20260603_PIPA_Pemanggilan RUPS_32096557_lamp2.pdf

Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar wajib diputuskan dalam RUPST. Dalam hal
RUPST tidak dapat memutuskan penunjukan Akuntan Publik Terdaftar dan/atau Kantor Akuntan
Publik Terdaftar, maka RUPST dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Agenda RUPST 4
Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun 2026.

Penjelasan Mata Acara Rapat
Berdasarkan Pasal 96 dan 113 UUPT serta Pasal 13 ayat (18) Anggaran Dasar Perseroan tentang
Direksi dan Pasal 16 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris, maka penetapan
gaji/honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS).

Agenda RUPST 5
Perubahan dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum Perdana Saham, beserta pengungkapan informasi lainnya sesuai ketentuan yang
berlaku.

Penjelasan Mata Acara Rapat
Berdasarkan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib untuk mempertanggungjawabkan realisasi
penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPST sampai dengan seluruh dana hasil
Penawaran Umum telah direalisasikan.


MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB"):

Agenda RUPSLB 1
Persetujuan atas perubahan nama Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat
Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(“UUPT”), POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan
Terbuka serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, perubahan nama Perseroan merupakan perubahan
Anggaran Dasar yang harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).
Sehubungan dengan rencana pengembangan usaha, strategi korporasi, serta penyesuaian identitas dan
branding Perseroan, Perseroan bermaksud mengubah nama Perseroan sebagaimana akan dijelaskan
lebih lanjut dalam Rapat. Perubahan nama Perseroan akan berlaku efektif setelah memperoleh
persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia dan dipenuhinya seluruh ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Agenda RUPSLB 2
Persetujuan atas perubahan kedudukan dan alamat lengkap Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat
Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UUPT, POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, perubahan
kedudukan dan alamat Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar wajib memperoleh
persetujuan RUPS. Perseroan bermaksud melakukan perubahan kedudukan dan alamat lengkap
Perseroan guna menyesuaikan dengan kebutuhan operasional, efisiensi kegiatan usaha, serta
perkembangan kegiatan usaha Perseroan. Perubahan tersebut akan dilaksanakan setelah memperoleh
persetujuan RUPS dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda RUPSLB 3
Persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat
Berdasarkan Pasal 41 UUPT, POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
RUPS Perusahaan Terbuka, serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, setiap perubahan modal dasar
Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS. Perseroan berencana meningkatkan modal dasar
guna mendukung kebutuhan pendanaan, pengembangan usaha, memperkuat struktur permodalan
Perseroan, serta memberikan fleksibilitas bagi Perseroan dalam melaksanakan aksi korporasi di masa
mendatang. Perubahan modal dasar tersebut akan dituangkan dalam perubahan Anggaran Dasar
Perseroan dan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai
ketentuan yang berlaku.

Agenda RUPSLB 4
Persetujuan Pemberian Wewenang kepada Direksi untuk Melakukan Segala Tindakan yang
Diperlukan dalam Rangka Persiapan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (PMHMETD).

Penjelasan Mata Acara Rapat
Berdasarkan Pasal 43 UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(“POJK PMHMETD”), serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan bermaksud memperoleh
persetujuan pemegang saham untuk memberikan kewenangan kepada Direksi, dengan persetujuan
Dewan Komisaris apabila dipersyaratkan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam
rangka persiapan pelaksanaan PMHMETD, termasuk namun tidak terbatas pada penyusunan
dokumen, penunjukan profesi penunjang pasar modal, penyampaian keterbukaan informasi,
pengajuan pernyataan pendaftaran kepada OJK, penentuan struktur transaksi, jadwal pelaksanaan,
penggunaan dana hasil PMHMETD, serta tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.


Catatan ;

1. Perseroan tidak mengirimkan pemanggilan tersendiri kepada masing-masing para pemegang
   saham. Pemanggilan ini adalah merupakan undangan resmi kepada seluruh pemegang saham
   Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak menghadiri/mewakili Rapat dan memberikan suara dalam Rapat
   adalah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat dalam
   Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek (”BAE”) PT Bima Registra pada
   tanggal 2 Juni 2026 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dan pemegang saham atau kuasa
   pemegang saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT
   Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) pada tanggal 2 Juni 2025 selambat-lambatnya pukul
   16.00 WIB.
3. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang
   sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Pihak
   Independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yang mewakili pemberi kuasa untuk memberikan suara,
   melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh
   KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan
   Rapat. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI,
   maka pemegang saham dapat

