20240712_KIAS_Laporan Informasi dan Fakta Material_31683600_lamp1.pdf

-   Pada tanggal 4 Juli 2024, Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha
    Negara Jakarta, tanpa memutus dan mengafirmasi apakah Perusahaan
    memiliki kewajiban keuangan kepada Pemerintah, menjatuhkan amar
    putusan yang mengabulkan eksepsi Para Tergugat. Pada pokoknya,
    Pengadilan mempertimbangkan 3 hal, yaitu (i) bahwa sebagian objek
    sengketa belumlah menjadi keputusan tata usaha negara karena belum
    bersifat final, (ii) bahwa Perseroan mendaftarkan gugatannya setelah
    berakhirnya tenggang waktu 90 hari yang disyaratkan oleh peraturan
    perundang-undangan yang berlaku mengingat Perseroan telah
    mengetahui tindakan-tindakan tersebut sejak tahun 2022, dan (iii) bahwa
    sebagian keputusan tata usaha negara telah dibuat sesuai dengan proses
    berdasarkan peraturan perundang-undangan administratif yang berlaku.
    Terhadap persoalan ini, Perseroan mendalilkan bahwa: (i) keputusan yang
    disengketakan adalah keputusan tata usaha negara karena keputusan-
    keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum pada Perseroan, (ii)
    Perseroan juga seyogianya dianggap mengetahui atas tindakan-tindakan
    sejak akhir tahun 2023 ketika Pemerintah memberikan penjelasan dan
    dasar-dasar yang lengkap mengenai kewajiban finansial tersebut kepada
    Perseroan, dan (iii) Pemerintah tidak dapat membuktikan dan
    memverifikasi kebenaran dari catatannya.

Nomor Register Perkara 633/G/2023/PTUN.JKT:

-   Perseroan mengajukan gugatan ini melawan Satgas BLBI dan Menteri
    Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”), yang
    memohonkan agar Pemerintah mencabut Keputusan tata usaha negara
    sehubungan dengan pemblokiran akses Perseroan kepada Sistem
    Administrasi Badan Hukum (“SABH”).

-   Pada tanggal 4 Juli 2024, Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha
    Negara Jakarta menjatuhkan amar putusan yang mengabulkan eksepsi
    Para Tergugat. Pada pokoknya, Pengadilan mempertimbangkan bahwa
    persoalan mendasar dari sengketa ini adalah tindakan keperdataan yang
    karenanya, Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa gugatan ini.
    Terhadap persoalan ini, Perseroan mendalilkan bahwa sifat dari sengketa
    yang mendasari gugatan ini adalah penggunaan kekuasaan negara dalam
    bentuk pemblokiran akses Perseroan terhadap SABH sehubungan dengan
    penagihan piutang negara yang bersumber dari pemberian bantuan
    Pemerintah Republik Indonesia c.q. BPPN pada krisis keuangan tahun
    1997 yang merupakan tindakan hukum dalam ranah publik.

Nomor Register Perkara 632/G/2023/PTUN.JKT:

-   KKM mengajukan gugatan ini melawan Satgas BLBI dan Menkumham,
    yang memohonkan agar Pemerintah mencabut Keputusan tata usaha
    negara sehubungan dengan pemblokiran akses KKM kepada SABH.

-   Pada tanggal 3 Juli 2024, Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha
    Negara Jakarta menjatuhkan amar putusan yang mengabulkan eksepsi
    Para Tergugat. Pada pokoknya, Pengadilan mempertimbangkan bahwa
    Perseroan mendaftarkan gugatannya setelah berakhirnya tenggang waktu
    90 hari yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang
    berlaku mengingat Perseroan telah mengetahui tindakan-tindakan
    tersebut sejak tahun 2022. Terhadap persoalan ini, Perseroan mendalilkan
    bahwa Perseroan seyogianya dianggap mengetahui atas tindakan-
    tindakan pada tanggal 18 September 2023 ketika Pemerintah memberikan
    penjelasan dan dasar-dasar yang lengkap mengenai pemblokiran dalam
    pemeriksaan persiapan Perkara No. 431/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Informasi Latar Belakang:

