20241028_BSSR_Penyampaian Bukti Iklan_31749947_lamp1.pdf

                                                                                                         EKONOMI                                                                                            SENIN, 28 OKTOBER 2024                                       7

Industri Sawit kian
Menghadapi Tantangan
GABUNGAN Pengusaha Kelapa Sawit                Terkait dengan itu, Gapki akan meng­
Indonesia (Gapki) menyatakan selama          gelar 20th Indonesian Palm Oil Con­
2024 industri kelapa sawit masih meng­       ference and 2025 Price Outlook (IPOC
hadapi sejumlah tantangan, baik dari         2024) pada 6-8 November 2024 di Nusa
dalam negeri maupun global.                  Dua, Bali. Konferensi digelar untuk
   Menurut Bendahara Umum Gapki              menyikapi dinamika yang penuh keti­
Mona Surya, tantangan dari dalam             dakpastian tersebut.
negeri seperti isu mengenai stagnasi           Di kesempatan berbeda, Asosiasi Pe­
produksi dan produktivitas, ketidak­         tani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo)
pastian kebijakan, serta rata-rata           meminta pengelolaan kelapa sawit tidak
umur tanaman yang memasuki masa              digabungkan dalam Badan Pengelola
replanting.                                  Dana Perkebunan (BPDP), namun tetap
   “Beberapa tantangan tersebut perlu        di bawah Badan Pengelola Dana Perke­
mendapatkan perhatian khusus dari            bunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).
para stakeholders,” kata Mona, Sabtu           “Untuk itu, kami petani sawit memo­
(26/10).                                     hon kepada Bapak Presiden Prabowo
   Sementara itu, tantangan dari luar        Subianto untuk mencabut Perpres No
negeri yang dihadapi misalnya keseim­        132/2024, lalu memberlakukan kembali
bangan antara pasokan dan permintaan         Perpres yang menaungi BPDP-KS,” kata­
minyak nabati lainnya, kampanye nega­        nya, kemarin.
tif soal rantai pasok yang keberlanjutan,      Menurut Gulat, terbitnya Perpres No
sampai faktor geopolitik di Eropa dan        132/2024 yang menghilangkan peranan
Timur Tengah.                                BPDP-KS telah menimbulkan keresahan
   Salah satu tantangan kebijakan dari       bagi petani sawit yang sedang meng­
Uni Eropa, lanjutnya, yaitu kebijakan        ajukan dana Peremajaan Sawit Rakyat
deforestasi Uni Eropa (EUDR) berisiko        (PSR).
menjadi hambatan di pasar interna­             “Kami meminta kelapa sawit tidak
sional.                                      digabungkan dalam lembaga baru ini,
   “Kebijakan ini berpotensi membe­          Karena itu, BPDP-KS sebaiknya tetap
rikan dampak signifikan bagi petani          berdiri untuk mendanai program sawit                                                                                                                                                                       ANTARA/WAHDI SEPTIAWAN

sawit di negara penghasil utama seperti      termasuk petani secara mandiri untuk            PENGELOLAAN SAWIT: Petani menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tempat penampungan kelapa sawit Dendang, Tanjung Jabung
Indonesia (41% dari produksi global)         kepentingan nasional sebagai komoditi           Timur, Jambi, Minggu (13/10). Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta pengelolaan kelapa sawit tidak digabungkan dalam Badan
dan Malaysia (27%),” katanya.                Indonesia,” katanya. (Ant/E-2)                  Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), tetapi tetap di bawah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).




Indonesia
                                                 Program
                                                                                                                                    meningkatkan indeks pertanaman              terhadap produksi padi nasional                 ran Sulaiman memaparkan konsep
                                                                                                                                    (IP), dari satu kali menjadi dua            tahun 2023 sebesar 9,38%,” tan­                 swasembada pangan dengan fokus
                                                                                                                                    hingga tiga kali tanam per tahun.           dasnya.                                         pada peningkatan produksi dalam

Disarankan                                                                                                                            Bayu optimistis swasembada                   Menurut Yudi, faktor keberha­                negeri untuk mengurangi keter­




                                                 Cetak Sawah
                                                                                                                                    pangan nasional dapat tercapai. Ia          silan produksi padi antara lain ada­            gantungan impor dan memperkuat
                                                                                                                                    menegaskan swasembada pangan                nya dukungan gerakan percepatan                 ketahanan pangan nasional.

