20260602_PACK_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_32096173_lamp1.pdf

                          Jawaban atas Permintaan Penjelasan
                     PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (PACK)


1. Sehubungan dengan rencana Pemerintah terkait penerbitan PP Tata Kelola Ekspor
   Sumber Daya Alam, bagaimana Perseroan menyikapi rencana atas penerapan PP Tata
   Kelola Ekspor Sumber Daya Alam tersebut?

   Jawaban:
   Perseroan senantiasa mendukung kebijakan dari Pemerintah selama kebijakan tersebut
   jelas dan dapat dilaksanakan dengan baik serta dapat memberikan dampak baik untuk
   semua pihak.


2. Dalam hal terdapat pendapatan/penjualan ekspor dari Perseroan, agar disampaikan
    dampak yang dapat terjadi bagi Perseroan atas rencana tersebut, antara lain:
a. Dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
b. Dampak terhadap kegiatan operasional Perseroan.
c. ⁠Dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan, terutama dampak terhadap
    pendapatan, laba usaha, laba bersih dan arus kas Perseroan.
d. Dampak terhadap perjanjian kerjasama dengan pelanggan eksisting Perseroan.
e. Dampak terhadap pemenuhan kewajiban maupun covenant dalam perjanjian
   pembiayaan Perseroan, (jika ada).
f. Risiko hukum, seperti risiko wanprestasi kontrak.
g. Dampak lainnya (jika ada).

   Jawaban:
   Hingga saat ini, pendapatan Perseroan berasal dari penjualan di Indonesia (non-ekspor),
   dan karenanya Perseroan tidak melihat kebijakan tersebut berdampak negatif terhadap
   kelangsungan usaha, kegiatan operasional, kondisi keuangan (terutama terhadap
   pendapatan, laba usaha, laba bersih and arus kas Perseroan), serta perjanjian kerjsama
   dengan pelanggan eksiting.

   Saat ini, Perseroan tidak memiliki perjanjian pembiayaan yang signifikan dengan pihak
   ketiga, sehingga Perseroan tidak melihat adanya dampak negatif atas kebijakan baru
   Pemerintah tersebut terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam perjanjian
   pembiayaan.

   Selain itu, Perseroan tidak melihat adanya risiko hukum dari kebijakan tersebut, seperti
   risiko wanprestasi kontrak.

   Hingga surat ini disampaikan, tidak ada dampak lainnya terhadap Perseroan yang
   diakibatkan dari pemberlakuan kebijakan tersebut.

3. Strategi Perseroan dalam memitigasi kebijakan Pemerintah tersebut, termasuk rencana
   tindakan korporasi yang akan dilakukan (jika ada), serta lini masa (timeline) dari rencana
   tersebut.

    Jawaban:
    Hingga saat ini, Perseroan belum memiliki strategi khusus sehubungan dengan
    kebijakan baru Pemerintah tersebut. Perseroan masih mempelajari lebih dalam
    ketentuan yang tercantum dalam kebijakan Pemerintah, implementasi dari kebijakan
    tersebut, serta potensi dampaknya terhadap kegiatan utama Perseroan.