-   Sebelum krisis keuangan tahun 1997, Perseroan mengadakan beberapa
    perjanjian utang-piutang dengan beberapa bank, termasuk bank yang

    dimiliki Kaharudin Ongko (jumlah utang dari bank tersebut kurang lebih
    IDR 321 miliar). Pada saat krisis, Pemerintah Indonesia mengambil alih
    pengelolaan bank tersebut dan mengalihkan utang antara Perseroan
    dengan bank kepada pihak ketiga. Utang ini telah dialihkan beberapa kali
    sebelum dikonversi menjadi saham seri B dari Perseroan pada tahun 2008.

-   Pada tahun 2011, saham Seri B Perseroan telah dibeli oleh SCG Décor
    Public Company Limited (sebelumnya dikenal sebagai SCG Building
    Materials Co., Ltd.), anak usaha dari The Siam Cement Public Company
    Limited, Thailand, melalui Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan
    bursa yang berlaku. Berdasarkan dokumen uji tuntas yang dilakukan pada
    saat ini oleh konsultan hukum terkemuka di Indonesia, Perseroan tidak
    pernah memiliki kewajiban kepada Pemerintah dan saham-saham dari
    Perseroan dan anak usahanya tidak pernah digadaikan atau dijaminkan
    kepada Pemerintah. Lebih lanjut, sejak akuisisi tersebut tidak pernah ada
    penolakan atau tagihan dari pihak mana pun termasuk Pemerintah.

-   Setelah seluruh usaha dan kerja sama dengan Lembaga pemerintah untuk
    menyelesaikan persoalan tersebut secara damai, termasuk dengan
    menyediakan seluruh informasi yang diminta dan membantu pembukaan
    rekening terpisah untuk menyita dividen dari Kaharudin Ongko dan
    afiliasinya, Pemerintah bersikeras bahwa Perseroan memiliki kewajiban
    keuangan kepada Pemerintah dan mempertahankan pemblokiran akses
    Perseroan terhadap SABH.

Atas putusan-putusan di atas, Perseroan dan KKM sedang mempertimbangkan
untuk menempuh prosedur banding dan upaya hukum lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. /

Reference is made to Company’s announcement of material information or facts
dated 29 March 2023, 4 September 2023, 17 November 2023, and 6 December
2023 respectively, the Company would like to provide updates regarding the
administrative lawsuits that have been filed by the Company and KKM, as
follows:

Case registration number 584/G/2023/PTUN.JKT:

-   The Company filed this lawsuit against (i) Director of State Asset
    Management, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, (ii) Director
    General of State Assets, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia,
    (iii) Head of DKI Jakarta Branch Committee for State Receivables Affairs,
    and (iv) the Chair of the Task Force for Handling State Collection Rights
    for the Bank Indonesia Liquidity Assistance Fund ("BLBI Task Force")
    because the government, led by the BLBI Task Force, claimed that the
    Company has a financial obligation to the state without providing the
    evidence on the basis and calculation of the obligation.

-   On July 4, 2024, the Panel of Judges at the Jakarta SAC, without deciding
    and affirming whether the Company has a financial obligations to the
    Government, gave a verdict granting the demurrer of the defendants. In
    essence, the Court reasoned 3 matters, namely (i) that some of the
    disputed objects are not yet administrative decisions because they are not
    final; (ii) that the Company filed the case after 90-days-time limitation as
    required by the applicable laws as the Company were aware of the actions
    since 2022; and (iii) that some state administrative decisions have been
    made pursuant to the process under applicable administrative laws and
    regulations. On this issue, the Company argued that (i) the disputed
    decisions are state administrative decisions because such decisions have
    the consequence effect to the Company, (ii) the Company should be
    considered having awareness of the actions in late 2023 which was the
    time the government provided full details and grounds of the financial
    obligations to the Company, and (iii) the Government fails to properly prove
    and verify the correctness of the records.

Case registration number 633/G/2023/PTUN.JKT:

-   The Company filed this lawsuit against the BLBI Task Force and the
    Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia (“MoLHR”),
    asking the court to revoke administrative decisions and actions in relation
    to the blocking of the Company’s access to the Legal Entity Administration
    System ("LEAS").

