Back to announcement
20241024_TBLA_Penyampaian Bukti Iklan_31749026_lamp2.pdf
Other Text extracted TBLASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
7 MACRO ECONOMICS
KAMIS, 24 OKTOBER 2024
Menkeu Rombak Rencana Kerja
Anggaran untuk Akomodasi K/L Baru
JAKARTA, ID – Menteri Keuangan an itu menjadi pekerjaan rumah besar terus dilakukan sehingga restrukturisa-
(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merom- bagi K/L saat ini yang perlu diselesai- si K/L dapat dilaksanakan dengan baik,
bak Rencana Kerja Anggaran Kemente- kan dalam waktu singkat. efektif, dan efisien.
rian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian “Kita berupaya agar berbagai program “Mari kita mulai pekerjaan ini dengan
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sisa tahun dari Presiden dan Wakil Presiden dapat niat baik dan pikiran yang terbuka.
anggaran 2024 (TA) dan TA 2025. Hal segera berjalan dengan tetap mem- Mengabdi untuk membangun Indonesia
ini guna mengakomodasi kemunculan pertahankan prinsip tata kelola yang secara kuat agar bisa maju, berdaulat, adil,
kementerian/lembaga (K/L) baru. baik. Oleh karena itu, saya meminta makmur, dan bermartabat,” tuturnya.
“Dengan adanya perubahan dan agar komunikasi dan koordinasi terus Sebelumnya, Presiden RI Prabowo
munculnya K/L baru, perlu dilakukan ditingkatkan,” tambah dia. Subianto melantik 48 menteri dalam
restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Dalam perombakan anggaran itu, Ke- susunan Kabinet Merah Putih periode Antara
Anggaran K/L (RKAKL) dan DIPA untuk menterian Keuangan (Kemenkeu) berkoor- 2024–2029 serta lima pejabat setingkat Stok Cadangan Beras
sisa TA 2024 dan TA 2025,” kata Sri dinasi dengan Badan Perencanaan Pemba- menteri, yakni Jaksa Agung, Kepala BIN, Pekerja menata karung beras saat proses bongkar muat beras di gudang Perum Bulog
Mulyani dalam keterangannya di akun ngunan Nasional (Bappenas) serta Kemen- Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kan- Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Rabu (23/10/2024). Badan Urusan Logistik (Bulog) melaporkan
Instagram resmi @smindrawati, seperti terian Pendayagunaan Aparatur Negara dan tor Komunikasi Kepresidenan, Ketua stok beras yang dimiliki hingga 18 Oktober 2024 sebanyak 1,4 juta ton yang terdiri dari stok
dikutip di Jakarta, Rabu (23/10/2024). Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Dewan Ekonomi Nasional, dan Wakil Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekitar 1,2 juta ton dan stok komersial sebanyak 268 ribu
Menurut dia, restrukturisasi anggar- Menkeu mengatakan sinergi akan Kepala Staf Kepresidenan. (th/ant) ton yang sudah tersebar diseluruh kantor wilayah Bulog seluruh Indonesia.
Pemerintah Perlu Tangani
Penurunan Daya Beli Masyarakat
JAKARTA, ID – Persoalan penurunan daya beli masyarakat kelas menengah akhir-akhir ini perlu menjadi perhatian Presiden RI
Prabowo Subianto untuk mendapatkan penanganan. Sebab, kelas menengah selama ini dianggap sebagai pilar utama perekonomian nasional.
Oleh Arnoldus Kristianus PERKEMBANGAN KELAS MENENGAH INDONESIA
dan Thomas E Harefa
B
Kelas Pengeluaran 2019 2021 2022 2023 2024*
erdasarkan data yang di- Jumlah (juta) Proporsi (%) Jumlah (juta) Proporsi (%) Jumlah (juta) Proporsi (%) Jumlah (juta) Proporsi (%) Jumlah (juta) Proporsi (%)
himpun oleh Badan Pusat
Miskin 25,14 9,41 27,54 10,14 26,16 9,54 25,9 9,36 25,22 9,03
Statistik (BPS), jumlah ke-
Rentan Miskin 54,97 20,56 58,32 21,47 62,52 22,80 64,43 23,28 67,69 24,23
las menengah dan menuju
Menuju Kelas Menengah 128,85 48,20 130,82 48,17 134,93 49,21 136,92 49,47 137,50 49,22
kelas menengah mencakup
Kelas Menengah 57,33 21,45 53,83 19,82 49,51 18,06 48,27 17,44 47,85 17,13
66,35% dari total penduduk Indone- Kelas Atas 1,02 0,38 1,07 0,40 1,08 0,40 1,26 0,46 1,07 0,38
sia, dengan proporsi konsumsi penge-
Sumber: BPS
luaran mencapai 81,49% dari total Ket: * Maret
konsumsi masyarakat. Namun, porsi
kelas menengah mulai mengalami puan membeli. Jadi, ini juga harus tumbuhan wirausaha baru. Situasi ini “Selain pembukaan lapangan ker- renovasi dari rusun yang telah usang.
