20260908_POST_Penyampaian Bukti Iklan_32145922_lamp1.pdf

                                                                                                         REGULASI PEMILU                                                                                                                                       SENIN, 24 AGUSTUS 2026                                       3

Menagih Komitmen                                                                                                     PT INDO MAKMUR MANDIRI




Reformasi                                                                                                                                             PT POWERTEK


Kepemiluan
                                                                                          PE N TA                                                            INDO ASIA

                                                                                                                                                                                                                                                                                 PT INDO MAKMUR MANDIRI


                                                                                                                                      MEMBAHAS RUU PEMILU: Sekjen Partai Gerindra Sugiono (tengah) menjadi tuan rumah dalam pertemuan silaturahim para sekjen partai Koalisi Merah Putih di Jakarta, pekan lalu. Para sekjen
                                                                                                                                      yang hadir yaitu dari Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, Demokrat, PAN, PKS, PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur. Mereka membahas sejumlah agenda politik termasuk RUU
                                                                                                                                      Pemilu yang dinilai mendesak menjelang Pemilu 2029. INSTAGRAM SUGIONO_56


                                                                                                                                       Timeline RUU Pemilu: Waktu makin Sempit Menuju Pemilu 2029
• Pertemuan para sekjen lintas partai jadi momentum untuk
                                                                                                                                      Agustus 2026—Saat Ini                                                  2027: Pembahasan dan Pengesahan                            2028: Persiapan Teknis
  mengukur keseriusan parpol mendorong revisi UU Pemilu.                                                                              RUU Pemilu belum masuk pembahasan substansi di DPR.                    Idealnya RUU sudah memasuki pembahasan                     KPU dan penyelenggara membutuhkan
• Revisi UU Pemilu saat ini masih menghadapi persoalan                                                                                Komisi II menyatakan siap membahas RUU Pemilu, tetapi
                                                                                                                                      pembahasan substansi belum berjalan.
                                                                                                                                                                                                             intensif hingga pengesahan.                                kepastian hukum untuk:
                                                                                                                                                                                                             Yang harus selesai:                                        Menetapkan tahapan dan jadwal.
  kepentingan elektoral partai politik di parlemen.                                                                                   KPU mulai menyusun proyeksi perencanaan, program,
                                                                                                                                                                                                             Norma keserentakan pemilu nasional dan lokal.              Pendaftaran dan verifikasi peserta.
                                                                                                                                      dan tahapan Pemilu 2029 pada semester II 2026, sambil
• Pembahasan substansi perubahan UU Pemilu belum dimulai                                                                              menunggu revisi undang-undang.                                         Sistem pemilu.
                                                                                                                                                                                                             Parliamentary threshold.
                                                                                                                                                                                                                                                                        Penataan dapil.
                                                                                                                                                                                                                                                                        Pemutakhiran data pemilih.
  karena masih menunggu keputusan pimpinan DPR.
                                                                                                                                      Catatan penting: UU Pemilu saat ini belum sepenuhnya                                                                              Pencalonan.
                                                                                                                                      menyesuaikan Putusan MK No 135/PUU-XXII/2024                           Dapil dan alokasi kursi.
                                                                                                                                                                                                             Pencalonan                                                 Kampanye.
                                                                                                                                      tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.                                                                               Logistik dan pemungutan suara.
                                                                                                                                                                                                             Keterwakilan perempuan.
Devi Harahap                               pemilu seharusnya mem-                        revisi Undang-Undang Pe-                     Target yang perlu didorong:                                            Kampanye dan dana kampanye.                                2029: Pemilu Nasional
devi_harahap@mediaindonesia.com            beri stabilitas dan kepas-                    milu memang menyandera                                                                                              Penyelenggara dan pengawasan.