   mengunduh formulir surat kuasa dalam situs web Perseroan (https://multimakmurlemindo.com/).
4. Pemegang saham dapat hadir ke pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
   yang disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat
   mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas Akses
   (https://akses.ksei.co.id/).
5. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik, wajib untuk
   membawa dan menyerahkan:
       a. fotocopy identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum
          memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk
          membawa fotocopy lengkap dari Anggaran Dasar serta susunan pengurus terakhir.
6. Perseroan akan menyediakan bahan Rapat, Tata Tertib, dan dokumen pendukung lainnya yang
   dapat diunduh melalui situs web Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat sampai
   dengan Rapat diselenggarakan.
7. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam
   Rapat, wajib untuk mematuhi Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah RI dan
   diterapkan oleh gedung tempat Rapat diselenggarakan.
8. Demi memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan
   makanan/minuman maupun tanda terima kasih kepada Para Pemegang Saham yang menghadiri
   Rapat.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat serta mempertimbangkan alasan kesehatan,
   maka prosedur pemeriksaan kesehatan bagi pemegang saham atau kuasanya yang sah yang datang
   secara fisik akan dimulai 1 (satu) jam sebelum Rapat.
10. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat
    sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui
    pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan.




                                     Tangerang, 3 Juni 2026
                           PT MULTI MAKMUR LEMINDO TBK
                                        Dewan Direksi

                         THE INVITATION TO
 THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND THE EXTRAORDINARY
        GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS AND EGMS") OF
            PT MULTI MAKMUR LEMINDO TBK (THE "COMPАПY")

The Board of Directors of PT Multi Makmur Lemindo Tbk (the “Company”) hereby invites the
Shareholders of the Company to attend the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders
and Extraordinary General Meeting of Shareholders ("AGMS and EGMS") (hereinafter referred to as
the “Meeting”) which will be held with a physical and electronic attendance mechanism on:

 Day, Date           : Thursday, June 25th 2026
 Time                : 10.00 WIB – End
 Location            : Fika Rooms Aparthotel, Jl. Jenderal Sudirman No 1, RT.001/RW.005,
                       Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118

With meeting agenda as follows:

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGMS"):

AGMS Agenda 1
Approval of the Company's Annual Report for the financial year ending on December 31, 2025,
including the ratification of the audited Company's Financial Statements and the Supervisory Duties
Report of the Board of Commissioners for the financial year ending on December 31, 2025.

Explanation of the Meeting Agenda:
Based on Article 69 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies ("Company Law") and Article 10 paragraph (5) letters a and d as well as paragraph (6)
of the Company's Articles of Association, the approval of the Annual Report including the ratification
of the Financial Statements and the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners is
determined through the AGMS.

AGMS Agenda 2
Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ending on December 31,
2025.

Explanation of the Meeting Agenda:
Based on Articles 70 and 71 of the Company Law concerning the Use of Profit and Article 10
paragraph (5) letter b of the Company's Articles of Association, the determination of the use of the
Company's net profit is determined through the AGMS.

AGMS Agenda 3
Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's financial statements for the 2026
financial year, along with the authority of the Board of Directors to determine the honorarium and
other requirements related to the appointment of the said Public Accounting Firm.

Explanation of the Meeting Agenda:
Based on Article 59 of the Financial Services Authority ("OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020

concerning the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public
Companies ("POJK No. 15/2020") and Article 10 paragraph (5) letter c of the Company's Articles of
Association, the appointment of a Registered Public Accountant and/or a Registered Public
Accounting Firm must be decided in the AGMS. In the event that the AGMS cannot decide on the
appointment of a Registered Public Accountant and/or a Registered Public Accounting Firm, the
AGMS may delegate such authority to the Board of Commissioners by taking into account the
recommendation from the Audit Committee.

AGMS Agenda 4
Determination of salary/honorarium and other allowances for members of the Board of
Commissioners and the Board of Directors of the Company for the year 2026.

Explanation of the Meeting Agenda:
Based on Articles 96 and 113 of the Company Law and Article 13 paragraph (18) of the Company's
Articles of Association regarding the Board of Directors and Article 16 paragraph (19) of the
Company's Articles of Association regarding the Board of Commissioners, the determination of
salary/honorarium and other allowances for members of the Board of Commissioners and the Board
of Directors is determined through the General Meeting of Shareholders (GMS).

AGMS Agenda 5
Amendment and Submission of the Accountability Report on the Realization of the Use of Proceeds
from the Initial Public Offering, along with the disclosure of other information in accordance with
applicable regulations.

Explanation of the Meeting Agenda:
Based on Article 6 of OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization
of the Use of Proceeds from Public Offerings, the Company is obliged to account for the realization of
the use of proceeds from the Public Offering in every AGMS until all proceeds from the Public
Offering have been realized.

AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
("EGMS"):

EGMS Agenda 1
Approval of the change of the Company's name.

Explanation of the Meeting Agenda:
Based on Article 21 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies ("Company Law"), POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and
Implementation of GMS of Public Companies, and the provisions of the Company's Articles of
Association, a change in the Company's name constitutes an amendment to the Articles of Association
which must obtain approval from the General Meeting of Shareholders ("GMS"). In connection with
business development plans, corporate strategies, and adjustments to the Company's identity and
branding, the Company intends to change its name as will be further explained in the Meeting. The
change of the Company's name will become effective after obtaining approval from the Minister of
Law of the Republic of Indonesia and fulfilling all applicable laws and regulations.

