20260529_IATA_Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa_32095867_lamp1.pdf

Perseroan mencermati bahwa kebijakan sentralisasi tata kelola ekspor komoditas yang
pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia pada praktiknya turut mempengaruhi
mekanisme perdagangan dan pembentukan harga komoditas di pasar, di mana dampaknya
harga tidak mengalami kenaikan dan justru terjadi penurunan. Kondisi tersebut berpotensi
mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas Perseroan apabila tidak diimbangi dengan
mekanisme perdagangan yang tetap memperhatikan prinsip pasar dan daya saing masing-
masing pelaku usaha.

. Dampak terhadap kegiatan operasional Perseroan.

Tanggapan Perseroan

Setiap perusahaan memiliki keunggulan operasional berupa kepemilikan infrastruktur,
kualitas penanganan produk, serta lokasi operasional dan pelabuhan yang strategis yang
selama ini memberikan nilai tambah dan mendukung optimalisasi harga jual komoditas
masing-masing perusahaan di pasar. Apabila seluruh mekanisme harga dilakukan secara
seragam tanpa mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, maka Perseroan berpotensi
kehilangan nilai tambah maupun premium pricing yang selama ini diperoleh dari keunggulan
operasional Perseroan.

Dari sisi operasional, kebijakan tersebut juga berpotensi mempengaruhi fungsi pemasaran
dan mekanisme transaksi yang selama ini dijalankan Perseroan secara langsung dengan
pelanggan. Oleh karena itu, Perseroan memandang bahwa keterlibatan dan pendampingan
dari masing-masing perusahaan dalam proses transaksi dan penentuan harga tetap
diperlukan guna menjaga bargaining position serta memastikan pembentukan harga yang
lebih mencerminkan kualitas, risiko, dan nilai tambah masing-masing perusahaan.

Dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan, terutama dampak terhadap
pendapatan, laba usaha, laba bersih dan arus kas Perseroan.

Tanggapan Perseroan

Perseroan memandang bahwa rencana penerapan kebijakan tata kelola ekspor sumber daya
alam berpotensi memberikan dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan, khususnya
terhadap arus kas, kebutuhan modal kerja, biaya operasional, serta profitabilitas Perseroan.

Dari sisi arus kas, terdapat potensi peningkatan collection period apabila mekanisme
transaksi dan pembayaran ekspor dilakukan melalui beberapa tahapan atau pihak perantara.
Kondisi tersebut dapat menyebabkan penerimaan pembayaran menjadi lebih panjang
dibandingkan mekanisme yang selama ini dilakukan secara langsung oleh Perseroan dengan
pelanggan. Dengan meningkatnya collection period, kebutuhan modal kerja Perseroan
berpotensi meningkat sehingga dapat menyebabkan kenaikan cost of capital maupun beban
pembiayaan Perseroan.

Peningkatan kebutuhan modal kerja dan biaya pembiayaan tersebut pada akhirnya dapat
berdampak terhadap kenaikan harga pokok penjualan (HPP), yang selanjutnya berpotensi
mempengaruhi laba usaha maupun laba bersih Perseroan.

Selain itu, apabila implementasi kebijakan tersebut turut berdampak terhadap penurunan
harga jual komoditas di pasar, maka kondisi tersebut juga berpotensi memberikan pengaruh
negatif terhadap pendapatan, laba usaha, dan laba bersih Perseroan.

Sampai dengan saat ini, Perseroan masih menunggu ketentuan teknis dan mekanisme
pelaksanaan resmi dari Pemerintah, termasuk terkait mekanisme transaksi, pembayaran,
penggunaan letter of credit (L/C), maupun mekanisme penerimaan dana hasil ekspor. Oleh
karena itu, Perseroan belum dapat menentukan secara pasti besaran dampak finansial yang
mungkin timbul terhadap kondisi keuangan Perseroan.

. Dampak terhadap perjanjian kerjasama dengan pelanggan eksisting Perseroan.
Tanggapan Perseroan

Sampai dengan saat ini, Perseroan memiliki beberapa pelanggan yang telah terikat dalam
kontrak jangka panjang dengan skema dan indeks harga tertentu. Sehubungan dengan
rencana penerapan kebijakan dimaksud, Perseroan masih menunggu kejelasan mengenai
apakah mekanisme dan ketentuan kontrak yang telah berjalan tersebut tetap dapat
dipertahankan dan diakomodasi oleh lembaga baru, yaitu PT Danantara Sumberdaya
Indonesia.

Dampak terhadap pemenuhan kewajiban maupun covenant dalam perjanjian
pembiayaan Perseroan, (jika ada)

n
Perseroan memiliki beberapa perjanjian jual beli batu bara dengan pelanggan yang disertai
Skema transaksi serta alur pembayaran tertentu melalui bank-bank yang telah disepakati
para pihak. Penggunaan bank-bank tersebut dalam beberapa transaksi juga berkaitan
dengan skema pembiayaan dan fasilitas investasi lainnya yang dimiliki Perseroan.

Apabila lembaga perbankan yang ditunjuk oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia
berbeda dengan lembaga perbankan yang selama ini digunakan dan disepakati dalam skema
transaksi maupun pembiayaan Perseroan, maka kondisi tersebut berpotensi menimbulkan
permasalahan terkait keyakinan (trust), penyesuaian mekanisme transaksi, serta kepastian
proses pembayaran di antara para pihak yang terlibat.

Risiko hukum, seperti risiko wanprestasi kontrak.

Tanggapan Perseroan

Perseroan memandang bahwa rencana penerapan kebijakan tata kelola ekspor sumber daya
alam berpotensi menimbulkan risiko hukum, termasuk risiko wanprestasi kontrak,
mengingat transaksi penjualan batu bara juga melibatkan berbagai kewajiban komersial
seperti schedule laycan, tarif demurrage dan dispatch, jaminan loading rate, serta jaminan
kualitas (guality guarantee).

Sampai dengan saat ini, belum terdapat kejelasan mengenai pihak yang akan bertanggung
jawab atas pelaksanaan kewajiban-kewajiban tersebut dalam mekanisme baru yang akan
diterapkan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dispute antara Perseroan, PT
Danantara Sumberdaya Indonesia, dan buyer..

g. Dampak lainnya (jika ada).

Tanggapan Perseroan

Setiap perusahaan memiliki kondisi, keunggulan, serta bargaining position yang berbeda-
beda dengan masing-masing buyer, termasuk berdasarkan kualitas produk, kepemilikan
infrastruktur, lokasi operasional, maupun rekam jejak pemenuhan kontrak. Perseroan
memandang bahwa apabila mekanisme penentuan harga dilakukan secara seragam, maka
terdapat potensi berkurangnya nilai tambah dan bargaining position yang selama ini dimiliki
masing-masing perusahaan, sehingga peluang untuk memperoleh premium price juga dapat
terdampak.

3. Strategi Perseroan dalam memitigasi kebijakan Pemerintah tersebut, termasuk rencana
tindakan korporasi yang akan dilakukan (jika ada), serta lini masa (timeline) dari rencana
tersebut

Tanggapan Perseroan

Perseroan telah menyiapkan beberapa scenario mitigasi resiko dengan beberapa opsi yang
kemungkinan terjadi mengingat belum terdapat kejelasan regulasi. Perseroan membentuk tim
untuk memitigasi risiko sehingga saat regulasi telah diberlakukan, Perseroan dapat segera
membuat kajian yang komprehensif.

Demikian tanggapan ini kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

PT MNC Energy Investments Tbk / b

Suryo Eko Hadianto Ts
Presiden Direktur ( Wakil Presiden Direktur