20260529_KIAS_Pemanggilan RUPS_32095583_lamp1.pdf

     dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan
     dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama
     tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan
     laporan keuangan.

3.   Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku
     2025.

     Penjelasan Mata Acara RUPST (3)
     Perseroan akan menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun
     buku 2025 sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 3 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan
     dan Pasal 70 juncto Pasal 71 UUPT.

4.   Persetujuan atas penetapan gaji Direksi serta honorarium Dewan Komisaris Perseroan.

     Penjelasan Mata Acara RUPST (4)
     Berdasarkan ketentuan Pasal 96 juncto Pasal 113 UUPT, gaji atau honorarium dan
     tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum
     Pemegang Saham (“RUPS”).

5.   Persetujuan atas penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan
     keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026
     serta untuk menentukan honorarium Akuntan Publik.

     Penjelasan Mata Acara RUPST (5)
     Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa
     Keuangan (“POJK”) No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan
     Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan OJK
     No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
     Saham Perusahaan Terbuka, dan Pasal 11 ayat (3) huruf d Anggaran Dasar Perseroan,
     penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang
     akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan
     dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

6.   Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

     Penjelasan Mata Acara RUPST (6)
     Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 23 Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014
     tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 23 ayat (2)
     dan Pasal 26 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris
     diangkat oleh RUPS.


Mata Acara RUPSLB:

1.   Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.

     Penjelasan Mata Acara RUPSLB (1)
     Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
     17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan

             Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”), dalam RUPS perusahaan yang melakukan perubahan
             kegiatan usaha wajib terdapat mata acara khusus mengenai pembahasan studi kelayakan
             tentang perubahan kegiatan usaha perusahaan.

     2.      Persetujuan atas Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana diatur berdasarkan
             Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan
             Perubahan Kegiatan Usaha sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha Penyewaan
             Gudang dan Fasilitas Penyimpanan Mandiri (KBLI 68126) dan Aktivitas Real Estat
             (Bangunan dan Lahan) Nonhunian lainnya Milik Sendiri atau Sewa (KBLI 68129) serta
             penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta
             kegiatan Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
             (KBLI) 2025.

             Penjelasan Mata Acara RUPSLB (2)
             Berdasarkan POJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020, Perusahaan yang
             melakukan perubahan kegiatan usaha wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan
             RUPS dan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta
             Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan
             Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sesuai dengan usaha Perseroan yang lebih spesifikasi sesuai
             kategori KBLI 2025.


Catatan :

1.        Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang
          saham, sehingga panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi kepada para Pemegang
          Saham dan tersedia juga pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs
          web eASY.KSEI.

2.        Yang diperkenankan untuk menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya
          tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 29 Mei 2026 sampai
          dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan yang tercatat pada sub rekening
          efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di
          Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 29 Mei 2026. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam
          penitipan kolektif diwajibkan memberikan DPS yang dikelolanya kepada KSEI untuk
          mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).

3.        Mekanisme Pemberian Kuasa:
          ▪ Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham individual yang sahamnya
            dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, agar dapat memberikan kuasa elektronik (e-
            proxy) kepada Pihak yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu PT. Adimitra Jasa Korpora
            beralamat di Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading
            Jakarta Utara, telepon: 021 29745222 (hunting) melalui fasilitas Electronic General Meeting
            System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI
            sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan
            Rapat.
          ▪ Selain pemberian kuasa secara elektronik (e-proxy) tersebut diatas, Pemegang Saham dapat
            memberikan kuasa diluar mekanisme eASY.KSEI. Sehubungan dengan hal tersebut:
            a. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan
               menyerahkan Surat Kuasa sebagaimana telah ditetapkan Direksi Perseroan.

      b. Formulir Surat Kuasa tersedia setiap hari kerja pada Biro Administrasi Efek Perseroan,
         PT Adimitra Jasa Korpora beralamat di Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok
         F3 No. 5 Kelapa Gading Jakarta Utara, telepon: 021 29745222 (hunting).
      c. Surat Kuasa harus diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui Biro Administrasi Efek
         selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.

4.   Demi terlaksananya Rapat sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan, dengan tanpa
     bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat, maka
     Perseroan sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk menguasakan kehadirannya
     dalam Rapat melalui pemberian kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh
     Perseroan untuk mewakili Pemegang Saham. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan
     hadir dalam Rapat, dimohon untuk hadir tepat waktu.

5.   Suara Pemegang Saham yang diberikan secara langsung dalam Rapat dan melalui fasilitas
     Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) (e-voting) akan diperhitungkan dalam
     Pemungutan Suara.

6.   Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa
     dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran fotocopy surat kolektif saham atau fotocopy
     KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruangan rapat. Pemegang Saham
     berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotocopy Anggaran Dasar dan akta
     pengangkatan para anggota direksi yang masih berlaku berikut bukti pemberitahuan dan
     pendaftarannya ke instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada
     pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia. Khusus untuk Pemegang Saham
     dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS
     (KTUR) kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. KTUR dapat
     diperoleh melalui anggota bursa/bank kustodian.