Gabung                                                                                                                              saat ini harus dilakukan segera,
                                                                                                                                    mengingat banyak negara yang
                                                                                                                                    sudah menerapkan pembatasan
                                                                                                                                                                                tanam nasional, fasilitasi pengem­
                                                                                                                                                                                bangan kawasan padi dalam ben­
                                                                                                                                                                                tuk sarana produksi pertanian
                                                                                                                                                                                                                                   “Dalam menghadapi krisis pa­
                                                                                                                                                                                                                                ngan global dan mencapai swasem­
                                                                                                                                                                                                                                bada pangan, Kementerian Per­

OECD-BRICS
                                                 Jadi Prioritas
                                                                                                                                    ekspor pangan akibat perubahan              (saprodi) dengan total bantuan se­              tanian telah menyusun langkah
                                                                                                                                    iklim dan ketidakpastian geopolitik.        luas 1,1 juta hektare, pengendalian             strategis yang tertuang dalam


Sekaligus
                                                                                                                                      “Artinya suplai pangan berkurang          organisme pengganggu tumbuhan                   blueprint swasembada pangan,”
                                                                                                                                    sehingga kita harus memenuhi ke­            (OPT) dan penanganan dampak                     katanya.
                                                                                                                                    butuhan dalam negeri dengan                 perubahan iklim, serta fasilitasi                  Amran menegaskan swasem­
                                                                                                                                    swasembada pangan,” ujarnya.                alat dan mesin pertanian (alsintan)             bada pangan adalah gagasan
INDONESIA dinilai memiliki peluang un­                                                                                                Sementara itu, Direktur Jenderal          pascapanen.                                     besar dari Presiden Prabowo
tuk bergabung dengan Organisasi untuk
                                                 Kementan mencatat produksi padi pada                                               Tanaman Pangan Kementerian                     Keberhasilan tersebut juga didu­             Subianto yang akan dijalankan se­
Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan               triwulan III 2024 mencapai 43,28 juta ton                                          Pertanian Yudi Sastro mengung­              kung kegiatan cetak sawah dan                   cara intensif untuk mewujudkan
(OECD) serta organisasi antarpemerintah
BRICS. Keduanya dianggap penting dan
                                                 GKG atau sebesar 78,09% dari target 2024                                           kapkan, produksi padi pada tri­
                                                                                                                                    wulan III 2024 mencapai 43,28 juta
                                                                                                                                                                                pompanisasi yang dilaksanakan
                                                                                                                                                                                Direktorat Jenderal Prasarana dan
                                                                                                                                                                                                                                kemandirian pangan di Indonesia.
                                                                                                                                                                                                                                   Ia menjelaskan, pada 2024 Ke­
Indonesia mestinya bisa memainkan                yakni sebanyak 55,42 juta ton.                                                     ton GKG atau sebesar 78,09% dari            Sarana Pertanian dalam upaya per­               mentan telah melakukan refocus-
peran krusial dengan tetap menjaga                                                                                                  target 2024, yakni sebanyak 55,42           cepatan tanam untuk pengamanan                  ing anggaran Rp1,7 triliun. Lang­
prinsip nonblok.                                 Naufal Zuhdi                                untuk mencapai swasembada pa­          juta ton.                                   produksi.                                       kah itu memberi dampak surplus
   “The best scenario adalah bergabung           naufal@mediaindonesia.com                   ngan. Solusi lainnya, kita harus         Ia menambahkan, pada 2023                    “Untuk itu, kami akan terus                  produksi 1,13 juta ton beras de­




