20240910_BEKS_Laporan Informasi dan Fakta Material_31724644_lamp1.pdf

 1. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi POJK No. 32/2015 juncto POJK No. 14/2019 Direksi Perseroan mengumumkan
Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi kepada Para Pemegang Saham
Perseroan bahwa Perseroan berencana untuk melaksankan penambahan modal melalui penerbitan
saham baru, yang akan dikeluarkan melalui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VIIII (“PUT VIII”)
dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”),
termasuk didalamnya adalah rencana penyertaan modal dalam bentuk non tunai (“inbreng”) yang akan
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten (“Pemprov Banten”) selaku Pemegang Saham Pengendali
Perseroan.

Efek yang akan diterbitkan dalam PMHMETD adalah saham Seri C dengan nilai nominal Rp.50,- dan
akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai Peraturan BEI No. I-A Tentang Pencatatan Saham
dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran II
Keputusan Direksi     PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021
(“Peraturan I-A”). Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk
hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Ketentuan pelaksanaan PMHMETD sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.



2. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

RIWAYAT SINGKAT

Perseroan yang dahulu bernama “PT Executive International Bank” didirikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta
Perseroan Terbatas PT Executive International Bank No. 34 tanggal 11 September 1992 yang dibuat di
hadapan Sugiri Kadarisman, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh pengesahan
Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-9246.HT.01.01.TH.92
tanggal 10 November 1992 serta telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri
Jakarta Barat di bawah No. 1234/1992 tanggal 26 November 1992 dan telah diumumkan dalam
Tambahan No. 6651, Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 26 Desember 1992 (“Akta
Pendirian”).

Perseroan telah mengalami beberapa perubahan Anggaran Dasar, dimana pada 29 Juli 2016 Perseroan
resmi beroperasi dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk atau Bank Banten. Hal ini
sejalan dengan dilakukannya akuisisi oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui PT Banten Global
Development sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
12/KDK.03/2016 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pundi Indonesia Tbk
menjadi Izin Usaha PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Saat ini Perseroan berkedudukan di kota
Serang.

Selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 28
Desember 2023 yang kemudian diikuti oleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan melalui
RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2024, maka sebagaimana yang tercantum
pada Anggaran Dasar Perseroan terakhir dengan No. 08 tanggal 8 Maret 2024 (‘Akta No.08/2024”),
Perseroan telah berubah nama dari PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk menjadi PT Bank
Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk. Dengan demikian Perseroan telah resmi menjadi Badan

Usaha Milik Daerah Provinsi Banten. Hal ini diperkuat dengan dengan terbitnya Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018143.AH.01.02 Tahun 2024 tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah (Perseroda)
Tbk pada tanggal 21 Maret 2024.

Dan seiring dengan beralihnya saham Perseroan dari PT Banten Global Development kepada
Pemerintah Provinsi Banten, maka sesuai Surat Keterangan perihal Susunan Pemegang Saham PT Bank
Pembangunan Daerah Banten Tbk tanggal 3 April 2023 yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek
Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra, Perseroan kini berada langsung dibawah kepemilikan
Pemerintah Provinsi Banten.

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sampai dengan Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan adalah sebagai berikut:



                                              Modal Saham
                                Nilai Nominal Rp1000,- untuk Saham Seri A
                                Nilai Nominal Rp180,- untuk Saham Seri B
                                 Nilai Nominal Rp50,- untuk Saham Seri C


 Keterangan                                 Jumlah Saham            Jumlah Nominal (Rp)           %


 Modal Dasar
 Saham Seri A                                      1.075.511.715            1.075.511.715.000,-    -
 Saham Seri B                                      5.335.431.323              960.377.638.140,-    -
 Saham Seri C                                    119.282.212.938            5.964.110.646.900,-    -

 Jumlah Modal Dasar                             125.693.155.976          8.000.0000.000.040,-

 Modal Ditempatkan dan Disetor
 Penuh
 Saham Seri A                                      1.075.511.715            1.075.511.715.000,-    -
 Saham Seri B                                      5.335.431.323              960.377.638.140,-    -
 Saham Seri C                                     45.459.495.228            2.272.974.761.400,-    -

 Pemegang Saham
   Pemerintah Provinsi Banten                              Seri B                        Seri B
                                                   3.269.755.661              588.556.018.980,-    66,11
                                                           Seri C                        Seri C
                                                  31.020.000.000            1.551.000.000.000,-

   Masyarakat (masing-masing) dibawah                      Seri A                        Seri A
   5%                                              1.075.511.715            1.075.511.715.000,-    33,89
                                                           Seri B                        Seri B
                                                   2.065.675.662              371.821.619.160,-
                                                           Seri C                        Seri C
                                                  14.439.495.228              721.974.761.400,-

