20260520_PYFA_Pemanggilan RUPS_32093131_lamp2.pdf

   (ii)    Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 UUPT, yang menyatakan ketentuan tentang
           besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
           ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS (yang mana kewenangan tersebut dapat
           dilimpahkan kepada Dewan Komisaris).

4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
   Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

   Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:
   (i)    Pasal 13 ayat (5) huruf c juncto Pasal 13 ayat (8) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, yang
          mengatur bahwa dalam RUPS Tahunan dilakukan pengangkatan akuntan publik terdaftar
          di Otoritas Jasa Keuangan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain
          pengangkatan akuntan publik tersebut (yang mana kewenangan tersebut dapat
          didelegasikan pada Dewan Komisaris dengan persyaratan tertentu).
   (ii)   Pasal 59 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
          Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK RUPS”),
          yang mengatur bahwa penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor
          akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan
          wajib diputuskan dalam RUPS (yang mana kewenangan tersebut dapat dilimpahkan
          kepada Dewan Komisaris) dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan
          memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

5. Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Pyridam
   Farma Tahap III Tahun 2024, Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Pyridam Farma Tahap
   I Tahun 2025, dan Penawaran Umum Terbatas Kepada Para Pemegang Saham Penambahan Modal
   Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I dan Penerbitan Waran Seri 1.


   Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:
   (i)    Pasal 13 ayat (5) huruf f Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam RUPS
          Tahunan dapat diputuskan hal lain yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran
          Dasar, UUPT, dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Pasar Modal.
   (ii)   Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) POJK Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana
          Hasil Penawaran Umum yang mengatur bahwa Perusahaan Terbuka wajib
          mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam
          setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah
          direalisasikan.

6. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu penyesuaian rumusan terkait Kegiatan
   Usaha Perseroan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
   tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan terhadap Peraturan Badan Pusat
   Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).

    Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:
   (i)      Pasal 13 ayat (5) huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa dalam RUPS
            Tahunan dapat diputuskan hal lain yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam
            Anggaran Dasar, UUPT, dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang Pasar
            Modal.
   (ii)     Pasal 88 ayat (1) UUPT, Pasal 42 huruf a dan huruf b POJK RUPS, dan Pasal 26 ayat (4)
            huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa RUPS untuk mata acara
            perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan menteri yang
            menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat
            dilangsungkan jika paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

            hadir atau diwakili dan keputusan yang diambil adalah sah jika disetujui oleh lebih dari
            2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS tersebut.
   (iii)    Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan
            Usaha Indonesia.

7. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

   Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah:
    (i)     Pasal 13 ayat (5) huruf d Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur bahwa RUPS Tahunan
            dapat memutuskan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
    (ii)    Pasal 111 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh
            RUPS.
    (iii)   Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 23 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
            Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang mengatur bahwa Anggota Direksi dan
            Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.


Catatan:
1. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK RUPS, Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2025
   tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat
   Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik (“POJK e-RUPS”), dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena
   Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
3. Pemegang Saham yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang
   namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, atau pemilik saldo rekening efek di
   Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Selasa, 19 Mei 2026
   sampai dengan pukul 16.00 WIB.
4. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan
   fotokopi Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti identitas diri yang sah lainnya sebelum
   memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk
   membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta dokumen yang membuktikan
   susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang terakhir.
5. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa salinan Anggaran Dasar
   terakhir serta dokumen yang membuktikan susunan pengurus terakhir (Direksi dan Dewan
   Komisaris).
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI yang
   bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat
   (“KTUR”) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian di mana Pemegang
   Saham membuka rekening efeknya.
7. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan
   bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat
   bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini.
8. Pemegang Saham dapat hadir dalam pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui fasilitas
   Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI.
9. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa dengan
   mekanisme sebagai berikut:
     a. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada
         dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek
         (“BAE”) yaitu PT Sinartama Gunita melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan
         http://easy.ksei.co.id/egken yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa
         secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, panduan registrasi, penggunaan, dan
         penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.

       b. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di
           luar penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada BAE, yaitu PT Sinartama
           Gunita dengan mengisi Formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh pada
           https://www.pyfa.co.id dan Surat Kuasa asli bermaterai harus sudah diterima kembali oleh
           Perseroan melalui BAE yang beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara 1 Lantai 9, Jl. MH
           Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Telp 021-3922332, Fax. 021-3923003, serta scan Surat
           Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik: helpdesk1@sinartama.co.id, selambat-
           lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, dengan dilampirkan salinan
           KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai bukti kewenangan
           mewakili badan hukum.
10. Bahan-bahan Rapat telah tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat
    dan dapat diunduh pada website Perseroan https://www.pyfa.co.id.
11. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti
    kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan serta yang berlaku di tempat Rapat sebagai berikut:
      a. Peserta yang sedang mengalami gejala penyakit menular seperti batuk atau bersin tidak
          diperkenankan masuk ke dalam ruang acara.
      b. Wajib menjaga kebersihan dan mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu
          tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh
          Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
12. Pelanggaran atas kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan dapat berakibat pada pemegang saham
    dan kuasanya tidak diperkenankan untuk memasuki ruangan acara dan mengikuti Rapat secara fisik.
    Dalam hal demikian, yang bersangkutan dapat memberikan surat kuasanya kepada BAE sebelum
    acara Rapat dimulai. Demi alasan kesehatan maka kehadiran fisik peserta Rapat akan menyesuaikan
    dengan kapasitas ruangan, karena itu Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir dan
    mendaftar di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai dengan memprioritaskan
    peserta Rapat yang hadir lebih awal dan yang memenuhi persyaratan kebijakan yang telah
    ditentukan.
13. Perseroan tidak menyediakan Laporan Tahunan, dan materi Rapat lainnya dalam bentuk salinan
    cetak kepada Pemegang Saham dan Kuasanya yang hadir dalam Rapat.
14. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan
    informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat.


                                      Jakarta, 20 Mei 2026
                                    PT Pyridam Farma Tbk.
                                             Direksi