20260604_CTRA_Pemanggilan RUPS_32097010_lamp2.pdf

dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, dengan Dewan Komisaris wajib memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit.

Dalam Mata Acara Rapat ini akan diusulkan untuk:
1. Memberikan persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen
    Liana Ramon Xenia & Rekan untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan
    tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
    a. Menetapkan honorarium/imbalan jasa audit yang ditentukan berdasarkan pertimbangan dan
        perhitungan profesional Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dengan memperhatikan ruang
        lingkup audit.
    b. Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Independen pengganti termasuk
        menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya, jika Akuntan Publik dan
        Kantor Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya
        oleh karena sebab apapun.

Acara Keempat:
Memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf (e) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat menentukan
gaji, atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Kemudian sesuai Pasal 28 ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan Rapat dapat menetapkan gaji, uang jasa, dan
tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi Perseroan, dan wewenang tersebut oleh Rapat dapat
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Dalam Mata Acara Rapat ini akan diusulkan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta
fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan serta fasilitas lainnya bagi
anggota Direksi untuk tahun buku 2026.

Acara Kelima:
Dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 7 Tahun 2025 yang
ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 18 Desember 2025 tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), Perseroan bermaksud untuk melakukan penyesuaian
dan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud, tujuan, serta kegiatan usaha
Perseroan dengan usulan klasifikasi usaha sebagai berikut:

a.   KBLI 64210 – Aktivitas Perusahaan Induk, yaitu kegiatan perusahaan induk (holding company),
     termasuk kepemilikan dan pengelolaan penyertaan saham pada perusahaan anak dan/atau perusahaan
     afiliasi;
b.   KBLI 68111 – Aktivitas Pengembangan Bangunan dan Lahan Hunian, yaitu kegiatan pengembangan,
     pembangunan, pembelian, penjualan, dan pengoperasian bangunan serta lahan hunian, termasuk
     rumah tinggal, apartemen, dan proyek hunian lainnya;
c.   KBLI 68112 – Aktivitas Penyewaan Bangunan dan Lahan Hunian Milik Sendiri atau Sewa, yaitu
     kegiatan penyewaan dan pengoperasian real estat hunian milik sendiri maupun sewa;
d.   KBLI 68129 – Aktivitas Real Estat (Bangunan dan Lahan) Nonhunian Lainnya Milik Sendiri atau
     Sewa, yaitu kegiatan pengembangan, penyewaan, pengoperasian, dan pengelolaan bangunan serta
     lahan nonhunian, termasuk gedung komersial, pusat data, dan fasilitas industri;
e.   KBLI 68210 – Aktivitas Jasa Intermediasi Real Estat, yaitu kegiatan jasa perantara dalam pembelian,
     penjualan, dan penyewaan real estat atas dasar balas jasa atau komisi;
f.   KBLI 68292 – Pengelolaan Real Estat Hunian atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak, yaitu
     kegiatan pengelolaan dan operasional properti hunian atas dasar balas jasa atau kontrak;
g.   KBLI 68299 – Aktivitas Real Estat atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak Lainnya Yang Tidak
     Termasuk Dalam Lainnya (YTDL), yaitu kegiatan pengelolaan, konsultasi, dan penyediaan jasa real
     estat nonhunian atas dasar balas jasa atau kontrak;
h.   KBLI 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya, yaitu kegiatan pemberian jasa
     konsultasi manajemen, perencanaan strategis, pengembangan organisasi, efisiensi operasional, studi
     investasi, dan konsultasi usaha lainnya;
i.   KBLI 77400 – Sewa Guna Usaha Kekayaan Intelektual dan Produk Sejenis, Bukan Karya Berhak
     Cipta, yaitu kegiatan pemberian lisensi, penerimaan royalti, penggunaan merek dagang, hak waralaba,
     domain internet, dan hak kekayaan intelektual lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
     undangan.

CATATAN PENTING:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham. Sesuai
   ketentuan anggaran dasar Perseroan, Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh pemegang
   saham Perseroan.
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
   a. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di luar penitipan kolektif:
         Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada saat
         yang sama dengan penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal 3 Juni 2026.
   b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif:
         Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral
         Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia tanggal 3 Juni 2026.
3. Dengan mengacu ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.04/2020 tentang
   Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan memberikan
   opsi atau alternatif kepada pemegang saham yang tidak dapat hadir langsung dalam Rapat untuk dapat
   memberikan kuasa secara elektronik. Oleh karenanya, Perseroan menyampaikan bahwa bagi para
   pemegang saham yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasanya
   untuk menghadiri Rapat secara elektronik (e-proxy) melalui fasilitas Penyedia E-RUPS Electronic General
   Meeting System KSEI (eASY.KSEI) sebagai berikut:
   - Pemegang saham akan menerima email dari KSEI mengenai Pemanggilan Rapat. Adapun registrasi
         dapat dilakukan melalui tautan (link) sebagai berikut: https://akses.ksei.co.id/
   - Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada penerima kuasa individu atau penerima kuasa
         perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau penerima kuasa partisipan KSEI (Bank
         Kustodian atau Perusahaan Efek) sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy).
   - Fasilitas e-proxy ini tersedia sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari sebelum
         tanggal pelaksanaan Rapat, yaitu tanggal 25 Juni 2026.
4. Dalam hal pemegang saham memilih untuk memberikan kuasanya untuk menghadiri Rapat di luar mekanisme
   eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat mengunduh format surat kuasa yang terdapat pada tautan butir 7 di
   bawah ini. Asli surat kuasa yang telah diisi dan ditandatangani sebagaimana mestinya tersebut dapat
   diserahkan kepada Perseroan melalui kantor Biro Administrasi Efek (BAE) PT Electronic Data Interchange
   Indonesia, beralamat di Wisma SMR Lantai 10, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta Utara 14350, telp. 021-
   6515130, fax. 021-6515131, email: bae@edi-indonesia.co.id, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja
   sebelum Rapat atau pada tanggal 23 Juni 2026, pukul 16.00 WIB.
5. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan kepada petugas salinan
   Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi
   pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan Anggaran Dasar dan perubahan-
   perubahannya termasuk akta susunan pengurus terakhir yang masih berlaku.
6. Notaris dibantu dengan BAE, akan melakukan pengecekan jumlah kehadiran dalam Rapat dan perhitungan
   suara pada setiap proses pengambilan keputusan masing-masing mata acara tersebut. Pengambilan keputusan
   selain dengan cara musyawarah untuk mufakat akan dilakukan berdasarkan pemungutan suara secara langsung
   dan berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir
   3 di atas.
7. Untuk bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat, yaitu materi Rapat, Surat Kuasa, dan Tata Tertib Rapat
   dapat diunduh melalui https://bit.ly/CTRA-RUPSTahunan2026.
8. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan menghadiri acara Rapat diwajibkan untuk mematuhi tata
   tertib Rapat.
9. Untuk kelancaran dan ketertiban Rapat, pemegang saham atau penerima kuasanya diminta telah hadir di tempat
   Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelumnya.

                                         Jakarta, 4 Juni 2026
                                  PT CIPUTRA DEVELOPMENT TBK
                                               Direksi