20260610_BAJA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32099621_lamp1.pdf

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat :
-Jumlah suara blanko/abstain : 1.000 suara.
-Jumlah suara tidak setuju ! - suara.
-Jumlah suara setuju : 1.345.128.680 suara.
-Sehingga total suara setuju — : 1.345.129.680 suara, atau sebesar 10044, atau lebih
dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025
termasuk mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Tahun Buku 2025, serta memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas Tindakan Pengawasan dan Pengurusan yang mereka lakukan dalam
Tahun Buku 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua :

a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan Kriteria
Independen dan Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026, oleh karena sedang dipertimbangkan
dan dievaluasi untuk Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
lebih lanjut, termasuk untuk melakukan Penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik (bilamana diperlukan), dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Audit,

b. Memberikan Wewenang dan Kuasa kepada Direksi dengan Persetujuan Dewan
Komisaris untuk menetapkan Honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik tersebut dan menetapkan Syarat-syarat Penunjukannya termasuk
Pemberhentian dan Penggantiannya.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

a. Menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan
Komisaris Perseroan sebanyak-banyaknya Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta
rupiah) per bulan, dan memberikan Wewenang kepada Komisaris Utama untuk
menetapkan Alokasinya.

b. Memberikan Wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Gaji
dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Anggota Direksi Perseroan.

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Keputusan Mata Acara Keempat :

a. Mengangkat kembali seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini,

b. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada Tahun 2031, adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan HANDAJA SUSANTO

Direktur : Tuan PANDJI SURYA SOERJOPRAHONO
Direktur : Tuan ENTARIO WIDJAJA SUSANTO
Direktur : Tuan JONATAN SUWANDI JUSUF
Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan SOEDIARTO SOERJOPRAHONO
Komisaris : Tuan IBNU SUSANTO

Komisaris Independen : Tuan YENTORO

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan
untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

| Jakarta, 08 Juni 2026