20240731_AMAR_Jadwal Aksi Korporasi (Khusus Penyampaian Dividen Interim)_31689471_lamp1.pdf

                                                                          PT. Bank Amar Indonesia Tbk
                                                                          Kantor Pusat RDTX Square
                                                                          RDTX Square Lt.11, Jl. Prof. DR.
                                                                          Satrio No.164, RT.4/RW.4, Karet
                                                                          Semanggi, Setiabudi, Kota Jakarta
                                                                          Selatan 12930
                                                                          Telp: (021) 3021-0700

      mendistribusikannya ke Rekening Dana Nasabah (RDN) di Perusahaan Efek atau Bank
      Kustodian tempat dimana para Pemegang Saham membuka rekening efek.
   4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen interim
      tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak
      badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak
      Penghasilan atas dividen interim yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen
      interim yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP
      DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah
      Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam
      jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1 UU No. 7 Tahun
      1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
      Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang
      telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023
      tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022
      tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang juncto Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan
      No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana
      disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak
      penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, dan PPh
      tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan
      Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung
      Kemudahan Berusaha.
   5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya
      akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib
      memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara
      Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan Form DGT dan
      SKD yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI
      atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen
      interim yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
   6. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen interim yang
      telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam
      penitipan kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk menyelesaikannya
      dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka
      rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Bank Amar Indonesia Tbk




Elsa Enda Dwita Purba
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:
 - Otoritas Jasa Keuangan, Kepala Eksekutif Pasar Modal
 - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
 - PT Datindo Entrycom