20240827_RAAM_Laporan Informasi dan Fakta Material_31718856_lamp1.pdf

Other Text extracted RAAM

Document Extracted text 14

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 14

Page 1

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT TRIPAR
MULTIVISION PLUS TBK (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA
                       MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DAN DITUJUKAN KEPADA
PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.
14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.
32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN
INFORMASI INI BERSIFAT PENDAHULUAN DAN PERSEROAN AKAN MENGUMUMKAN PERUBAHAN DAN/ATAU
TAMBAHAN ATAS INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM
TANGGAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA.




                                     PT TRIPAR MULTIVISION PLUS Tbk

                                Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

                                          Kegiatan Usaha Utama:
 Bergerak di bidang perfilman, khususnya aktivitas produksi film, aktivitas pascaproduksi film dan distribusi
      film serta aktivitas perusahaan holding, termasuk aktivitas pemutaran film melalui anak usaha

                     Kantor Pusat:                                         Lokasi Bioskop:
            Multivision Tower, Lt. 21 – 23                 13 (tiga belas) lokasi yang tersebar di Batang,
        Jl. Kuningan Mulia Lot 9B, Kuningan                Bitung, Baturaja, Cimanggis, Lahat, Kebumen,
          Jakarta Selatan 12980, Indonesia                Kolaka, Palopo, Magelang, Majenang, Pangkalan
               Tel. (+62 21) 2938 0700                                 Bun, Sidoarjo, dan Solo
               Fax. (+62 21) 2938 0029
       Website: https://www.mvpworld.com
     Email: corporatesecretary@mvpworld.com


INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN
INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA
ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM
PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI
DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL.

DIREKSI PERSEROAN MENYAMPAIKAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN
DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI
MAUPUN GAMBARAN YANG LEBIH LENGKAP KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN MENGENAI
TRANSAKSI PMTHMETD SEBAGAI BAGIAN DARI KEPATUHAN PERSEROAN ATAS KETENTUAN POJK NO.
14/2019.



                                                      1

Page 2

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA,
BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA
DIUNGKAPKAN DI DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH
MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM
PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA
PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN
INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU
TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.




          Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta
                                pada tanggal 27 Agustus 2024




                                               2

Page 3

                                 DEFINISI

”BAE”                     :   berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan
                              dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan
                              efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek yang
                              dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom, berkedudukan di
                              Jakarta Pusat.
“Bursa Efek Indonesia     :   berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1
(BEI)”                        angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar
                              Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-
                              Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
                              Penguatan Sektor Keuangan, dalam hal ini yang
                              diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan
                              di Jakarta, dimana Saham Perseroan dicatatkan.
“Daftar Pemegang              Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat
Saham”                        keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang
                              Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data
                              yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Hari Bursa”              :   berarti hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang
                              menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek
                              menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
                              ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut dan bank dapat
                              melakukan kliring.
“Hari Kalender”           :   berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender
                              Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur
                              nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah
                              Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu
                              keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik
                              Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
“Keterbukaan Informasi”   :   berarti Keterbukaan Informasi beserta Perubahan dan/atau
                              Tambahan Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada
                              Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pemenuhan
                              ketentuan: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
                              14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas
                              Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan
                              Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak
                              Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan (ii) Peraturan Otoritas
                              Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
                              Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
                              Terbuka.
“KSEI”                    :   Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,
                              berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga
                              Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan Undang-
                              Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana
                              telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun
                              2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
                              Keuangan.
“Masyarakat”              :   berarti perorangan maupun badan hukum, baik warga negara
                              Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum
                              Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat
                              tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun



                                     3

Page 4

bertempat tinggal atau berkedudukan di luar wilayah hukum
Negara Republik Indonesia.
“Otoritas Jasa Keuangan : berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yaitu
(OJK)” lembaga negara yang independen dan mempunyai fungsi,
tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan
dan penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-
Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan, yang tugas dan wewenangnya meliputi
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di
sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana
pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan
lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan
dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi
pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau
Bapepam-LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan Pasal
55 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
“Pemegang Saham” : berarti pihak yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham yang dikeluarkan oleh BAE dan sebagai pemilik
Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau
Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
“Peraturan No. I-A” : Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan
Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang
Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran dari
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.
Kep00101/BEI/12-202, tanggal 21 Desember 2021.
“PMTHMETD” : singkatan dari Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan menerbitkan Saham
Baru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“POJK No. 32/2015” : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas
Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan
Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“POJK No. 14/2019” : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019
tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