K
                                                                                                                                      Kesepakatan politik DPR–pemerintah.                                    Penyelesaian sengketa pemilu.                              Putusan MK No 135/PUU-XXII/2024 menetapkan
                                           tian, bukan menjadi sumber                    banyak kepentingan elektoral                 Penetapan DIM dan agenda pembahasan.                                                                                              mulai 2029 pemilu nasional dan pemilu lokal
                                                                                                                                                                                                             Target: UU baru menjadi pijakan KPU

                                                                                                                                                                                                                      PT DWIMITRA EKATAMA MANDIR
                                                                                                                                      Pembahasan isu-isu krusial.
          O M I T M E N p a r-             ketidakpastian. Pemilu yang                   partai-partai politik di parle-                                                                                     menyusun tahapan dan regulasi teknis
                                                                                                                                                                                                                                                                        dipisahkan. Pemilu nasional memilih DPR, DPD,
                                                                                                                                      Penyesuaian UU dengan putusan MK.                                                                                                 serta presiden/wakil presiden.
          tai politik terhadap             berintegritas tidak mungkin                   men,” ujarnya.                                                                                                      secara lebih pasti.                                                                        Sumber: KPU/MK/Litbang MI
          pembahasan Revisi                dipersiapkan melalui regulasi                    H ayk a l m e ng i ng a t k a n
          Un d a n g-Un d a n g            yang dibuat pada menit-menit                  tarik-menarik kepentingan                      Isu Krusial yang Harus Diuji dalam RUU Pemilu
(UU) Pemilu diuji di tengah                terakhir,” ujarnya.                           tersebut dapat menghasilkan                  pinan DPR.                                   mana ekspektasi serta konsep dan pemerintah segera mem- menguatkan kualitas demo-
                                                                                                                                          1. Sistem Pemilu                                     3. Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi     5. Keterwakilan Perempuan               7. Penyelenggara Pemilu                            9
semakin dekatnya Pemilu                                                                  dua risiko. Pertama, revisi ti-                 Sementara       itu, Ketua    Komisi      yang diberikan
                                                                                                                                          . Proporsional terbuka/tertutup atau model lain?
                                                                                                                                                                                                       partai-partai buka pembahasan.                 Menurut- krasi kita . secara
                                                                                                                                                                                                                                         . Persentase keterwakilan perempuan.
                                                                                                                                                                                                                                                                                            adil dan se-
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kewenangan dan kelembagaan
                                           PERTEMUAN
                                                                                                                                                                                               . Penataan dapil.                                                                                                                    .
2029. Pertemuan para sekre-                                                              dak menghasilkan perubahan                   II DPR     Rifqinizamy
                                                                                                                                          . Bagaimana            Karsayuda
                                                                                                                                                       desain sistem               nonparlemen
                                                                                                                                                                       DPR dan DPRD?                dankursi
                                                                                                                                                                                               . Jumlah   organisasi-
                                                                                                                                                                                                              per dapil.      nya, UU Pemilu
                                                                                                                                                                                                                                         . Mekanisme    menjadidan tara,” kataKPU,
                                                                                                                                                                                                                                                haruspencalonan                    Ferry.
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Bawaslu, serta DKPP.                        .
taris jenderal (sekjen) lintas             SEKJEN                                        substantif karena terlalu ba-                menegaskan bahwa hingga organisasi. Prinsip                 tersebut      terkait
                                                                                                                                                                                                        kesetaraan            perhatian seluruh
                                                                                                                                                                                                                    nilai suara.         penempatan   calon perempuan. Perindo. juga
                                                                                                                                                                                                                                                   masyarakat                             meminta
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Rekrutmen          DPR
                                                                                                                                                                                                                                                                                              dan independensi                      .
                                                                                                                                                                                                                                                                                 penyelenggara.
partai menjadi momentum                       Pertemuan di kediaman                      nyak kompromi politik. Ke-                   kini Komisi II belum masuk dengan blueprint kepemiluan karena menentukan meka- melibatkan                                                     partai politik non-
                                                                                                                                         2. Parliamentary Threshold                             4. Pencalonan                           6. Keserentakan Pemilu 2029               8. Kampanye dan Dana
untuk mengukur keseriusan                  Sekjen Partai Gerindra Su­                    dua, pembahasan baru di-                     pada    pembahasan norma per- dan demokrasi                    kita,” ujar Rifqi nisme sirkulasi             kekuasaan parlemen dalam                pembahasan
                                                                                                                                         . Berapa ambang batas parlemen?                        . Syarat calon DPR/DPD.                 . Pemilu nasional dan lokal dipisahkan.   Kampanye
parpol mendorong revisi UU                 giono dihadiri sejumlah sekjen                percepat ketika Pemilu 2029                  ubahan      UU    Pemilu.     Saat   ini,    di Jakarta,
