20260520_IFSH_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_32093032_lamp1.pdf

Tni!
Il)

PT IFISHDECO Tbk
PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN

DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2025
PT IFISHDECO Tbk

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Ifishdeco Tbk (“Perseroan”) pada
tanggal 18 Mei 2026, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa
Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2025 sebesar Rp 26,00 (dua puluh enam
Rupiah) per saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2025 adalah sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

No. Kegiatan Tanggal
1 | Tanggal Pelaksanaan RUPS Tahunan 18 Mei 2026
2 | Laporan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 20 Mei 2026
3 | Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen 20 Mei 2026
4 | Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (“Cum Dividen”) di 26 Mei 2026
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi
5 | Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (“Ex Dividen”) di Pasar 29 Mei 2026
Reguler dan Pasar Negosiasi
6 | Cum Dividen di Pasar Tunai 2 Juni 2026
| | Ex Dividen di Pasar Tunai 3 Juni 2026
| 8 | Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai 2 Juni 2026
| 9 | Tanggal Pembayaran Dividen Tunai 17 Juni 2026

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar

Pemegang Saham (DPS) Perseroan tanggal 2 Juni 2026 pukul 16.00 WIB (Recording Date)
dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 2 Juni 2026.

Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI,
pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 17
Juni 2026 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan Efek dan/atau Bank
Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi pemegang
saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran
dividen tunai akan langsung ditransfer ke rekening pemegang saham yang bersangkutan.

Atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri ("WPDN")
tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sedangkan atas pembayaran dividen
tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”) akan dilakukan
pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat

a

PT IFISHDECO Tbk

Record Date. Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh
pemegang saham WPDN adalah menjadi kewajiban pemegang saham WPDN yang
bersangkutan dan dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham WPDN.

Bagi pemegang saham yang merupakan WPDN berbentuk badan hukum, yang belum
menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank
Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan
NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang
saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal 2 Juni 2026 pukul 16.00 WIB.

Bagi pemegang saham yang merupakan WPLN yang negaranya mempunyai Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat
memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) dari tarif normal
pemotongan PPh sebesar 205 jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 112 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang
Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, termasuk namun tidak
terbatas dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (“SKD”) WPLN berupa Form DGT
asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah mendapatkan
pengesahan dari pejabat berwenang negara mitra (jika tidak ada, dapat digantikan dengan asli
Certificate of Residence (“CoR”) dalam bahasa Inggris) kepada KSEI, sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh KSEI. Namun, apabila selama tahun berjalan WPLN sudah pernah
bertransaksi dan sudah memberikan Form DGT asli yang dilengkapi dengan CoR kepada Wajib
Pajak di Indonesia, maka SKD DGT dapat digantikan dengan softcopy Tanda Terima SKD yang
sudah terdaftar pada website resmi eSKD. Apabila sampai dengan batas waktu yang
ditetapkan oleh KSEI pemegang saham tersebut belum menyerahkan dokumen dimaksud,
maka atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan
dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 2096.

Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, dividen yang diterima Wajib Pajak
Orang Pribadi Dalam Negeri (“WPOPDN”) tidak lagi dipotong PPh dan dapat diperlakukan
sebagai penghasilan bukan obyek PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 dan
perubahannya (“PP9”), Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 dan perubahannya
(PMK18) serta aturan perpajakan pelaksanaannya, atau WPOPDN juga dapat memilih dikenai
PPh bersifat final sebesar 10X berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 (UU PPh) Pasal 17 ayat (2c)" tanpa
perlu untuk melakukan investasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila WPOPDN yang memilih memperlakukan dividen yang diterima sebagai penghasilan
bukan obyek PPh, namun pelaksanaan investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tata
cara sebagaimana yang diatur dalam PP9 dan PMK18, maka atas dividen terkait juga
dikenakan PPh bersifat final sebesar 1096 berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (2c)".

10.

11.

a

PT IFISHDECO Tbk

“)Penyetoran PPh bersifat final atas dividen tersebut, harus disetor sendiri oleh WPOPDN paling lama
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan dari tanggal pencatatan (Record Date).

Pemotongan PPh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada Record
Date. Jika terdapat peraturan perpajakan yang baru terbit setelah dilaksanakan pemotongan
PPh tetapi berlaku surut ke Record Date dan dapat saja menyebabkan kelebihan pemotongan
PPh, maka penyelesaian pengembalian pajak dilakukan melalui mekanisme pengembalian
pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
(sampai dengan pengumuman ini terbit yaitu: Peraturan Menteri Keuangan No.81 Tahun
2024) yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham yang terdampak peraturan
tersebut.

Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti
pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian
di mana pemegang saham membuka rekening efek. Bagi pemegang saham warkat/scrip, bukti
pemotongan pajak dividen tunai diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT BIMA
REGISTRA, Satrio Tower, 9th Floor, Zone A, Jl. Prof Dr Satrio Kav C4, Jakarta Selatan, Telp. (021)
25984818.

Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham
Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham
dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari bursa setelah
tanggal pencatatan Daftar Pemegang Saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI.

Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang
telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam
penitipan kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk menyelesaikannya
dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka
rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pemberitahuan ini juga telah tersedia pada situs web Perseroan.

Jakarta, 20 Mei 2026

PT IFISHDECO Tbk
Direksi