Back to announcement
20241128_WIKA_Penyampaian Bukti Iklan_31792261_lamp1.pdf
Other Text extracted WIKASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00261/2024 28 November 2024
Lampiran : 1 Halaman
Kepada Yth.
Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta
Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPSU atas Sukuk
Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021
Dengan Hormat,
Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Bukti Iklan
Panggilan Rapat Umum Pemegang Sukuk ("RUPSU") atas Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 yang akan diselenggarakan pada
11 Desember 2024. Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan menyampaikan
Panggilan RUPSU atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun
2021 yang telah dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Terbit dan website Perseroan
pada hari Rabu, 27 November 2024 sebagaimana terlampir.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.
Corporate Secretariat
Mahendra Vijaya
Corporate Secretary
Page 2
BISNIS 7
Rabu, 27 November 2024
Edisi: 12654 | Thn. 52
HARIAN TERBIT Koran Aspirasi Rakyat
BAPPENAS: PEMBANGUNAN Menkeu: Salah Satu Fokus
APBN 2025 Perbaikan
BERKELANJUTAN UNTUK Gizi Balita
Jakarta, HanTer - Men- katkan kualitas pendidikan
PENCAPAIAN NET ZERO EMISSION
teri Keuangan Sri Mulyani karena anak-anak yang
Indrawati menerima tamu sehat dapat berkembang
kehormatan dari Presi- lebih optimal saat mema-
dent of Global Develop- suki usia sekolah," ulasnya.
ment Gates Foundation Selain itu, kata Sri, Eli-
Christopher Elias bersama as menyatakan dukung-
jajarannya. annya, mengingat bebe-
ISTIMEWA Dalam kesempatan itu, rapa negara mitra Gates
Guna dalam Rencana Pembangun-
Menkeu mendiskusikan Foundation telah berhasil
an Jangka Panjang Nasional
melaksanakan (RPJPN) 2025-2045 diterap-
soal program Makan Ber- menjalankan program se-
gizi Gratis (MBG) dengan rupa. Sehingga Menkeu
pembangunan yang kan terutama pada bidang
organisasi non-profit Bill & turut menyampaikan ap-
energi, lahan berkelanjutan,
berkelanjutan, pertanian, serta pengelolaan
Melinda Gates Foundation, resiasi atas upaya yang
dimana dalam diskusi ter- telah dilakukan oleh Gates
Wakil Menteri limbah. Jika pemerintah dan
sebut dikatakan Sri, “Saya Foundation di Indonesia.
Perencanaan swasta mengalokasikan 2
menjelaskan bahwa salah Harapan pemerintah
persen dari investasinya ke
Pembangunan investasi hijau, maka masih
satu fokus APBN 2025
pada sektor kesehatan ada-
Indonesia, lanjut Sri, kerja
sama ini terus berlanjut
Nasional/Wakil terdapat investment debt
lah perbaikan gizi balita, dan memberi dampak po-
sebesar Rp458,2 triliun dari
Kepala Badan tahun 2025-2060,” ulasnya.
anak-anak, dan ibu hamil sitif bagi pembangunan
melalui pemberian nutrisi Indonesia yang lebih ink-
Perencanaan Kemudian dalam pene-
tambahan di sekolah dan lusif dan berkelanjutan. Di-
rapan kebijakan pembia-
Pembangunan yaan hijau alternatif, kata
fasilitas kesehatan,” ujar ketahui Gates Foundation
Sri Mulyani di Jakarta, atau secara resmi dikenal
Nasional (PPN/ dia, seperti realokasi subsidi,
Selasa (26/11/2024). sebagai Bill & Melinda
Bappenas) Febrian pajak karbon, dan perda-
Menurut Sri, menjadi Gates Foundation, adalah
gangan karbon dianggap
Alphyanto Ruddyard dapat mengisi 84 persen gap
bagian dari upaya Peme- organisasi filantropi yang
rintah Indonesia dalam didirikan oleh Bill Gates
mengatakan tersebut. Dengan demikian,
mengatasi stunting dan gizi dan Melinda French Gates
masih diperlukan pendanaan
Indonesia inovatif dan investasi hijau
buruk dengan memastikan pada tahun 2000.
pemberian nutrisi yang "Organisasi ini ber-
berkomitmen yang berkelanjutan lainnya.
berkualitas pada 1000 hari fokus pada menangani
FEBRIAN ALPHYANTO RUDDYARD "Oleh karena itu, saya
menjalankan rasa semua pihak perlu ber-
pertama kehidupan. berbagai tantangan global
Indonesia meyakini di bidang kesehatan, pen-
target yang sudah untuk dapat menuju NZE dar hidup masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan, kolaborasi serta berkomit-
nutrisi yang baik sejak didikan, dan pengentasan
direncanakan. pada 2060. keberlanjutan operasional dilakukan melalui transisi men untuk berkontribusi
dini berperan penting da- kemiskinan, dengan visi
Menurut Febrian, peme- infrastruktur. energi yang diarahkan untuk dan berbagi peran dalam
lam perkembangan anak, untuk meningkatkan kuali-
rintah akan mengintegrasikan Selain itu, ungkapnya peningkatan penggunaan mewujudkan perencanaan
baik fisik maupun kogni- tas hidup masyarakat di se-
pendekatan nature-base so- lagi bahwa pemerintah akan energi terbarukan dalam ber- tersebut. Dengan didukung
tif. Program tersebut juga luruh dunia," pungkasnya.