4

Page 5

“POJK No. 15/2020”   :   Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020
                         tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
                         Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK No. 42/2020”   :   Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
                         42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi
                         Benturan Kepentingan.
“Rp atau Rupiah”     :   berarti Rupiah Indonesia yang merupakan mata uang yang
                         sah dari negara Republik Indonesia.
“RUPS”               :   berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
“RUPSLB”             :   berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
“Saham”              :   berarti seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor
                         penuh dalam Perseroan.
“Saham Baru”         :   berarti sebanyak-banyaknya sebesar 619.420.000 (enam
                         ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh ribu) saham
                         atau maksimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham
                         yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, yang
                         akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai
                         nominal Rp60,00 (enam puluh rupiah) untuk setiap saham.
“UUPM”               :   Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 1995 tentang Pasar
                         Modal, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-
                         Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
                         Penguatan Sektor Keuangan.
“UUPT”                   Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
                         Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan
                         Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2
                         Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan
                         menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6
                         Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
                         Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta
                         Kerja menjadi Undang-Undang.
“UU PPSK”            :   Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
                         dan Penguatan Sektor Keuangan.




                                5

Page 6

                                                   UMUM

Perseroan, didirikan dengan nama PT Tripar Multivision Plus, berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan untuk
jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tripar Multivision Plus
Nomor: 17 tanggal 6 Desember 1990 juncto Akta Perubahan Nomor: 118 tanggal 30 Juli 1992, yang keduanya
dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-
12.341 HT.01.01.Th.94 tanggal 13 Agustus 1994 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1727/1994 tanggal 7 September 1994, serta telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 92 tanggal 18 November 1994, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor: 927, (“Akta Pendirian”). Berdasarkan Akta Pendirian, kegiatan usaha Perseroan pada waktu
pertama kali didirikan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang produksi video dan segala macam usaha
yang bersangkutan dengan usaha dalam bidang produksi video tersebut, memperdagangkan, mengedarkan
hasil dari usaha dalam bidang produksi video tersebut, baik di dalam maupun ke luar negeri (ekspor), dan
mengimpor bahan-bahan/alat-alat yang dipergunakan untuk usaha tersebut.

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan (selanjutnya disebut “Anggaran Dasar”)
salah satunya sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perseroan, yaitu dengan Akta Pernyataan
Keputusan Para Pemegang Saham PT Tripar Multivision Plus Nomor: 97 tanggal 22 Desember 2022, yang
dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 0093200.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 22 Desember 2022,
telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Sisminbakum”) Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0331002 tanggal 22 Desember
2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-
0089962 tanggal 22 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0258747.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Desember 2022,
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 102 tanggal 23 Desember 2022,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 044615 044615 (selanjutnya disebut “Akta No. 97
tanggal 22 Desember 2022”).

Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana temaktub dalam Akta No. 97
tanggal 22 Desember 2022 adalah bergerak dalam bidang Aktivitas Pascaproduksi Film, Video dan Program
Televisi oleh Swasta; Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta; Aktivitas Penyewaan
Kaset Video, CD, VCD/DVD dan Sejenisnya; Aktivitas Distribusi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta;
Aktivitas Perusahaan Holding; Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya; dan Aktivitas Kantor Pusat. Namun,
kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah bergerak dalam bidang perfilman,
khususnya aktivitas produksi film, aktivitas pascaproduksi film dan distribusi film, serta aktivitas perusahaan
holding, termasuk aktivitas pemutaran film melalui anak usaha.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang disusun oleh BAE PT Datindo Entrycom, struktur
kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2024 adalah sebagai berikut:

                                                              Nilai Nominal Rp60,00 per saham
                Keterangan                                             Jumlah Nilai Nominal
                                                 Jumlah Saham                                          (%)
                                                                              (Rp, 00)
 Modal Dasar                                       20.000.000.000             1.200.000.000.000


                                                      6

Page 7

                                                          Nilai Nominal Rp60,00 per saham
               Keterangan                                          Jumlah Nilai Nominal
                                              Jumlah Saham                                   (%)
                                                                          (Rp, 00)
 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
 Ram Jethmal Punjabi                                5.155.144.500          309.308.670.000     83,22
 PT Tripar Multi Image                                 50.000.000            3.000.000.000      0,81
 Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)                 989.055.500           59,343,330,000     15,97
 Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor               6.194.200.000          371.652.000.000       100
 Penuh
 Sisa Saham dalam Portepel                         13.805.800.000          828.348.000.000

Berikut diagram kepemilikan Perseroan sampai dengan tingkat individu per 20 Agustus 2024:




Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta No. 97 tanggal 22 Desember 2022 susunan pengurusan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama        :   Ram Jethmal Punjabi
Komisaris              :   Raakhee Ram Punjabi
Komisaris              :   Diaz FM Hendropriyono
Independen




                                                     7

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.49 MB
Published	27 Aug 2024
Pages	14
Characters	39,841
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

20240827_RAAM_Laporan Informasi dan Fakta Material_31718856_lamp1.pdf

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 14

File

Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Other files in this announcement 2