20260603_TUFI_Laporan Informasi dan Fakta Material_32096710_lamp4.pdf

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MANDIRI TUNAS FINANCE
Nomor : 190.-
Hi
Pada hari ini, Jumat, tanggal 29-05-2026 (dua puluh sembilan Mei dua -——--
ribu dua puluh enam), pukul 17.30 WIB (tujuh belas lewat tiga puluh menit

Waktu Indonesia Barat). -
Menghadap kepada saya, Doktor MUHAMMAD KHOLID ARTHA, ----------
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan -—-
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan -----
pada bagian akhir akta ini: - - Eau melon

- Tuan WILLIAM FRANCIS INDRA, Direktur dari Perseroan yang akan -

disebut di bawah ini, lahir di Karawang pada tanggai 14-07-1982 --------
(empat belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga -—--
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jalan--------
Kampung Wates, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan
Karangmekar, Kecamatan Kedungwaringin, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216121407820005,--
untuk sementara berada di Jakarta --—-—--------------nno-nnnnnnnnnno 0.

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya-—-

tersebut di atas dan berdasarkan kuasa yang tercantum dalam-—--—-
Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum-----------—-
Pemegang Saham Untuk Menyelenggarakan Rapat Umum --—--------
Pemegang Saham Tahunan PT MANDIRI TUNAS FINANCE ------——-
Tahun Buku 2025 ("Keputusan Sirkuler"), dibuat secara di bawah ——-
tangan, tertanggal 29-05-2026 (dua puluh sembilan Mei dua ribu —-

dua puluh enam), bermeterai cukup, aslinya dilekatkan pada----—---—-

minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut “Keputusan Rapat?),-----
demikian penghadap bertindak untuk dan atas nama seluruh ---------
pemegang saham PT MANDIRI TUNAS FINANCE, berkedudukan --
di Jakarta Pusat yang perubahan Anggaran Dasarnya sesuai--------
dengan Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas dan perubahan selanjutnya sebagaimana dimuat dalam: --

- akta tertanggal 30-11-2007 (tiga puluh November dua ribu -—-
tujuh) nomor 94, dibuat di hadapan HERAWATI, Sarjana --------—
Hukum, Notaris di Jakarta'dan telah mendapat persetujuan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------
berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 12-02-2008 (dua belas
Februari dua ribu delapan) nomor - -

AHU-06708.AH.01.02. Tahun 2008: -

- akta tertanggal 26-06-2009 (dua puluh enam Juni dua ribu -----—--
sembilan) nomor 181, dibuat di hadapan Doktor IRAWAN --
SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, pada waktu itu----

Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --—---—-——-—..
berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 20-08-2009 (dua puluh
Agustus dua ribu sembilan) MOMOF —------------------------.—.o..—.
|AHU-40506.AH.01.02. Tahun 2009) 2...
- akta tertanggal 29-06-2010 (dua puluh sembilan Juni dua ribu ---
sepuluh) nomor 59, dibuat di hadapan EM! SUSILOWATI, -—--

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya-------
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem------——--—---
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tertanggal-----

28-07-2010 (dua puluh delapan Juli dua ribu sepuluh) nomor---—-
ea db 5

»

AHU-AH.01.02-19171 dan AHU-AH.01.10-19172,----------------.—-

akta tertanggal 21-06-2011 (dua puluh satu Juni dua ribu----------

sebelas) nomor 38, dibuat di hadapan Notaris EMI -
SUSILOWATI, Sarjana Hukum tersebut yang ----------—---------.-
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam -—------—--—
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --------
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -------
dengan surat tertanggal 03-08-2011 (tiga Agustus dua ribu -—---
sebelas) nomor AHU-AH.01.10-2497 15 —--——o-—-—-----n--nnonnvnoon
akta tertanggal 13-04-2015 (tiga belas April dua ribu lima belas)-
nomor 31, dibuat di hadapan LENNY JANIS ISHAK, Sarjana -—-
Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---——-

berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 20-04-2015 (dua puluh

April dua ribu lima belas) nomor mmm

AHU-0933690.AH.01.02.Tahun 2015 serta pemberitahuannya —-
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem —----—--—-—--——
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi-
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tertanggal----—-
20-04-2015 (dua puluh April dua ribu lima belas) nomor-----—---—-
AHU-AH.01.03-0925645: ——-----——---——----n-——nnn-nn-nnn--nnnn-1nnn5

akta tertanggal 24-02-2016 (dua puiuh empat Februari dua ribu -
enam belas) nomor 23, dibuat di hadapan Notaris LENNY-—-—--——
JANIS ISHAK, Sarjana Hukum tersebut yang —---—---—---—........
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database-
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat -----

tertanggal 17-03-2016 (tujuh belas Maret dua ribu enam belas) —-
——A.

3

nomor AHU-AH.01.03-0032175, manamannnnnnananannna

akta tertanggal 29-03-2018 (dua puluh sembilan Maret dua.ribu -
delapan belas) nomor 53, dibuat di hadapan Notaris LENNY ---
JANIS ISHAK, Sarjana Hukum tersebut yang -----—-—--—---——-
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat ----
tertanggal 06-04-2018 (enam April dua ribu delapan belas) —----
nomor AHU-AH.01.03-0137486, -————---—---------oo-o ono...
akta tertanggal 18-03-2019 (delapan belas Maret dua ribu---------
sembilan belas) nomor 25, dibuat di hadapan Notaris LENNY -—--
JANIS ISHAK, Sarjana Hukum tersebut dan telah mendapat-----