Jakarta, HanTer - Sehing- lution yang melibatkan alam mengarahkan fokus pemba- bagai kegiatan perekonomian oleh kapasitas dan alternatif
diharapkan akan mening- Danial
ga pencapaian Net Zero Emis- dalam perencanaan wilayah, ngunan dalam lima tahun pada tahun 2025. pendanaan yang kuat, Visi
sion (NZE), kata Febrian, bisa sehingga dapat menciptakan ke depan pada keakuratan Misalnya ialah implemen- Indonesia Emas 2045 sebagai
tercapai, “Oleh sebab itu, wilayah lebih berkelanjutan, potensi dan kebutuhan di tasi kebijakan karbon kredit Negara Kesatuan Republik
pencapaian Net Zero Emissi- layak huni, dan tangguh. Hal suatu lokasi, integrasi dengan secara luas, pengalihan sub- Indonesia, bersatu, berdau- PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK (“RUPSU”)
on pada tahun 2060 menjadi ini ditandai dengan penge- rencana pembangunan suatu sidi bahan bakar fosil menuju lat, maju, dan berkelanjutan SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021
salah satu target yang saat lolaan sebagai ekosistem, wilayah dengan wilayah lain subsidi energi terbarukan, tentunya akan dapat kita wu- PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat
ini disasar oleh pemerintah,” yakni subsistem dinamis yang (sehingga) ada konektivitas. dan peningkatan penggunaan judkan bersama,” bebernya. berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap
II Tahun 2021, Akta No. 14, tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie
ujarnya dalam acara CEO menghubungkan komponen "Integrasi dengan infra- kendaraan listrik. Ditambahkan lagi bahwa Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, dengan ini mengundang para
Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 (“Pemegang Sukuk”)
Insight - 15Th Kompas100 sosial, alam, dan buatan/ struktur yang sudah ada dan segala upaya transformatif untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada :
CEO Forum di Jakarta, Selasa bangunan. rencana pembangunan infra- Investasi Rp794,6 Triliun dan perencanaan harus disu- Hari / Tanggal : Rabu, 11 Desember 2024
(26/11/2024). Pembangunan dan pe- struktur lainnya, momen yang Indonesia juga dinya- sun dan harus diimplementa- Waktu : Pukul 15.00 WIB s.d selesai
Dijelaskannya Emisi Gas ngembangan wilayah berbasis tepat untuk pembangunan takan butuh melakukan sikan pada saat ini. Tempat : WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10
Jakarta Timur, Indonesia
Rumah Kaca (GRK) diha- sustainable infrastructure infrastruktur baru, dan skema lompatan untuk mencapai "Dan dalam lama tahun
Agenda RUPSU:
rapkan menurun sebesar (keberlanjutan infrastruktur), pendanaan dan pembiayaan pembangunan berkelanjutan ke depan fondasi pemba- Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
51,51 persen secara kumulatif kata dia, dimana beberapa pembangunan infrastruktur melalui dekarbonisasi. Inves- ngunan nasional untuk pem- sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah
Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 14, tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat
selama tahun 2010-2045 atau poin utama keberlanjutan yang inovatif. Yang terakhir tasi skenario menuju NZE bangunan Infrastruktur yang di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya,
untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2024.
secara tahunan 80,98 persen infrastruktur adalah meles- ini selalu jadi masalah, finan- 2025-2060 sebesar Rp794,6 berkelanjutan akan semakin
Catatan:
di tahun 2045, di bawah tarikan sumber daya alam cing,” paparnya. triliun. diperkuat," pungkasnya. 1. RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.
skenario business as usual nasional, keberlanjutan stan- Mengenai pencapaian "Target dekarbonisasi di Danial 2. Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang
Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan
RUPSU.
3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
a. RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit
Mendag Sebut Perencanaan
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per
empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
b. Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan
tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena
kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
4. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
Kebijakan Impor Harus Tepat
a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
d. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri
RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi
Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang
terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan
bertindak dari pengurus tersebut.
e. Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri
Jakarta, HanTer - Ter- juga akan membantu peme- ketidakseimbangan dalam melalui perbaikan kinerja "Penerbitan Permendag RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar
membawa:
nyata pemerintah masih te- rintah dalam merumuskan perdagangan antarwilayah, logistik nasional," ulasnya. baru ini bertujuan salah - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum
rus berupaya meningkatkan kebijakan untuk mendorong dengan transaksi perda- Sehingga, lanjut Mendag satunya untuk menciptakan -
atau Badan Usaha.
Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang
efisiensi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di gangan masih berpusat di Budi, Kementerian Perda- satu data nasional perda- -
masih berlaku).
Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir
logistik dalam negeri, salah daerah-daerah yang kurang Pulau Jawa. Disparitas har- gangan menerbitkan Per- gangan antarpulau sehingga serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan
bertindak dari pengurus tersebut.
satunya dengan mener- berkembang, dengan cara ga barang kebutuhan pokok mendag Nomor 27 Tahun memudahkan pemerintah 5. Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya
bitkan Peraturan Menteri meningkatkan kinerja logis- antarwilayah juga masih 2024 sebagai salah satu dalam melakukan peren- untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
6. Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.
Perdagangan (Permendag) tik nasional. menjadi persoalan, sehing- upaya meningkatkan tata canaan, intervensi, serta
Jakarta, 27 November 2024
Nomor 27 Tahun 2024. "Menurut data Badan ga perlu dilakukan upaya kelola perdagangan antar- pengawasan dan analisis EMITEN WALI AMANAT
Untuk diketahui dalam Pusat Statistik (BPS) ta- serius dalam meningkatkan pulau dan pengawasan dis- data," pungkasnya.
acara sosialisasi Permen- hun 2023, masih terdapat konektivitas antarwilayah tribusi barang. Danial
dag Nomor 27 Tahun 2024
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK PT BANK MEGA TBK
di Jakarta, Menteri Per-
dagangan (Mendag) Budi PANGGILAN PANGGILAN PANGGILAN
Santoso mengatakan, per- RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”) RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”) RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)
aturan tersebut bertujuan OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020 OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021 OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022
untuk menciptakan satu PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 33, tanggal 22 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 11, tanggal 8 berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022,
data perdagangan antar- September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito,
S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dengan ini mengundang para Pemegang
pulau yang komprehensif. perubahan-perubahannya, dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I perubahannya, dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri
Tahun 2020 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada : (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada :
"Nantinya dapat menja- Hari / Tanggal : Rabu, 11 Desember 2024 Hari / Tanggal : Rabu, 11 Desember 2024
RUPO yang akan diselenggarakan pada :
di dasar dalam perencanaan Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d selesai Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai Hari / Tanggal : Rabu, 11 Desember 2024
Tempat : WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Tempat : WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10
kebijakan impor yang tepat. Kavling 9-10 Jakarta Timur, Indonesia Jakarta Timur, Indonesia
Waktu
Tempat
:
:
Pukul 13.00 WIB s.d selesai
WIKA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10
Data yang terintegrasi da- Agenda RUPO: Agenda RUPO: Jakarta Timur, Indonesia
pat membantu pemerintah Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Agenda RUPO:
Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021,
untuk memiliki gambaran Akta No. 33, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Akta No. 11, tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.,
Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai
ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III
yang jelas mengenai pro- Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette
Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk
telah diaudit per 31 Desember 2024. per 31 Desember 2024.
duksi dan konsumsi barang periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2024.
Catatan: Catatan:
di setiap daerah," ujar Budi 1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten. 1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten. Catatan:
dikutip dari Antaranews, 2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang 2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang 1. RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.
2. Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Selasa (26/11/2024). (“KSEI”) pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO. (“KSEI”) pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan
Dijelaskannya hal ini 3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: 3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan: RUPO.
a. RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per a. RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per 3. Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
memungkinkan pemerin- empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang a. RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit
tah untuk mengidentifikasi sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak
mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per
yang hadir dalam RUPO. yang hadir dalam RUPO.
daerah-daerah dengan sur- b. Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak b. Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak
empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
b. Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan
plus atau defisit produksi, diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena
penyertaan modal Pemerintah. penyertaan modal Pemerintah. kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
khususnya untuk komodi- 4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa: 4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa: 4. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
tas pangan pokok, sehingga a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI. a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI. a. Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa). b. Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
dapat menghindari impor c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO. c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
c. Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri
yang berlebihan akibat d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO d. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi
adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang
kurangnya data produksi (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan
domestik. yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut. yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut. bertindak dari pengurus tersebut.
e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan
e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO e. Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO
“Kalau datanya makin adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa: adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut,
agar membawa:
jelas, kita bisa merencana- - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum
Usaha. Usaha. atau Badan Usaha.
kan yang baik kebutuhan - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku). - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku). - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang
impor kita berapa. Jangan - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta
-
masih berlaku).
Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir
fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus
sampai karena kita tidak tersebut. tersebut.
serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan
bertindak dari pengurus tersebut.
tahu mana yang minus, 5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri 5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri 5. Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya
RUPO dan mengambil keputusan RUPO. RUPO dan mengambil keputusan RUPO. untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
mana yang surplus, akhir- 6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai. 6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai. 6. Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.
nya ditetapkan minus,”
Jakarta, 27 November 2024 Jakarta, 27 November 2024 Jakarta, 27 November 2024
jelasnya. EMITEN WALI AMANAT EMITEN WALI AMANAT EMITEN WALI AMANAT
Kemudian, kata dia,
selain menjadi acuan dalam
kebijakan impor, satu data
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK PT BANK MEGA TBK PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK PT BANK MEGA TBK PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK PT BANK MEGA TBK
perdagangan antarpulau
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito
· Notaris
p.2 ×20
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×7
unresolved
org
Fotokopi
p.2
unresolved
org
Kementerian Perda-
p.2
unresolved
org
Menteri Per-dagangan
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.