20241028_KIAS_Laporan Informasi dan Fakta Material_31750182_lamp1.pdf

-   Pada tanggal 4 Juli 2024, Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha
    Negara Jakarta (“PTUN Jakarta”) menjatuhkan amar putusan yang
    mengabulkan eksepsi pihak tergugat dan menolak gugatan Perseroan.
    Terhadap Putusan 584, Perseroan telah mengajukan permohonan
    banding pada tanggal 15 Juli 2024.

-   Pada tanggal 23 Oktober 2024, Majelis Hakim pada PT TUN Jakarta telah
    menetapkan Putusan No. 387/B/2024/PT.TUN.JKT yang pada intinya
    menyatakan sependapat dengan Putusan 584 dan menguatkannya.
    Menindaklanjuti hal ini, Perseroan akan mengajukan permohonan kasasi.

-   Argumen-argumen pokok dari Perseroan terhadap Putusan 584 adalah i)
    keputusan tata usaha negara tersebut menimbulkan akibat hukum pada
    Perseroan sehingga pembatalannya diperlukan untuk memastikan
    penyelesaian yang tuntas, ii) Perseroan juga seyogianya dianggap
    mengetahui atas tindakan-tindakan sejak akhir tahun 2023 ketika
    Pemerintah memberikan penjelasan dan dasar-dasar yang lengkap
    mengenai kewajiban finansial tersebut kepada Perseroan, dan iii)
    Pemerintah tidak dapat membuktikan bahwa catatan yang dirujuknya telah
    tepat dan sesuai serta bahwa upaya-upaya penagihan telah dilakukan
    secara patut.

Nomor Register Perkara 633/G/2023/PTUN.JKT (“Putusan 633”):

-   Perseroan mengajukan gugatan ini melawan Satgas BLBI dan Menteri
    Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”), yang
    memohonkan agar pengadilan mencabut keputusan tata usaha negara
    sehubungan dengan pemblokiran akses Perseroan kepada Sistem
    Administrasi Badan Hukum (“SABH”).

-   Pada tanggal 4 Juli 2024, Majelis Hakim pada PTUN Jakarta menjatuhkan
    amar putusan yang mengabulkan eksepsi pihak tergugat terkait
    kompetensi absolut peradilan tata usaha negara. Terhadap Putusan 633,
    Perseroan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Juli
    2024.

-   Pada tanggal 3 Oktober 2024, Majelis Hakim pada PT TUN Jakarta telah
    menetapkan Putusan No. 389/B/2024/PT.TUN.JKT yang pada intinya
    menyatakan sependapat dengan Putusan 633 dan menguatkannya.
    Menindaklanjuti hal ini, Perseroan telah mengajukan permohonan kasasi
    pada tanggal 16 Oktober 2024.

-   Argumen-argumen pokok dari Perseroan terhadap Putusan 633 adalah i)
    objek sengketa memenuhi kualifikasi keputusan tata usaha negara yang
    dapat diperiksa dan diadili oleh peradilan tata usaha negara; dan ii)
    sengketa yang mendasari gugatan ini adalah penggunaan kekuasaan
    negara dalam bentuk pemblokiran akses Perseroan terhadap SABH yang
    tergolong sengketa tata usaha negara, sehingga peradilan tata usaha
    negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Nomor Register Perkara 632/G/2023/PTUN.JKT (“Putusan 632”):

-   KKM mengajukan gugatan ini melawan Satgas BLBI dan Menkumham,
    yang memohonkan agar pengadilan mencabut keputusan tata usaha
    negara sehubungan dengan pemblokiran akses KKM kepada SABH.

-   Pada tanggal 3 Juli 2024, Majelis Hakim pada PTUN Jakarta menjatuhkan
    amar putusan yang mengabulkan eksepsi pihak tergugat. Intinya,
    Pengadilan beralasan bahwa KKM mengajukan perkara setelah lewatnya
    tenggang waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan oleh peraturan
    perundang-undangan karena KKM mengetahui adanya gugatan ini sejak
    tahun 2022. Terhadap Putusan 632, KKM telah mengajukan permohonan
    banding pada tanggal 15 Juli 2024.

-   Pada tanggal 21 Oktober 2024, Majelis Hakim pada PT TUN Jakarta telah
    menetapkan Putusan No. 388/B/2024/PT.TUN.JKT yang pada intinya
    menyatakan sependapat dengan Putusan 632 dan menguatkannya.
    Menindaklanjuti hal ini, KKM akan mengajukan permohonan kasasi.