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal -----
12-04-2019 (dua belas April dua ribu sembilan belas) nomor -----
AHU-0020322.AH.01.02.Tahun 20195 —— oo...
akta tertanggal 25-02-2020 (dua puluh lima Februari dua ribu --—
dua puluh) nomor 29, dibuat di hadapan Notaris LENNY JANIS -
ISHAK, Sarjana Hukum tersebut yang pemberitahuannya telah
diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi-------
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia------
Republik Indonesia sesuai dengan surat tertanggal 16-03-2020 -
(enam belas Maret dua ribu dua puluh) nOMOFr ----—---------...o....
AHU-AH.O1.03-0145617:--nnnnno-—---n—--n-nnn nona...
akta tertanggal 29-03-2021 (dua puluh sembilan Maret dua ribu -
dua puluh satu) nomor 16, dibuat di hadapan Notaris LENNY ----
JANIS ISHAK, Sarjana Hukum tersebut yang --—-—-------——-———.---

pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -—-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat -—--
tertanggai 12-04-2021 (dua belas April dua ribu dua puluh satu)-
nomor AHU-AH.01.03-0225954, ----------o.--——.— —-—n

- akta tertanggal 23-12-2022 (dua puluh tiga Desember dua ribu —-
dua puluh dua) nomor 38, dibuat di hadapan Notaris NANETTE -
CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris -
di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di--
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum --------------—-

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -------------

Indonesia sesuai dengan surat tertanggal 26-12-2022 (dua —-

puluh enam Desember dua ribu dua puluh dua) nomor ———---—-—

AHU-AH.01.03-0495371, a—— "

| - akta saya, Notaris tertanggal 29-09-2023 (dua puluh sembilan -—-
September dua ribu dua puluh tiga) nomor 160 dan telah --------—-
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi --------
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan -----—
tertanggal 05-10-2023 (lima Oktober dua ribu dua puluh tiga)-----
nomor AHU-0060383.AH.01.02.Tahun 2023:

- akta saya, Notaris tertanggal 29-12-2025 (dua puluh sembilan —
Desember dua ribu dua puluh lima) nomor 340, yang ---------------
pemberitahuannya telah diterima dan dicata di dalam database -

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ——------——-

Republik Indonesia sesuai dengan surat tertanggal 29-12-2025-

(dua puluh sembilan Desember dua ribu dua puluh lima)----------

nomor AHU-AH.01.03-0259050, NN PN -

sedangkan susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota--

Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris —------

tertanggal 30-06-2025 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh lima) ------
nomor 174, yang pemberitahuan telah diterima dan dicatat di dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -—
Republik Indonesia sesuai dengan surat tertanggal 25-07-2025 ------
(dua puluh lima Juli dua ribu dua puluh lima) nomor--------------------—-
AHU-AH.01.09-0316122, sebagaimana telah diubah di dalam akta--
tertanggal 07-01-2026 (tujuh Januari dua ribu dua puluh enam) —-——-
nomor 7, yang pemberitahuannya pada saat ini akan diproses------—--
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ----—-
Republik Indonesia setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas -
Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan----
(fit and proper test) dan sebagaimana telah diubah di dalam akta -——-
tertanggal 13-04-2026 (tiga belas April dua ribu dua puluh enam)-—-
nomor 66, yang pemberitahuannya pada saat ini akan diproses -----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum —--—-
Republik Indonesia setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas -

Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan----

(fit and proper test) (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"').—-—----
Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ——-——--———....—.—....oooo.
Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, terlebih dahulu ---------—-———.—.
menerangkan dalam akta ini: —--—--------onnwnnonn-onnnnnnnnnnonnnnnannnnamnunanuan
- bahwa para Pemegang Saham Perseroan telah mengambil -----—-----——-

| keputusan sebagaimana dimuat dalam Keputusan Rapat, -—--------—--...-

. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40--

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham---—---
dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa ----------
mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham, dengan ketentuan

bahwa seluruh pemegang saham Perseroan menyetujui secara bulat---

Ka

usul yang bersangkutan secara tertulis dan menandatanganinya, dan —
keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan -—-

yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -—-

Umum Pemegang Saham Perseroan,-------------- -

- bahwa Keputusan Rapat tersebut telah ditandatangani oleh para-——-—--—-
pemegang saham yang mewakili 2.500.000.000 (dua miliar lirna ratus -
juta) saham yang merupakan seluruh jumlah saham yang telah -----—--
dikeluarkan oleh Perseroan) —-—-----—---———-—---ww-wwnnnnnn0n0nnn-nnanownnnno—n
. bahwa penghadap menjamin saya, Notaris kebenaran dari orang --------
orang yang menandatangani Keputusan Rapat tersebut dan atas -—---—-

keabsahan tanda tangan mereka yang tertera di dalamnya, ---——--------—

- bahwa dalam Keputusan Rapat tersebut penghadap telah diberi kuasa
oleh para pemegang saham Perseroan untuk melakukan segala -----——-
sesuatu yang diperlukan serta diharuskan oleh peraturan perundang- -
undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, termasuk -----—--

namun tidak terbatas pada tindakan untuk menyatakan kembali -------—-

Keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. --------------------—-
Sehubungan dengan apa yang telah diterangkan di atas, maka ---—--—-—

penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut menyatakan isi -——-—-—--

Keputusan Rapat tersebut sebagai berikut: ---------------.
AGENDA 1 — PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN ---
TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SERTA PENGESAHAN --
LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG ----
BERAKHIR PADA TANGGAL 31-12-2025 (TIGA PULUH SATU--—--------—-
DESEMBER DUA RIBU DUA PULUH LIMA) TERMASUK -—-----------—---—-
MEMBERIKAN PEMBEBASAN DAN PELUNASAN TANGGUNG---—-——
JAWAB SEPENUHNYA (VOLLEDIG ACGUIT ET DE CHARGE) -———-
TERHADAP SELURUH ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN.

KOMISARIS PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGURUSAN--.
DAN PENGAWASAN PERSEROAN YANG TELAH DIJALANKAN -------—
SELAMA TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31-12----.-
2025 (TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU DUA PULUH LIMA), -
SEPANJANG AKTIVITAS TERSEBUT TERCERMIN DALAM LAPORAN
TAHUNAN.