                                                                                                                                         . MK telah menyatakan PT 4% perlu diubah untuk        Jumat    (21/8).               nasional.
                                                                                                                                                                                                . Pencalonan presiden/wakil presiden.                                  RUU
                                                                                                                                                                                                                                        . Bagaimana desain tahapan, masa     Pemilu.   Menurut
                                                                                                                                                                                                                                                                                  . Batas           Ferry,
                                                                                                                                                                                                                                                                                          dana kampanye.
Pemilu yang hingga kini be-                partai, antara lain Golkar, PKB,              sudah terlalu dekat.                         parlemen
                                                                                                                                         Pemilu DPRtengah        membuka
                                                                                                                                                      2029 dan seterusnya    dengan                                              “RUU Pemilu
                                                                                                                                                                                                . Mekanisme pencalonan oleh partai/             harus
                                                                                                                                                                                                                                        kampanye,   danmenjadi
                                                                                                                                                                                                                                                        hubungan kedua keterlibatan   tersebut
                                                                                                                                                                                                                                                                                  . Sumber       penting
                                                                                                                                                                                                                                                                                            sumbangan.
lum dimulai oleh DPR.                      Demokrat, PAN, PKS, NasDem,                      “Jangan sampai ada tarik-                    mempertimbangkan
                                                                                                                                      ruang     untuk menyerapsejumlah   parameter DESAK
                                                                                                                                                                      aspirasi     yang         AN PARPOL
                                                                                                                                                                                                gabungan   partai.                      pemilu?rakyat karena
                                                                                                                                                                                                                              concern seluruh                                     . Pelaporan dan
                                                                                                                                                                                                                                                                       untuk memastikan           audit.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                regulasi
                                                                                                                                      dari partai politik nonparlemen NONPARLEMEN
                                                                                                                                         ditetapkan MK.                                                                                                                           . Kampanye digital/media sosial.
  Pakar hukum pemilu Uni-                  PSI, PBB, Gelora, Garuda, dan                 menarik kepentingan ele-                                                                                                             seluruh aktivitas kehidupan tidak hanya mencerminkan
versitas Indonesia, Titi Ang-              Partai Rakyat Adil Makmur.                    ktoral yang sangat besar di                  dan organisasi masyarakat.                      Sekjen DPP Partai Perindo, berbangsa dan bernegara di- kepentingan partai yang me-
graini, berpandangan mesti-                Sejumlah sekjen mengakui                      antara partai-partai parlemen                   “Untuk kita menyerap as- Ferry Kurnia Rizkiyansyah, buka melalui pemilihan pe- miliki kursi di parlemen. (Faj/
nya pertemuan lintas sekjen                agenda Pemilu 2029 dan revisi                 yang menyebabkan RUU ini                     pirasi dan bisa melihat bagai- justru mendorong agar DPR mimpin. Hal ini krusial untuk Ant/P-1)
menjadi momentum untuk                     UU Pemilu turut dibahas da-                   tidak banyak perubahan baik,
menguji apakah reformasi                   lam pertemuan tersebut.                       atau diubah dalam waktu
kepemiluan benar-benar di-                    Peneliti Perludem, Haykal,                 yang sangat mendesak dekat
tempatkan sebagai agenda                   menilai hasil pertemuan para                  dengan penyelenggaraan Pe-
politik prioritas.                         sekjen, baru dapat disebut                    milu 2029,” katanya.
  Menurutnya, pembahasan                   bermakna apabila meng-
RUU pemilu saat ini terbi-                 hasilkan tindak lanjut politik                PENYUSUNAN DRAF
lang sudah sangat terlambat.               yang jelas. Di antaranya, a-                  TUNTAS
“Keterlambatan ini menun-                  pakah para sekjen membawa                       Draf RUU Pemilu sendiri
jukkan lemahnya kemauan                    hasil pertemuan kepada ketua                  telah rampung disusun Badan
dan komitmen politik DPR                   umum masing-masing dan                        Keahlian DPR dan masuk
dan pemerintah untuk men-                  memberikan mandat politik                     dalam pembahasan Badan
jadikan reformasi kepemiluan               kepada fraksi untuk mulai                     Musyawarah (Bamus). Na-
sebagai agenda prioritas,” kata            melakukan pembahasan di                       mun, pembahasan substansi
Titi kepada Media Indonesia.               DPR. Tanpa langkah terse-                     perubahan UU Nomor 7 Ta-
  Titi mengingatkan dampak                 but, kata Haykal, pertemuan                   hun 2017 tentang Pemilu be-
keterlambatan tidak hanya                  lintas partai berisiko hanya                  lum dimulai karena masih
dirasakan DPR dan partai                   menjadi forum silaturahim                     menunggu keputusan pim-
politik, tapi juga oleh pe-                politik tanpa menghasilkan                    pinan DPR.
nyelenggara pemilu yang                    konsekuensi legislasi.                          “Iya, sudah dibahas di Ba-
membutuhkan waktu untuk                                                                  mus. Kita harapkan dalam
menyesuaikan regulasi tek-                 TERSANDERA                                    masa persidangan ini untuk
nis, sumber daya manusia,                  PERSOALAN                                     pansus segera kita bisa mu-
teknologi, serta sosialisasi               ELEKTORAL                                     lai, yang mana draf RUU-
kepada masyarakat.                            Haykal menilai revisi UU                   nya sudah selesai dari Badan
  Urgensi pembahasan se-                   Pemilu saat ini masih meng-                   Keahlian,” kata Wakil Ketua
makin besar karena persiapan               hadapi p ersoalan kep en-                     Komisi II DPR RI, Aria Bima,
menuju Pemilu 2029 telah                   tingan elektoral partai poli-                 di Jakarta, Kamis (20/8).
mulai memasuki sejumlah                    tik di parlemen. Kondisi itu                    M e sk i d e m i k i a n , A r i a
tahapan pendukung. Proses                  tecermin dari belum dimu-                     mengakui belum terdapat
seleksi calon anggota KPU,                 lainya pembahasan substansi                   kepastian jadwal dimulainya
misalnya, dijadwalkan mu-                  RUU Pemilu di DPR. “Dalam                     pembahasan. Komisi II masih
lai Oktober 2026. “Hukum                   kondisi saat ini sepertinya                   menunggu keputusan pim-