penurunan sejak pandemi Covid-19, realistis,” jelas dia. menjadi salah satu pekerjaan rumah ja, pemerintah mendatang dapat “Kelas menengah akan sangat vital
dari 57,33 juta (21,45%) pada 2019 Guna mengatasi persoalan-persoal- (PR) utama Kementerian UKM. “Jadi, mengurangi beban kebutuhan da- dalam menjaga stabilitas tersebut de-
menjadi 47,85 juta (17,13%) pada an itu, Aviliani meminta pemerintah itu PR yang menurut saya perlu dike- sar seperti hunian dan makanan, ngan jumlah yang banyak dan berkua-
Maret 2024. Sementara itu, jumlah untuk memastikan kesempatan kerja mukakan di awal,” tutur dia. sehingga masyarakat memiliki sisa litas (karena mengenyam pendidikan
menuju kelas menengah meningkat bagi masyarakat. Dengan kehadiran pendapatan yang bisa meningkatkan yang lebih tinggi),” tutur Rayhan.
dari 128,85 juta (48,20%) menjadi digitalisasi yang mendorong efisiensi Kurangi Beban Kebutuhan daya beli atau bisa menjadi tabung- Pada saat yang sama pemerintah-
137,50 juta (49,22%). serta tutupnya banyak perusahaan Sementara itu, Koordinator Analis an/investasi,” jelas Rayhan, Selasa an juga harus memperbaiki kondisi
Kelompok kelas menengah menca- akibat terdampak Covid-19, ke- Laboratorium Indonesia 45 (LAB (22/10/2024). demokrasi. Pada 2024, indeks de-
kup masyarakat dengan pengeluaran sempatan kerja kini relatif makin 45) Rayhan Noor mengatakan, kebi- Dia mengatakan program 3 juta mokrasi di tingkat pusat cenderung
berkisar Rp 2.040.262 mencapai Rp mengecil. jakan ekonomi ke depan yang perlu rumah yang diusung oleh Presiden memburuk. Dengan rincian aspek
9.909.844 per kapita per bulan pada Kondisi itu juga dibarengi dengan diperhatikan adalah menjaga kese- Prabowo Subianto bila tepat sasaran jaminan kebebasan berkumpul, ber-
2024. Jumlah itu ditentukan oleh minimnya kemunculan wirausaha imbangan antara stabilitas ekonomi bisa menjadi solusi. Dalam mene- serikat, berekspresi, dan berpendapat
standar Bank Dunia soal kelas me- baru. Menurut dia, kreditur dari dan politik. Khususnya yang dapat rapkan program tersebut untuk ka- oleh aparat negara turun 18 poin;
nengah dengan perhitungan 3,5-17 kalangan usaha mikro, kecil, dan mengatasi permasalah penurunan wasan urban, pemerintah juga perlu aspek kebebasan pers dalam menja-
kali garis kemiskinan suatu negara. menengah (UMKM) cenderung diisi jumlah kelas menengah sebanyak mempertimbangkan untuk membeli lankan tugas dan fungsinya turun 14
Standar tingkat pengeluaran kelas oleh orang-orang yang sama, yang 9,48 juta orang perlu menjadi isu yang lahan dari perumahan yang telah poin; aspek netralitas penyelenggara
menengah itu meningkat dari 2019, mengindikasikan lambatnya per- perlu diselesaikan lebih dulu. lama dibangun ataupun melakukan pemilu turun 8 poin. (ant)
yakni pada rentang Rp 1.488.375
hingga mencapai Rp 7.229.250.