Dasar Hukum mau
1. Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUPT -

ke 1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah-------

Gitelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, ------—--—--.-
la Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus --------

memuat sekurang-kurangnya: ——- aa

a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca --
akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan
tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang--
bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas,
serta catatan atas laporan keuangan tersebut: —--—-----------.oooo-

b. laporan mengenai kegiatan PerSeroany —-----nnnnno---—n-nn---ono-onn

C. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, ---

d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang.

mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan,
e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan ---
oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau:-----

f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris: -----—-—--——

9. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji ata-------——-—-----

honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris --------

Perseroan untuk tahun yang baru IaMpAU.---——-------2nnn-n---n--...-

2. Pasal 67 ayat (1) UUPT: - asian

“Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan ---—-
semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku ----—-
yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal --
panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh Pemegang Saham,” -—-—-—-
Is. Pasal 68 ayat (3) UUPT —-—--—--—-----————-n----——n——0n00nn0nennnenenepaman an anna

“Laporan atas hasil audit akuntan publik disampaikan secara tertulis ----

kepada RUPS melalui Direksi.” —— --
la Pasal 69 ayat (1) UUPT----—-—------——-5-—nnnnnnnnnnnn wo...
“Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan
serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh ------

RUPS." -

ls. Pasal 8 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan ------—-----—--—-—-—---—.
“Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh
RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan ---——-
tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan -----—-
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -----

selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.” —-

Pertimbangan -—----—---—---—---—-——nnnnnonnnnonnooo
1. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per 31-12-2025 -—-

(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima) yang telah diaudit-—-
oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (a member firm
of Ernst & Young Global Limited) dengan opini “Menyajikan secara-—--——-
wajar, dalam semua hal yang material” sesuai dengan laporan Nomor---
00022/2.1505/AU.1/07/0703-2/1/11/2026 tertanggal 05-02-2026 (lima-----
Februari dua ribu dua puluh enam) yang ditandatangani oleh Auditor ——

(Yasir, CPA, -—--—— mmm” aamiin

2. Dalam hubungan Laporan Keuangan yang dimaksudkan, Direksi telah --
menyampaikan secara rinci dan wajar tentang keadaan dan jalannya ----

Perseroan selama tahun buku 2025 dalam Laporan Tahunan --------—----
Perseroan dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran | -----

Keputusan Rapat. -------------------------222222-222222----2-255555552n-------nnnnnnnnnn

3. Dewan Komisaris telah menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan ----

Dewan Komisaris selama tahun buku 2025 dengan rincian---

sebagaimana terlampir dalam Lampiran | Keputusan Rapat. ----------—-----

Keputusan --- : nm -—-
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas -----—-

Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang--------
berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu --
dua puluh lima) dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan --------

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh -—--

satu Desember dua ribu dua puluh lima) yang telah diaudit oleh ---
Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (a member firm of --
Ernst & Young Global Limited), dengan opini “Menyajikan secara———----
wajar, dalam semua hal yang material” sebagaimana dinyatakan ------
dalam laporan Nomor 00022/2.1505/AU.1/07/0703-2/1/1/2026 -----—-——---
tertanggal 05-02-2026 (lima Februari dua ribu dua puluh enam).-—-—-—---
2. Atas disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan--—------
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku ------
yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua-
ribu dua puluh lima) serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan---
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh --——-
satu Desember dua ribu dua puluh lima), maka Keputusan Rapat---------

memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya-

(volledig acguit et de charge) terhadap seluruh anggota Direksi dan ------

10

Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan -—-
Perseroan yang telah dijalankan, selama tahun buku yang berakhir ------
pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
lima), sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana -------
dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan--
Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 ----
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima). -----—-------------x---
3. Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig -—---—--
acguit et de charge) juga diberikan kepada : -------—-—-—--nnnnnnnwonoooo 0.
a. Bapak Saptari sebagai Komisaris Perseroan sejak tanggal----------——-

01-01-2025 (satu Januari dua ribu dua puluh lima) sampai dengan --
tanggal 25-03-2025 (dua puluh lima Maret dua ribu dua puluh lima),

b. Bapak Rico Adisurja Setiawan sebagai Komisaris Utama Perseroan

sejak tanggal 01-01-2025 (satu Januari dua ribu dua puluh lima)-—---
sampai dengan tanggal 25-07-2025 (dua puluh lima Juli dua ribu ----

dua puluh lima). —--————-——-
AGENDA 2 — PERSETUJUAN PENGGUNAAN LABA BERSIH -————————-
PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA -
TANGGAL 31-12-2025 (TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU —-

DUA PULUH LIMA). ——————-————---------n022n2n—nnnnn0200nanamam—an

Dasar Hukum -----——- - mmmau mona ana an non mn an

h. Pasal 70 UUPT «55550 amaama un

ke 1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap
tahun buku untuk CAdANGAN.——-—--—-—---—---——n-—n-——nnwennnnnannnnnnannnnnnanan
Ia Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud ---—-—

|
pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba--——

yang poSitif.--------- mmm aa AA

(3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)------

dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 2046 (dua ----—
puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.------
'& Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum--------
mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya -----—-
boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat--—--—-
dipenuhi oleh cadangan lain. -—-—---nnnnnomnnonnonnonnnnnnnnnnnnonunnonunnan

le. Pasal 71 UUPT -—- Menanam antant nina sewa

| (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan ----
untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)---
diputuskan oleh RUPS. -----—---5nnmnnannnnnnooo 00an
le Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan ---
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada -
Pemegang Saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam ---

RUPS. 2 mna

(3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh ------------

dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. ----

3. Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan ---

“Laba Bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum -------
dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh -----—
RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut
cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.” ------------
4. Pasal 14 ayat (1) Akta Perjanjian Pemegang Saham Nomor 5 tanggal
06-02-2009 (enam Februari dua ribu sembilan) ----------------------———...——.-
“Pembagian dividen dapat dilakukan jika terdapat saldo laba positif dan
sepanjang kondisi keuangan TFS telah memperhitungkan nilai -----------
pencadangan sesuai kebijakan Pemegang Saham dan telah mencapai -

target profit tahunan, dengan besarnya dividen berkisar antara 3596------

(tiga puluh lima persen) - 4046 (empat puluh persen) dari jumlah laba----
Me alan 1”

12

bersih TFS kecuali ditentukan lain dalam RUPS.” 5555555

Pertimbangan — Mer Mena ea ana

1.