-   Argumen-argumen pokok dari KKM terhadap Putusan 632 adalah bahwa
    KKM wajib dianggap mengetahui adanya objek sengketa tersebut pada
    tanggal 18 September 2023 ketika Pemerintah memberikan keterangan
    lengkap dan alasan pemblokiran pada pemeriksaan persiapan Perkara
    Nomor 431/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Informasi Latar Belakang:

-   Sebelum krisis keuangan tahun 1997, Perseroan mengadakan beberapa
    perjanjian utang-piutang dengan beberapa bank, termasuk bank yang
    dimiliki Kaharudin Ongko (jumlah utang dari bank tersebut kurang lebih
    IDR 321 miliar). Pada saat krisis, Pemerintah Indonesia mengambil alih
    pengelolaan bank tersebut dan mengalihkan utang antara Perseroan
    dengan bank kepada pihak ketiga. Utang ini telah dialihkan beberapa kali
    sebelum dikonversi menjadi saham seri B dari Perseroan pada tahun 2008.

-   Pada tahun 2011, saham Seri B Perseroan telah dibeli oleh SCG Décor
    Public Company Limited (sebelumnya dikenal sebagai SCG Building
    Materials Co., Ltd.), anak usaha dari The Siam Cement Public Company
    Limited, Thailand, melalui Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan
    bursa yang berlaku. Berdasarkan dokumen uji tuntas yang dilakukan pada
    saat ini oleh konsultan hukum terkemuka di Indonesia, Perseroan tidak
    pernah memiliki kewajiban kepada Pemerintah dan saham-saham dari
    Perseroan dan anak usahanya tidak pernah digadaikan atau dijaminkan
    kepada Pemerintah. Lebih lanjut, sejak akuisisi tersebut tidak pernah ada
    penolakan atau tagihan dari pihak mana pun termasuk Pemerintah.

-   Setelah seluruh usaha dan kerja sama dengan lembaga pemerintah untuk
    menyelesaikan persoalan tersebut secara damai, termasuk dengan
    menyediakan seluruh informasi yang diminta dan membantu pembukaan
    rekening terpisah untuk menyita dividen dari Kaharudin Ongko dan
    afiliasinya, Pemerintah bersikeras bahwa Perseroan memiliki kewajiban
    keuangan kepada Pemerintah dan mempertahankan pemblokiran akses
    Perseroan terhadap SABH.

Reference is made to Company’s announcement of material information or facts
dated 29 March 2023, 4 September 2023, 17 November 2023, 6 December
2023, and 12 July 2024, the Company would like to provide updates regarding
the administrative lawsuits that have been filed by the Company and KKM, as
follows:

Case registration number 584/G/2023/PTUN.JKT (“Decision 584”):

-   The Company filed this lawsuit against (i) Director of State Asset
    Management, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, (ii) Director
    General of State Assets, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia,
    (iii) Head of DKI Jakarta Branch Committee for State Receivables Affairs,
    and (iv) the Chair of the Task Force for Handling State Collection Rights
    for the Bank Indonesia Liquidity Assistance Fund ("BLBI Task Force")
    because the government, led by the BLBI Task Force, claimed that the
    Company has a financial obligation to the state without providing the
    evidence on the basis and calculation of the obligation.

-   On 4 July 2024, the Panel of Judges at the Jakarta State Administrative
    Court ("Jakarta SAC"), rendered a verdict granting the demurrer of the
    defendants and rejecting the plaintiff’s lawsuit. Against Decision 584, the
    Company filed an appeal on 15 July 2024.

-   On 23 October 2024, the Panel of Judges at the Jakarta SAHC has
    stipulated Decision No. 387/B/2024/PT.TUN.JKT which in essence states
    that they agree with Decision 584 and thus uphold the decision. Following
    up on this, the Company will file a cassation application.

-   The Company’s key arguments against the Panel of Judges’ Decision 584
    are i) all state administrative decisions have the consequence effect to the
    Company so that their annulment is necessary to ensure a conclusive
    resolution; ii) the Company should be considered having awareness of the
    actions in late 2023 which was the time the government provided full details
    and grounds of the financial obligations to the Company; and iii) the
    government could not prove that the records it referred to were correct and
    appropriate and that collection efforts had been carried out properly.

Case registration number 633/G/2023/PTUN.JKT (“Decision 633”):

-   The Company filed this lawsuit against the BLBI Task Force and the
    Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia (“MoLHR”),
    asking the court to revoke administrative decisions and actions in relation
    to the blocking of the Company’s access to the Legal Entity Administration
    System ("LEAS").

