20240723_KIJA_Penyampaian Bukti Iklan_31686667_lamp1.pdf

            RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

     PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK.

3        MONEY & BANKING
                                                                                                                                                                                                                                          SELASA, 23 JULI 2024


                                               OJK PERLU KAJI KEMBALI


               Program Asuransi
                Wajib Kendaraan
               Bebani Masyarakat                                                                                                                                        BTN Wakili Indonesia Terima Euromoney Awards 2024
                                                                                                                                                                                                                                                              Istimewa



                                                                                                                                                                        Kepala Kantor Wilayah BTN Jakarta 2 Iriska Dewayani bersama Kepala Divisi Human Capital
    JAKARTA, ID – Pemerintah dan DPR diminta supaya tidak tergesa-gesa menjadikan asuransi                                                                              Startegy Division (HCSD) Aldo Bimantoro menerima penghargaan dari Editor Euromoney
                                                                                                                                                                        Louise Bowman dalam ajang Euromoney Awards For Execellence 2024 di London, Inggris,
      kendaraan sebagai program wajib bagi masyarakat. Hal itu dikarenakan program asuransi                                                                             baru-baru ini. Dari Indonesia hanya BTN yang berhasil menerima penghargaan bergengsi
             wajib kendaraan berpotensi mendatangkan beban baru bagi masyarakat.                                                                                        tersebut. Dalam ajang ini, BTN meraih penghargaan Indonesia Best Bank For Diversity
                                                                                                                                                                        and Inclusion karena telah berhasil mengimplementasikan program ESG khususnya terkait
                                                                                                                                                                        kesetaraan gender dan lingkungan kerja yang kondusif dengan sangat baik. BTN juga telah
                                                                                                                                                                        mengimplementasikan program Respectful Workplace Policy (RWP) yang telah dilaksanakan
                                                                                                           oleh pemilik kendaraan jika terjadi                          sejak 2022, yang membuktikan BTN sangat serius dalam membangun lingkungan kerja
    Oleh Kunradus Aliandu                                                                                                                                               yang dinamis, ramah dan produktif untuk semua pihak tanpa memandang perbedaan gen-
                                                                                                           kecelakaan, dan lebih jauh lagi akan
                                                                                                                                                                        der, penyandang disabilitas, serta mencegah adanya diskriminasi, pelecehan dan kekerasan




    O
                                                                                                           membentuk perilaku berkendara yang
                   toritas Jasa Keuangan                                                                   lebih baik.                                                  terhadap BTNers di lingkungan BTN dan juga perusahaan afiliasi terkonsolidasi BTN. Hing-
                   (OJK) pun diminta un-                                                                       “Dengan meningkatnya perlin-                             ga akhir Desember 2023, total jumlah karyawan BTN sebanyak 12.045 orang. Dari jumlah
                   tuk mengkaji kembali                                                                    dungan terhadap risiko, masyarakat                           tersebut komposisinya terdiri atas karyawan wanita sebanyak 48% dan pria 52%.
                   program tersebut sambil                                                                 akan lebih terlindungi dan merasa
                   mempertimbangkan ber-                                                                   lebih aman, serta juga dapat mendo-
    bagai aspek yang terjadi di masyarakat,
    terutama beban yang tengah ditang-
                                                                                                           rong pertumbuhan ekonomi secara
                                                                                                           keseluruhan,”ujarnya.
                                                                                                                                                                                 Semester I, Bank Mandiri
    gung masyarakat Indonesia saat ini.
        Koordinator Advokasi BPJS Watch
    Timboel Siregar mengatakan, selama
                                                                                                           Bersifat Nirlaba
                                                                                                               Sementara itu, Ketua Asosiasi
                                                                                                                                                                               Kucurkan KUR Rp 19,33 Triliun
    ini asuransi kendaraan tidak bersifat                                                                  Asuransi Umum Indonesia (AAUI)
    wajib dan hanya menjadi kebutuhan                                                                      Budi Herawan menyampaikan bahwa                                  JAKARTA, ID - PT Bank Mandiri                    bitur di seluruh Indonesia. Pencapai-
                                                            Timboel Siregar
    personal, sehingga tidak menjadi beban                                                                 penerapan asuransi wajib pertang-                            (Persero) Tbk terus aktif mendukung                  an tersebut sebesar 51,6% dari target
                                                            Koordinator Advokasi
    masyarakat. Apabila diwajibkan akan                         BPJS Watch                                 gungjawaban pihak ketiga (third party                        program pemerintah dalam mengem-                     KUR Bank Mandiri di 2024.
    menjadi kesulitan bagi masyarakat                                                                      liability/TPL) bagi kendaraan bermotor                       bangkan sektor usaha mikro, kecil, dan                   SEVP Micro & Consumer Finance
    yang saat ini terus dibebani dengan ber-    kira kita tidak usah mewajibkan. Sesu-                     roda dua maupun empat bersifat nirla-                        menengah (UMKM) melalui penyalur-                    Bank Mandiri Saptari mengatakan,
    bagai biaya, seperti kenaikan pajak dan     aikan dengan kebutuhan perorangan                          ba sehingga tidak membebani masya-                           an kredit usaha rakyat (KUR). Hal ini                penyaluran KUR Bank Mandiri
    inflasi di berbagai kebutuhan pokok.        saja,” papar dia.                                          rakat. “Kami dari asosiasi sangat conce-                     juga menjadi bentuk konsistensi Bank                 selalu difokuskan pada sektor-sektor
        “Tentunya bila pemerintah mewa-             Pemerintah pun diimbau untuk                           rn bagaimana untuk bisa menerapkan                           Mandiri sebagai agen pembangun-                      usaha yang berpotensi meningkat-
    jibkan program asuransi kendaraan           mengedukasi tentang asuransi ken-                          iuran atau premi atau tarif asuransi ini                     an untuk mendorong pertumbuhan                       kan kesejahteraan masyarakat dan
    tersebut maka ini akan menjadi beban        daraan ini khususnya tentang risiko                        supaya tidak membebani masyarakat,”                          UMKM sebagai mesin penggerak per-                    pertumbuhan ekonomi nasional.
    baru bagi masyarakat,” ungkap Koor-         biaya apabila ada kecelakaan. “Saya kira                   ujar Budi Herawan, di Jakarta, Senin                         tumbuhan ekonomi di Tanah Air.                       “Kami berkomitmen untuk terus
    dinator Advokasi BPJS Watch Timboel         asuransi kendaraan sudah memiliki                          (22/7/2024).                                                     Tercatat sampai dengan akhir Juni                mendukung pengembangan UMKM
    Siregar kepada Investor Daily, di Jakar-    hitungannya. Program ini tidak perlu                           Ia mengatakan, pihaknya berupa-                          2024 realisasi penyaluran KUR Bank                   sebagai tulang punggung perekono-
    ta, Senin (22/7/2024).                      diwajibkan,” ujarnya.                                      ya untuk merumuskan usulan premi                             Mandiri telah mencapai Rp 19,33                      mian Indonesia,” ujar Saptari, Senin
        Timboel kemudian menyoroti UU               Sebelumnya Kepala Eksekutif Peng-                      yang setidaknya dapat menutupi biaya                         triliun kepada lebih dari 122 ribu de-               (22/7/2024). (nid)
    P2SK yang dibuat dengan metode              awas Perasuransian, Penjaminan, dan                        kerugian yang harus diganti dengan
    Omnibus Law diproses sangat singkat         Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono                          layak bila terjadi klaim. “Tentunya
    dan tidak melibatkan masyarakat.            menjelaskan, Undang-Undang Nomor                           kami mendorong supaya pihak yang
    Akibatnya, masyarakat tidak menge-          4 Tahun 2023 tentang Pengembangan                          dirugikan itu bisa mendapatkan ganti                             PENGUMUMAN RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN
    tahui adanya pasal di UU P2SK yang          dan Penguatan Sektor Keuangan (UU                          rugi yang cukup dan layak,” kata dia.
    mengamanatkan pemerintah dapat              P2SK) mengatur bahwa pemerintah                                Meskipun begitu, dalam menen-                                Direksi PT Tirta Investama, suatu perseroan terbatas yang didirikan
    membentuk program asuransi wajib            dapat membentuk program asuransi                           tukan besaran premi asuransi terse-                              berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dan Direksi PT
    kendaraan sesuai dengan kebutuhan.          wajib sesuai dengan kebutuhan, di                          but, AAUI dan para anggota asosiasi                              Aqua Golden Mississippi, suatu perseroan terbatas yang didirikan
    “Tidak pernah ada kajian, apalagi kajian    antaranya mencakup asuransi kenda-                         akan mengupayakan tercapainya titik
                                                                                                                                                                            berdasarkan hukum negara Republik Indonesia (“Perseroan-
    akademik UU P2SK yang dapat dibaca          raan berupa tanggung jawab hukum                           keseimbangan antara industri dan
    masyarakat. Adanya pasal yang mewa-         pihak ketiga (third party liability/TPL)                   kemampuan finansial masyarakat. “Ya                              perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan-perseroan