Keputusan -——- w—. sasa aman

ls.

Berdasarkan UUPT, kewajiban penyisihan untuk cadangan dan --——-------
pembagian dividen kepada Pemegang Saham berlaku apabila-------—-----

Perseroan mempunyai saldo laba yang poSitif. ---------—--—----------.—-o..—-

. Cadangan wajib Perseroan saat ini sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima-

puluh miliar Rupiah) atau 2076 (dua puluh persen) dari modal disetor ----
yang sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar--------—-
Rupiah) sehingga telah memenuhi ketentuan UUPT. --------------——---..

, Sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 yang --

telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (a

member of Firm Ernst & Young Global Limited) jumlah laba bersih-
adalah sebesar Rp. 400.014.718.557,- (empat ratus miliar empat belas -

juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh tujuh Rupiah). -—-

. Surat dari TUNAS RIDEAN dengan Nomor 033/TR-H/!11/2026 ------------—-

tertanggal 09-03-2026 (sembilan Maret dua ribu dua puluh enam) ---—--
perihal Usulan Pembagian Dividen PT Mandiri Tunas Finance, dengan -
ini TUNAS RIDEAN mengusulkan pembagian dividen sebesar 30” ----—-
(tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2025 atau ----
sebesar Rp. 120.004.415.567,- (seratus dua puluh miliar empat juta ——-
empat ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh tujuh Rupiah), yang -—-
akan dibagikan secara proporsional kepada Para Pemegang Saham ----

Perseroan, on. mnnman ana aa aa mana ana nanumuan

Berdasarkan proyeksi keuangan Perseroan, dengan asumsi adanya-——-
| pembagian dividen 306 (tiga puluh persen) untuk tahun buku 2025, -----
Gearing Ratio akan terjaga di 4,46x dan ROE pada Tahun 2026---------—

menjadi 8,43”4 (delapan koma empat puluh tiga persen). —-

|1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk
tahun buku 2025 sebesar Rp. 400.014.718.557,- (empat ratus miliar ----
empat belas juta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh-----

tujuh Rupiah) yaitu sebagai berikut: -

a. Sejumlah 3054 (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan atau --
sebesar Rp. 120.004.415.567,- (seratus dua puluh miliar empat juta
empat ratus lima belas ribu lima ratus enam puluh tujuh Rupiah) -----

ditetapkan sebagai dividen Perseroan. -

b. Sejumlah 704 (tujuh puluh persen) dari laba bersih Perseroan atau
sebesar Rp. 280.010.302.990,- (dua ratus delapan puluh miliar ------

sepuluh juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh -------

Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan. -—--------—........
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk -----

mengatur tata cara alokasi laba bersih Perseroan tersebut di atas,-——-----

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.--------------
AGENDA 3 - PERSETUJUAN PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN-
PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN ----—-
KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG AKAN -------——-
BERAKHIR PADA TANGGAL 31-12-2026 (TIGA PULUH SATU------———.-
DESEMBER DUA RIBU DUA PULUH ENAM) DAN PENETAPAN ---—---—-
BIAYA/HONORARIUMNYA.

Dasar HUKUM ———--——-———2-222nnnnnn-22-220222n2-n22onnan ena nana anna anna

1. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun -----

2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan ----
Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan. —---------------.--..oo.ooo oi
“Rapat umum pemegang saham Pihak wajib memutuskan penunjukan -
AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi ------

keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan dewan -

komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi ---------
pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris. ”------—-———---
. Pasal 3 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun --——-
2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan ----
Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan. -------—----oonnoonvonevonowanson
“Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh dewan ----—--
komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi ---------
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib --------------——
memperhatikan rekomendasi Komite Audit.” --------------n--nnnn--nnnnnnnnnxonx
. Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor--
9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor --—-

Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan.

1) Pihak berupa bank umum, emiten dan Perusahaan publik wajib ------
membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis
tahunan dari Akuntan Publik (AP) yang sama untuk 7 (tujuh) tahun--

kumulatif, ----------------552nnnnnnn22 5 - an

2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat -----------
menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis --
tahunan dari AP yang sama, setelah melewati masa jeda sesuai--——-
dengan jenis peran AP dalam perikatan: -—----—---nnsanannnnnannann
a. AP bertindak sebagai Rekan perikatan, masa jeda selama 5--—---—-

(lima) tahun buku pelaporan secara berturut-turut, ------5snnnnwnwwn
b. AP bertindak sebagai penanggung jawab penelaahan ---------------

pengendalian mutu perikatan, masa jeda selama 3 (tiga) tahun —-

buku pelaporan secara berturut-turut, JAN ---—-—---snnnnnnnnnvnonwnnan

c. Rekan perikatan audit lainnya, masa jedanya selama 2 (dua)------

Itanun buku pelaporan secara berturut-turut. -—-—-—-----

3) Perhitungan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (NW, ---—--—

15

diakumulasi sejak tahun buku 2017. Ta

la. Pasal 16 ayat (2) Akta Perjanjian Pemegang Saham Nomor 5 tanggal---

06-02-2009 (enam Februari dua ribu sembilan) —
“Penunjukan Auditor Independen dilakukan oleh TES (Perseroan) -------

setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham --.-

Pertimbangan: - -.
1. Bahwa Perseroan telah melakukan penunjukan kepada Kantor Akuntan

Publik (“KAP”) Purwanto Susanti dan Surja (a member firm of Ernst &---
Young Global Limited) untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan ---
Perseroan, berikut data KAP dan Akuntan Publik (“AP”) yang telah ---——--

ditunjuk oleh Perseroan, yaitu: -——--———-----n-onn--onno-nnn-onn-nno- ono...