7.   Perseroan tidak menyediakan konsumsi berupa makanan/minuman, maupun souvenir,
     kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat.

8.   Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik tersedia sejak tanggal Panggilan
     Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat, yang dapat di peroleh di Kantor Pusat
     Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham atau dapat pula dengan
     mengunduh langsung dari situs web Perseroan.

9.   Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah diminta hadir di
     ruang Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum acara Rapat dimulai.



                                     Jakarta, 2 Juni 2026
                         PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk
                                           Direksi

               PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk
                         (the “Company”)
                       INVITATION OF THE
            ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                               AND
         EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend
the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and Extraordinary General Meeting of
Shareholders (“EGMS”) of the Company (AGMS and EGMS collectively referred to as the “Meeting”),
which will be convened on:

   Day / Date         : Wednesday, June 24th, 2026
   Time               : 10:00 am Western Indonesia Time - finish
   Location           : Graha Mobisel, 3rd Floor (Meeting Room 301)
                        Jl. Buncit Raya No. 139
                        Kalibata, Pancoran, South Jakarta

  Agenda of the AGMS:

  1.    Approve and ratify the report of the Board of Directors and Board of Commissioners in
        relation to the Company’s activities and results achieved for the financial year ended
        December 31, 2025 and to give full release and discharge of all liabilities (acquit et
        decharge) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for all,
        and any management and supervisory actions, which have been performed throughout the
        financial year.

  2.    Approve and ratify Financial Statement of the Company for the financial year ended
        December 31, 2025 which has been audited by Registered Public Accountant.

        Explanation of the AGMS Agenda (1) and (2)
        Company will provide an explanation to the Shareholders or its Proxy regarding the
        implementation of its business activities for the financial year ended December 31, 2025
        as described in the Annual Report of the Company and financial condition of the Company
        as stated in the Financial Statement of the Company for the financial year ended December
        31, 2025, in accordance with the provision of the Article 11 paragraph 3 (a) and (b) and
        paragraph 4 of the Articles of Association of the Company and Article 78 of Law No. 40
        Year 2007 regarding Limited Liability Company (”Company Law”).

        In accordance with the provision of Article 11 paragraph 4 of the Articles of Association of
        the Company, the approval of annual report and ratification of the financial statement by
        the AGMS means to give full release and discharge to the member of the Board of Directors

     for their management and to the Board of Commissioners for their supervisory during the
     financial year, so long those actions are reflected in the annual report and financial
     statement.

3.   Approval on the utilisation of Net Profit of the Company for the financial year 2025.

     Explanation of the AGMS Agenda (3)
     Company will provide an explanation on the proposed utilisation of the Net Profit from the
     financial year of 2025 in accordance with the provision of the Article 11 paragraph 3 (c) of
     the Articles of Association of the Company and Article 70 juncto Article 71 of the Company
     Law.

4.   Approval to determine the remuneration of Board of Directors and Board of
     Commissioners of the Company.

     Explanation of the AGMS Agenda (4)
     Pursuant to the Article 96 juncto Article 113 of Company Law, the salary or remuneration
     of the Board of Directors and the Board of Commissioners must be determined by the
     General Meeting of Shareholders (”GMS”).

5.   Approval on the appointment of Public Accounting Firm that will audit the financial
     statement of the Company for the financial year ending December 31, 2026 and to
     determine its remuneration.

     Explanation of the AGMS Agenda (5)
     Pursuant to Article 10 paragraph (3) juncto Article 3 paragraph (1) of Indonesia Financial
     Services Authority (“OJK”) Regulation No.9 Year 2023 regarding the Use of Public
     Accountant and Public Accounting Firm Services in Financial Services Activity, Article 59
     paragraph (1) of OJK Regulation No.15/POJK.04/2020 on Planning and Holding the
     General Meeting of Shareholders of Public Companies and Article 11 paragraph (3) (d) of
     the Articles of Association of the Company, the appointment and dismissal of the public
     accountant and/or public accounting firm that will provide audit service on the annual
     historical of the financial information must be approved by the GMS with consideration of
     the recommendation from the Board of Commissioners.

6.   Approval on the change of the Board of Directors and Board of Commissioners
     composition.

     Explanation of the AGMS Agenda (6)
     Pursuant to Article 3 paragraph (1) and Article 23 of OJK Regulation No.33/POJK.04/2014
     regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public
     Companies, Article 23 paragraph (2) and Article 26 paragraph (4) of the Articles of
     Association of the Company, members of the Board of Directors and Board of
     Commissioners are appointed by GMS.

   Agenda of the EGMS:

   1.     Discussion of Feasibility Study on Changes to the Company’s Business Activities.

          Explanation of Agenda 1
          Based on the provision of Article 22 paragraph (3) of OJK Regulation No.17/POJK.04/2020
          dated April 21, 2020 regarding Material Transaction and Changes of Business Activities
          (“POJK 17/2020”), in the GMS of a Company that changes its business activities must have
          a special agenda for discussion of the feasibility study regarding the changes of business
          activity of the Company.

