20240620_BRPT_Keterbukaan Informasi terkait Aksi Korporasi_31663291_lamp1.pdf

   tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 28 Juni 2024 pukul 16.00
   WIB (selanjutnya disebut “Pemegang Saham Yang Berhak”).
3. Cara Pembayaran Dividen Tunai:
   a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki saham dalam bentuk warkat
       (script), pembayaran dividen akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan
       (telegraphic transfer) langsung ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak,
       apabila Pemegang Saham Yang Berhak telah menyerahkan surat mandat dividen
       (blanko surat mandat dividen dapat diperoleh dari Badan Administrasi Efek
       Perseroan, PT Raya Saham Registra (“BAE”)) beserta salinan bukti identitas
       individu atau badan hukum dan salinan Nomor Induk Wajib Pajak (“NPWP”) bagi
       Wajib Pajak Dalam Negeri (“WPDN”) atau asli Surat Keterangan Domisili berupa
       DGT Form (“SKD”) bagi Wajib Pajak Luar Negeri (“WPLN”), kepada Perseroan atau
       BAE selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juni 2024 pukul 16.00 WIB pada alamat
       berikut:

                         Perseroan                                  BAE
                     Corporate Secretary                 PT Raya Saham Registra
                    PT Barito Pacific Tbk.                 Plaza Sentral Lantai 2
           Wisma Barito Pacific Tower B, Lantai 8     Jl. Jend. Sudirman Kav.47–48
            Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63                Jakarta 12930
                        Jakarta 11410                       Telp. (021) 2525666
          Telp. (021) 5306711 Fax. (021) 5306680       E-mail: rsbae@registra.co.id
                E-mail: corpsec@barito.co.id

   b.   Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya disimpan dalam penitipan
        kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembagian Dividen Tunai
        akan dilakukan oleh KSEI melalui Persahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di
        mana Pemegang Saham Yang Berhak membuka rekening efek.

4. Ketentuan Pemotongan Pajak Penghasilan:
   a. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan
       perpajakan yang berlaku, yang mana menjadi kewajiban Pemegang Saham Yang
       Berhak dan karenanya Pajak Penghasilan tersebut akan dipotong langsung dari
       jumlah Dividen Tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak.
   b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan WPDN berlaku ketentuan
       sebagai berikut:
       (i)  Pengenaan pajak akan dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang No.36
            Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun
            1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan
            Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU PPH”) dan Surat
            KSEI No. KSEI-0087/DIR/0121 tertanggal 7 Januari 2021 perihal Penerapan

           Pajak untuk Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Pasca
           Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
     (ii) Pemegang Saham Yang Berhak diwajibkan untuk menyampaikan salinan
           NPWP kepada KSEI, Perseroan atau BAE (sebagaimana yang berlaku) paling
           lambat pada tanggal 28 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.
c.   Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan WPLN berlaku ketentuan
     sebagai berikut:
     (i)   Pemegang Saham Yang Berhak yang negaranya tidak mempunyai
           Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) atau Tax Treaty dengan
           Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 20%,
           sesuai ketentuan Pasal 26 UU PPH.
     (ii) Pemegang Saham Yang Berhak yang negaranya mempunyai P3B atau Tax
           Treaty dengan Negara Republik Indonesia, akan dikenakan Pajak
           Penghasilan dengan tarif yang lebih rendah apabila Pemegang Saham Yang
           Berhak tersebut memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Peraturan
           Direktur Jendral Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018
           tentang Tata Cara Penerapan P3B (“Perdir 2018”), dan menyampaikan SKD
           yang diisi dengan benar, lengkap, dan jelas serta ditandatangani oleh
           Pemegang Saham Yang Berhak tersebut (pengesahan mana dapat digantikan
           dengan Certificate of Residence asli dalam bahasa Inggris) kepada KSEI,
           Perseroan, atau BAE (sebagaimana yang berlaku), paling lambat pada
           tanggal 28 Juni 2024 pukul 16.00 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu
           tersebut, (a) Pemegang Saham Yang Berhak tersebut tidak dapat memenuhi
           persyaratan dalam Perdir 2018; dan/atau (b) KSEI, Perseroan, atau BAE
           belum menerima dokumen yang dimaksud, maka Pemegang Saham Yang
           Berhak tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20%.
d.   Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki saham dalam bentuk warkat
     (script), bukti pemotongan pajak dividen (bila ada) dapat diambil di kantor BAE.
e.   Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya disimpan dalam penitipan
     kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen (bila ada) dapat diambil di kantor
     Perusahan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Yang Berhak
     membuka rekening efek.
f.   Jika Pemegang Saham Yang Berhak memiiki pertanyaan seputar perpajakan yang
     dijelaskan di atas, dapat menghubungi Perseroan melalui surat elektronik ke:
     corpsec@barito.co.id

                                  Jakarta, 20 Juni 2024
                                PT BARITO PACIFIC Tbk.
                                         Direksi