 Jumlah Modal Ditempatkan dan
                                                 51.870.438.266           4.308.864.114.540,-     100,00
 Disetor Penuh

     Keterangan                                 Jumlah Saham              Jumlah Nominal (Rp)            %
     Saham dalam Portepel
     Saham Seri A                                                   -                                -       -
     Saham Seri B                                                   -                                -       -
     Saham Seri C                                      73.822.717.710              3.691.135.885.500,-       -



KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Akta No. 08/2024 ditentukan bahwa maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di
bidang Aktivitas Keuangan (Perbankan). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan
dapat melaksanakan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional yang mencakup kegiatan usaha utama
antara lain sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka,
   sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit atau pinjaman;
3. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan
   peraturan perundang-undangan.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud diatas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha
penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang
mengatur tentang kegiatan usaha Bank.

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. No.
09 tanggal 25 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Periasman Effendi SH., MH., Notaris di Kota
Tangerang dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di bawah No. AHU-
AH.01.09-0044390 tanggal 27 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

     Dewan Komisaris
     Komisaris Utama/Komisaris Independen        :   Hoiruddin Hasibuan
     Komisaris Independen                        :   Deden Riki Hayatul Firman*)
     Komisaris                                   :   Virgojanti*)

     Direksi
     Direktur Utama                              :   Muhammad Busthami
     Direktur Operasional                        :   Bambang Widyatmoko
     Direktur Kepatuhan                          :   Eko Virgianto
     Direktur Bisnis                             :   Rodi Judo Dahono

*)
     berlaku efektif setelah mendapat persetujuan OJK melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.



     3. KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD

Sesuai ketentuan dalam POJK No. 32/2015 juncto POJK No. 14/2019, pelaksanaan PMHMETD dapat
dilaksanakan setelah:

1.   Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB;
2.   Perseroan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran beserta dokumen pendukungnya kepada OJK;
     dan
3.   Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD sudah menjadi efektif,

Ketentuan-ketentuan PMHMETD termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD serta jumlah final atas
Saham Baru dari hasil pelaksanaan HMETD yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus
yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak
pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM DENGAN MEMBERIKAN HMETD

Perseroan akan melakukan penambahan modal dengan menerbitkan saham yang berada didalam
portepel, yaitu saham Seri C dengan nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah).

Jumlah saham baru yang direncanakan akan diterbitkan adalah sebanyak-banyaknya 5.185.000.000
(lima miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah) saham Seri C dengan nilai nominal Rp50,- (lima
puluh Rupiah) per saham yang akan ditawarkan melalui PMHMETD atau 9,996% (sembilan koma
Sembilan ratus sembilan puluh enam persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh
dalam Perseroan.

Harga pelaksanaan dalam rencana PMHMETD akan ditetapkan dan diumumkan kemudian di dalam
Prospektus PMHMETD dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sesuai Peraturan
I-A, untuk pencatatan saham tambahan yang berasal dari PMHMETD, harga pelaksanaan paling sedikit
sama dengan batasan harga terendah saham yang diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan BEI Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas
bahwa batasan harga terendah (minimum) atas saham yang dimasukan ke Jakarta Automated Trading
System (JATS) untuk diperdagangkan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai adalah Rp50,- (lima puluh
rupiah).

PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD

Pelaksanaan PMHMETD yang akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pemegang Saham
dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Oktober 2024. Dengan demikian
pelaksanaan PMHMETD diperkirakan paling lambat dalam 12 (dua belas buIan) terhitung sejak tanggal
RUPSLB yang menyetujui rencana PMHMETD tersebut.

BENTUK PENYETORAN

1. Pemprov Banten selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar
   66,11% (enam puluh enam koma sebelas persen) akan mengambil bagian HMETD yang menjadi
   haknya dengan melakukan inbreng atas aset milik Pemprov Banten berupa:
     -   Eks Gedung Kantor Disperindag yang berlokasi di Jl Veteran No. 4, Kelurahan Cipare,
         Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten.
     -   Gedung Lama Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang berlokasi di Jl Syech Nawawi
         Albantani, Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.
     -   Gedung Samsat Cikokol Lama yang berlokasi di Jl Perintis Kemerdekaan III A, Kelurahan
         Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

    - Tanah Parkir UPTD Pengujian SMB Disperindag Provinsi Banten yang berlokasi di Jl Raya
        Serang - Jakarta, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi
        Banten.

