20260522_MBAP_Penyampaian Bukti Iklan_32094000_lamp2.pdf

     5               INFRASTRUCTURE & TELECOMMUNICATION
                                                                                                                                                                                                                                                      JUMAT, 22 MEI 2026




              Penyebab Kecelakaan Kereta Bekasi
                  Masih Tunggu Investigasi
     JAKARTA, ID – Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan                                                                                            Jumlah Penumpang Angkutan Kereta
  (Kemenhub) untuk segera mengumumkan hasil investigasi kasus tabrakan KRL
                                                                                                                                                               Wilayah/Rute                            Jumlah Penumpang                          Kumulatif Jumlah Penumpang
 Commuter Line dengan Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur,
                                                                                                                                                                                          November 2025   Desember 2025   Perubahan   Jan-Des 2024      Jan-Des 2025    Perubahan
             Kota Bekasi, Jawa Barat, yang menewaskan 16 orang.                                                                                                                            (ribu orang)    (ribu orang)      (%)       (ribu orang)      (ribu orang)      (%)

                                                                                                                                                               1.Jawa                       38.342,7         41.207,7        7,47        417.945,1        446.972,4        6,95
                                                                                                                                                                 a. Komuter Jabodetabek     30.373,2         31.640,1        4,17       328.153,9         348.896,9        6,32
Oleh Heru Febrianto                      butuh dukungan dari pihak swasta                    ingin mendahului hasil penyelidikan                                 b. Non-Jabodetabek          7.969,5          9.567,6       20,05        89.791,2          98.075,5        9,23
                                         dalam rangka pembangunan under-                     maupun berspekulasi dengan men-                                   2. Non-Jawa1                   570,4            685,3        20,14         6.542,0            7.225,3      10,44




W
                                         pass atau flyover selama pihak swasta               yalahkan pihak tertentu sebelum                                   3. Kereta bandara              776,8            854,7        10,03         7.976,8            9.328,8      16,95
                    akil Ketua Komisi    tersebut diuntungkan dari frekuensi                 seluruh fakta, data, rekaman, keter-                              4. MRT                        4.061,8         4.057,9        -0,10        39.910,1           45.479,6      13,96
                                                                                                                                                               5. LRT                        3.070,8         3.266,7         6,38        26.619,5           34.690,1      30,32
                    V DPR RI Saiful      perjalanan kereta. “Karena keter-                   angan dan analisis teknis diperiksa
                                                                                                                                                               6. Kereta cepat Whoosh          535,3            613,7       14,65         6.055,8            6.202,7       2,43
                    Huda meminta         batasan anggaran pihak swasta bisa                  secara menyeluruh.
                                                                                                                                                               Total                        47.357,8        50.686,0         7,03      505.049,3          549.898,9       8,88
                    Kemenhub men-        dilibatkan apakah melalui program                       Dudy menegaskan hasil in-
                    yampaikan hasil      tanggung jawab sosial atau skema                    vestigasi KNKT nantinya menjadi
investigasinya dalam rapat kerja         yang lain, bahkan bisa urunan den-                  dasar bagi pemerintah dalam me-
bersama komisinya di kompleks            gan pemerintah,” ungkapnya kepada                   nentukan langkah korektif serta
parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis        Investor Daily.                                     memastikan seluruh rekomendasi
(21/5), karena pada pekan lalu Men-          Ia menambahkan bahwa saat ini                   keselamatan dilaksanakan secara                                                                                                                                            SUMBER: BPS