-   On July 4, 2024, the Panel of Judges at the Jakarta SAC, gave a verdict
    granting the demurrer of defendants. In essence, the Court reasoned that
    the underlying dispute arose from civil action and accordingly, the Court
    has no authority to examine this lawsuit. On this issue, the Company
    argued that the nature of the underlying dispute was the use of state power
    in the form of blocking the Company's access to SABH in connection with
    the collection of state receivables originating from the provision of
    assistance from the Government of the Republic of Indonesia c.q. BPPN
    during the 1997 financial crisis which was a legal action in the public
    domain.

Case registration number 632/G/2023/PTUN.JKT:

-   KKM filed this lawsuit against BLBI Task Force and MoLHR, because the
    BLBI Task Force had requested the blocking of KKM’s access LEAS to the
    MoLHR.

-   On July 3, 2024, the Panel of Judges at the Jakarta SAC, gave a verdict
    granting the demurrer of the defendants. In essence, the Court reasoned
    that KKM filed the case after 90-days-time limitation as required by the
    applicable laws as KKM were aware of this action since 2022. On this
    issue, KKM argued that KKM should be considered having awareness of
    the action on 18 September 2023 when the government provided full
    details and reason of the blocking during the preparatory examination of
    Case No. 431/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Background Information:

-   Prior to 1997 financial crisis, the Company entered into several loan
    agreements with number of banks, including the bank owned by Kaharudin
    Ongko (the loan value from such bank is approximately IDR 321 billion).
    During the crisis, the Indonesian government agency took control of such
    bank and transferred the loan between the Company and the bank to a
    third party. This loan was subsequently transferred multiple times until
    being converted to series B shares in the Company in 2008.

-   In 2011, Series B shares in the Company were acquired by SCG Decor
    Public Company Limited (formally known as SCG Building Materials Co.,
    Ltd.), a subsidiary of The Siam Cement Public Company Limited, Thailand,
    through the Indonesian Stock Exchange in accordance with the appliable
    stock exchange regulations. Based on the due diligence documents
    conducted at that time by a reputable legal advisor in Indonesia, the
    Company has never had liability towards the government and the shares
    in the Company and its subsidiaries have never been encumbered nor
    pledged to the government. In addition, since the acquisition, there had
    been no objection nor claim from any party, including from the government.

-   After all effort and full cooperation with the government agencies to solve
    the issue amicably, including provided all requested information and
    assisted in opening separate account in order to confiscate dividends from
    Kaharudin Ongko and his affiliates, the government agencies insisted that
    the Company has financial obligations to the government and maintain the
    account blocking.

                                     For the decisions above, the Company and KKM are considering pursue the
                                     appeal procedures and any legal remedy in accordance with prevailing laws and
                                     regulations.

 4.   Dampak            kejadian,    Sampai dengan saat ini, belum terdapat dampak terhadap kegiatan usaha dan
      informasi    atau      fakta   kondisi keuangan Perseroan yang timbul dari putusan-putusan tersebut karena
      material           tersebut    belum berakhirnya upaya hukum dan mempertimbangkan sifat dari sengketa
      terhadap          kegiatan     tata usaha negara. /
      operasional,        hukum,
      kondisi keuangan, atau         Since the legal remedy has not been exhausted and considering the nature of a
      kelangsungan         usaha     state administrative dispute, to date, there has been no impact on the
      Emiten atau Perusahaan         Company's business activities and financial condition resulting from the
      Publik / The impact of         decisions.
      event,             material
      information or facts on the
      Company's operational,
      legal, financial condition,
      or business continuity
      activities
 5.   Keterangan Lain-Lain /         -
      Other Information

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih /
Thank you for your attention and cooperation.


Hormat kami, / Regards,
PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk



__________________
Susalak Khiew-Orn
Direktur/ Director


Tembusan:

1.     PT Bursa Efek Indonesia / Indonesia Stock Exchange - Kepala Divisi Penilaian Perusahaan / Chief of
       Corporate Valuation Division