2. Bagian pelaksanaan HMETD yang berasal dari porsi masyarakat akan disetorkan kepada Perseroan
   dalam bentuk tunai.

PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Dana hasil rencana PMHMETD setelah dikurangi seluruh biaya emisi akan digunakan sebesar
Rp.114.102.000.000,- (seratus empat belas miliar seratus dua juta Rupiah) untuk melakukan pembelian
tanah dan/atau bangunan sebagaimana tersebut diatas yang akan dimanfaatkan secara efisien guna
mendukung kegiatan usaha Perseroan serta sisanya untuk pengembangan bisnis Perseroan.

Dalam hal sebagian atau seluruh dana hasil PMHMETD digunakan untuk suatu transaksi yang
merupakan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan
Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia,
Perseroan juga akan mematuhi ketentuan Peraturan OJK mengenai Transaksi Material, Transaksi Afiliasi,
dan/atau Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang
diterbitkan dalam rangka PMHMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada
waktunya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ANALISIS MENGENAl PENGARUH PMHMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG
SAHAM

Secara umum pelaksanaan PMHMETD akan memberikan dampak secara langsung terhadap struktur
permodalan dan likuiditas saham Perseroan. Perseroan memperkirakan bahwa rencana PMHMETD akan
dapat memperbaiki kondisi keuangan Perseroan secara fundamental, karena peningkatan modal inti
dapat digunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan.

Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) adalah strategi yang
sering digunakan oleh perusahaan terbuka untuk meningkatkan modal. Berikut adalah analisa
mengenai pengaruh PMHMETD terhadap kondisi keuangan dan pemegang saham:

Pengaruh Terhadap Kondisi Keuangan
  1. Peningkatan Modal: PMHMETD memungkinkan perusahaan untuk memperoleh tambahan
      modal tanpa harus meminjam dari pihak ketiga. Dengan adanya tambahan modal, struktur
      permodalan perusahaan menjadi lebih kuat. Hal ini dapat meningkatkan rasio ekuitas terhadap
      utang.
  2. Peningkatan Likuiditas: PMHMETD memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan dana
      segar yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan operasional dan investasi. Dengan
      likuiditas yang lebih baik, perusahaan dapat lebih fleksibel dalam menjalankan strategi bisnisnya.
  3. Pengurangan Beban Bunga: Jika dana yang diperoleh dari PMHMETD digunakan untuk
      melunasi utang, perusahaan dapat mengurangi beban bunga yang harus dibayar. Ini akan
      berdampak positif pada laba bersih Perusahaan.

Pengaruh Terhadap Pemegang Saham
  1. Dilusi Kepemilikan: Salah satu dampak utama dari PMHMETD adalah dilusi kepemilikan. Jika
      pemegang saham yang ada tidak menggunakan hak mereka untuk membeli saham baru,
      persentase kepemilikan mereka dalam perusahaan akan berkurang.
  2. Batasan Harga Minimum: Terkait dengan harga saham, pelaksanaannya akan dilakukan dengan
      memperhatikan regulasi yang berlaku termasuk legal opinion untuk memastikan transaksi
      dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.



4. KETERANGAN TENTANG RENCANA INBRENG YANG AKAN DILAKUKAN OLEH PEMPROV
   BANTEN DALAM RENCANA PMHMETD

LATAR BELAKANG
Pemerintah Provinsi Banten telah berkomitmen untuk memajukan PT Bank Pembangunan Daerah
Banten (Perseroda) Tbk, sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) yang memiliki tujuan
mengembangkan perekonomian di wilayah Provinsi Banten.

PT Bank Pembangunan Daerah Banten juga memiliki visi untuk menjadi bank yang Profesional,
Tangguh, Inovatif dan Berkontribusi pada pengembangan wilayah Provinsi Banten. Dalam menjalankan
tugasnya, PT Bank Pembangunan Daerah Banten memerlukan penguatan modal inti sesuai dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12 tahun 2021.

Dengan demikian, rencana Inbreng ini diharapkan menjadi sebuah bentuk dukungan penuh Pemerintah
Provinsi Banten dalam meningkatkan permodalan untuk memajukan Bank Banten.

PENYETORAN DALAM BENTUK LAIN

POJK 32/2015 mengatur bahwa pelaksanaan HMETD dilakukan dengan menyetorkan sejumlah uang
atas saham yang akan diterbitkan. Dalam hal penyetoran dilakukan dalam bentuk selain uang,
pelaksanaannya wajib dan telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    1. terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; dan
    2. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk selain uang yang digunakan
        sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk selain uang.

Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk selain uang
paling lama 6 (enam) bulan.