Tahun
KAP AP
Buku
| » Purwantono, Sungkoro & Surja Danil Setiadi Handaja,
017
| (EY) CPA
201 Purwantono, Sungkoro & Surja Danil Setiadi Handaja,
8
(na CPA
PT Purwantono, Sungkoro & Surja Danil Setiadi Handaja,
an (EY) INN 0 — CPA 0
Purwantono, Sungkoro & Surja
2020 Yovita, CPA
vm DE EN
Purwantono, Sungkoro & Surja
2021 Yovita, CPA
—— 3
Purwantono, Sungkoro & Surja
2022 Yovita, CPA
- (EY) LA |
| a23 Purwantono, Sungkoro & Surja Danil Setiadi Handaja,
UN EM CPA 0

Purwantono, Sungkoro & Surja
| 2024 | Yasir, CPA
| an |
|
| 2025 | Purwanto Susanti dan Surja (EY) | Yasir, CPA |

. Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP. .-------—5nn-annasnnonoonnoan

Bahwa sebagai AP, Yasir, CPA dan KAP Purwanto Susanti dan Surja—-
(a member firm of Ernst & Young Global Limited) telah sesuai dengan---

independensi dari kode etik Profesi Akuntan Publik yang telah -

ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. —-—-------monnnnnvnnnon

. Keahlian dan pengalaman AP, KAP dan Tim Audit dari KAP. --------------

Bahwa keahlian dan pengalaman AP, KAP dan Tim dari Kantor ----------
Akuntan Publik sangat memadai dalam melaksanakan pekerjaan audit. -
Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (a member firm of---

Ernst & Young Global Limited) termasuk Big Four. ——-—-—-—-——-—.—.

. Perseroan mengajukan penunjukan KAP Purwanto Susanti dan ---——-—-—-

Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) dan AP Yasir, —
CPA untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku -
yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua-
ribu dua puluh enam) dengan pertimbangan sebagai berikut: ------------—-
a. Rekomendasi Komite Audit Perseroan dalam penunjukan Akuntan—--
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk audit atas Informasi -----
Keuangan Historis Tahunan Posisi Tahun 2026 tertanggal------------..-
16-03-2026 (enam belas Maret dua ribu dua puluh enam). -----------...
b. Persetujuan Usulan Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite -------
Audit dalam penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan---—-
Publik untuk audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Posisi -

Tahun 2026 tertanggal 16-03-2026 (enam belas Maret dua ribu dua--

PUIUh NAM). «52-22 2n052050n nana onaanaaanaaaa

—-#-

Keputusan MR Gs Sa
1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (a--——-

member firm of Ernst & Young Global Limited) dan Akuntan Publik --—-—
Yasir, CPA untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk-------
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tiga puluh satu -——-

Desember dua ribu dua puluh enam). - nan

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk----
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan
Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor----------—-
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti beserta —-—------—--—--

honorarium dan persyaratan lainnya untuk Kantor Akuntan Publik-

dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik --
Purwanto Susanti dan Surja (a member firm of Ernst & Young Global --
Limited) dan/atau Akuntan Publik Yasir, CPA, karena sebab apapaun -
tidak dapat menyelesaikan proses audit Laporan Keuangan -------—------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 --
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam). Apabila—-—--------

terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik,-—-

Dewan Komisaris memberikan laporan ke Pemegang Saham. —
AGENDA 4 — PENETAPAN REMUNERASI BAGI ANGGOTA DIREKSI -—--
DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU 2025.--
SERTA PENETAPAN GAJI ANGGOTA DIREKSI DAN HONORARIUM ---
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMBERIAN FASILITAS, ---—------
BENEFIT DAN/ATAU TUNJANGAN LAINNYA UNTUK TAHUN BUKU -——-
2026. - — -—55

Dasar Hukum--------------x-n2-nonnanunnn-nn02n xxx - an
1. Pasal 96 ayat (1) UUPT n—anaan - anon
(ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dan----

18

anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.”
le. Pasal 113 UUPT - -— LL aL anna aaaamaaaaaaaamaaaaaama naa,

“Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium bagi anggota Dewan

Komisaris ditetapkan oleh RUPS." ----------nnnnnnnnnnnnna0 -

Pertimbangan aman N ON MANA aNaM MENU NAN Man eNAN Ana Maa

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan pencapaian -

kinerja berbasis peningkatan kinerja selama Tahun 2025, berupa: ------—-

a. Kinerja Keuangan, yaitu: oo... La

lw Laba bersih Perusahaan tahun'2025 mencapai Rp400 Miliar -----
dengan pembiayaan baru tahun 2025 sebesar Rp19,30 Triliun.--
la Tota Bade mencapai Rp51,35 Triliun dimana, bade Joint ----------
Financing (JF) tahun 2025 sebesar Rp24,48 Triliun dan bade ----
Non Joint Financing (NJF) mencapai Rp26,87 Triliun.---——------—--
la Dari sisi biaya operasional dapat dilakukan penghematan turun -
sebesar 7,75Y4 (tujuh koma tujuh lima persen) dari Rp1,18--------
Triliun menjadi Rp1,09 Triliun pada periode Desember 2025, -----
dengan CER yang masih terkendali di angka 37,814 (tiga puluh
tujuh koma delapan satu persen). -----------——nnannnnnnnonnnnvonnn
(4) Menjaga NPL 2,0876 (dua koma nol delapan persen) A// -----------
Manage ditengah situasi penurunan kualitas kredit industri di-----
angka 2,516 (dua koma lima satu persen) pada akhir --—-----—-—--

Desember 2025: maa

b. Pencapaian pengembangan sumber daya manusia, yaitu: --------——-

la Menciptakan platform digital training dan sertifikasi berbasis

web berupa EazyLearn sebagai penunjang pengembangan diri--
KaAryAWAN. ---—-—-—-5-----n—2-nn--nnnonnnn noni nn mna