                                                 P
dengan keduanya seperti yang coba                                                            ada inovasi dan pengembangan           produksi padi telah berhasil                mendukung pengawalan kegiatan                   ngan nilai total mencapai Rp13,57
dilakukan Thailand dan Turki (Turki                       E M E R I N TA H d i t u n t u t   teknologi pertanian,” kata pakar       melampaui target sebesar 52,12              pompanisasi agar daerah-daerah                  triliun.
adalah anggota OECD tetapi mendaftar                      fokus pada program cetak           pertanian, agroklimatologi, dan        juta ton GKG, yakni mencapai                yang berpotensi untuk dilakukan                    “Kebijakan yang tepat ini berha­
menjadi anggota BRICS), karena memang                     sawah baru 3 juta hektare          perubahan iklim Universitas Ga­        53,63 juta ton GKG atau 102,88%.            percepatan tanam dapat melaku­                  sil meningkatkan produksi beras
tidak ada ketentuan formal yang tidak                     dalam mencapai target              djah Mada (UGM), Bayu Dwi Apri         Dukungan bantuan pemerintah                 kan penanaman,” tuturnya.                       di Agustus-Oktober 2024 yang ter­
memungkinan hal ini terjadi,” kata eko­          swasembada pangan. Apalagi,                 Nugroho, Sabtu (26/10).                pada kegiatan budi daya padi se­                                                            catat BPS,” ujarnya.
nom Universitas Paramadina Samirin               kebutuhan pangan dalam negeri                 Program cetak sawah, sambung         luas 1,10 juta hektare pada 2023            Blueprint swasembada                               Selain itu, Kementerian Perta­
Wijayanto, kemarin.                              akan meningkat seiring dengan               dia, dapat berkontribusi terhadap      berkontribusi sebesar 10,46%                  Di kesempatan berbeda, saat                   nian juga mengimplementasikan
   Namun jika Indonesia berada da­               pertumbuhan jumlah penduduk                 swasembada pangan tanpa meng­          terhadap realisasi luas tanam dan           mengikuti retret bagi para menteri              strategi intensifikasi dan eksten­
lam posisi harus memilih salah satu di           yang diproyeksikan akan menca­              ubah fungsi lahan hutan. Bayu me­      luas panen padi nasional.                   Kabinet Merah Putih di Magelang,                sifikasi lahan pertanian untuk
antaranya, lanjut Samirin, semestinya            pai 330 juta jiwa pada 2050.                nilai pemerintah mesti fokus pada        “Dari luas tanam bantuan pe­              Jawa Tengah, Sabtu (26/10), Men­                memastikan keberhasilan swasem­
pilihan dijatuhkan kepada kelompok                 “Cetak sawah itu solusi prioritas         pemanfaatan lahan tidur untuk          merintah tersebut berkontribusi             teri Pertanian (Mentan) Andi Am­                bada pangan. (Ant/E-2)
yang lebih menghargai posisi Indone­
sia. Hal itu menurutnya dapat dilihat
dari kecepatan eksekusi keanggotaan
Indonesia.
   “Jika memilih OECD, tentunya Indo­
nesia perlu afirmasi bahwa berbagai
perjanjian dagang yang masih menggan­
tung, akan segera dituntaskan,” terang
Wijayanto.
   Dalam skenario terburuk, Indonesia                                                                                                                               PENGUMUMAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
akan terus digantung, baik oleh OECD                                                                                                                   JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU 2024
maupun BRICS. Itu bisa jadi karena Indo­                                                                                                          Direksi PT Baramulti Suksessarana Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para
nesia selalu dirundung keraguan dalam                                                                                                             Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah
mengambil sikap.                                                                                                                                  menyetujui dan memutuskan untuk melakukan pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2024 sebesar USD 30,000,000
                                                                                                                                                  untuk 2.616.500.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan berdasarkan kurs tengah yang
   Sebelumnya, di kesempatan berbeda                                                                                                              ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2024, dengan jadwal dan tata cara pembayaran Dividen Interim
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama                                                                                                               sebagai berikut:
Ekonomi Internasional Kemenko Pereko­
                                                                                                                                                  I. Jadwal Pembagian Dividen Interim
nomian Edi Prio Pambudi mengatakan,
Indonesia merupakan negara bebas aktif                                                                                                               NO                                     KETERANGAN                                                 TANGGAL
dalam forum internasional. Itu berarti,                                                                                                               1    Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)
                                                                                                                                                           • Pasar Reguler dan Negosiasi                                                             05 Nopember 2024
Indonesia dapat berdiri di banyak pihak                                                                                                                    • Pasar Tunai                                                                             07 Nopember 2024
selama itu menguntungkan dan berman­                                                                                                                  2    Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)
faat bagi negara.                                                                                                                                          • Pasar Reguler dan Negosiasi                                                             06 Nopember 2024
   “Jadi tujuan utamanya sebenar­                                                                                                                          • Pasar Tunai                                                                             08 Nopember 2024
nya lebih kepada efficient economy.                                                                                                                   3    Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak atas Dividen (Recording Date)                   07 Nopember 2024
Bukan masalah kita sensitif dengan                                                                                                                    4    Tanggal Pembayaran Dividen Interim                                                        21 Nopember 2024
sebuah mata uang, enggak. Karena                                                                                                                  II. Tata Cara Pembagian Dividen Interim