5. RINGKASAN LAPORAN PIHAK INDEPENDEN


Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro & Rekan dari Kementerian
Keuangan Republik Indonesia No.674/KM.1/2009, tanggal 13 Juli 2009 dengan nomor izin KJPP No
2.09.0051 dan izin Penilai Publik, Ir. Abdullah Fitriantoro, M. Sc dengan Nomor Penilai Publik P-
1.09.00152 dengan Klasifikasi Bidang Jasa Penilaian Properti (P) serta telah terdaftar sebagai Kantor Jasa
Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. STTD OJK Pasar Modal STTD.PP-
03/PJ-1/PM.02/2023, tanggal 03 Maret.sebagai penilai independen dalam penilaian terhadap:

 1) Eks Gedung Kantor Disperindag yang berlokasi di Jl Veteran No. 4, Kelurahan Cipare, Kecamatan
    Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Luas tanah yang digunakan untuk Inbreng seluas 6.017 m2.
 2) Gedung Lama Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang berlokasi di Jl Syech Nawawi Albantani,
    Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Luas tanah yang
    digunakan untuk Inbreng seluas 1.500 m2 dan bangunan kantor seluas 617 m2 dan sarana
    pelengkap.
 3) Gedung Samsat Cikokol Lama yang berlokasi di Jl Perintis Kemerdekaan III A, Kelurahan Babakan,
    Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Luas tanah yang digunakan untuk
    Inbreng seluas 1.600 m2, bangunan kantor, gedung genset dan bangunan lainnya dengan total
    luas 1.303 m2 serta sarana pelengkap.
 4) Tanah Parkir UPTD Pengujian SMB Disperindag Provinsi Banten yang berlokasi di Jl Raya Serang
    - Jakarta, Kelurahan Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten. Luas
    tanah yang digunakan untuk Inbreng seluas 900 m2, bangunan mushola seluas 44 m2 dan sarana
    pelengkap.

Dalam melakukan penilaian ini Penilai menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi, baik secara
langsung maupun tidak langsung, dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-
Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Penilaian atas aset telah disusun sesuai dengan dan memenuhi pada Peraturan OJK No.
35/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar
Modal dan Standar Penilaian Indonesia 2018.

Berikut ringkasan penilaian saham yang disusun KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan dalam laporannya
No.00270/2.0051-00/PI/07/0152/1/IX/2024 tanggal 2 September 2024

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENILAIAN
   Maksud dan tujuan penilaian ini adalah untuk memberikan opini Nilai Wajar yang digunakan untuk
   tujuan keperluan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Banten kepada PT Bank Pembangunan
   Daerah Banten, Tbk.

2. JENIS MATA UANG YANG DIGUNAKAN
   Laporan penilaian dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

3. DASAR NILAI
   Dasar Nilai yang digunakan adalah Nilai Wajar pada tanggal penilaian, dimana standar penilaian
   Indonesia mendefinisikan nilai wajar sebagai harga yang akan diterima dari penjualan aset atau
   dibayarkan untuk pengalihan liabilitas dalam transaksi yang teratur diantara pelaku pasar pada
   tanggal pengukuran dan definisi tersebut sesuai dengan definisi dalam PSAK 68 yang bertujuan
   untuk pelaporan keuangan sesuai dengan persyaratan standar akuntansi yang berlaku.

4. TANGGAL PENILAIAN (CUT OFF DATE)
   Tanggal Penilaian dalam Laporan Penilaian ini adalah 22 Agustus 2024.

5. ASUMSI DAN ASUMSI KHUSUS
    - Bahwa objek penilaian yang dinilai tidak mempunyai masalah hukum dan hak kepemilikannya
      adalah sah, bebas dari sengketa dan dapat dialihkan haknya.

    -    Bahwa objek penilaian yang ditunjukan kepada Penilai adalah benar merupakan properti dalam
         penilaian.
    -    Penilai tidak melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap aset yang dinilai sehingga tidak
         dapat melakukan identifikasi untuk bagian struktur yang tidak dapat dilihat, kondisi fisik daya
         dukung tanah dan pencemaran lingkungan. Untuk hal tersebut kami mengasumsikan bahwa
         faktor-faktor tersebut telah dipenuhi dengan baik dan tidak mempengaruhi nilai.
    -    Penilai mengasumsikan bahwa besaran luasan tanah yang termasuk dalam penilaian ini hanya
         sebagian dari Sertifikat Hak Pakai No. 00105, No. 00094, No. 00022, No. 00023, No. 00024, dan
         No. 00018. Luas tanah yang digunakan sesuai dengan besaran luasan yang dinyatakan dalam
         Surat Perintah Kerja No. 353/SPK/DOKJ-BB/VIII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024.
    -    Penilai tidak melakukan pemeriksaan terhadap bagian bangunan atau instalasi - instalasi
         bangunan yang tertutup, tidak dapat dijangkau, tidak dapat diestimasi secara visual atau bagian
         yang tertanam dianggap dalam kondisi yang masih dapat berjalan dan akan diperhitungkan
         secara wajar sesuai dengan fungsinya.
    -    Apabila dikemudian hari ditemukan hal hal yang dapat mengugurkan asumsi tersebut, maka
         Penilai menyarankan penilaian ulang terhadap aset tersebut.