Ia Melakukan standarisasi kompetensi melalui pembuatan kamus --

kompetensi untuk technical competency serta meningkatkan ---—-

19

| (3)

| (G3)

lo

IS

core competency yang dibutuhkan oleh masing-masing fungsi di

regional dan head office. mnnnnna Jaana aaamaan

Mendesain kurikulum program pelatihan (curriculum for --

development program) yang berbasis technical dan core -------—.
competency untuk memenuhi core competency gap. -—--—------——.
Memperkuat kapabilitas dan kompetensi leader serta -----------——..
mempersiapkan suksesor melalui berbagai leadership program -
seperti General Manager Development Program (GMDP) pada.--
level Division Head, Senior Manager Development Program -----
(SMDP) pada level Deputy Division Head, Manager ---—------n--—-
Development Program (MDP) pada level Dept. Head serta -—-

Management Trainee (MT) dan Supervisor Development ---------
Program (SDP) pada level Section Head.----—---—----——————...—
Membentuk ekosistem kerja dengan pengembangan----------—---—-
kompetensi karyawan dan mengasah keahlian Leader as a-------
Coach melalui program MTF Culture Summit for Leaders. ---------
Tingkat turnover seluruh karyawan kategori talent SDP, MT &----
MDP selama masa pendidikan ataupun ikatan dinas tercapai di -
angka 6,96” (enam koma sembilan enam persen) lebih rendah-
dibandingkan target keseluruhan sebesar 10,007c (sepuluh -----—

koma nol nol persen). —---------——o-noonnnonnwonnnonnnnnnonnnnannnnn

2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan perbaikan ---—-

yang signifikan terhadap internal proses atau mekanisme dalam ---------

mencapai KPI, dapat berupa perbaikan kualitas pelayanan, inovasi-—-——-

yang menghasilkan terobosan baru, efisiensi dan efektifitas proses------

dalam

mengalokasikan sumber daya, berupa: oo...

a. Perbaikan pada kualitas pelayanan yaitu:-------—--------—----------.—...-
(1) Penilaian skor Corporate Governance Perception Index (CGPI)-

20

termasuk dalam ambang persyaratan minimal skor 83,00 --------
(delapan puluh tiga koma nol nol) (threshold), tercapai dengan -
skor akhir sebesar 84,01 (deiapan puluh empat koma nol satu) -

atau tercapai di angka 101,22”4 (seratus satu koma dua dua ----

persen).-------------non—-— — -—ma namunn
(2) Perseroan mendapatkan sertifikasi SNI ISO 37001: 2016 yakni --
standar internasional yang mengatur Sistem Manajemen Anti ----
Penyuapan (SMAP) yang diterbitkan pada tanggal 17-02-2025 --
(tujuh belas Februari dua ribu dua puluh lima) dan berlaku -—----—-
sampai dengan tanggal 16-02-2028 (enam belas Februari dua---
ribu dua puluh delapan). —------—------——nnnnnnnnnnoooooo nona
(3) Meningkatkan percepatan transformasi digital dengan --------------
mengembangkan sistem MTF 1 Access yang mengintegrasikan-
data dari sejumlah pihak ketiga (dealer rekanan) untuk -------------
mempercepat proses kredit CUS$OMEF. -------—mmuwnn-—nnnnmnanuo

(4) Memastikan laporan audit mendapatkan opini Wajar Tanpa-------

Pengecualian (WTP) pada tahun 2025.-

. Perbaikan melalui inovasi yaitu: —— - -

(1) Menginisiasi Layanan Pembiayaan Mobil melalui Livin Auto ----—-
untuk debitur perorangan Bank Mandiri dan KOPRA untuk -———-
Debitur korporasi. —-——--——-———-——— non on

(2) SLA Approval undenwriting & pengembangan sistem untuk -----—-

integrasi ke Livin — Project Auto. ---- -— —.—m

(3) Corporate Planning & Project Strategis Perusahaan berjalan-----
sesuai dengan timeline sepanjang tahun 2025 dan tercapai di---
angka 104,976 (seratus empat koma sembilan tujuh persen). —

Adapun project yang berjalan diantaranya MTF Mobile,---—------—-

Technical Competeney Mapping for Key Position, Integrated-----

21

Learning Management System, BPR Fleet, ESG Framework, ----
Job Evaluation dan Job Grading Karyawan, serta BPR Retail. ---

(4) Pengembangan roadmap serta framework Enterprise Data---

Management (EDM) sebagai sumber data management ---—-—---—-

KOFPOFASI, -—--——-—--—--—-—-——--—-n—-2nnnn20nnnnnnanaa nan anamenaauunamuanaaaaaan

Keputusan ———-—-————-—-————------—-52-252-—nn5x022n 22 220m nananaa sana

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan —-
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan ------------—-
Reminerasi, dan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis -—-——--—
pemegang saham mayoritas dan diketahui oleh pemegang saham -—---------

pengendali lainnya untuk menetapkan: —--—-—-----—--———o-non—nnonoooneonooas

a. Remunerasi atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk --

tahun buku 2025, 2

|b. Gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris serta -
pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun ---—-

buku 2026, --—----------------2-------------—-

sesuai ketentuan yang berlaku. mann Pena
AGENDA 5 — LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ------—-
PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI -—--—--——-

BERKELANJUTAN VII MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN -——-

2025, ————--—-———-—— 225222 -2nnnnnnnnnnnnn non nnn anna nana

Dasar HUKUM -—-—--——----——-—--—2----2222n2nnnn——nn--n2n2200nnnnnnnn nana

1. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -—--——--—--——-—-

30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil -

Penawaran UMUM,

“Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum wajib menyampaikan
Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) kepada Otoritas Jasa -----