                                       PENGUMUMAN
              RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI & SUKUK IJARAH (“RUPO & RUPSI”)
                           OBLIGASI I POS INDONESIA TAHUN 2022
              SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I POS INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024

   PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat dari :
   1. Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022;
   2. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024;
   (“Obligasi dan Sukuk”), yang seluruhnya diterbitkan oleh PT Pos Indonesia (Persero), suatu perseroan terbatas yang
   berkedudukan di Bandung (“Emiten”) berdasarkan :
   (i) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022 Nomor 98 tanggal 19 Agustus 2022 beserta
         perubahannya;
   (ii) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024, Akta Nomor 17 tanggal 7 Mei 2025;
   yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (secara bersama sama
   disebut “Perjanjian Perwaliamanatan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk
   (“Pemegang Obligasi & Sukuk”) bahwa Wali Amanat dan Emiten akan menyelenggarakan RUPO & RUPSI di Jakarta pada
   hari Senin, 21 September 2026, atas permintaan Emiten.
   Sesuai Perjanjian Perwaliamanatan, Pemanggilan RUPO & RUPSI akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian
   berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional pada Hari Senin, 7 September 2026.

                                                     Jakarta, 24 Agustus 2026

                        WALI AMANAT                                                               EMITEN



          PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk                                        PT Pos Indonesia (Persero)


3x100/MI




                                                                                                                                                       :