    jibkan asuransi kendaraan, diduga kuat      terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi                   paling tidak kita harus bisa menjaga                             tersebut akan melakukan penggabungan, di mana PT Aqua Golden
    ini adalah kepentingan pelaku bisnis        kebakaran, dan asuransi rumah tinggal                      break even point agar biaya operasional                          Mississippi akan menggabungkan diri ke dalam PT Tirta Investama dan
    yang menggunakan tangan pemerintah          terhadap risiko bencana.                                   dan semuanya harus bisa tertutup,”                               PT Tirta Investama akan menjadi perusahaan penerima penggabungan
    dan DPR untuk mendapatkan pasar                 Adapun ketentuan lebih lanjut                          ucap Budi.                                                       (“Rencana Penggabungan”).
    asuransi yang lebih besar lagi dengan       mengenai penyelenggaraan program                               Ia menuturkan, skema pengelolaan
    membebani masyarakat,” tegas dia.           asuransi wajib tersebut akan diatur                        maupun pembayaran asuransi TPL
        Menurutnya, regulasi ini memiliki       dengan peraturan pemerintah (PP) se-                       tersebut kini belum ditetapkan karena                            Rencana Penggabungan akan mengakibatkan PT Aqua Golden
    banyak kelemahan sehingga bakal me-         telah mendapat persetujuan dari DPR.                       masih menunggu perumusan berbagai                                Mississippi, sebagai perusahaan yang menggabungkan diri,
    nimbulkan sikap protes keras masya-         Dalam UU P2SK dinyatakan bahwa se-                         aturan terkait, termasuk Peraturan Pe-                           berakhir karena hukum tanpa proses likuidasi sejak tanggal efektif
    rakat. Seharusnya pemerintah mem-           tiap amanat UU P2SK, diikuti dengan                        merintah (PP) dan Peraturan Otoritas                             penggabungan, dan seluruh aktiva dan pasiva perusahaan yang
    biarkan saja ini menjadi kebutuhan          penyusunan peraturan pelaksanaan                           Jasa Keuangan (POJK).                                            menggabungkan diri akan beralih karena hukum kepada PT Tirta
    perorangan, bukan malah diwajibkan.         yang penetapannya paling lama 2 (dua)                          “Masalah operator ini memang be-                             Investama sebagai perusahaan yang menerima penggabungan.
    Justru kalau diwajibkan akan banyak         tahun sejak UU P2SK diundangkan.                           lum diputuskan, tapi memang sesuai
    terjadi penolakan untuk ikut asuransi       “Setelah PP diterbitkan, OJK akan                          yang diamanatkan Undang-Undang
    kendaraan tersebut.                         menyusun peraturan implementasi                            Pengembangan dan Penguatan Sektor                                Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2)
        “Mengasuransikan kendaraan              terhadap program auransi wajib ter-                        Keuangan (UU P2SK), bahwa semua                                  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
    adalah langkah positif untuk menye-         sebut,” sambung dia.                                       asuransi umum yang terdaftar di OJK                              sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (“UUPT”).
    rahkan risiko kepada pihak ketiga,              Program asuransi wajib TPL terkait                     itu harus dilibatkan,” jelasnya.
    tetapi masyarakat yang memiliki             kecelakaan lalu lintas dimaksudkan                             Namun, ia belum dapat meng-                                  Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) UUPT, dalam jangka
    kendaraan belum tentu memiliki              untuk memberikan perlindungan                              ungkapkan apakah nanti lembaga
                                                                                                                                                                            waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini dilakukan,
    daya beli untuk mengasuransikan             finansial yang lebih baik kepada ma-                       pengelola asuransi tersebut berbentuk
    kendaraannya di tengah biaya hidup          syarakat karena akan mengurangi                            konsorsium atau lainnya karena masih                             kreditor Perseroan-perseroan dapat mengajukan keberatan secara
    yang semakin tinggi. Karena itu, bi-        beban finansial yang harus ditanggung                      dalam tahap pembahasan.                                          tertulis mengenai Rencana Penggabungan tersebut, ke alamat berikut
    arkan masyarakat memiliki fokus                                                                                                                                         ini (sebagaimana berlaku):
    pembiayaannya, tanpa diwajibkan
    untuk asuransi kendaraan,”ujarnya.
    Ia menilai, program ini sangat tidak                                                                                                                                                                           PT Tirta Investama
    tepat baik waktu maupun substansi-
    nya. Seharusnya pemeritah dan DPR
    hanya fokus pada program jaminan                                                                                                                                                                              RDTX Place Lantai 5-9,
    sosial. “Sampai saat ini masih ba-                                             RINGKASAN RISALAH                                                                                                   Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3, Karet Kuningan,
    nyak masyarakat kita yang belum                                    RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA                                                                                          Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
                                                                           PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK.
    terlindungi di program jaminan                  Direksi PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang
    sosial yaitu JKN, Jaminan Kecelaka-             Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (“Rapat”)
                                                                                                                                                                                                               U.P. Vera Galuh Sugijanto
                                                    dengan rincian sebagai berikut :
    an Kerja, Jaminan Kematian, JHT,                Hari, tanggal          : Jumat, 19 Juli 2024
    Jaminan Pensiun, dan Jaminan                    Waktu                  : 14.10 - 14.29 WIB
    Kehilangan Pekerjaan,”kata dia.                 Tempat                 : President Lounge, lantai dasar Menara Batavia,                                                                                   PT Aqua Golden Mississippi
                                                                              Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220
        Adapun opsi menjadikan pro-                 Mekanisme              : Secara fisik dan elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI
                                                    Konferensi Media       : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom
    gram ini menjadi sukarela menu-                 A. Pimpinan Rapat                                                                                                                                             RDTX Place Lantai 5-9,
    rutnya itu adalah yang terbaik.                     Rapat tersebut dipimpin oleh Bapak Drs. H. Suhardi Alius, MH., selaku Komisaris Utama, berdasarkan                                             Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3, Karet Kuningan,
                                                        Keputusan Dewan Komisaris Perseroan.
    “Saya kira opsinya adalah biarkan               B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat                                                                                       Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
                                                                                                                                                                          : Jababeka3K_pan_Juli24_D8




