20240919_BEEF_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31727378_lamp1.pdf

        Jumlah penyesuaian jumlah saham pada catatan di
 11                                                                       10 Oktober 2024
        BEI


                    INFORMASI TAMBAHAN ATAS PERLAKUAN PAJAK
                             ATAS PEMBAGIAN SAHAM BONUS
Mengenai Jadwal dan Tata Cara Pembagian Saham Bonus, bersama ini kami sampaikan
informasi tambahan terkait mekanisme perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan
(“Pph”) atas Saham Bonus tersebut sebagai berikut:
1. Pemegang Saham yang berhak atas Saham Bonus adalah Pemegang Saham yang
     namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 27 September 2024
     (recording date) (“Pemegang Saham yang Berhak”).
2. Saham Bonus yang diterima oleh Pemegang Saham yang Berhak adalah dengan rasio
     pembagian Saham Bonus sebesar 500 : 11
3.    Saham Bonus yang diterima oleh Pemegang Saham yang Berhak merupakan objek Pph,
     kecuali bagi Pemegang Saham Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan perpajakan yang
     berlaku.
4. Pemegang Saham Luar Negeri yang menerima Saham Bonus akan dikenakan
     pemotongan Pph Pasal 26 dengan tarif 20%, kecuali bagi Pemegang Saham yang
     Berhak, yang memiliki Surat Keterangan Domisili ("SKD”) dalam bentuk DGT form yang
     ditentukan berdasarkan tarif tax treaty.
5. Jumlah lembar Saham Bonus yang akan diterima oleh Pemegang Saham yang Berhak
     adalah jumlah setelah dikurangi dengan besaran pajak sesuai peraturan perpajakan yang
     berlaku. Pemegang Saham yang mendapatkan Saham Bonus (setelah dipotong pajak)
     dalam bentuk pecahan atau tidak mencapai satuan lembar saham, maka akan dilakukan
     pembulatan ke atas.
6. Bagi Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”)
     berlaku ketentuan sebagai berikut:
     a. Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan WPLN yang negaranya tidak
        mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) atau Tax Treaty
        dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pph sebesar 20%, sesuai
        ketentuan Pasal 26 undang-undang terkait Pph.
     b. Pemegang Saham yang Berhak yang merupakan WPLN yang negaranya mempunyai
        P3B atau Tax Treaty dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pph
        dengan tarif yang lebih rendah apabila Pemegang Saham yang Berhak tersebut
        memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No.
        PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B

        (“Perdir 2018”), dan menyampaikan SKD yang diisi dengan benar, lengkap, dan jelas
        serta ditandatangani oleh Pemegang Saham yang Berhak tersebut (pengesahan
        mana dapat digantikan dengan Certificate of Residence asli dalam bahasa Inggris)
        kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), Perseroan, atau Biro
        Administrasi Efek (“BAE”) (sebagaimana yang berlaku), paling lambat pada tanggal
        31 Oktober 2024 pukul 16.30 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut, (a)
        Pemegang Saham yang Berhak tidak dapat memenuhi persyaratan dalam Perdir
        2018; dan/atau (b) KSEI, Perseroan, atau BAE belum menerima dokumen yang
        dimaksud, maka Pemegang Saham yang Berhak tersebut akan dikenakan Pph Pasal
        26 sebesar 20%.


 Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.


Hormat kami
PT Estika Tata Tiara Tbk




Ratna Sari
Sekretaris Perusahaan