EGMS Agenda 2
Approval of the change in the domicile and full address of the Company.

Explanation of the Meeting Agenda:
Based on Article 21 paragraph (2) of the Company Law, POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the
Planning and Implementation of GMS of Public Companies, and the provisions of the Company's
Articles of Association, changes to the Company's domicile and address stated in the Articles of
Association must obtain GMS approval. The Company intends to change its domicile and full address
in order to adjust to operational needs, business activity efficiency, and the development of the

Company's business activities. The change will be implemented after obtaining GMS approval and
fulfilling applicable laws and regulations.

EGMS Agenda 3
Approval of the increase in the Company's authorized capital.

Explanation of the Meeting Agenda:
Based on Article 41 of the Company Law, POJK No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and
Implementation of GMS of Public Companies, and the provisions of the Company's Articles of
Association, any change in the Company's authorized capital must obtain GMS approval. The
Company plans to increase its authorized capital to support funding needs, business development,
strengthen the Company's capital structure, and provide flexibility for the Company in carrying out
corporate actions in the future. The amendment to the authorized capital will be stated in the
amendment to the Company's Articles of Association and will become effective after obtaining
approval from the authorized agency in accordance with applicable regulations.

EGMS Agenda 4
Approval of the Granting of Authority to the Board of Directors to Take All Necessary Actions in
Preparation for Capital Addition with Pre-emptive Rights (PMHMETD).

Explanation of the Meeting Agenda:
Based on Article 43 of the Company Law, Financial Services Authority Regulation Number
32/POJK.04/2015 as amended by Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019
concerning Capital Addition of Public Companies with Pre-emptive Rights ("POJK PMHMETD"), as
well as the provisions of the Company's Articles of Association, the Company intends to obtain
shareholder approval to grant authority to the Board of Directors, with the approval of the Board of
Commissioners if required, to take all necessary actions in preparation for the implementation of
PMHMETD, including but not limited to the preparation of documents, appointment of capital market
supporting professionals, submission of information disclosure, submission of registration statements
to the OJK, determination of transaction structure, implementation schedule, use of proceeds from
PMHMETD, and other actions necessary in accordance with applicable laws and regulations..

Notes

1. The Company does not send separate invitation to each shareholder. This invitation is an official
   invitation to all shareholders of the Company.
2. Shareholders who are entitled to attend/represent the Meeting and vote at the Meeting are
   shareholders or their proxies whose names are registered in the Company's Register of
   Shareholders at the Share Registrar ("BAE") of PT Bima Registra on June 2, 2026 no later than
   16.00 WIB and shareholders or their proxies whose names are registered with the account holder
   or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on June 2, 2026 no later
   than 16.00 WIB.
3. The Company advises to shareholders who are entitled to attend the Meeting whose shares are
   included in KSEI's collective custody, to give power of attorney to an Independent Party
   appointed by the Company, who represents the authorizer to vote, through the KSEI Electronic
   General Meeting System (eASY.KSEI) provided by KSEI as an electronic power of attorney
   mechanism in the process of holding meetings. In the event that the shareholder will provide power
   of attorney outside the eASY.KSEI mechanism, then the shareholder can download the power of
   attorney form on the Company's website (https://multimakmurlemindo.com/).

4. Shareholders can attend the meeting electronically through the eASY.KSEI application provided
   by KSEI. To use the eASY.KSEI application, shareholders can access the eASY.KSEI menu, the
   eASY.KSEI Login sub-menu which is located at the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).
5. Shareholders or their proxies who will physically attend the Meeting are required to bring and
   deliver:
        a. photocopy of valid identity to the registration officer before entering the Meeting room.
           Shareholders in the form of legal entities are asked to bring a complete photocopy of the
           Articles of Association and the latest composition of the management.
6. The Company will provide Meeting materials, Rules of Procedure, and other supporting
   documents which can be downloaded through the Company's website from the date of the invitation
   for the Meeting until the Meeting is held.
7. For shareholders or their proxies who will still be physically present at the Meeting, it is
   mandatory to comply with the Health Protocol established by the Government of the Republic of
   Indonesia and implemented by the building where the Meeting is being held.
8. For the sake of observing safety and health protocols, the Company does not provide food/drinks
   or tokens of gratitude to Shareholders who attend the Meeting.
9. To facilitate the arrangement and order of the Meeting and to consider health reasons, the medical
   examination procedure for shareholders or their legal proxies who come physically will begin 1
   (one) hour before the Meeting.
10. Should there are changes and/or additions to information related to the procedures for holding
    the Meeting in connection with the latest conditions and developments that have not been
    conveyed through this summons, then it will be announced on the Company's website.




                                     Tangerang, June 3nd 2026
                             PT MULTI MAKMUR LEMINDO TBK
                                     Board of Directors