S.H., M.Kn.
Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470
Telp./Fax. +62 21 5687090