-   On 4 July 2024, the Panel of Judges at the Jakarta SAC, rendered a verdict
    granting the demurrer of defendants related to the absolute competence of
    the state administrative court. Against Decision 633, the Company filed an
    appeal on 15 July 2024.

-   On 3 October 2024, the Panel of Judges at the Jakarta SAHC stipulated
    Decision No. 389/B/2024/PT.TUN.JKT which in essence states that they
    agree with Decision 633 and thus uphold the decision. Following up on this,
    the Company filed a cassation application on 16 October 2024.

-   The Company's key arguments against the Panel of Judges’ Decision 633
    are i) the disputed object meets the qualifications of a state administrative
    decision that can be challenged at the state administrative court; and ii) the
    dispute underlying this lawsuit is the use of state power in the form of
    blocking the Company’s access to the LEAS, which classified as a state
    administrative dispute, so the state administrative court has the authority
    to examine and adjudicate this case.

Case registration number 632/G/2023/PTUN.JKT (“Decision 632”):

-   KKM filed this lawsuit against BLBI Task Force and MoLHR, asking the
    court to revoke administrative decisions and actions in relation to the
    blocking of the KKM’s access to the LEAS.

-   On 3 July 2024, the Panel of Judges at the Jakarta SAC, gave a verdict
    granting the demurrer of the defendants. In essence, the Court reasoned
    that KKM filed the case after 90-days-time limitation as required by the
    applicable laws as KKM were aware of this action since 2022. Against
    Decision 632, KKM filed an appeal on 15 July 2024.

-   On 21 October 2024, the Panel of Judges at the Jakarta SAHC stipulated
    Decision No. 388/B/2024/PT.TUN.JKT which in essence states that they
    agree with Decision 632 and thus uphold the decision. Following up on this,
    KKM will file a cassation application.

-   KKM’s key argument against the Panel of Judges’ Decision 632 is that KKM
    should be considered having awareness of the disputed object on 18
    September 2023 when the Government provided full details and reason of
    the blocking during the preparatory examination of Case No.
    431/G/TF/2023/PTUN.JKT.

                                     Background Information:

                                     -   Prior to 1997 financial crisis, the Company entered into several loan
                                         agreements with number of banks, including the bank owned by Kaharudin
                                         Ongko (the loan value from such bank is approximately IDR 321 billion).
                                         During the crisis, the Indonesian government agency took control of such
                                         bank and transferred the loan between the Company and the bank to a
                                         third party. This loan was subsequently transferred multiple times until
                                         being converted to series B shares in the Company in 2008.

                                     -   In 2011, Series B shares in the Company were acquired by SCG Decor
                                         Public Company Limited (formally known as SCG Building Materials Co.,
                                         Ltd.), a subsidiary of The Siam Cement Public Company Limited, Thailand,
                                         through the Indonesian Stock Exchange in accordance with the applicable
                                         stock exchange regulations. Based on the due diligence documents
                                         conducted at that time by a reputable legal advisor in Indonesia, the
                                         Company has never had liability towards the government and the shares
                                         in the Company and its subsidiaries have never been encumbered nor
                                         pledged to the government. In addition, since the acquisition, there had
                                         been no objection nor claim from any party, including from the government.

                                     -   After all effort and full cooperation with the government agencies to solve
                                         the issue amicably, including provided all requested information and
                                         assisted in opening separate account in order to confiscate dividends from
                                         Kaharudin Ongko and his affiliates, the government agencies insisted that
                                         the Company has financial obligations to the government and maintain the
                                         account blocking.

 4.   Dampak            kejadian,    Sampai dengan saat ini, belum terdapat dampak terhadap kegiatan usaha dan
      informasi    atau      fakta   kondisi keuangan Perseroan yang timbul dari putusan-putusan tersebut. /
      material           tersebut
      terhadap          kegiatan     To date, there has been no impact on the Company's business activities and
      operasional,        hukum,     financial condition resulting from the decisions.
      kondisi keuangan, atau
      kelangsungan         usaha
      Emiten atau Perusahaan
      Publik / The impact of
      event,             material
      information or facts on the
      Company's operational,
      legal, financial condition,
      or business continuity
      activities
 5.   Keterangan Lain-Lain /         -
      Other Information

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih /
Thank you for your attention and cooperation.


Hormat kami, / Regards,
PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk



__________________
Susalak Khiew-Orn
Direktur / Director

Tembusan:

1.     PT Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange - Kepala Divisi Penilaian Perusahaan / Chief of
       Corporate Valuation Division