Sedangkan kelompok menuju kelas PEMANGGILAN PEMANGGILAN
menengah merupakan masyarakat RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”) RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)
yang memiliki pengeluaran 1,5-3,5 OBLIGASI BERKELANJUTAN II TUNAS BARU LAMPUNG TAHAP I TAHUN 2023 OBLIGASI BERKELANJUTAN I TUNAS BARU LAMPUNG TAHAP II TAHUN 2020 SERI B
kali garis kemiskinan, yaitu pada ren- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat dari Obligasi Berkelanjutan II Tunas Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat dari Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru
Lampung Tahap I Tahun 2023 (“Obligasi”), yang diterbitkan oleh PT Tunas Baru Lampung Tbk, suatu perseroan terbuka yang berkedudukan di Jakarta Lampung Tahap II Tahun 2020 Seri B (“Obligasi”), yang diterbitkan oleh PT Tunas Baru Lampung Tbk, suatu perseroan terbuka yang berkedudukan di
tang Rp 874.398 hingga Rp 2.040.262 Selatan (“Emiten”) berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2023, Akta Nomor 31 tanggal 21 Jakarta Selatan (“Emiten”) berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020, Akta Nomor 10
pada 2024, dan Rp 637.875 hingga Rp Desember 2022, yang dibuat dihadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan
ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2023 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang
tanggal 19 Februari 2020, yang dibuat dihadapan Antoni Halim, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian Perwaliamanatan”),
dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020 Seri B (“Pemegang Obligasi”) untuk
1.488.375 pada 2019. akan diselenggarakan pada: menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:
“Menurut saya, yang pertama ha- Hari/Tanggal
Waktu
:
:
Kamis, 7 November 2024.
Pukul 13.30 – selesai.
Hari/Tanggal
Waktu
:
:
Kamis, 7 November 2024.
Pukul 11.00 – selesai
rus dilakukan itu adalah persoalan Tempat : Wisma Budi lt. 7 - Ruang 708 Tempat : Wisma Budi lt. 7 - Ruang 708
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-6 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-6
menurunnya kelas menengah. Ini Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan 12940. Jakarta Selatan 12940.
saya rasa harus menjadi fokus utama
Agenda RUPO: Agenda RUPO:
ya,” kata ekonom senior Institute Persetujuan Pelunasan Pokok untuk Obligasi Berkelanjutan II Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2023 yang dipercepat, dengan tanggal pelunasan Persetujuan Pelunasan Pokok untuk Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020 Seri B yang dipercepat, dengan tanggal pelunasan
dipercepat yang akan disampaikan Emiten pada saat RUPO. dipercepat yang akan disampaikan Emiten pada saat RUPO.
for Development of Economics and Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dilakukan perubahan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan dan pasal lain yang terkait serta mendelegasikan Sehubungan dengan hal tersebut, maka akan dilakukan perubahan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan dan pasal lain yang terkait serta mendelegasikan
Finance (Indef) Aviliani dalam dis- kewenangan dan memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk melakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan melakukan segala tindakan yang kewenangan dan memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk melakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan melakukan segala tindakan yang
berkaitan dengannya termasuk namun tidak terbatas pada membuat dan/atau menandatangani segala bentuk akta, perjanjian, addendum, amandemen berkaitan dengannya termasuk namun tidak terbatas pada membuat dan/atau menandatangani segala bentuk akta, perjanjian, addendum, amandemen
kusi virtual Indef bertajuk Ekonomi dan/atau dokumen lainnya, serta untuk menghadap di hadapan Notaris, sehubungan dengan dilakukannya Pelunasan Pokok untuk Obligasi Berkelanjutan dan/atau dokumen lainnya, serta untuk menghadap di hadapan Notaris, sehubungan dengan dilakukannya Pelunasan Pokok untuk Obligasi Berkelanjutan
II Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2023 yang dipercepat dan perubahan akta – akta lain yang terkait. I Tunas Baru Lampung Tahap II tahun 2020 Seri B yang dipercepat dan perubahan akta – akta lain yang terkait.
Politik Kabinet Prabowo-Gibran di
Tata Cara Kuorum RUPO: Tata Cara Kuorum RUPO:
Jakarta, Selasa (22/10/2024). 1. Berdasarkan Pasal 10 ayat 7 huruf a angka 1 poin (i) Perjanjian Perwaliamanatan, RUPO diselenggarkan atas usulan PT Tunas Baru Lampung Tbk 1. Berdasarkan Pasal 10 ayat 7 huruf a angka 1 poin (i) Perjanjian Perwaliamanatan, RUPO diselenggarkan atas usulan PT Tunas Baru Lampung Tbk
selaku Emiten sehingga RUPO dapat diselenggarakan dengan ketentuan RUPO dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga selaku Emiten sehingga RUPO dapat diselenggarakan dengan ketentuan RUPO dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga
Menurut dia, ssu pertama yang per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling
perlu diperhatikan Presiden Prabo- sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
2. Berdasarkan Pasal 10 ayat 6 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan 2. Berdasarkan Pasal 10 ayat 6 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan
wo adalah soal pekerjaan sektor tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran RUPO. tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran RUPO.