Keuangan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah --

22

direalisasikan.” -—— - -— a

P Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor--

30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil --

Penawaran Umum, --- —— anna

(1) Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi ------
penggunaan dan hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS---—-----

tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah

direalisasikan.--— —— —
la Realisasi penggunaan dan hasil Penawaran Umum sebagaimana----
dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan sebagai salah satu mata------

acara dalam RUPS tahunan. -— Dam sasa an

TS Pertanggungjawaban realisasi pengunaan dana hasil Penawaran ----

Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit -----

mengungkapkan: ——
a. Seluruh dana yang telah diperoleh -—-—--—-—--——-—
b. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka -—---—--—--——

|petaksanaan Penawaran Umum, — -

c. Dana yang telah direalisasikan dan peruntukannya, dan----------

d. Dana yang masih tersisa dan alasan belum direalisasikan. ------
Pertimbangan ----—--—--—--—--—--——-nnnooooooooooooooooooo oo oo
Laporan atas Penawaran Umum Berkelanjutan (“PUB”) Obligasi VII tahap-
| Mandiri Tunas Finance Tahun 2025 (dengan rincian sebagaimana -—----—
terlampir dalam Lampiran II Keputusan Rapat ini): --—--—-—-------——--———......

1. Perseroan telah melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan VII MTF-—-

Tahap | tahun 2025 yang terdiri dari: — —— -—— --—n

a. Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 61546 (enam---

koma satu lima persen) pertahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus---

tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Emisi dengan nilai

23

obligasi sebesar Rp. 313.510.000.000,- (tiga ratus tiga belas miliar--
lima ratus sepuluh juta Rupiah). ---------------nnnnooooJoooooo
b. Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,2576 (tujuh----
koma dua lima persen) pertahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun-----
terhitung sejak tanggal emisi dengan nilai obligasi sebesar ---------——-
Rp. 236.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam miliar Rupiah). -—-
c. Obligasi Seri C dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70”6 (enam --
koma tujuh nol persen) pertahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun —---
terhitung sejak tanggal emisi dengan nilai obligasi sebesar --------——--

Rp. 225.760.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus --

enam puluh juta Rupiah). -—— mnnnnnnnnnnnnan nan

Untuk ketiganya dengan total sebesar Rp. 775.270.000.000,- (tujuh ----
ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) pada--—-

bulan Juli 2025. - 2g

2. Hasil PUB tersebut, setelah dikurangi biaya-biaya emisi sebesar ------—--
Rp4.350.318.784,- (empat miliar tiga ratus lima puluh juta tiga ratus ----
delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat Rupiah), -------------
Perseroan memperoleh dana bersih sebesar Rp. 770.919.681.216,- -—-
(tujuh ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus sembilan belas juta --------
enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam belas Rupiah).-—-—-
Seluruh dana tersebut telah digunakan oleh Perseroan untuk modal ---
kerja pembiayaan kendaraan bermotor, -------—--------ooononnowonovnooooom——e
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut --
telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat -

Nomor 221/SKL-CCS/MTF/VII/2025 tanggal 16-07-2025 (enam belas -

Juli dua ribu dua puluh liMa).-—-—----—-———----—n---nn---nnnnnnonnn-nnnnnnnnnnnnwan

Keputusan -—--——---————--------—- 22222222
Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana---—-

Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VII Mandiri Tunas -——-—---
Finance Tahap | Tahun 2025.. --------------—- Ta
AGENDA 6 — PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN. --—---—-

Dasar Hukum — BB Dea

1. Pasal 19 ayat (1) UUPT
"Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.” -----------n--nonononon
2. Pasai 90 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun -
2024 Tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, -------
Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga

Jasa Keuangan Lainnya. mmnnnnnnan An

“PVML menetapkan dalam anggaran dasar mengenai kebijakan dan--—-
tata cara penetapan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, ----

anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai PVML sesuai dengan ---

ketentuan peraturan perundang-undangan.” --------—--------nn-n--nn-nnnn

Pertimbangan -
Adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48 Tahun 2024

Tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembagan Keuangan Mikro Dan ------
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya pada Pasal 90 ayat (2), yang meminta—
Perseroan menetapkan dalam anggaran dasar Perseroan mengenai -——--—--
kebijakan dan tata cara penetapan remunerasi dan nominasi bagi anggota
Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai PVML sesuai--------
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -—------—--—----.o.ooo-ooa
KEpUtUSAN --—---—--——-—----—-----2----n-n22--2222n2- 22an
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan detail sebagai--

berikut: ----------——

1. Mengubah ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) huruf a,---———--—-—--——

Sebelumnya: am nmmnunn nan ann nu mn anna

“Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan -----

25

tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseoran------
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan-
segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, ----
akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk meminjam atau ----------
meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil--—-

uang Perseroan di Bank), harus mendapat persetujuan tertulis dari-------

Dewan Komisaris.” - mn

Menjadi: mamamae ana nana AHM NA anna nama a mann

“Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan -----
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ------
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan -
segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan -----
termasuk tetapi tidak terbatas pada pengelolaan remunerasi dan----
nominasi pegawai Perseroan dengan memperhatikan ketentuan -—-
perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dengan pembatasan-
bahwa untuk meminjam dan meminjamkan uang atas nama Perseroan -
(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank), harus mendapat --
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris” -—-----nnnnnonunnnnwon—nn—nn0nan

. Menambahkan 1 (satu) ayat pada Pasal 15, sehingga Pasal 15 ayat ----

(12) berbunyi sebagai berikut: ---- azan
“Dewan Komisaris berhak menetapkan kebijakan dan tata cara-———-
penetapan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan-------
anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan--——
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun kebijakan -—-
dari Dewan Komisaris dalam rangka menetapkan remunerasi dan --
nominasi termasuk tetapi tidak terbatas pada: -—--—-—-—-—-—woowooowoooooo.

a. Membentuk komite remunerasi dan nominaSij------------------------—-

b. Memberikan rekomendasi terhadap penyusunan kebijakan -—--—-
——

26

remunerasi dan nominasi untuk anggota Direksi dan anggota ----

Dewan Komisaris Perseroan:

. Memberikan usulan terhadap pembuatan pedoman dan tata----—--

tertib kerja komite remunerasi dan nominasi atau piagam komite

remunerasi dan nominasi, -----------------55

la. Melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja komite remunerasi-

dan nominasi?. -— mmmnuun - -

AGENDA 7 - PERSETUJUAN PENYESUAIAN MASA JABATAN --—---—--
ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN ----—--------

Dasar Hukum - Maba nata cs

1.