teri Perhubungan Dudy Purwagan-          dibutuhkan penegakan hukum yang                     disiplin oleh pihak terkait.
dhi berhalangan hadir dan belum          tegas, intensif, dan konsisten bagi
memiliki hasil investigasi.              pengguna jalan yang melakukan                       Evaluasi Menyeluruh
    “Rapat yang tertunda sebel-          pelanggaran. “Misalnya menerobos                        Meski masih menunggu hasil
umnya harus diganti dengan raker         pintu perlintasan sebidang, hal ini                 penyelidikan, pemerintah tetap
hari ini, harus lebih progresif,” kata   penting untuk memberikan efek jera                  bergerak melakukan berbagai lang-
Huda seperti dikutip Beritasatu di       bagi pelanggar,” pungkasnya.                        kah penanganan sejak awal kejadi-
Jakarta, Kamis (21/5/2026).                                                                  an, termasuk penanganan korban,
    Menurutnya, Kemenhub harus           Tunggu KNKT                                         pemulihan layanan, pemeriksaan
siap untuk menjelaskan apa yang              Menteri Perhubungan (Men-                       teknis awal, dan pengamanan lokasi
sudah dan akan dilakukan dalam           hub) Dudy Purwagandhi menya-                        kejadian.
memperbaiki layanan transpor-            takan, pihaknya masih menunggu                          Kementerian Perhubungan
tasi kereta api nasional setelah         hasil investigasi Komite Nasional                   juga terus berkoordinasi dengan
kecelakaan maut di Bekasi Timur,         Keselamatan Transportasi (KNKT)                     KNKT, PT Kereta Api Indonesia, KAI
pada Senin (27/4) malam lalu.            terkait penyebab kecelakaan kereta                  Commuter, Polri, TNI, pemerintah
    Huda menjelaskan hasil investi-      api di Bekasi Timur, Jawa Barat,                    daerah, Basarnas, serta berbagai
gasi kecelakaan kereta tersebut tak      pada 27 April 2026.                                 pemangku kepentingan lainnya
harus disampaikan secara menyelu-            “Terhadap peristiwa di Bekasi                   untuk memastikan penanganan
ruh. Yang paling utama, yakni penje-     Timur, kami menunggu hasil penye-                   berjalan optimal.
lasan awal mengapa tabrakan terse-       lidikan Komite Nasional Keselama-                       Selain itu, pemerintah me-
but terjadi. “Kita betul-betul sangat    tan Transportasi,” kata Menhub                      mandang keselamatan perkeretaa-
berharap raker ini sudah memberi         seperti dikutip Antara dalam Rapat                  pian harus terus diperkuat melalui
gambaran awal dari temuan-temuan         Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta,                   evaluasi menyeluruh terhadap aspek
KNKT,” katanya.                          Kamis (21/5).                                       operasional, kondisi prasarana,
    Di sisi lain, Huda juga mengaku          Menurut Dudy, pembahasan                        kelaikan sarana, sistem persinyalan,
bakal menagih komitmen Kemen-            mengenai insiden Bekasi Timur                       prosedur darurat, kompetensi sum-
terian Perhubungan untuk men-            tidak hanya berfokus pada satu                      ber daya manusia, serta manajemen
ertibkan perlintasan sebidang yang       peristiwa, tetapi juga menjadi mo-                  risiko.
sering memicu kecelakaan, karena         mentum untuk melihat persoalan
itu merupakan instruksi khusus dari      keselamatan perkeretaapian secara
Presiden Prabowo Subianto. “Pak          lebih menyeluruh.
Presiden sudah memberikan ruang              Ia menjelaskan keselamatan
fiskal cukup besar, Rp4 triliun. Art-    transportasi perkeretaapian men-
inya ini bisa dipercepat,” tegasnya.     cakup berbagai aspek, mulai dari
    Secara terpisah, Sekretaris Jen-     sarana dan prasarana, operasi,
deral (Sekjen) Masyarakat Trans-         sumber daya manusia, tata kelola,
portasi Indonesia (MTI), Aditya Dwi      kedisiplinan prosedur, pengawasan,
Laksana menilai ketegasan pemer-         hingga penataan ruang di sekitar
intah dibutuhkan dalam menert-           jalur kereta.
ibkan permasalahan perlintasan               Pemerintah menegaskan kes-
sebidang yang mempertemukan              elamatan merupakan prioritas, na-
kereta api dan kendaraan di jalan        mun dalam waktu yang sama harus
raya. Menurutnya perlintasan sebi-       berhati-hati dalam menyampaikan
dang yang telah memiliki underpass       kesimpulan sebelum seluruh proses
maupun flyover harus tegas ditutup.      investigasi resmi selesai dilakukan.
    Di sisi lain, pemerintah juga            Karena itu, pemerintah tidak