Catatan : Catatan :
informal. Aviliani berpendapat pe- 1. Mengingat pentingnya penyelenggaraan RUPO ini, mohon kepada Pemegang Obligasi untuk menghadiri RUPO atau menunjuk kuasanya yang sah 1. Mengingat pentingnya penyelenggaraan RUPO ini, mohon kepada Pemegang Obligasi untuk menghadiri RUPO atau menunjuk kuasanya yang sah
merintah seharusnya tidak hanya dan berwenang untuk hadir dalam RUPO dan untuk memberikan keputusan dalam RUPO. dan berwenang untuk hadir dalam RUPO dan untuk memberikan keputusan dalam RUPO.
2. Pemegang Obligasi yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPO dan memiliki hak suara dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya 2. Pemegang Obligasi yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPO dan memiliki hak suara dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya
fokus mengalihkan pekerja informal tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh PT Kustodian tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) atau sesuai dengan ketentuan KSEI. Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) atau sesuai dengan ketentuan KSEI.
ke sektor formal, melainkan juga 3. Formulir Surat Kuasa dan Surat Pernyataan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten atau tidak dapat 3. Formulir Surat Kuasa dan Surat Pernyataan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten atau tidak dapat
memastikan pekerja informal men- diunduh secara langsung dari situs web Emiten (https://www.tunasbarulampung.com/information-of-general-meeting-of-shareholder/) sejak tanggal diunduh secara langsung dari situs web Emiten (https://www.tunasbarulampung.com/information-of-general-meeting-of-shareholder/) sejak tanggal
Pemanggilan ini sampai dengan pelaksanaan RUPO. Pemanggilan ini sampai dengan pelaksanaan RUPO.
dapatkan pendapatan yang layak. 4. Seluruh Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya (“Peserta RUPO”) yang menghadiri RUPO wajib membawa dan menyerahkan: 4. Seluruh Pemegang Obligasi dan/atau kuasanya (“Peserta RUPO”) yang menghadiri RUPO wajib membawa dan menyerahkan:
a. Asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang diterbitkan oleh KSEI kepada petugas RUPO. a. Asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang diterbitkan oleh KSEI kepada petugas RUPO.
“Apalagi kelompok miskin dan ren- b. Untuk Pemegang Obligasi Individu : b. Untuk Pemegang Obligasi Individu :
tan itu cenderung pengeluarannya • Apabila hadir langsung dan tidak menggunakan kuasa : salinan atas bukti identitas diri (EKTP/Paspor/SIM) yang masih berlaku dan asli • Apabila hadir langsung dan tidak menggunakan kuasa : salinan atas bukti identitas diri (EKTP/Paspor/SIM) yang masih berlaku dan asli
ditunjukkan kepada Notaris pada saat registrasi RUPO. ditunjukkan kepada Notaris pada saat registrasi RUPO.
untuk makan, lebih dari 64%. Kecen- • Apabila menggunakan kuasa : • Apabila menggunakan kuasa :
derungan untuk konsumsi yang lain ~ Asli Surat Kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPO; ~ Asli Surat Kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPO;
~ Salinan atas bukti identitas diri (EKTP/Paspor/SIM) dari pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku serta asli bukti identitas diri ~ Salinan atas bukti identitas diri (EKTP/Paspor/SIM) dari pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku serta asli bukti identitas diri
agak susah, sehingga pendapatannya tersebut dari penerima kuasa ditunjukkan kepada Notaris pada saat registrasi RUPO. tersebut dari penerima kuasa ditunjukkan kepada Notaris pada saat registrasi RUPO.