    ini menjadi program sukarela saja,                  Direksi
                                                        - Direktur Utama                                    :    Bapak Setyono Djuandi Darmono
    jangan diwajibkan. Bila dipaksakan                  - Wakil Direktur Utama                              :    Bapak Tedjo Budianto Liman
    maka akan menjadi kontraproduktif                   - Direktur                                          :    Bapak Tjahjadi Rahardja                                                                        U.P. Rizki Raksanugraha
                                                        - Direktur                                          :    Bapak Ir. Hyanto Wihadhi
    yaitu penjualan mobil dan motor                     Dewan Komisaris
                                                                                                                                                                          : 3 kolom x 130 mm




    akan berkurang. Ini akan menggang-                  - Komisaris Utama, merangkap Komisaris              :    Bapak Drs. Suhardi Alius, MH                               Pihak-pihak yang berkepentingan atas Rencana Penggabungan ini
                                                             Independen
    gu perekonomian kita,” papar dia.                   - Komisaris                                         :    Bapak Gan Michael                                          dapat memperoleh informasi lebih lanjut atas Rencana Penggabungan
                                                                                                                                                                          : Investor Daily




                                                        - Komisaris merangkap Komisaris Independen :             Bapak Basuri Tjahaja Purnama
        Timboel mengatakan, peme-                                                                                                                                           dengan menghubungi Perseroan-perseroan dengan alamat di atas.
                                                                                                                                                                          : 23 Juli 2024




                                                    C. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat
    rintah juga jangan memaksakan                       Rapat dihadiri oleh 8.004.038.872 saham atau 38,98% dari 20.824.888.369 saham yang telah dikeluarkan
                                                        Perseroan, dengan 292.500.000 saham merupakan saham Treasury atau seluruhnya sebanyak
    program asuransi wajib kendaraan                    20.532.388.369 saham yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.
                                                                                                                                                                                                                  Jakarta, 23 Juli 2024
    ini meskipun sudah ada contoh di                Jumlah kuorum kehadiran sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 40 tahun
                                                    2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
    negara lain yang memberlakukan                  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“UUPT”); juncto Pasal 42 huruf c POJK 15/2020
                                                    junctis Pasal 26 ayat (4.b) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah
    program ini. Karena, setiap negara              seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, TIDAK TERPENUHI.
    pasti beda kultur dan kondisinya.               Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Perseroan akan mengajukan                                                               Direksi PT Tirta Investama
                                                    permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan mengenai ketentuan pelaksanaan Rapat
    “Memang ada negara yang mewajib-                                                                                                                                                                                      dan
                                                                                                                                                                          Tgl. Muat




                                                    Ketiga.
                                                                                                                                                                          Ukuran




    kan tetapi tidak bisa kita samakan                                                          Jakarta, 23 Juli 2024
                                                                                                                                                                                                          Direksi PT Aqua Golden Mississippi
                                                                                                                                                                          Media




                                                                                                 Direksi Perseroan
    dengan kondisi di negara kita. Saya
                                                                                                                                                                          File