20240702_BINO_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31678259_lamp1.pdf

   alamat bank serta nomor rekening bank atas nama pemegang saham selambat-lambatnya
   pada tanggal 08 Juli 2024 pada pukul 16.15 WIB secara tertulis kepada :



                            Kantor Biro Administrasi Efek (“BAE”)
                                     PT Bima Registra
                                 Satrio Tower, lantai 9
                                Jl. Prof. Dr Satrio Blok C4
                                   Telp : (021) 25984818
                            Email : info@bimaregistra.co.id

5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut
   akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan
   dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak
   Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai
   yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”)
   akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah
   Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam
   jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1.a) UU No. 7 Tahun
   1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU
   No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No.
   18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana
   disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak
   penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021
   tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Bersama.

6. Bagi pemegang saham selain yang disebutkan dalam angka 5 di atas, dividen tunai tersebut
   akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
   berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan
   yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang
   saham Perseroan yang bersangkutan.

7. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya
   akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”)
   wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang
   Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan
   dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat
   Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu
   penyampaian DGT. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan
   dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

8. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, jika Perseroan
   melakukan pemotongan pajak dividen, bukti pemotongan pajak dividen dapat dimintakan di
   Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka
   rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat Perseroan, bukti pemotongan pajak
   dividen dapat dimintakan di BAE.

Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang
telah diterima maka pemegang saham dalam penitipan kolektif diminta untuk
menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang
saham membuka Rekening Efek.


Ringkasan Risalah ini merupakan pemenuhan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 tentang
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.




                              Jakarta, 28 Juni 2024
                             PT Perma Plasindo Tbk
                                    Direksi