                                                                                              PENGUMUMAN
                                                                 Pengumuman ini dibuat sehubungan dengan rencana pengambilalihan
                                                                 PT Infra Fiber Teknologi (“Perseroan”) yang akan mengakibatkan
                                                                 perubahan pengendalian pada Perseroan.
                                                                 Pengambilalihan tersebut akan dilakukan oleh PT Nusantara Fiber
                                                                 Teknologi secara langsung dari pemegang saham Perseroan, dengan
                                                                 terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari rapat umum para
                                                                 pemegang saham Perseroan.
                                                                 Dalam hal terdapat keberatan dari kreditur Perseroan dengan rencana
                                                                 pengambilalihan yang dimaksud, maka keberatan tersebut dapat
                                                                 dikirimkan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya
                                                                 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini, disertai
                                                                 dengan alasan dan bukti-bukti yang mendukung dari keberatan tersebut,
                                                                 ke alamat sebagai berikut:
                                                                                       PT Infra Fiber Teknologi
                                                                                       yang saat ini beralamat di
                                                                      Jalan Medan Merdeka Barat No. 21, Gambir, Kelurahan Gambir,
                                                                                  Kecamatan Gambir, Jakarta 10110.
                                                                 Demikian pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 127
                                                                 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
                                                                 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
                                                                 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
                                                                 Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
                                                                 dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan,
                                                                 Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
                                                                                                       Direksi
                                                                                              PT Infra Fiber Teknologi




                                                              Ukuran          : 2 kolom
                                                                      PENGUMUMAN               x 80 mm
                                                                                           RENCANA        PENGAMBILALIHAN SAHAM
                                                              Media : Investor      PT LANCARJAYA
                                                                                               Daily MANDIRI ABADI
                                                              TERBIT
                                                                 PT LANCARJAYA: 22   MeiABADI
                                                                                  MANDIRI   2026  (“Perseroan”), suatu perseroan terbatas yang didirikan
                                                                 berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Bekasi, Provinsi Jawa
                                                              File
                                                                 Barat, dengan:iniD2
                                                                                  menerangkan, bahwa:
                                                                  1.   Total saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan saat ini adalah sebanyak 650.000
                                                                       (enam ratus lima puluh ribu) lembar saham, dengan komposisi pemegang saham
                                                                       Perseroan adalah PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk disingkat “PPRE”
                                                                       sebanyak 51% (lima puluh satu persen) atau sejumlah 331.500 (tiga ratus tiga puluh
                                                                       satu ribu lima ratus) lembar saham dan PT Lancarjaya Investama Abadi disingkat
                                                                       “LIA” sebanyak 49% (empat puluh sembilan persen) atau sejumlah 318.500 (tiga ratus
                                                                       delapan belas ribu lima ratus) lembar saham.
                                                                  2.   Bahwa PPRE berencana akan menjual dan mengalihkan seluruh saham yang
                                                                       dimilikinya dalam Perseroan sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas kepada LIA,
                                                                       yaitu sebanyak 331.500 (tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus) lembar saham yang
                                                                       merupakan 51% (lima puluh satu persen) dari seluruh saham PPRE pada Perseroan.
                                                                  3.   Bahwa dengan adanya rencana pengambilalihan saham tersebut, maka setelah
                                                                       pengambilalihan saham tersebut efektif, akan terjadi perubahan pengendalian dalam
                                                                       Perseroan, dimana LIA akan menjadi pemegang saham tunggal sekaligus pengendali
                                                                       pada Perseroan.
                                                                  4.   Perubahan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, akan
                                                                       berlaku efektif setelah dipenuhinya seluruh persyaratan, persetujuan dan Tindakan
                                                                       hukum yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau
                                                                       perjanjian terkait, termasuk diterimanya surat penerimaam pemberitahuan perubahan
                                                                       data Perseroan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.
                                                                  Bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kreditur dapat menghubungi atau
                                                                  mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal
                                                                  pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat:
                                                                                            PT LANCARJAYA MANDIRI ABADI
                                                                                              Jl. Raya Narogong KM 12,5 No. 18
                                                                                Cikiwul, Kec. Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat 17152
                                                                  Pengumuman ini dimuat dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam peraturan perundang-
                                                                  undangan yang berlaku yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
                                                                  Perseroan Terbatas.
                                                                                                      Direksi
                                                                                            PT LANCARJAYA MANDIRI ABADI