20260526_HILL_Laporan Informasi dan Fakta Material_32094963_lamp4.pdf

PENETAPAN
Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili
perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat
pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut:
PT. TRI NUSANTARA PETROMINE, berkedudukan dan beralamat di Prosperity
Tower Lantai 21D, District 8 SCBD lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-
53, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Mahendra Zulkarnaen,
selaku Direktur,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oscar Sagita, S.H., Ramahnita Limanto,
S.H., M.H., dan Andhika Putera Perdana, S.H., para Advokat pada Oscar Sagita
Law Office, yang beralamat di Millenium Centennial Center Lantai 37, Jalan
Jenderal Sudirman Kavling 25, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta,

a disebut sebagai Pemohon/Kreditor,

|

iu, selaku Direktur Utama,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ichsan Perwira Kurniagung, S.H., M.H.,
Martin Patrick Nagel, S.H., M.H., Maynanda Aulia, S.H., M.H., Letycia Minerva
Pariela, S.H., M.H., Muhammad Algifari, S.H., Andreas Christian H. Panggabean,
S.H., Valentino Patty, S.H., Jose Rico Yehezkiel Sihombing, S.H., dan Mohamad
Fadhillah Dekha Putra, S.H., para Advokat pada Kantor FKNK Law Firm, yang
beralamat di Eguity Tower, SCBD Lot 9 Lantai 40 Unit 40E, Jalan Jenderal
Sudirman Kavling 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190,

Terhadap
ONJAYA SAKTI, berkedudukan di Jalan Taman Modern Blok R 2
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta, yang diwakili oleh

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 April 2026,
Selanjutnya disebut sebagai Termohon/Debitur,
Pengadilan Niaga tersebut,
Membaca berkas perkara yang bersangkutan:
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 11
Maret 2026, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga

Hal 1 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Ps)

4

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Maret 2026 dengan
Nomor Register 78/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga. Jkt.Pst, telah mengajukan
permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Pemohon dan Termohon datang menghadap Kuasanya tersebut,

Menimbang bahwa pihak Termohon kemudian mengajukan jawabannya
pada tanggal 13 April 2026, melalui aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI,

Menimbang bahwa pihak Pemohon selanjutnya dalam persidangan
tanggal 21 April 2026 telah mengajukan pencabutan perkara secara lisan di
persidangan,

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu
yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan
menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini,

Menimbang bahwa akhirnya pihak para pihak menyatakan tidak ada hal-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

#Nlenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana

erlijke Rectsvordering (Rv) dalam alinea 1 Pasal 271 Rv mengatur bahwa
Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan
jawaban atas gugatan tersebut dan selanjutnya dalam alinea 2 Pasal 271 Rv
diatur pula bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan,
maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak
Tergugat,

Menimbang bahwa oleh karena perkara a guo pihak Termohon sudah
menyampaikan jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan
permohonan tersebut harus atas persetujuan dari pihak Termohon:

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 21 April 2026, pihak
Termohon menyatakan menyetujui dan tidak keberatan atas permohonan

pencabutan tersebut,

Hal 2 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst d

4

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis
Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari
Pemohon tersebut,

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini
dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul
karena perkara ini,

Memperhatikan Pasal 271 Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering
(Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut,

2. Menyatakan Perkara Perdata Niaga Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga
t.Pst. tersebut dicabut,

N ghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

p1.454.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Ada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 22 April
leh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,
uhammad Firman Akbar, S.H., M.H. dan Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan
dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Saiful Hadiyanto,

S.Kom., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik

melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua.
Muhammad Firman.Akbar, S.H., M.H. Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Tt.d

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti,

Saiful Hadiydyto-8Kom., M.H.

Hal 3 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt.Pst

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara - Rp.1.000.000,-
2. Proses zRp. 250.000,-
3. Panggilan -Rp. 64.000,-
4. PNBP Panggilan -Rp.  10.000,-
5. PNBP Pencabutan #Rp.  10.000,-
6. Materai -Rp.  10.000,-
7. Redaksi Putusan zRp. 10.000,-

JUMLAH - Rp 1.354.000,-

Terbilang Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah.

ph MPR)

Hal 4 dari 4 Penetapan Perdata Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2026/PN Niaga Jkt. Pst t

k: