Skip to content
Back to announcement

20241029_SMMA_Penyampaian Bukti Iklan_31750341_lamp1.pdf

Other Text extracted SMMA

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 1

Page 1
    7              MACRO ECONOMICS
                                                                                                                                                                                                              selasa, 29 oktober 2024



   Underground Economy
 Hambat Penerimaan Negara
          JAKARTA, ID – Maraknya porsi ekonomi bawah tanah (underground economy)
          menghambat upaya pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan pajak dan
         meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus
               bekerja optimal untuk mengatasi dampak dari underground economy.

Oleh Arnoldus Kristianus
                                               Penerimaan Pajak                                    Rp 1.196,54 T
                                                                                                                                                                                                                                                                    Antara
                                                                                                                                         Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024




E
          konomi bawah tanah adalah
                                               1 Jan – 31 Agustus 2024                            (60,16% target APBN)
                                                                                                                                         Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae (kelima kiri),
          transaksi barang atau jasa yang                                                                                                Pj Gubernur Aceh Safrizal (kelima kanan) dan Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan
          tidak dilaporkan kepada peme-              PPh Non Migas                                    PPN & PPnBM                        Syariah OJK Defri Andri (keempat kiri) berfoto bersama perwakilan asosiasi perbankan dan perwa-
          rintah dan karenanya berada di                                                                                                 kilan pemerintah saat peluncuran buku Pedoman Produk Perbankan Syariah dalam acara Pertemu-
          luar jangkauan pemungut pajak               Rp 665,52 T                                      Rp 470,81 T                       an Tahunan Perbankan Syariah 2024 di Banda Aceh, Aceh, baru-baru ini. Pertemuan tahunan yang
dan regulator.                                                                                                                           digelar OJK tersebut mengangkat tema Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah Membangun
  Koordinator Analis Laboratorium                    (62,58% target)                                  (58,03% target)                    Negeri untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar industri perbankan syariah, regulator
                                                    Bruto     -2,46%                                 Bruto      7,36%                    dan unsur terkait lainnya dalam rangka pengembangan ekonomi keuangan syariah baik di nasional
Indonesia 45 (LAB 45) Reyhan Noor
mengatakan, aktivitas ilegal yang tidak                                                                                                  maupun internasional.
hanya melanggar hukum tetapi merugi-
                                                  PPB & Pajak Lainnya                                    PPh Migas
kan pengguna yakni judi online (judol).
Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
                                                       Rp 15,76 T                                      Rp 44,48 T                                  BPK: Kerugian pada Pemda
selama semester I-2024 ada transaksi
                                                                                                                                                   dan BUMD Rp 4,01 Triliun
                                                     (41,78% target)                                  (58,20% target)
judol sebesar Rp 174 triliun.                       Bruto      34,18%                                Bruto      -10,23%
  Kondisi tersebut menunjukkan keti-
dakmampuan pemerintah untuk mene-                                                                                 Sumber: Kemenkeu
gakkan hukum justru membuat dampak                                                                                                         JAKARTA, ID – Badan                      total kasus kerugian daerah                tata kelola keuangan yang
ekonomi yang lebih signifikan. Misalnya,                                                                                                 Pemeriksa Keuangan (BPK)                   yang telah ditetapkan.                     semakin transparan dan
pelemahan daya beli karena penghasilan      dia dapat winning itu kan nambah PPh         lain akan termonitor,” kata Airlangga di        melaporkan hasil peman-                      IHPS I-2024 juga menca-                  akuntabel,” jelas dia.
digunakan untuk judol. Hasilnya juga        (Pajak Penghasilan],” ucap Anggito dalam     Kantor Kementerian Koordinator Bidang           tauan penyelesaian ganti                   tatkan 603.258 rekomen-                      Pada 2023, dinyatakan
akan berdampak terhadap pembangunan         Puncak Dies Natalis ke-15 dan Lustrum        Perekonomian pada Senin (28/10/2024)            kerugian negara/daerah                     dasi BPK yang diberikan                    pula bahwa sebanyak 16
manusia terutama yang terkait dengan        III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah        malam.                                          periode tahun 2005 hingga                  kepada pemda dan BUMD                      pemda berhasil mening-
kesejahteraan masyarakat.                   Mada Tahun 2024, Senin (28/10/2024).            Di sisi lain, pengamat Pajak Center for      semester I-2024, dengan                    sepanjang 2005 hingga                      katkan opini dari Wajar
  “Biaya ekonomi yang cukup tinggi dari        Dalam hal ini petugas pajak harus bisa    Indonesia Taxation Analysis (CITA) Faj-         status yang telah ditetap-                 semester I-2024, telah                     Dengan Pengecualian
underground economy juga terlihat dari      bekerja lebih lihai agar bisa meraup pene-   ry Akbar mengatakan, mengatakan un-             kan sebesar Rp 5,34 triliun.               ditindaklanjuti sesuai reko-               (WDP) menjadi opini Wajar
rasio penerimaan pajak terhadap per-        rimaan pajak lebih besar. Apalagi target     derground economy terkait perkebunan            Adapun nilai kerugian pada                 mendasi sebanyak 78,4%.                    Tanpa Pengecualian (WTP)
tumbuhan ekonomi (tax ratio) yang stag-     pajak terus meningkat setiap tahunnya.       tanpa izin, pertambangan ilegal, illegal        pemerintah daerah (pem-                    Pemda dengan tingkat                       atas Laporan Keuangan
nan dalam 10 tahun terakhir. Alhasil,       “Jadi teman-teman pajak mesti pintar itu,    logging, hingga judi online maka menjadi        da) dan badan usaha milik                  penyelesaian tindak lanjut                 Pemerintah Daerah (LKPD)
