20260529_TINS_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_32095926_lamp1.pdf

     Perseroan tetap dapat menjalankan kegiatan usaha sebagaimana mestinya dengan tetap
     memperhatikan perkembangan regulasi yang berlaku.

b. Dampak terhadap kegiatan operasional Perseroan.
   Jawaban :
   Belum adanya kepastian dan kejelasan terkait implementasi kebijakan tersebut menimbulkan
   tantangan bagi Perseroan dalam melakukan penyesuaian kegiatan operasional dan
   perencanaan usaha. Kondisi ini menyebabkan Perseroan perlu melakukan pemantauan dan
   evaluasi secara berkala terhadap proses operasional yang berpotensi besar terdampak.
   Meskipun demikian, hingga saat ini kegiatan operasional Perseroan masih tetap berjalan
   dengan normal dan belum mengalami dampak material.

c.   Dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan, terutama dampak terhadap pendapatan, laba
     usaha, laba bersih dan arus kas Perseroan.
     Jawaban :
     Dikarenakan belum adanya kepastian terkait pelaksanaan PP Ekspor SDA, termasuk
     ketentuan teknis dan mekanisme implementasinya, Perseroan belum dapat memastikan
     secara pasti dampak yang mungkin timbul terhadap kondisi keuangan Perseroan, termasuk
     terhadap pendapatan, laba usaha, laba bersih, maupun arus kas.

     Namun demikian, berdasarkan kondisi saat ini, Perseroan memandang bahwa belum terdapat
     dampak material terhadap kinerja keuangan Perseroan dan kegiatan usaha masih berjalan
     sebagaimana mestinya sambil terus memantau perkembangan regulasi terkait.

d. Dampak terhadap perjanjian kerjasama dengan pelanggan eksisting Perseroan.
   Jawaban :
   Apabila kebijakan tersebut mulai diberlakukan, maka Perseroan perlu melakukan penyesuaian
   dan/atau perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam perjanjian kerja sama dengan
   pelanggan eksisting guna menyesuaikan dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

e. Dampak terhadap pemenuhan kewajiban maupun covenant dalam perjanjian pembiayaan
   Perseroan, (jika ada).
   Jawaban :
   Sampai saat ini tidak terdapat dampak langsung terhadap pemenuhan kewajiban maupun
   covenant dalam perjanjian pembiayaan Perseroan.

f.   Risiko hukum, seperti risiko wanprestasi kontrak.
     Jawaban :
     Pada saat ini Perseroan belum melihat adanya risiko hukum maupun potensi wanprestasi
     kontrak yang bersifat material sebagai akibat dari rencana kebijakan dimaksud.

g. Dampak lainnya (jika ada).
   Jawaban :
   Perseroan akan terus melakukan evaluasi dan pemantauan atas perkembangan regulasi untuk
   mengantisipasi potensi dampak lainnya yang mungkin timbul di kemudian hari.

3.   Strategi Perseroan dalam memitigasi kebijakan Pemerintah tersebut, termasuk rencana tindakan
     korporasi yang akan dilakukan (jika ada), serta lini masa (timeline) dari rencana tersebut.
     Jawaban :
     a. Melakukan pemantauan secara aktif terhadap perkembangan regulasi dan implementasi
         kebijakan Pemerintah;
     b. Melakukan kajian internal terhadap potensi dampak operasional, komersial, dan keuangan;
     c. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk
         pelanggan dan institusi keuangan;
     d. Menyiapkan langkah-langkah penyesuaian operasional dan komersial apabila diperlukan
         sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian tanggapan ini kami sampaikan untuk dapat menjadi pertimbangan. Atas perhatian dan kerja
sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.