Pasal 11 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan -------—------——.......
“Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak -—-—
ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh
RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) -
sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS------
untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi -----

sebelumnya masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan ----—-----

alasannya. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau -
penggantian para anggota Direksi kepada RUPS harus -------—-—---oo
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang -
menjalankan fungsi noMinaSI," —--—------—--—-nnnnnnnnennununannnanananamunannan
Pasal 14 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar Perseroan --------—----...—....
“Para anggota Dewan Komisaris, diangkat untuk jangka waktu-----------
terhitung sejak ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang-------
ditetapkan lain oleh RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS -------

Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya, dengan tidak-—-
mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat ---------

memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa -----—-

27

jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. --—-----------n..

Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, --—-—-

kecuali ditentukan lain oleh RUPS.” an -

Pertimbangan -——— si Bi von
Surat Bank Mandiri Nomor FST.ISM/GH.0149/2026 tertanggal 13-05-2026

(tiga belas Mei dua ribu dua puiuh enam) perihal Penegasan Masa ----------

Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Perusahaan

Anak di bawahnya. --------— -- .

Keputusan -—— mann nm

1. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan Bapak Nugraha—————-
Indra Permadi sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan terhitung
efektif sejak tanggal Keputusan Rapat ini, sehingga masa jabatan -——-
yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum -—-——-
Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada ----—-
30-06-2025 (tiga puluh Juni dua ribu dua puluh lima) dan berakhir
pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ---
ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan ----
pada tahun 2030, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum ----
Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikannya. -----------
2. Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan Bapak Subarna-——-——--
sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung efektif sejak -----
tanggal Keputusan Rapat ini, sehingga masa jabatan yang ---—------—--
bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum -----———----—-
Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada ------
05-11-2024 (lima November dua ribu dua puluh empat) dan ----—-----

berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham--

Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan -------

diselenggarakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak -—---

28

aa ——

dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu -—-

memberhentikannya. --- nm

Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan Bapak Fendy -——----—-
Eventius Mugni sebagai Komisaris Independen Perseroan -----------
terhitung efektif sejak tanggal Keputusan Rapat ini, sehingga masa -—-
jabatan yang bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat -——
Umum Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan -—-
pada 27-06-2023 (dua puluh tujuh Juni dua ribu dua puluh tiga) ----
dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ---—-
Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan -—--—
diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak ----
dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu -—----—--—--—---

memberhentikannya. Pena po naa na mama

Menyetujui untuk memperpanjang masa jabatan Bapak William --------
Francis Indra sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ------
tanggal Keputusan Rapat ini, sehingga masa jabatan yang ---—----—--
bersangkutan akan dihitung sejak tanggal Rapat Umum ---------—-—
Pemegang Saham pengangkatan yang diselenggarakan pada —-—
28-06-2024 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh empat) -——-
dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham ---——-
Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatannya yang akan -—-—--
diselenggarakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak ----

dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu ----—------.——.

memberhentikannya. —--—----—————-—————————————----2---xx1x

AGENDA LAIN-LAIN---------55nxx-----25nnx2nnnnnnnnnaannnnnn pa

Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan —-

atau Kepala Divisi Corporate Secretary dan Legal Perseroan untuk--—-

menyatakan seluruh Keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris --—--

29

tersendiri, dan untuk selanjutnya memberitahukannya kepada pihak ---
yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang----
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan---—-
peraturan perundangan undangan yang berlaku, apabila diperlukan ---—-
dan untuk itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat-----
dan menandatangani akta dan surat-surat diperlukan, singkatnya -------

melakukan apapun juga untuk mencapai maksud tersebut tidak ada----

yang dikecualikan. mm -nnn
2. Tanggal Keputusan Rapat adalah tanggal tanda tangan terakhir dari ---
perwakilan Pemegang Saham yang dinyatakan dalam Keputusan-—--—
Rapat, dalam hal tanda tangan dari perwakilan Pemegang Saham---—---
tidak diberikan pada tanggal yang Sama. --------------nnnonnnnn-nnnnnnnnnnn0n
3. Keputusan Rapat ini dapat dibuat dalam beberapa rangkap yang -------
secara bersama-sama merupakan satu kesatuan dari Keputusan -------

Rapat. -—— - Smapesnsass

Pemegang Saham Perseroan menyatakan bahwa Keputusan tersebut -

memiliki keabsahan dan kekuatan hukum yang sama dengan keputusan --

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam --------
sebagaimana disebutkan pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ----------
1. Nyonya GITA NABILANNISAA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta pada--
09-08-1996 (sembilan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh —
enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok,-----

Jalan Haji Fatimah Ill Nomor 42A, Rukun Tetangga 002, Rukun ---------

Warga 014, Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Provinsi Jawa ----
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----------

Kependudukan 3276064908960004, -------------—-n-—-n--on-onnnnnnnnnnnonnnnan

30

2. Tuan MUHAMMAD SEPTAYADI PRATAMA, Sarjana Hukum,-- -—
Magister-Kenotariatan, lahir di Palembang pada tanggal 16-09-1988 -—-

(enam belas September seribu sembilan ratus delapan puluh ----------—
delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, -
Jalan Berlian Raya, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, —-—---------
Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Provinsi Jawa -------
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----------

Kependudukan 1671071609880012, --—-—--—---—--------——nnnnnnn—nnwnnvo

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para--
saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris---------------——-

menandatangani akta ini.

Dibuat dengan tidak memakai perubahan apapun. --—--—-—-——-—oo.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, —————————

31