   2.     Approval on the Changes of the Company’s Business Activities as regulated by OJK
          Regulation No.17/POJK.04/2020 dated April 21, 2020 regarding Material Transaction and
          Changes of Business Activities in relation to the addition of business activity of Warehouse
          Rental and Self-Storage Facilities (KBLI 68126) and Other Non-Residential Real Estate
          Activities (Building and Land) Owned or Leased (KBLI 68129) as well as adjustment of
          Article 3 of the Company’s Articles of Association regarding purpose and objectives as well
          as Company’s activities to be in accordance with the Standard Classification of Business
          Field (KBLI) 2025.

          Explanation of EGMS Agenda 2
          Based on POJK 17/2020 dated April 21, 2020, Company that change its business activities
          must first get the approval from GMS and amendment of Article 3 of the Company’s
          Articles of Association regarding Purpose and Objectives as well as Business Activities of
          the Company to be in accordance with the Indonesia Standard Classification of Business
          Field (KBLI) 2025 for Company’s activities which are more specific according to KBLI
          2025.


Notes :

1. Company will not send an individual invitation to the Shareholders, this invitation serves as the
   official invitation and is also available on the Company’s website, Indonesia Stock Exchange’s
   website and the eASY.KSEI website.

2. Those who are entitled to attend or be represented in the Meeting are Shareholders whose
   names are listed in the Company’s Shareholders List (Daftar Pemegang Saham/DPS) on May 29th,
   2026 up to 04:00 pm Western Indonesia Time and/or Shareholders who are recorded in sub-
   securities account of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closing of trading day at
   Indonesia Stock Exchange on May 29th, 2026. Holders of securities account in KSEI collective
   custody are required to give the Shareholders List to KSEI to get a written confirmation for the
   Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS/KTUR).

3. Power of Attorney/ Proxy mechanism:
   ▪ Company advised individual Shareholders who are entitled to attend the Meeting whose
     shares are held in KSEI collective custody to give electronic proxy (e-proxy) to the Party

    appointed by the Company, i.e. PT. Adimitra Jasa Korpora with business address at Kirana
    Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading Jakarta Utara, telephone: 021
    29745222 (hunting) through Electronic General Meeting System of KSEI facility (eASY.KSEI)
    through the link https://akses.ksei.co.id/ provided by KSEI as a mechanism for e-proxy in the
    Meeting.
  ▪ Besides the electronic proxy (e-proxy) mentioned above, Shareholders can give power of
    attorney/ proxy outside eASY.KSEI mechanism. Regarding this:
    a. Shareholders who is absent may be represented by its proxy by submitting a valid Power of
        Attorney as specified by the Board of Directors of the Company.
    b. Power of Attorney form may be obtained on business day at Share Registrar of the Company,
        PT Adimitra Jasa Korpora, located at Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3
        No.5 Kelapa Gading Jakarta Utara, telephone: 021 29745222 (hunting).
    c. Power of Attorney must be submitted to the Board of Directors of the Company through the
        Share Registrar no later than 3 business days before the Meeting date.

4. For the Meeting to be implemented intime as scheduled, without the intention to reduce the
   rights of the Company’s Shareholders to attend the Meeting, the Company strongly suggests the
   Shareholders to grant power of attorney to an independent party appointed by the Company to
   represent the Shareholders. For Shareholders or its proxies who will physically attend the
   Meeting, please be ontime.

5. Shareholders' votes cast directly at the Meeting and through KSEI Electronic General Meeting
   System (eASY.KSEI) (e-voting) facility will be counted in the Voting.

6. Shareholders or its proxy who will attend the Meeting are requested to bring and submit to the
   registration officer a copy of the shares collective letter or copy of ID or other identification
   before entering the Meeting room. Representative of Shareholders in the form of legal entities
   shall submit a copy of the Articles of Association and the deed of appointment of members of the
   Board of Directors that is valid, along with the evidence of notification and registration to the
   relevant authority, including but not limited to the notification to the Minister of the Law of the
   Republic of Indonesia. Specifically, for Shareholders in KSEI collective custody are requested to
   submit written confirmation for the Meeting (KTUR) to the registration officer of the Company
   prior entering the Meeting room. KTUR can be obtained via the Stock Exchange Member /
   custodian bank.

7. Company will not provide food/ drinks, nor souvenirs to Shareholders or its proxies who attend
   the Meeting.

8. Meeting materials in hard copy is available from the date of GMS Invitation until the Meeting
   date, which can be collected in Head Office of the Company with written request by the
   Shareholders or can be downloaded from the website of the Company.

9. Shareholders or its proxies are requested to present in the Meeting room at least 30 minutes
   before the Meeting begins.


                                       Jakarta, June 2nd, 2026
                            PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk
                                         Board of Directors