20260610_DSNG_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32099823_lamp1.pdf

2. Tata cara pembagian Dividen diatur 2. Dividend Payment Procedure is governed
   berdasarkan ketentuan sebagai berikut: by the following terms:

   a. Pembayaran dividen tunai diberikan          a.   Cash dividend payment is given to the
      kepada Pemegang Saham yang namanya               Shareholders listed in the Register of
      tercatat dalam Daftar Pemegang Saham             Shareholders dated 22 June 2026 at the
      tanggal 22 Juni 2026 pada penutupan              close of trading on that date, also referred
      perdagangan tanggal tersebut atau yang           to as the Recording Date for Shareholders
      disebut sebagai Tanggal Pencatatan               entitled to the Dividend.
      Pemegang Saham yang berhak atas
      Dividen.

   b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya           b.   For the Shareholders listed in the
      tercatat   dalam     Penitipan   Kolektif        Collective Custody of PT Kustodian
      PT Kustodian Sentral Efek Indonesia              Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), the
      (”KSEI”), pembayaran dividen sesuai              dividend payment in accordance with the
      dengan jadwal tersebut di atas akan              schedule above will be executed by
      dilakukan dengan cara pemindahbukuan             transfer from KSEI, and KSEI will then
      melalui KSEI, dan selanjutnya KSEI akan          distribute it to the account of the Securities
      mendistribusikan ke rekening Perusahaan          Company or Custodian Bank in which the
      Efek atau Bank Kustodian tempat di mana          Shareholder opened the account.
      para Pemegang Saham membuka
      rekening.

   c. Bagi Pemegang Saham yang masih              c.   Shareholders with clearing account
      menggunakan warkat, di mana sahamnya             certificates in which the shares are not
      tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif        credited to the collective custody of KSEI,
      KSEI, dan menghendaki pembayaran                 and require the payment of dividend to be
      dividen dilakukan melalui transfer ke            done through bank transfer to the bank
      dalam rekening bank milik Pemegang               account of the Shareholder, must give
      Saham, dapat memberitahukan nama dan             notice of the name and address of the
      alamat bank serta nomor rekening                 bank along with the account number of the
      Pemegang Saham, selambat-lambatnya
      tanggal 22 Juni 2026 secara tertulis             Shareholders to Securities Administration
      kepada Biro Administrasi Efek (”BAE”), PT        Bureau (“BAE”), PT Raya Saham
      Raya Saham Registra, Gedung Plaza                Registra, Gedung Plaza Sentral 2nd Floor
      Sentral Lantai 2, Jl. Jendral Sudirman           Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta
      Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telp: (021)           12930, Telp: (021) 252 5666, Fax: (021)
      252 5666, Fax: (021) 252 5028.                   252 5028, at the latest of 22 June 2026.

   d. Dividen tunai tersebut akan dikenakan       d.   The cash dividend is subject to tax
      pajak     sesuai     dengan     peraturan        according to the prevailing tax regulations.
      perundang-undangan perpajakan yang               The amount of tax imposed shall be the
      berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan             responsibility   of    the     Shareholder
      menjadi tanggung jawab Pemegang                  concerned and shall be deducted from the
      Saham yang bersangkutan serta dipotong           amount of dividend paid.
      dari jumlah dividen yang dibayarkan.

   e. Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar        e.   Foreign Taxpayers for whom tax
      Negeri (“WPLN”) yang pemotongan                  deductions must be made based on the
      pajaknya akan menggunakan tarif                  tariff of a Double Taxation Avoidance
      berdasarkan Persetujuan Penghindaran             Agreement (”P3B”) must comply with the
      Pajak Berganda (P3B), wajib untuk                requirements of Article 26 Law No.36 of
      memenuhi persyaratan Pasal 26 UU Pajak           2008 regarding Income Tax, as last
      Penghasilan No. 36 Tahun 2008                    amended by Law Number 7 of 2021
      sebagaimana diubah terakhir pada                 concerning      Harmonization     of    Tax
      Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021                 Regulations and convey a Certificate of
      tentang     Harmonisasi      Peraturan           Domicile (”SKD”) from the competent
      Perpajakan dan menyampaikan Surat                authorities in their country as required in
      Keterangan Domisili (Certificate of
                                                       Regulation of the Minister of Finance of the

     Domicile atau ”SKD”) dari pejabat yang           Republic of Indonesia No. 112 of 2025
     berwenang di negaranya sebagaimana               dated December 30, 2025 regarding the
     disyaratkan dalam Peraturan Menteri              Procedure and Implementation of Double
     Keuangan Republik Indonesia No.112               Taxation Avoidance Agreement, which
     tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025              has been legalized by Publicly Listed
     tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan          Companies Tax Office in accordance with
     Penghindaran Pajak Berganda, yang telah          the prevailing regulation in KSEI.
     dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak
                                                      However, if during the year 2026, the Non-
     Perusahaan Masuk Bursa sesuai dengan
     ketentuan yang berlaku di KSEI. Namun,           Resident Taxpayer has conducted a
     jika selama tahun 2026, WPLN sudah               transaction and has provided the Taxpayer
     pernah      bertransaksi    dan     sudah        in Indonesia with the original DGT Form
     memberikan form DGT asli yang                    accompanied by the SKD, the SKD in the
     dilengkapi dengan SKD kepada wajib               form of the DGT Form may be substituted
     pajak di Indonesia, maka SKD DGT dapat           with a soft copy of the Receipt for the SKD
     digantikan dengan softcopy tanda terima          that has been registered on the e-SKD
     SKD yang sudah terdaftar pada website            official website. The SKD shall be
     resmi eSKD. SKD tersebut disampaikan             conveyed to KSEI or BAE at the latest on
     kepada KSEI atau         BAE    selambat-        22 June 2026 at 16.15 Jakarta time or in
     lambatnya tanggal 22 Juni 2026 pukul             accordance with the prevailing regulation
     16.15 WIB atau sesuai dengan ketentuan           in KSEI. Without the SKD, the cash
     yang berlaku di KSEI. Tanpa adanya SKD           dividend paid will be subject to 20%
     tersebut, dividen tunai yang dibayarkan          Income Tax.
     akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar
     20%.

f.   Apabila terdapat masalah perpajakan di      f.   If there are any issues regarding taxation
     kemudian hari atau klaim atas dividen            at a later time or any claims on cash
     tunai yang telah diterima maka Pemegang          dividends received, then the Shareholders
     Saham dalam penitipan kolektif diminta           in collective custody are requested to
     untuk      menyelesaikannya      dengan          resolve it with the Securities Company and
     Perusahaan Efek dan atau Bank
                                                      or Custodian Bank in which the
     Kustodian di mana Pemegang Saham
     membuka rekening efek.                           Shareholder opened the securities
                                                      account.



          Jakarta, 10 Juni 2026                           Jakarta, 10 June 2026
     PT Dharma Satya Nusantara Tbk                    PT Dharma Satya Nusantara Tbk
                 Direksi                                    Board of Director