bagaimanapun kalau kita masuk ke                                                                                                                      1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat
                                                                                                                                                         pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham Perseroan.
dalam situ (sensitif terhadap mata                                                                                                                    2. Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
uang), nanti kita justru kehilangan per­                                                                                                                 Saham Perseroan (“DPS”) atau Recording Date pada tanggal 07 Nopember 2024 dan/atau pemilik saham Perseroan
spektifnya akan ke mana,” tuturnya,                                                                                                                      pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal
                                                                                                                                                         07 Nopember 2024.
Jumat (25/10).                                                                                                                                        3. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen
   Salah satu langkah yang dinilai dapat                                                                                                                 Interim dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 21 Nopember 2024 ke dalam Rekening
mendorong ekonomi efisien ialah mela­                                                                                                                    Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan
                                                                                                                                                         membuka Rekening Efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam
lui transaksi mata uang lokal (local cur-                                                                                                                penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran Dividen Interim akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
rency transaction/LCT) dengan sejumlah                                                                                                                4. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
                                                                                                                                                      5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari
negara.                                                                                                                                                  objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan
   “Kita ingin proses perdagangan, mi­                                                                                                                   tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN
salnya biaya logistik kita murah, proses                                                                                                                 tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”)
                                                                                                                                                         akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik
transportasi kita juga bisa terjangkau,                                                                                                                  Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka
supaya semuanya menjadi lebih mudah,”                                                                                                                    dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan
                                                                                                                                                         perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan
terangnya.                                                                                                                                               sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung
   Sementara itu, Menteri Luar Negeri Su­                                                                                 ANTARA/KHALIS SURRY
                                                                                                                                                         Kemudahan Berusaha.
giono mengungkapkan alasan Indonesia             PERTEMUAN TAHUNAN PERBANKAN SYARIAH: Kepala Eksekutif                                                6. Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui Perusahaan Efek dan atau
                                                                                                                                                         Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib
berkeinginan bergabung dengan BRICS.             Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae (tengah), Pj                            bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak
Hal itu ia sampaikan dalam pertemuan             Gubernur Aceh Safrizal (kedua dari kanan), dan Deputi Komisioner Pengawas Bank                          yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, Kamis            Pemerintah dan Syariah OJK Defri Andri (kedua dari kiri) berfoto bersama perwakilan                  7. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan
                                                                                                                                                         menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghidaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan
(24/10).                                         asosiasi perbankan dan perwakilan pemerintah saat peluncuran buku Pedoman                               Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak
   Sugiono menjelaskan politik luar              Produk Perbankan Syariah dalam acara Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah 2024                           Berganda, dengan menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman
negeri Indonesia berdasar nilai bebas            di Banda Aceh, Aceh, Jumat (25/10). Pertemuan tahunan yang digelar OJK dengan                           Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE yang tenggat waktunya akan ditentukan/diumumkan oleh KSEI.
                                                                                                                                                         Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
aktif. Sesuai arahan Presiden Prabowo            tema Akselerasi pengembangan perbankan syariah membangun negeri itu untuk
Subianto, kata dia, Indonesia ingin berte­       meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara industri perbankan syariah, regulator,                                                           Jakarta, 28 Oktober 2024
man baik dengan semua negara di dunia.           dan unsur terkait lain dalam rangka pengembangan ekonomi keuangan syariah, baik                                                        Direksi PT Baramulti Suksessarana Tbk.
(Mir/E-2)                                        di level nasional maupun internasional.