c. Untuk Pemegang Obligasi Badan Hukum atau Badan Usaha: c. Untuk Pemegang Obligasi Badan Hukum atau Badan Usaha:
harus ditingkatkan supaya mereka • Apabila yang akan menghadiri RUPO adalah Direksi/ Pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut dan tidak menggunakan kuasa : • Apabila yang akan menghadiri RUPO adalah Direksi/ Pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut dan tidak menggunakan kuasa :
bisa juga mengonsumsi hal yang ~ Salinan atas bukti identitas diri (EKTP/Paspor/SIM) yang masih berlaku dan asli ditunjukkan kepada Notaris pada saat registrasi RUPO; ~ Salinan atas bukti identitas diri (EKTP/Paspor/SIM) yang masih berlaku dan asli ditunjukkan kepada Notaris pada saat registrasi RUPO;
~ Salinan Anggaran Dasar Badan Hukum atau Badan Usaha pendirian, akta perubahan yang terakhir serta Salinan Anggaran Dasar yang ~ Salinan Anggaran Dasar Badan Hukum atau Badan Usaha pendirian, akta perubahan yang terakhir serta Salinan Anggaran Dasar yang
lain,” papar dia. memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan
pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Dia juga menyoroti rencana pro- • Apabila yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari Direksi/ Pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut : • Apabila yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari Direksi/ Pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut :
gram pembangunan 3 juta rumah ~ Asli Surat Kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan RUPO yang diberikan oleh Direksi/Pengurus yang berwenang mewakili; ~ Asli Surat Kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan RUPO yang diberikan oleh Direksi/Pengurus yang berwenang mewakili;
~ Salinan atas bukti identitas diri (EKTP/Paspor/SIM) dari pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku serta asli bukti identitas diri ~ Salinan atas bukti identitas diri (EKTP/Paspor/SIM) dari pemberi dan penerima kuasa yang masih berlaku serta asli bukti identitas diri
dalam setahun yang diusulkan peme- tersebut dari penerima kuasa ditunjukkan kepada Notaris pada saat registrasi RUPO; tersebut dari penerima kuasa ditunjukkan kepada Notaris pada saat registrasi RUPO;
~ Salinan Anggaran Dasar Badan Hukum atau Badan Usaha pendirian, akta perubahan yang terakhir serta Salinan Anggaran Dasar yang ~ Salinan Anggaran Dasar Badan Hukum atau Badan Usaha pendirian, akta perubahan yang terakhir serta Salinan Anggaran Dasar yang
rintahan Prabowo. Insentif rumah memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut, termasuk persetujuan dan/atau penerimaan
telah menjadi bagian dari upaya pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
d. Hadir di tempat pelaksanaan RUPO 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPO dimulai. d. Hadir di tempat pelaksanaan RUPO 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPO dimulai.
menopang kelas menengah sejak pe- 5. Berdasarkan Pasal 10 ayat 6 huruf h Perjanjian Perwaliamanatan, Pemegang Obligasi atau kuasanya yang hadir dalam RUPO wajib membuat dan 5. Berdasarkan Pasal 10 ayat 6 huruf h Perjanjian Perwaliamanatan, Pemegang Obligasi atau kuasanya yang hadir dalam RUPO wajib membuat dan
menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan apakah Pemegang Obligasi memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten atau tidak memiliki menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan apakah Pemegang Obligasi memiliki hubungan Afiliasi dengan Emiten atau tidak memiliki
merintahan Joko Widodo, lantaran hubungan Afiliasi dengan Emiten. hubungan Afiliasi dengan Emiten.
properti disebut menjadi salah satu 6. Untuk pelunasan dipercepat ini akan diberikan insentif yang besarannya akan disampaikan Emiten pada saat RUPO. 6. Untuk pelunasan dipercepat ini akan diberikan insentif yang besarannya akan disampaikan Emiten pada saat RUPO.
7. Demi kelancaran RUPO, maka Pimpinan Rapat berhak menentukan prosedur RUPO yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam iklan 7. Demi kelancaran RUPO, maka Pimpinan Rapat berhak menentukan prosedur RUPO yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam iklan
porsi belanja terbesar kelompok ini. pemanggilan ini, dan kami mohon kepada seluruh Peserta RUPO untuk men-silent-kan semua alat komunikasi selama berlangsungnya RUPO. pemanggilan ini, dan kami mohon kepada seluruh Peserta RUPO untuk men-silent-kan semua alat komunikasi selama berlangsungnya RUPO.
“Pertanyaannya adalah, apakah Jakarta, 24 Oktober 2024 Jakarta, 24 Oktober 2024
permintaan itu apakah punya ke- WALI AMANAT EMITEN WALI AMANAT EMITEN
mampuan untuk mengangsur? Ja-
ngan-jangan yang dianggap backlog 3
juta rumah itu adalah calon pembeli, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Tunas Baru Lampung Tbk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Tunas Baru Lampung Tbk
tapi sebenarnya tidak punya kemam-
Iklan Pemanggilan RUPO II TBL Uk. 3(119)x200 Investor Daily 24 Okt 2024.indd 1 23/10/24 14.45 Iklan Pemanggilan RUPO I.II Seri B TBL Uk. 3(119)x200 Investor Daily 24 Okt 2024.indd 1 23/10/24 14.45
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.1
unresolved
org
Perencanaan Pemba-
p.1
unresolved
org
Urusan Logistik
p.1
unresolved
org
Pusat Miskin
p.1
unresolved
org
Kementerian UKM.
p.1
unresolved
person
Antoni Halim
· Notaris
p.1 ×3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dia
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.