20260525_CRSN_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32094538_lamp1.pdf

4. Dividen Tunai yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan
   yang berlaku. Oleh karenanya, para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk
   memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

  a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang
     belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”), diminta menyampaikan copy
     NPWP kepada KSEI atau PT Adimitra Jasa Korpora paling lambat tanggal 05 Juni 2026 pukul
     16.00 WIB. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan
     Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan No.
     18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
     Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas
     Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, maka Dividen Tunai
     tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:
     (i) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen Tunai tersebut harus
            diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu
            tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi syarat tersebut, maka
            Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen Tunai wajib disetor sendiri oleh Wajib
            Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri
            Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tersebut.
      (ii) Wajib Pajak Badan dalam negeri.
   b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang
       sahamnya:
       (i) dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, atau
       (ii) tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham dalam bentuk
             warkat), dan yang pemotongan pajaknyaakan menggunakan tarif berdasarkan
             Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”), wajib memenuhi persyaratan
             Pasal 26 Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas
             Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan
             Surat Keterangan Domisili (“SKD”) kepada KSEI (untuk yang sahamnya dalam
             penitipan kolektif) atau PT Adimitra Jasa Korpora (untuk yang sahamnya tidak
             dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk
             warkat), paling lambat tanggal 05 Juni 2026 pukul 16.00 WIB, dengan menggunakan
             format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal
             Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran
             Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Tunai yang
             dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.


                                         Jakarta, 25 Mei 2026
                                          PT Carsurin Tbk
                                              Direksi