6. PENDEKATAN PENILAIAN DAN ALASAN PENGGUNAANNYA
   Pendekatan Penilaian merupakan landasan proses penilaian dilengkapi dengan metode penilaian
   dari masing masing pendekatan yang digunakan.

    Pendekatan yang utama dalam penilaian ada 2 (dua) Pendekatan yaitu; Pendekatan Pasar (Market
    Approach) dan Pendekatan Biaya (Cost Approach).

    a.   Pendekatan Pasar (Market Approach)
         Pendekatan pasar bisa diterapkan dalam proses penilaian ini dikarenakan adanya informasi
         data pasar mengenai penawaran atau transaksi jual beli yang berkaitan dengan penawaran atau
         penjualan mengenai aset yang sebanding dan sejenis, sehingga Pendekatan Pasar tepat
         digunakan dalam penilaian ini karena terdapat informasi mengenai data pembanding di pasar.

    b. Pendekatan Biaya (Cost Approach)
       Pendekatan ini mempertimbangkan kemungkinan bahwa, sebagai substitusi dari pembelian
       suatu properti. Seseorang dapat membuat properti yang lain baik berupa replika dari asli atau
       substitusinya yang memberikan kegunaan yang sebanding.
       Pendekatan Biaya menghasilkan indikasi nilai dengan menggunakan prinsip ekonomi dimana
       pembeli tidak akan membayar suatu properti lebih daripada biaya untuk memperoleh properti
       dengan kegunaan yang sama atau setara, pada saat pembelian/ konstruksi.
         Pendekatan biaya memberikan indikasi nilai dengan menghitung biaya pengganti atau
         reproduksi saat ini dari aset dan membuat pengurangan untuk kemunduran fisik dan seluruh
         bentuk keusangan lainnya yang relevan.

7. KESIMPULAN PENILAIAN
   Penilai berkesimpulan bahwa Nilai Wajar adalah;
   Rp. 114.102.000.000,- (seratus empat belas miliar seratus dua juta Rupiah)



8. INDEPENDENSI PENILAI
   Dalam mempersiapkan laporan penilaian, KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan bertindak secara
   independen tanpa adanya benturan kepentingan, keuntungan pribadi, serta tidak terafiliasi dengan

   pemilik objek penilaian. Penilaian objek ini dilakukan tidak untuk menguntungkan atau merugikan
   pihak mana pun. Imbalan yang Penilai terima sama sekali tidak dipengaruhi oleh nilai yang dihasilkan
   dalam proses penilaian ini (dan sebaliknya).

9. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PENILAIAN
   Berdasarkan informasi dari pemberi tugas bahwa sejak dilakukan penilaian tanggal 22 Agustus 2024
   sampai dengan diterbitkan buku laporan penilaian ini tidak ada kejadian penting yang dapat
   mempengaruhi nilai.



  6. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membahas mata acara Persetujuan Penambahan Modal
dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) melalui Penawaran Umum
Terbatas VIII (PUT) VIII termasuk rencana inbreng dan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar
Perseroan akan diselenggarakan di Serang pada tanggal 17 Oktober 2024.

Pengumuman RUPS dilakukan pada tanggal 10 September 2024 bersamaan dengan publikasi
Keterbukaan Informasi ini. Selanjutnya Pemanggilan RUPS akan dilakukan pada tanggal 25 September
2024. Baik Pengumuman dan Pemanggilan RUPS akan dilakukan melalui situs web Bursa Efek Indonesia,
situs web KSEI dan situs web Perseroan.



  7. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai keterbukaan informasi ini dapat menghubungi Sekretaris
Perusahaan Perseroan pada hari dan jam kerja Perseroan melalui alamat tersebut di bawah ini:




                     PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk
                                 Jl. Sudirman Lingkungan Kemang
                          Ruko Sembilan No. 8b dan 9a, Serang, Banten
                          E-mail : corporate.secretary@bankbanten.co.id
                                  Website :www.bankbanten.co.id



                                     Serang, 10 September 2024

                 DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH (PERSERODA) Tbk.