20260526_BNTT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32095276_lamp1.pdf

dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal 24 Mei 2026 sampai dengan 11
November 2030.

2) Sdr. Heru Helbianto yang semula Direktur Keuangan dan Treasury (12
November 2025 — 11 November 2030 menjadi Direktur Dana dan Treasury
dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal 24 Mei 2026 sampai dengan 11
November 2030.

Agenda III
Progres Pencalonan Pengurus sekaligus Agenda Pemberhentian dan Pengangkatan
Direksi.
Setelah mendengarkan laporan dari Komisaris Utama dan setelah mendengarkan
tanggapan baik pertanyaan, usulan maupun saran dan mendengarkan jawaban dari
Komisaris Utama atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, maka RUPS
memutuskan :
1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Christofel S. M. Adoe dari jabatannya sebagai
Direktur Kepatuhan Bank NTT terhitung tanggal 24 Mei 2026,
2. Menetapkan dan mengangkat Sdri. Revi Adiana Silawati sebagai Direktur Kepatuhan
Bank NTT dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal 24 Mei 2026 sampai dengan
23 Mei 2031.
3. Menetapkan Sdri. Flouri Rita Wuisan sebagai calon Komisaris Independen Bank NTT
untuk segera diproses dan diajukan ke OJK.

Agenda IV
Perubahan Bentuk Hukum Bank NTT menjadi Perseroda
Setelah mendengarkan penjelasan Plh. Sekda, tanggapan baik pertanyaan, usulan maupun
saran maka RUPS memutuskan:
- Perubahan Bentuk Hukum Bank NTT menjadi Perseroda akan diproses sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti arahan
Kemendagri.

Agenda V
Lain-lain
- Komite PHJ (Pemberi Hukuman Jabatan) Divisi Pengawasan tidak sebagai pemutus

pemberi hukuman tetapi sebagai yang mengajukan, komite hanya memberi

2

pertimbangan sedangkan pemutus adalah Direksi. (Divisi SDM, Divisi Corsec, Divisi
Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Pengawasan).

Perubahan struktur wajib dikonsultasikan dengan OJK karena berkaitan dengan arah
Bisnis Plan NTT, dan mengikuti rekomendasi OJK.

Direksi dan Komisaris untuk mengecek ke OJK obyektifnya memekarkan Direksi dan
Komisaris itu apa dasarnya agar menjadi bahan bagi Pemegang Saham, apa saja
yang harus dicapai untuk mekarkan.

Pembentukan Perseroda merujuk pada PP 54 Tahun 2017 memiliki kelemahan pada
pengikatan agunan yang telah ada jika ada macet akan terdampak pada saat Lelang
eksekusi agunan oleh KPKNL.

Pemda Manggarai Barat meminta kepada Bank NTT untuk memfasilitasi pergantian
vendor dan aplikasi pengelolaan pajak daerah.

Seluruh penerimaan yang masuk ke rekening kas daerah wajib menggunakan billing
yang diterbitkan oleh Pemda. Penerimaan yang tidak menggunakan billing secara
otomatis ditolak oleh sistem bank. Hal itu untuk meminimalisir kesalahan pencatatan
transaksi pada pembukuan Pemerintah Daerah.

Perlu adanya kolaborasi pengembangan potensi daerah oleh Pemda dan Bank NTT.
Perlunya transformasi teknologi Bank NTT kedepan dalam transaksi ekonomi
menggunakan teknologi digital. Misalnya pulsa PDAM melalui Bank NTT untuk
menumpuk pembayaran pada Bank NTT.

Bank NTT mendukung minimal 1 program prioritas di Provinsi dan Kabupaten/ Kota
Nusa Tenggara Timur. Misalnya : NTT Mart, mendukung UMKM

K SABUNA, S.H., M.Kn.
Notaris