kapasitas fiskal semakin terbatas untuk     untuk mencari tambahan super income          ranah penegak hukum. Sedangkan yang             daerah (BUMD) mencapai                     rekomendasi yang terting-                  Tahun 2023. Pihaknya
implementasi program pemerintah yang        yang berasal dari underground economy,”      terkait dengan sektor legal yang selama         Rp 4,01 triliun.                           gi, antara lain Pemerintah                 mengapresiasi upaya 16
dapat memberikan efek berganda lebih        kata Anggito.                                ini tidak tercatat maka dapat diatasi             “Atas kerugian pada                      Kabupaten (Pemkab) Pati                    pemda yang telah mampu
tinggi,” ucap Reyhan kepada Investor           Selain itu underground economy juga       oleh pihak ketiga melalui instansi pe-          pemda dan BUMD, te-                        99,48%, Pemkab Sukoharjo                   meningkatkan opini LKPD.
Daily, Senin (28/10/2024).                  terjadi dari permainan secara daring.        merintah, lembaga, asosiasi, dan pihak          lah dilakukan pelunasan                    99,42%, dan Pemkab Sra-                      Upaya yang telah dilaku-
  Dia mengatakan banyak celah yang          Hal-hal tersebut menjadi kendala bagi        lain (ILAP).                                    sebesar Rp 1,54 triliun,                   gen 99,28%.                                kan oleh pemda tersebut,
dapat digunakan oleh pemerintah un-         pemerintah untuk mengumpulkan pe-               “Semakin marak di era digitalisasi.          dalam proses angsuran Rp                     “Kami mengapresiasi                      antara lain melakukan
tuk mengurangi shadow economy. Salah        nerimaan negara. “Kita membuka mata          Makanya data dari platform digital itu          987,58 miliar, dan peng-                   komitmen kepala daerah                     pemulihan atas kelebihan
satunya adalah pengesahan Rancangan         bahwa sebenarnya banyak underground          penting. Dan setahu saya sudah dilaku-          hapusan Rp 27,42 mili-                     dalam percepatan pe-                       pembayaran, mening-
Undang-Undang (RUU) Perlindungan            economy yang tidak te-register, tidak ter    kan. Digitalisasi pembayaran bisa menjadi       ar,” ujar Ketua BPK Isma                   nyelesaian tindak lanjut                   katkan pengawasan dan
Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Berda-         -record, dan tidak bayar pajak. Jadi yang    kunci mengatasi underground production.         Yatun saat menyampaikan                    rekomendasi BPK serta                      kecermatan verifikasi, me-
sarkan kajian LAB 45, PRT yang terlin-      kita ambil itu,” ucap dia.                   Hanya saja terbatas untuk transaksi B2C         Ikhtisar Hasil Pemeriksaan                 meletakkan harapan pada                    lakukan pencairan belanja
dungi akan otomatis terdaftar sehingga         Menteri Koordinator Bidang Pereko-        (business to customer),” tutur Fajry.           Semester (IHPS) I Tahun                    DPD RI (Dewan Perwakilan                   sesuai dengan peruntukan,
bisa memiliki efek ganda seperti yang       nomian Airlangga Hartarto mengatakan,           Dia mengatakan untuk memajaki                2024 kepada Pimpinan                       Daerah Republik Indone-                    serta melakukan perbaikan
didapat dari kepesertaan jaminan sosial.    pemerintah terus melakukan monitoring        sektor tak berizin seperti sawit ilegal,        Dewan Perwakilan Daerah                    sia) sebagai representasi                  dalam proses pengang-
  Menurut dia, PRT yang diakui oleh         terhadap kondisi underground economy.        tambang ilegal, illegal logging, dan sejenis-   (DPD), di Jakarta, Senin                   daerah, agar mengopti-                     garan dan manajemen
negara dan dilindungi hukum akan lebih      Terutama dalam upaya pemerintah untuk        nya, otoritas pajak tidak bisa maju sendiri     (28/10/2024).                              malkan perannya dalam                      kas, dan memprioritaskan
terjamin kehidupan dan keberlangsungan      mengumpulkan penerimaan negara. “Ya          tetapi harus bersinergi bersama aparat            Dengan demikian, kata                    pengawasan, terutama                       penyelesaian program atau
kerjanya, bahkan akan memiliki dana         kita kan mengharapkan tidak ada lagi sha-    penegak hukum. Dalam hal ini aparat             dia, masih terdapat sisa                   dalam menindaklanjuti                      kegiatan yang dibiayai dari
pensiun. PRT juga memainkan peran           dow economy, kan semakin resmi semakin       penegak hukum seharusnya melakukan              kerugian sebesar Rp 1,45                   rekomendasi BPK RI, demi                   dana yang telah ditetapkan
utama yang menyokong ekonomi kelu-          bagus, karena itu dari segi perpajakan dan   pembenahan dulu.                                triliun atau 36,21% dari                   perbaikan dan terwujudnya                  penggunaannya. (th/ant)
arga urban karena para
pekerja dapat menitip-
kan anak dan pekerjaan
rumahnya sehingga
dapat berkontribusi ke-
pada ekonomi, teruta-
ma dampak positifnya                                                                                                                                                                  RINGKASAN RISALAH
                                                                                                                                                                            RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
terhadap keterlibatan                                                                                                                                                               PT. BANK SINARMAS Tbk.
perempuan yang lebih                                                                                                                                  Direksi PT. Bank Sinarmas Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan
                                                                                                                                                      bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) sebagai
tinggi di pasar tenaga                                                                                                                                berikut:
kerja.                                                                                                                                                Hari / Tanggal : Senin, 28 Oktober 2024
                                                                                                                                                      Waktu          : 10:46 – 11.00 WIB
  “Upaya pemerintah                                                                                                                                   Tempat         : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39, Jl. Mh Thamrin No.51,
sudah cukup banyak                                                                                                                                                     Jakarta Pusat 10350
untuk melegalkan RUU                                                                                                                                  Kehadiran      : - Dewan Komisaris:     1. Tjendrawati Widjaja
                                                                                                                                                                                              2. Sammy Kristamuljana
                                                                                                                                                                                                                        Komisaris Utama
                                                                                                                                                                                                                        Komisaris Independen
PPRT yang telah mang-                                                                                                                                                  - Direksi:              1. Frenky Tirtowijoyo       Direktur Utama
krak selama 20 tahun.                                                                                                                                                                          2. Miko Andidjaja
                                                                                                                                                                                               3. Ekajaya Ongny Putra
                                                                                                                                                                                                                           Direktur
                                                                                                                                                                                                                           Direktur
Namun, upaya ini perlu                                                                                                                                                                         4. Enny Kamal               Direktur
                                                                                                                                                                                               5. Sendy                    Direktur
ditingkatkan dengan                                                                                                                                                    - Pemegang Saham:       15.819.156.029 saham (80,2345%) dari seluruh saham yang telah
konsolidasi politik di                                                                                                                                                                         ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak
                                                                                                                                                                                               19.716.162.403 saham
parlemen,” terang Rey-                                                                                                                                I.   MATA ACARA RAPAT
han.                                                                                                                                                       1. Susunan Pengurus Perseroan
  Sementara itu, Wa-                                                                                                                                  II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
                                                                                                                                                          - Menyampaikan pemberitahuan tentang rencana Mata Acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan
kil Menteri Keuangan                                                                                                                                         (OJK), melalui surat tanggal 3 September 2024 Nomor SKL.189/2024/PRESDIR.
(Wamenkeu) Anggito                                                                                                                                        - Mempublikasikan PENGUMUMAN Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 19 September 2024
                                                                                                                                                             dan Mempublikasikan PEMANGGILAN Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 4 Oktober 2024,
Abimanyu mengimbau                                                                                                                                           masing-masing melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu “Investor Daily Indonesia”,
                                                                                                                                                             situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs resmi Perseroan.
agar aparat pajak be-
                                                                                                                                                      III. KEPUTUSAN RAPAT
kerja lebih keras dalam                                                                                                                                    MATA ACARA RAPAT
mengumpulkan peneri-                                                                                                                                       - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
                                                                                                                                                              untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
maan pajak, yang seha-                                                                                                                                     - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
                                                                                                                                                              hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
rusnya bisa didapatkan                                                                                                                                     - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
dari sektor-sektor yang                                                                                                                                    - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
                                                                                                                                                              a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak
terkait dengan unde-                                                                                                                                              29.800 saham atau merupakan 0,0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
                                                                                                                                                              b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/
rground economy. Salah                                                                                                                                            atau blanko atas usulan Mata Acara Rapat;
satu sektor yang terkait                                                                                                                                      c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak
                                                                                                                                                                  15.819.126.229 saham atau merupakan 99,9998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dengan underground                                                                                                                                                dalam Rapat;
                                                                                                                                                           Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang
economy adalah judi                                                                                                                                        sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 15.819.156.029 saham atau
online.                                                                                                                                                    merupakan 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan
                                                                                                                                                           keputusan Mata Acara Rapat.
  Menurut dia, banyak                                                                                                                                      - Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
masyarakat Indonesia                                                                                                                                          1. Menyetujui pengangkatan Sdri. Amandalia Johanes sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan
                                                                                                                                                                  terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi Perseroan
yang melakukan judi                                                                                                                                               yang saat ini menjabat yaitu pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
                                                                                                                                                                  akan diselenggarakan pada tahun 2026.
dengan bertaruh seca-                                                                                                                                             Dengan demikian sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
ra daring atau online                                                                                                                                             adalah sebagai berikut:
betting, misalnya mela-                                                                                                                                           DIREKSI:
                                                                                                                                                                  Direktur Utama          : Frenky Tirtowijoyo
kukan taruhan tentang                                                                                                                                             Direktur                : Miko Andidjaja
                                                                                                                                                                  Direktur                : Ekajaya Ongny Putra
soal skor sepak bola                                                                                                                                              Direktur                : Enny Kamal
                                                                                                                                                                  Direktur                : Sendy
dalam pertandingan                                                                                                                                                Direktur                : Amandalia Johanes
klub-klub liga Inggris,                                                                                                                                           DEWAN KOMISARIS:
                                                                                                                                                                  Komisaris Utama         : Tjendrawati Widjaja
maupun judi-judi da-                                                                                                                                              Komisaris Independen : Sammy Kristamuljana
lam bentuk lainnya.                                                                                                                                               Komisaris Independen : Rusmin
                                                                                                                                                              2. Menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary Perseroan untuk
“Sudah enggak kena                                                                                                                                               melaksanakan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta
denda, dianggap tidak                                                                                                                                            pernyataan keputusan rapat dihadapan Notaris dan memberitahukan perubahan tersebut kepada
                                                                                                                                                                 pihak/intansi yang berwenang.
haram, enggak bayar                                                                                                                                                                            Jakarta, 29 Oktober 2024
pajak lagi. Padahal kan                                                                                                                                                                         PT. Bank Sinarmas Tbk.
                                                                                                                                                                                                        Direksi
dia menang itu. Kalau

                                                                                                                                                   Ukuran : 3 kolom x 210 mmk

File

File Open PDF
Source IDX
Size1.84 MB
Published29 Oct 2024
Pages1
Characters30,004
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org Sinar Mas p.1
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×2
possible org BANK SINARMAS Tbk. p.1 ×6
possible org Bursa Efek Indonesia p.1
possible person Sammy Kristamuljana · Komisaris Independen p.1 ×2
unresolved org Kementerian Koordinator Bidang p.1
unresolved person Isma p.1
unresolved org Menteri Koordinator Bidang Pereko- p.1
unresolved org Menteri Keuangan p.1
unresolved org Sentral Efek Indonesia p.1
unresolved person Amandalia Johanes · Direktur p.1
unresolved person Rusmin · Komisaris Independen p.1

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

No extraction attempted yet.

Other files in this announcement 1

↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result